• Sinar Lestari UltrindoCabang Tasikmalaya karena barang rusak, kadaluwarsa atau bukan barang pesanan.Barang yang dikembalikan dari toko tersebut jumlah barangnya diganti kemudianmenambahkan/diperbanyak oleh terdakwa dan sdr. Lutfi yang kemudian sdr. Lutfitulis dalam lembar laporan penagihan hutang (LPH) untuk laporan ke PT.

  Sinar Lestari UltrindoCabang Tasikmalaya karena barang rusak, kadaluwarsa atau bukan barang pesanan.Barang yang dikembalikan dari toko tersebut jumlah barangnya diganti kemudianmenambahkan / diperbanyak oleh Lutfi dengan terdakwa, kemudian Lutfi menulisdalam lembar laporan penagihan hutang (LPH) untuk laporan ke PT.

  Sinar Lestari UltrindoCab Tasikmalaya, sejak sdr JONO menjabat sebagai kepala gudang antarabulan Februari dan bulan Maret 2013 dari sana mulai menyalahgunakan tugasdan tanggung jawab saksi selaku salesman;Bahwa caranya saksi melakukan penagihan ke toko dan ada barang return daritoko ke PT Sinar Lestari Ultrindo Cab Tasikmalaya karena barang rusak,kadaluwarsa atau bukan barang pesanan.

  Sinar LestariUltrindo Cab Tasikmalaya yaitu sdr LUTFI melakukan penagihan ke tokotokodan ada barang return rusak , kadaluwarsa atau bukan barang pesanan. BarangNo. 383/put.pid/2014/pn.tsm hal. 25 dari 37 hal.2626yang dikembalikan dari toko jumlah barangnya diganti kemudian menambaholeh Terdakwa dan sdr LUTFI kemudian sdr LUTFI tulis dalam lembarlaporan penagihan hutang (LPH) untuk laporan ke PT.

  Sinar Lestari Ultrindo Cab Tasikmalaya;Bahwa caranya saksi Lutfi melakukan penagihan ke toko dan ada barang returndari toko ke PT Sinar Lestari Ultrindo Cab Tasikmalaya karena barang rusak,kadaluwarsa atau bukan barang pesanan.

• Gugatan Kadaluwarsa (Lewat Waktu) :a.

  Bahwa berdasarkan Pasal 96 (Bagian Kedua tentangPengupahan) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang kutipannya menyatakan (Tuntutanpembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak).

  Olehkarena telah kadaluwarsa (lewat Waktu) mengingat berdasarkangugatan yang timbul telah lewat selama dua tahun sejak tanggal 06Juli 2015 sampai dengan digugat oleh Tergugat tanggal 07 Agustus2017, sehingga sangatlah patut dan beralasan hukum bagi YangMulia Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas A Tanjung Karang yang memeriksa,mengadili dan memutus Perkara aquo menyatakan gugatanPenggugat dengan Register Nomor : 24/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjksudah kadaluwarsa oleh karena

  Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada poin 1 (satu) sampaidengan poin 7 (tujuh) adalah telah kadaluwarsa (lewat waktu)berdasarkan Pasal 96 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalilgugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam suratgugatannya, sebab dailildalil tersebut sangat bertolak belakang denganfaktafakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap halhal yangsecara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

  . bahwa alasanalasantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahtepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya, yangmenyatakan bahwa gugatan telah daluwaersa, terbukti berakhirnya hubungankerja tanggal 1 Januari 2010, sedangkan gugatan pemutusan hubungan kerja(PHK) diajukan tanggal 27 Maret 2013 setelah melewati waktu 3 (tiga) tahunlebih, dan juga gugatan hak Para Penggugat telah kadaluwarsa

• isi 20 (dua puluh) butir kemudianterdakwa kurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15(lima belas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinya Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentangkegunaan, khasiat, batas kadaluwarsa

  isi 20 (dua puluh) butir kemudianterdakwa kurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15(lima belas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinya ;Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentangkegunaan, khasiat, batas kadaluwarsa

  perbungkusnya isi 20 (dua puluh) butir kemudian terdakwakurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15 (limabelas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinyaBahwa obat trex yang dijual tersebut hanya dibungkus dalam klipplastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentang kegunaan,khasiat, batas kadaluwarsa

  Obat hanya dibungkus klip plastik tanpadilengkapi dengan keterangan mengenai komposisi/kandungan,kegunaan, dan juga mengenai masa kadaluwarsa.

• ;Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudimemperhatikan bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertanggal 20April 2011 sedangkan apa yang dituntut oleh Penggugat berupa Paket WisataDomestik untuk Ulang Tahun Dinas ke 25, 30 dan 35 serta selisih Manfaat Pensiunyang kalaupun semuanya berasalan, quod non, ternyata sudah tidak lagi bisa digugatsecara hukum karena sudah melampaui waktu (kadaluwarsa).

  UU13/2003) yang berbunyi Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segalapembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak timbulnya hak.

  Sehingga dengandemikian maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sudah kadaluwarsa;Belum lagi khususnya gugatan yang berkaitan dengan Paket Wisata Domestik yangsudah kadaluwarsa di Tahun 2004 (dua Tahun setelah timbulnya hak Ulang TahunDinas ke25, quod non, di Tahun 2002 dan kadaluwarsa di Tahun 2010 untuk hak diTahun 2007, quod non, bagi Paket Wisata Ulang Tahun Dinas ke30;Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum jika Mejelis Hakim yang

  maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihakatau tidak lengkap pihak Tergugatnya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka sudah sepantasnya EksepsiTergugat diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Walaupun seluruh Eksepsi yang Tergugat sampaikan bukan merupakan Eksepsimengenai Kompetensi Absolut, namun Eksepsi relatif tersebut mengandung eksepsiprosesuil khususnya yang menyangkut perkara yang sudah kadaluwarsa

  ;Hal. 31 dari 32 hal.Put.No. 19 K/Pdt.Sus/2012Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan ke sampai dengan 23:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat danbenar dengan pertimbangan sebagai berikut :e Bahwa tepat menerapkan ketentuan pasal 96 UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 mengenai gugatan hak Pemohon/Penggugat telah kadaluwarsa, karena telah

• Eksepsi gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa;3. Eksepsi kerugian yang dialami Penggugat, tidak dapat dibebankan ataudimintakan ganti rugi kepada orang atau pihak lain;Dari Tergugat II Intervensi:1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (onscuur libel);3. Eksepsi gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau kadaluwarsa;Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 62K/TUN/20184.

• MUHAMMAD NAZARUDDIN, SKM,MPH menerangkan bahwa bagi setiap produk dalam kemasan yang harusdilengkapi atau tertulis dalam labelnya serta dapat dikonsumsi masyarakat harusmempunyai syarat sekurangkurangnya adalah mempunyai nama produk, daftarbahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamt pihak yangmemproduksi atau yang memasukkan pangan, dalam wilayah Indonesia,keterangan tentang halal, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa. Dan agar amanHal. 5 dari 15 him.Pts.

  Pts.dikonsumsi masyarakat maka produk tersebut harus secara fisik tidak rusak,terdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut (batas kadaluwarsa)maupun terdaftar di Balai POM RI, dan apabila produk pangan tidak memilikinomor registrasi dari Balai POM RI maka produk tersebut Illegal dan dilarang untukdi edarkan karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangantersebut, sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan konsumenmaupun tidak dijamin ke ASUHnya yaitu Aman, Sehat, Utuh,

  Kapuas Hulu;Bahwa tugas ahli dalam rangka pengawasan obat dan makanan kadaluwarsa,rusak secara fisik dan produk pangan yang tidak terintegritasi di DinasKesehatan untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PPIRTP)maupun industry pangan pabrikan dari Balai Pom RI.Bahwa menurut ahli, Produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal darisumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yangdiperuntukkan sebagai

  Tanggal kadaluwarsa, sudah kadaluwarsa atau tidak, dan apakah tidakdicantumkan tanggal kadaluwarsa.2. Dari segi bentuk fisik (apakah kaleng penyok/berkarat) atau rusak / barangbekas.3. Teregistrasi di balai Pom atau tidak. Bahwa menurut ahli, syarat / ketentuan bagi setiap produk dalam kemasanyang harus dilengkapi/tertulis dalam label adalah :1. Nama Produk.2. Daftar bahan yang digunakan.3. Berat bersih atau isi bersih.4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkanpangan.5.

• (tujuh puluh sembilan juta dua ribu tujuh ratus rupiah);Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 2015 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak kadaluwarsa;Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka ParaPenggugat

  Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa;Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnyaPutusan MK Nomor 100 Tahun 2012 (Nomor 100/PUUX/2012). Padapokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukantuntutan hak.

  Oleh karenanya perkara tersebut terikat oleh ketentuan Pasal 96(tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 100/PUUX/2012 tanggal 19 September 2013 dikarenakanputusan MK tersebut tidak berlaku surut;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu)berkaitan eksepsi kadaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahuluTergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk kedalameksepsi

  yangdemikian menurut Pemohon Kasasi sangatlah jelas keliru, atau lebihtepatnya bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa didalam buku Hukum Acara Perdata, penulis Bapak M.YahyaHarahap,S.H., (Mantan Tuada Pidum MA RI), cetakan kedelapanOktoberHal. 15 dari 20 hal.Putusan Nomor 568 K/Pdt.SusPHI/2015tahun 2008, diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 458459dikatakan, sebagai berikut :Menurut ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata, kadaluwarsa

  Bahwa terhitung mulai diterimanya Putusan Mahkamah Agung dalamperkara sebelumnya yang memberi putusan gugatan tidak dapat diterimasampai dengan gugatan a quo diajukan telah melebihi tenggang waktu 2(dua) tahun, karenanya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

• Bahwa, sedangkan Pasal 96, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004,berbunyi, sebagai berikut:Tuntutan pembayaran upah pekerja/oburuh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";Bahwa, Pasal 30, Peraturan Pemerintah R.I.

  Nomor 8 Tahun 1981tentang perlindungan upah, berbunyi, sebagai berikut:"Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun";Hal. 7 dari 31 hal.Put.Nomor 365 K/Pdt.SusPHI/20158.Bahwa, didalam perspektif hukum perdata, kadaluwarsa mengakibatkandua hal. pertama, membebaskan seseorang dari kewajiban ataumenyebabkan gugur hak menuntut seseorang (praescriptio/extinctiveverjaring).

  Dalam konteks ini, kKesempatan mendapatkan hak berakhirkarena alasan daluwarsa;Bahwa, kedua, kadaluwarsa menyebabkan seseorang memperolehhak tertentu (usucapio/acquisitieve verjaring);Bahwa, merujuk pada beberapa ketentuan hukum ketenagakerjaan,kadaluwarsa dalam hubungan industrial mengakibatkan dua hal, yaknihapus atau gugurnya hak dan berakhirnya kewajiban.

  Mdn, tertanggal 3 September 2013,karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menyimpulkankesalahan berat yang dilakukan Junaidi, sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 UndangUndang No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan dapatdi PHK tanpa pesangon, Erwin juga berkesimpulan bahwa, gugatanJunaidi sudah lewat waktu (kadaluwarsa);Hal. 11 dari 31 hal.Put.Nomor 365 K/Pdt.SusPHI/20153.

  Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah wajar dan patut,bahwa, gugatan Penggugat Nomor Register 11 / Pdt.Sus PHI/G/2015/PN.Smg., tertanggal 22 Januari 2015 telah kadaluwarsa denganmelampaui lebih dari tenggang waktu 1 (satu) tahun, berdasarkanketentuan ketentuan hukum, sebagai berikut:a. Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo.;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 628 K/Pdt.Sus PHI/2013, tanggal 29 Januari 2014 Jo.;c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

• Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain dibulan Juli 2015,Pemohon sebagai warga negara yang berpendidikan bahkan kini Pemohonmenyandang gelar Magister (berpendidikan strata 2) seharusnyamemahami dan tunduk kepada aturan yang berlaku;Maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dalam perkaracacat formil berkategori kadaluwarsa artinya terlambat diajukan ke PengadilanAgama, seharusnya ketika terjadi keretakan rumah tangga ditahun 2009 sesuaidengan pengakuan Pemohon, saat itulah seharusnya

  Ketiga : Agar hukum yang telah dibentuk di Indonesia dapat dilaksanakandengan baik oleh setiap warga negara, sehingga semua aturan hukum dapatselalu berbanding lurus dengan maslahat, kedamaian, kemanfaatan, sertakeadilan, olehkarenanya berpijak pada UndangUndang Nomor 1 tahun 1974Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang PerkawinanJuncto Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinyatakan cacat formilberkategori kadaluwarsa

  dalamKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentangPemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan yang tertuang pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga tentangtatacara Pengesahan Perkawinan / lItsbat Nikah Huruf e berbunyi : Untukmenghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur,Pengadilan Agama / Mahkamah Syariyah harus berhatihati dalam menanganipermohonan itsbat nikah, dan karena Majelis Hakim menilai PermohonanPemohon cacat formil berkategori kadaluwarsa

• DALAM EKSEPSI :e Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentangtenggang waktu (kadaluwarsa);I.

  ;e Bahwa jelas terbukti gugatan Penggugat/Pembanding tidak lewat waktu/tidak kadaluwarsa, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini pada tingkatbanding untuk membatalkan putusan Judex factie tingkat pertama tersebutdalam Eksepsi, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembandingdapat diterima seluruhnya;Bahwa Tergugat/Terbanding I telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 17 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

  tidak melanggar asasasas umum pemerintahan yangBahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 16 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masingmasing pada tanggal 18Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut:e Pertimbangan Hukum Judex Factie telah tepat dan benar dalam menerimaeksepsi tenggang waktu (kadaluwarsa

• -----------------------------------------------------------

• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 127/G/2016/PTUN-BDG tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding; --

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa

• Bahwa Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring);Eksepsi Tergugat Il Intervensi1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa (Veraring);2.

• Menyatakan hapus Klaim 1 untuk seluruhnya pada Paten NomorIDP0031670, tentang Metoda Pengawetan Kayu Kemasan denganKontrol Kadaluwarsa atas nama PT Karuna Sumber Jaya;3. Menyatakan hapus Klaim 2 pada Paten Nomor IDP0031670, tentangMetoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa atasnama PT Karuna Sumber Jaya;4.

  Menyatakan hapus Paten Nomor IDP0031670 dengan judul invensiMetoda Pengawetan Kayu Kemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa atasnama PT Karuna Sumber Jaya;6. Memerintahkan Menteri cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualuntuk mencatat, mengumumkan dan melaksanakan penghapusan PatenNomor IDP0031670 dengan judul invensi Metoda Pengawetan KayuKemasan dengan Kontrol Kadaluwarsa atas nama PT KarunaSumber Jaya;7.

• Petunjuk Jaksa Penuntut Umum nomor: B4526/P.1.10/EPP/04/2012tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Pengembalian berkas perkara atas namaTersangka SULAIMAN yang menegaskan petunjuk Jaksa PenuntutUmum Nomor B1893/P.1.10/EPP/04/2012 tertanggal 4 April 2012Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluwarsa;2. Bahwa alasan pihak TERMOHON menghentikan laporan dariPEMOHON karena TERMOHON menerimapetunjuk : a.

  No.23/Pid/2013/PT.Dps.Desember 2009, hal tersebut sesuai dengan pasal 78 KUHP berbunyi :Ayat (1): Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluwarsa ;Ke1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; Ke2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidanakurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enamtahun ; Ke3. Mengenai Kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari tigatahun, sesudah dua belas tahun, Ke4.

  POL :STPL/717/V/2009/SPK tanggal 13 Mei 2009 belum memasuki masakadaluwarsa karena masa Kadaluwarsa peristiwa tindak pidana yangdiduga di lakukan oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 1997 diNotaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA , S.H. adalah padatanggal 30 Desember 2009, sehingga dengan demikian sudahseharusnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SuratB/12074/XII/2012/Polresta Dps. Perihal : Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan tertanggal 7 Desember 2012 batal demihukum;7.

  POL : STPL/717/V/2009/SPKtanggal 13 Mei 2009 belum memasuki waktu kadaluwarsa;Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Surat B/12074/XII/2012/ Polresta Dps. Perihal: Surat Pemberitahuan PenghentianPenyidikan tertanggal 7 Desember 2012 batal demi hukum; Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera melanjutkan laporanPolisi No.

• dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen arakjowo, per jerigen berisi 40 liter, dan waktu itu Terdakwa tidak ada di tempat, Terdakwaditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, arak jowo tersebut seluruhnya akan diual di wilayahDesa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten N ganjuk;Bahwa 2 (dua) jerigen arak jowo @ 40 liter tersebut pada kemasannya oleh Terdakwa tidakdicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa

  penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) jerigen arakjowo, per jerigen berisi 40 liter, dan waktu itu Terdakwa tidak ada di tempat, Terdakwaditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, arak jowo tersebut seluruhnya akan diyual di wilayahDesa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten N ganjuk;Bahwa 2 (dua) jerigen arak jowo @ 40 liter tersebut pada kemasannya oleh Terdakwa tidakdicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa

  Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli minuman keras jenis arak jowo(arjo) tersebut dan minuman keras tersebut rencananya akan dyual kembali di wilayah DesaKwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, namun belum sampai terjual telah disitaoleh Petugas Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 02.30 wibTerdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian; Bahwa minuman keras jenis arak jowo tersebut pada kemasannya oleh Terdakwa tidakdicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa

  Nganjuk, dan kedapatan barang bukti berupa 2 (dua)jerigen arak jowo @ 40 liter tersebut;Bahwa selanjutnya petugas membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Loceret danuntuk Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 02.30 wib untukkemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 190/Pid.B/2016/PN Nik.Bahwa pada minuman keras jenis arak jowo yang akan Terdakwa jual tersebut padakemasannya oleh Terdakwa tidak dicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa

  Bahwa selanjutnya petugas membawa barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Loceret danuntuk Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 02.30 wib untukkemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa pada minuman keras jenis arak jowo yang akan Terdakwa jual tersebut padakemasannya oleh Terdakwa tidak dicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa, kadar alkoholserta tidak ada peringatan dari efek samping mengkonsumsi arak jowo; Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan minuman

• Elyda Ginting, SH kemudianmembuat surat No: 567/133/DSTKM/2013, Medan 22 Januari 2013dengan perihal Anjuran (terlampir).e Bahwa pada Mediasi itu temyata pihak Tergugat telah menyatakankeberatan untuk membayar tuntutan Penggugat atas dasar Tuntutanitu sudah Kadaluwarsa (lewat waktu) dengan alasan diatur oleh pasal96 UU No: 13 Tahun 2003, dan oleh karena itu pihak Tergugat hanya14bersedia memberikan uang Good will sebesar Rp.12.000.000, (duabelas juta rupiah).Oleh karena Mediasi itu berakhir dengan

  salah terhadap UndangUndang.Penggugat menyatakan alasan Kadaluwarsa yang diajukan itu adalahsesuatu yang sangat naif, dan bertentangan dengan Azas Keadilanserta Kepatutan maupun azas kewajaran, sebab apabila diihat denganteliti maka Kewajiban Hukum terhadap Tergugat itu sebenamyasudah jauh lebih dulu ada bila dibandingkan dengan jatuhnya masatempo kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.Bahkan apalagi bila hal itu dikaitkan dengan Azas Acontrario dankronologis kejadian terjadinya pemutusan Hubungan

  kerja yangsepihak itu, maka kekeliruan dan kesalahan penafsiran Hukum olehTergugat itu menjadi semakin jelas kelihatan, sebab secara Acontrariomaka Kewajiban Hukum Tergugat itu sebenarnya sudah jauh lebihdulu jatuh temponya 2 (dua) tahun bila dibandingkan dengan masajatuh temponya masa kadaluwarsa yang dijadikan alasan tersebut.Bahwa atas Dasar kronologis berjalannya waktu dan kemudian.dihubungkan dengan ketidak patuhan Tergugat atas perintah Undangundang untuk melakukan pembayaran uang pesangon

  Pasal 61UUNo: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan .Dengan mempergunakan alasan Kadaluwarsa itu, berarti PihakTergugat dengan jelas dan terang terangan telah berusaha untuk laridari tanggung jawab Hukum atau undangundang untuk membayar,yang mestinya wajib dilakukan terhitung sejak Pemutusan Hubungankerja secara sepihak itu dilakukan.Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah Undangundang yangWajib itu oleh pihak Tergugat, berarti pihak Tergugat telahmempunyai utang kepada pihak Penggugat atau

  sebaliknya pihakPenggugat mempunyai Hak tagih terhadap pihak Tergugat atas dasartelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang16undang Ketenaga Kerjaan dan KUHPerdata serta PrinsipprinsipAjaran Hukum yang Umum tersebut diatas.Bahwa mengingat persoalan Hak Hukum Penggugat yang dilanggarsudah jelas terjadi lebih dulu, bila dibandingkan dengan terjadinyalewat Waktu (kadaluwarsa) yang dijadikan alasan oleh pihakTergugat, maka tentu saja akan menjadi sangat naif kiranya bila HakPesangon dan

• Rita Agustina meminta saksi mengirim dan membeli vaksin;Bahwa kemasan Vaksin tersebut pesan pada Terdakwa;Bahwa saat saksi order kemasan kepada Terdakwa denganmencantumkan merk obat, masa kadaluwarsa, serta izin produksi/izinedarnya;Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1510/Pid.Sus/2016/PN BksBahwa saksi tahu mengenai hal tersebut, karena saksi diberi contoh dariRita Agustina;Bahwa saksi membeli vaksin dari sdri Rita Agustina ada yang dengankemasan lengkap ada yang tidak lengkap;Bahwa kalau kemasannya

  yaitu Terdakwa akanmemperoleh keuntungan dari pembayaran penjualan dosdos obat tersebut,dimana Terdakwa menjual satu set dos tersebut seharga Rp3.000,00 (tiga riburuipah);Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakahperbuatan Terdakwa membuat dos, stiker, merk obat, masa kadaluwarsa, izinproduksi/izin edarnya, serta petunjuk penggunaan obat tersebut dapatdikatagorikan sebagai memproduksi atau

  RitaAgustina produsen vaksin di Bekasi; Bahwa saksi Sutarman order kemasan kepada Terdakwa denganmencantumkan merk obat, masa kadaluwarsa, serta izin produksi/izinedarnya; Bahwa bulan Maret 2016 saksi Agus Priyanto juga memesan dusbertuliskan Infanrix sebanyak 250 set dan kemudian pesan lagi Infanrix Hibsebanyak 300 set; Bahwa Terdakwa curiga mengapa saksi Sutarman memesan dos sebanyakitu dan Terdakwa sempat bertanya ini resmi atau tidak dan dijawab saksiSutarman ini resmi dan katanya dia berani

  No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalamprakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi,jika dua orang atau lebih melakukan secara bersamasama suatu perbuatanyang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masingmasing sajamaksud itu tidak tercapai;Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa membuat,dos, stiker, merk obat, masa kadaluwarsa, izin produksi/izin edarnya, sertapetunjuk penggunaan obat untuk Infanrix, Hafrix, Tuberculin dan Biosat denganjumlah pesanan

  Rita Agustinaprodusen vaksin di Bekasi, demikian juga dengan pesanan saksi Agus Priyantomembuat dos, stiker, merk obat, masa kadaluwarsa, izin produksi/izin edarnya,serta petunjuk penggunaan obat untuk Infanrix, Infanrix Hib, Pediacel danTripcel, dan ternyata saksi Agus Priyanto memproduksi obat sediri antara lain,Pediacel, Tripacel, Havrix dan Biosave, menurut Majelis Hakim dari faktatersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama yang erat antaraTerdakwa dengan saksi Sutarman dan saksi Agus

• Heri Susanto dan ternyata benar terdakwa menjualmiras tanpa yin;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa miras jenis arak jowo tersebut dyual diwilayahKecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;Bahwa arak jowo tersebut telah dijual kepada Saksi Didik Sugianto;Bahwa dalam kemasan miras arak jowo yang disimpan oleh terdakwa tersebut tidakdicantumkan label yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa, kadar alkoholnya, serta tidakada peringatan dari efek samping mengkonsumsi arak jowo;Bahwa menurut pengakuan terdakwa

  Heri Susanto dan ternyata benar terdakwa menjualmiras tanpa jin;Bahwa menurut pengakuan terdakwa miras jenis arak jowo tersebut dijual diwilayahKecamatan Kertosono, Kabupaten N ganjuk;Bahwa arak jowo tersebut telah dijual kepada Saksi Didik Sugianto; Bahwa dalam kemasan miras arak jowo yang disimpan oleh terdakwa tersebut tidakdicantumkan label yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa, kadar alkoholnya, serta tidakada peringatan dari efek samping mengkonsumsi arak jowo; Bahwa menurut pengakuan

  Heri Susanto beralamat Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk; Bahwa pada hari itu juga sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual arak jowo tersebut kepada Sdr.Didik sebanyak 20 (dua puluh) botol aqua kecil dengan harga 1 (satu) botol sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah); Bahwa dalam kemasan arak jowo yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa serta kadar alkoholnya; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

  Gendutmengantar miras berupa arak jowo ke tempat terdakwa selanjutnya arak jowo tersebut disimpandirumah Saksi Heri Susanto beralamat Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, KabupatenNeganjuk; Bahwa pada hari itu juga sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual arak jowo tersebut kepadaSaksi Didik sebanyak 20 (dua puluh) botol aqua kecil dengan harga 1 (satu) botol sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); Bahwa dalam kemasan arak jowo yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa

  Bahwa Terdakwa membeli miras tersebut dengantujuan untuk dijual lagii Bahwa dalam kemasan arak jowo yang diyual oleh Terdakwa tidakdicantumkan komposisi, tanggal kadaluwarsa serta kadar alkoholnya. Bahwa Terdakwa tidakmengatakan bahaya dari mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo saat menjualnya. BahwaTerdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan minuman keras jenis arak jowo.

• Hal ini jelasjelas menunjukkan bahwagugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah kadaluwarsa (lampauwaktu) karena telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan hukum.

  PARA TERGUGAT telah kadaluwarsa, sehinggaberalasan secara hukum agar gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelinjkverklaarad) ;EKSEPSI Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas):6.

  Bahwa Eksepsi Extinctive / Presciptio (Gugatan telah Kadaluwarsa);Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan transaksi jual beli atas ObyekSengketa antara Wasito (dengan persetujuan Ny.Pontjosentono dan Dulgani)sebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli tanggal 22 Mei 1967.Sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan secara resmi terkait ObyekSengketa ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2014 , atau 47(empat puluh tujuh) tahun setelah terjadinya jual beli tersebut.

  Yykmenunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa(lampau waktu) karena telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan hukum.Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1967 BW (KUHPerdata) yangberbunyi, Semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupunperorangan hapus (daluwarsa) setelah lampau waktu 30 tahun .

  Diperkuat puladengan Yurisprudensi tetaop Mahkamah Agung RI sebagaimana putusannyaNomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 yang berbunyi, Suatu gugatanmenjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun. Dengan demikian gugatan yangdiajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa, sehingga beralasan secara hukumagar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelinjkverklaard) ;5.

• 2009 sampaidengan tanggal 30 Juni 2009, kurang lebih sudah 71 hari, maka sudahmelampaui paling selambat lambatnya 30 hari sejak diterimanyapelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran No. 66/PHK/V1/2009,tanpa tanggal dan diberitahukan kepada PENGGUGAT dengan suratpengantar No. 567/3789/436.6.12/2009 tertanggal 30 Juni 2009 yangditujukan kepada PENGGUGAT, berdasarkan Pasal 15 UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa

  danterhadap Surat Anjuran yang dengan jelasjelas bertentangan denganUndangUndang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15, surat anjurantersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran No.66/PHK/V 1/2009, tanpa tanggal dan diberitahukan kepada PENGGUGATdengan surat pengantar No. 567/3789/436.6.12/2009 tertanggal 30 Juni2009, HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;.

  Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini telah salahdalam menerapkan hukum ketenagakerjaan dan TIDAK MEMUATPERTIMBANGAN HUKUM UndangUndang No. 2 Tahun 2004 khususnyaPasal 6 dan Pasal 15, yang mana dalam hal ini dalam bukti T 4 berupaSurat Anjuran No. 66/PHK/VI/2009, tanpa tanggal dan Diberitahukan kepadaPENGGUGAT dengan surat pengantar No. 567/3789/436.6.12/2009tertanggal 30 Juni 2009 yang ditujukan kepada PENGGUGAT, bukti ini dapatmembuktikan bahwa surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa

  karena padahalaman 1 tertulis Dinas tenaga kerja Surabaya, telah menerimapermohonan pencatatan perselisihan pada tanggal 20 April 2009 dariPENGGUGAT, sehingga telah melebihi 30 hari sesuai ketentuan Pasal 15UndangUndang No. 2 Tahun 2004 atau dengan kata lain surat anjurantersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak tanggal 20 April2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009, kurang lebih sudah 71 hari.

  Dan berdasarkan Pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebut adalah sudah kadaluwarsa danterhadap Surat Anjuran yang dengan jelasjelas bertentangan denganUndangUndang No. 2 Tahun 2004 Pasal 6 dan Pasal 15, surat anjurantersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran No. 66/PHK/VI/2009,tanpa tanggal dan diberitahukan kepada PENGGUGAT dengan suratpengantar No. 567/3789/436.6.12/2009 tertanggal 30 Juni 2009,HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.2.