Ditemukan 4374 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 469/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 12 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Dalam perkara ini, Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum,undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak sesuai dengan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentanglembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebihHal. 5 dari 7 hal. Pen.
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 5
20 — 5
Para Pemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengantidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 04-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 318/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 25 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu Pemohon masih di bawah umur, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum,undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat
Register : 26-09-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2012/PTUN-SRG Tanggal 20 Desember 2012 —
69 — 20
69 — 20
yang berada dalam penguasaandan/atau berada di bawah kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bantenmelalui papan pengumuman dan website resmi Komisi Informasi ProvinsiBanten, merupakan tindakan tidak menjalankan tugas pokok danfungsinya selaku atasan dari atasan PPID dan/atau selaku pimpinanbadan publik Komisi Informasi Provinsi Banten, atau setidaktidaknyatindakan Tergugat 3 tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip asasasas umum pemerintahan yang baik ; Bahwa tindakan Para Tergugat dapat menjadi preseden
Register : 17-01-2022 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.TR Tanggal 4 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
29 — 8
29 — 8
Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi parapihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para PemohonHal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 17/Pdt.P/2022
Putus : 14-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/TUN/2012 Tanggal 14 Nopember 2012 — TINA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI, dk
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tampubolon selakuPengacara Tergugat II Intervensi1 sekitar awal September 2011, makahal itu sesuatu yang bisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastianhukum karena selain tidak ada parameter (terminology) yang pasti akanpengetahuan tersebut, juga batasan pengetahuan dimaksud dapatmenimbulkan preseden yang ambivalen terkait dengan perhitunganHalaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 388 K/TUN/201214tenggang waktu dalam pengajuan gugatan.
Putusan Nomor 388 K/TUN/201218menimbulkan preseden yangambivalen terkait denganperhitungan tenggang waktudalam pengajuan gugatan.Barangkali bila keberadaanPeradilan Tata UsahaNegara adalah sesuatu yangbaru dalam TatananPeradilan di Indonesia makahal ini bisa saja diterimasebagai bentuk toleransi darisosialisasi keberadaanPengadilan Tata UsahaNegara, akan tetapikenyataannya = PengadilanTata Usaha Negara sudahlama menghiasi danmemberikan warna padaTatanan Peradilan diIndonesia sehingga alasanPenggugat
Tampubolon selakuPengacara Ahue sekitar awal September 2011, maka hal itu sesuatu yangbisa bersifat bias dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena selaintidak ada parameter (terminology) yang pasti akan pengetahuan tersebut,juga batasan pengetahuan dimaksud dapat menimbulkan preseden yangambivalen terkait dengan perhitungan tenggang waktu dalam pengajuangugatan.
Register : 19-05-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN VS WERDHA CANDRA TRILAKSITA;
88 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisilain ada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangankinerja;Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/20163.
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisi lainada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangan kinerja;3.
Menimbulkan preseden buruk bagi pegawai lain karena di satu sisimereka harus bekerja untuk dibayarkan tunjangan kinerjanya, disisilain ada pegawai yang tidak hadir tetap mendapatkan tunjangankinerja;3.
Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi pegawailain di lingkungan kerjanya;Bahwa tindakan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi tidak bertanggungjawab, indisipliner dan menyalahgunakan Surat Tugas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PELAYANANPERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN;Halaman 33 dari 35 halaman.
Register : 04-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 149/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 28 Mei 2015 — Samsul Akbar bin Parija dan
Diana binti Bujang
11 — 2
11 — 2
P/2015/PA Mpw.pemohon yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calonmempelai lakilaki yaitu 19 tahun dan syarat tersebut bukanlah hal yang sulituntuk dipenuhi oleh para pemohon, namun para pemohon terbukti dengansengaja melalaikannya.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka permohonanpara pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih
Register : 24-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.Bkt Tanggal 2 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpaizin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan
Register : 05-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA SAMBAS Nomor 562/Pdt.P/2021/PA.Sbs Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
23 — 5
23 — 5
Menimbang, bahwa Pemohon masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/PID/2014 Tanggal 25 September 2014 — Oki Septian Maulana Bin Udin Wahyudin;
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada point a yaitu bahwa suatuperaturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinyadengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam tingkatbanding (Judex Facti) dalam putusannya menguatkan Putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Serang sehingga masih jauh dari tuntutan kami, dan belummemenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta putusan percobaan tersebut tidakdapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, bahkan dengan putusan percobaantersebut dapat menimbulkan preseden
Register : 24-08-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 25 September 2018 — 1. Rusman bin Sura'i
2. Dahmiyati binti Hamid
16 — 3
16 — 3
Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena Para Pemohonsibuk bekerja meskipun Para Pemohon mengetahui perihal kewajibanpencatatan tersebut, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbatnikah di pengadilan
Register : 22-06-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SAMBAS Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Sbs Tanggal 14 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
Penetapan No. 520/Pdt.P/2021/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 16-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 11 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
12 — 9
., Penetapan Nomor 262/Pat.P/2019/PA.Bicnseharusnya sebelum menikah Pemohon dan Pemohon II harus ada izindari pengadilan sebagaimana ketentuan hukum yang disebutkan di atas,selain itu jika dikabulkan maka akan menimbulkan preseden yang salahbagi masyarakat sehingga terjadi penyimpangan hukum, oleh karena itudengan tidak terpenuhinya hal dimaksud maka pernikahan Pemohon danPemohon II telah melanggar hukum sehingga Pemohon dan Pemohon IIitu harus melakukan pernikahan ulang (tajdid nikah) dan dicatatkan
Register : 10-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.Kuat Sujatmiko bin Sumar Priyono
2.Leni Marlinati binti Ade Saputra
16 — 2
16 — 2
No. 132/Pdt.P/2017/PA Mpw.pernikahannya di KUA meskipun Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, sementara Para Pemohon sendiri tidakpernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasi pernikahan keKUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang
Putus : 14-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2528 K/Pdt/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — Agung Nugroho Susanto, S.H.
lawan
PT. BANK NEGARA INDONESIA CONSUMER DAN RETAIL
LOAN CENTER YOGYAKARTA
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah pencairan dana tersebut Penggugat telah melaksanakankewajibannya sebagai Kreditur dengan melakukan Etika baik yaitumengangsur hutang pokok beserta bunganya, selama kurang lebih 19 Xcicilan, Rp26.676.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) x 19 ialah Rp506.844.00 (lima ratus juta enam ribudelapan puluh empat rupiah) tetapi dalam jalanya waktu, Penggugatmengalami preseden buruk dalam Usahanya Jadi, Penggugat mengalamikesulitan dana;5.
Bahwa dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor YGK/004.2010/061/GRIYA,guna Fasilitas Pembelian Rumah Baru tersebut terjadi perubahan yang tidakmemenuhi syarat sah covenant perjanjian kredit & teknik pengikatanjaminan tidak signifikan Karena terkait dalam proses lelang, disaatPenggugat mengalami preseden buruk dalam Usahanya, hingga kiniPenggugat mengalami kesulitan dana sehingga mengalami keterlambatandalam pemenuhan cicilan angka kredit. Tergugat justru menggunakan BalaiHalaman 3 dari 14 hal.Put.
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 215/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 —
12 — 3
12 — 3
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 15-08-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 133/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 5 September 2017 — 1.Mattiksan bin Marwi
2.Hindun binti Ahmadi
17 — 3
17 — 3
Para Pemohonsibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mendaftarkanpernikahannya di KUA meskipun Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, sementara Para Pemohon sendiri tidakpernah datang dan menanyakan perihal syarat administrasi pernikahan keKUA setempat, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Putus : 19-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807 K/PID/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Darman Pasaribu
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkan sumpah danjabatan dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalammemutus perkara tidak berdasar dan tanpa mencerminkan rasa keadilanmasyarakat sehingga sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung menolakputusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan mengadili Sendiri perkara ini.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menunjukan suatukekeliruan yang nyata jika Majelis Hakim dalam pertimbangannnya tidakmenghukum/membebaskan perbuatan mereka Terdakwa yang dapatmenimbulkan preseden
dan materil dan visum tersebut dibuat denganmempertimbangkan sumpah dan jabatan dengan demikian Majelis Hakim dalampertimbangannya dalam memutus perkara tidak berdasar dan tanpamencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga sepatutnya Majelis HakimMahkamah Agung menolak Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi danPengadilan Tinggi Medan telah menunjukan suatu kekeliruan yang nyata jikaMajelis Hakim dalam pertimbangannnya hanya menghukum ringan danmembebaskan Terdakwa lainnya yang dapat menimbulkan preseden
Register : 19-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 24 Agustus 2017 — 1.Hasbi bin Hasan U
2.Purnama Yanti binti Fauzi
27 — 2
27 — 2
lakilaki lain;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Il masih terikat perkawinandengan lakilaki lain maka pernikahan para Pemohon dapat dikategorikansebagai pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (too/ ofsocial engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidakdapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halanganperkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, karena hal itu akanHal. 5 dari 7 Penetapan No. 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw.menjadi preseden