Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat:
PETRUS TANDI TANGKEALLO
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
10720
  • (Penekanan oleh Tergugat)Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.
    (Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.
    (Penekanan oleh Tergugat)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/2013Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bjm8.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Pernanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
Register : 10-10-2014 — Putus : 07-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 203-K/PM I-01/AD/X/2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — PRAKA MARADONA
3713
  • jalannya persidangan.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan :1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi disiplin di kesatuannya, bertentangandengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.4 Terdakwa mengabaikan penekanan
    berikut :1Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaanNarkoba sangat serius dilakukan karena penyalah gunaan Narkobadapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI,tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negaradan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan
    dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah seringdilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudasering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan olehTerdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selakuanggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalah gunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnyanamun justru Terdakwa melakukannya.Bahwa
Register : 26-04-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
SYAHRIL SADO
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
12421
  • (Penekanan oleh Tergugat)Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKetentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.
    (Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.
    (Penekanan oleh Tergugat)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138.11.1213.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal iniseharusnya Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan Syahbandarsesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) huruf a UU Pelayaran..
Register : 30-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 23-K/PM I-02/AU/I/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — Muhammad Firdaus Hasibuan Prada NRP 544548.
6156
  • Bahwa Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotika daripenyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilan apelpagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.11...
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannya diberikansanksi yang tegas.11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai sesuatu penyakit yangmangharuskan menggunakan narkotika dan ijin dari dokter atau rumah sakityang membolehkan menggunakan shbau shabu terhadap Terdakwa.12.
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui larangan penyalahgunaan narkotikadari penyuluhan hukum dan penekanan Komandan serta saat pengambilanapel pagi bahwa Narkotika dilarang disalahgunakan dan ancamannyadiberikan sanksi yang tegas.10.
Register : 27-04-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penggugat:
JOHANIS AGUSTHINUS TETERISSA
Tergugat:
PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE
11018
  • (Penekanan oleh Tergugat)Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmKetentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.
    (Penekanan oleh Tergugat)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebutmerupakanketentuan yang mengatur secara khusus (lexspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan.Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.
    (Penekanan oleh Tergugat)Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2021/PN.BjmBentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138.11.12.13.Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
Register : 24-03-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA BARRU Nomor 17/Pdt.P/2014/PA.Br
Tanggal 10 April 2014 — PEMOHON
1611
  • baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam serta anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminyaberstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 13-01-2014 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PA BARRU Nomor 2/Pdt.P/2014/PA.Br
Tanggal 4 Februari 2014 — PEMOHON
2727
  • baikkarena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinanlainnya menurut hukum Islam serta anak pemohon berstatus jejaka dancalon istrinya berstatus perawan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 08-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/Pid.Sus/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Mei 2017 — Teng Diky Susanto alias Anton
19750
  • Sebab kematian orang iniadalah karena penyakit peradangan pada selaput pembungkus otakyang mengakibatkan gangguan pada sistim saraf (otak) sehinggaterjadi penekanan pada pusat pernafasan ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2004 tentangKekerasan Dalam Rumah Tangga.Subsidair :
Register : 10-10-2014 — Putus : 07-11-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 203-K/PMI-01/AD/X/2014, 07-11-2014
Tanggal 7 Nopember 2014 — PRAKA MARADONA
3619
  • jalannya persidangan.2 Terdakwa menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Halhal yangmemberatkan :1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendi disiplin di kesatuannya, bertentangandengan nilainilai Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasantindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.4 Terdakwa mengabaikan penekanan
    berikut :1Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalah gunaanNarkoba sangat serius dilakukan karena penyalah gunaan Narkobadapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI,tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negaradan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama denganmembiarkan negara dalam ambang kehancuran.Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebutditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dandilanjutkan dengan penekanan
    dari masingmasing KomandanKesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah seringdilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudasering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupundalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan olehTerdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selakuanggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasanpenyalah gunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnyanamun justru Terdakwa melakukannya.Bahwa
Register : 04-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 404/Pid.B/2017/PN Sgm
Tanggal 12 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Citra Permata Sari, S.H.
Terdakwa:
Mustafa Dg.Kila Bin Dg.Beta
11013
  • Identitas Khusus jenazah :Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 404/Pid.B/2017/PN SgmB.Ba iP20eTattoase : tampak 1 ( satu ) tattoo di dada sebelah kiri dengangambar perempuan berjilbab dan tampak 1 ( satu ) buah tattoodi lengan atas dengan tulisan santi .Jaringan parut : Tidak adaCacat Fisik : tidak ada.Pakaian mayat :celana pendek setinggi lutut warna hijau berbahankain loreng.Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku
    Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku mayat :sebagian pada rahang.Pembusukan :tidak ada.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :Permukaan kulit tubuh :a. Kepala: Tidak ada kelainan.b.
    Cacat Fisik : tidak ada.Pakaian mayat :celana pendek setinggi lutut warna hijau berbahankain loreng.Perhiasan : tidak ada.FAKTA YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADNYAKEMATIAN :Lebam mayat :hilang dengan penekanan pada punggung.Kaku mayat :sebagian pada rahang.Pembusukan :tidak ada.FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :Permukaan kulit tubuh :Kepala : Tidak ada kelainan.Wajah : Tampak pucat.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 147/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 1 Desember 2016 — Liem Supriyadi Wijaya,dkk PT. TIRTA INVESTAMA
8349
  • maka Tergugat telah menerima dan melayaniPenggugat dan Penggugat Il sehubungan dengan AMDK tersebut.16 Bahwa sebagaimana Berita Acara Kunjungan Pelanggan pada tanggal11 Maret 2016, Penggugat dan Penggugat Il telah berkunjung ke PabrikTergugat yang ada di Klaten dengan membawa wartawan elektronikmaupun wartawan cetak, sehingga patut diduga kedatangan Penggugat dan Il dengan membawa wartawan ada niat tidak baik serta inginmelakukan penekanan.
    produk lain, sehingga untukmembuktikannya haruslah melalui pemeriksaan laboratorium tidak dengankasat mata;20 Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pertemuan pertemuan tanggal 11Maret 2016, tim Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016 telah melakukankunjungan ke tokotoko/agen aqua disekitar area rumah Penggugat 1 dandari kunjungan tersebut telah dibuat berita acara yang berisi pernyataandari Tergugat maupun Penggugat 1 antara lain sebagai berikut:Pernyataan Tergugat: menanyakan keinginan dari consumer dan penekanan
Register : 21-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1654/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
258
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Orang Tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Register : 28-05-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0646/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2013
  • Sukadana Nomor XXX, tanggal hari itu juga, telahmengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagaiberikut:Posita Gugatan Penggugat1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 28 November 2012, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Jepara, KabupatenLampung Timur dengan Nomor XXX, tertanggal 03 Desember 2012;2.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 01-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 17-06-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 37-K/PM I-02/AD/II/2016
Tanggal 25 April 2016 — Abdul Holid Lubis, Kopda NRP 31940705400872
4121
  • Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang1813.
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota INI tidak boleh terlibat Narkotika.7.
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan memakai ataumenguasai narkotika jenis shabusabu tersebut.12.
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya menyimpandan menguasai narkotika jenis shabusabu termasuk mengkonsumsinyaadalah dilarang oleh Peraturan dan Undangundang, selain itu PimpinanTNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwaanggota INI tidak boleh terlibat Narkotika.2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari DepartemenKesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan memakai ataumenguasai narkotika jenis shabusabu tersebut.3.
Register : 31-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 61/PID/2018/PT MND
Tanggal 17 Juli 2018 — Pembanding/Terdakwa II : FREYKE REMBER alias EKO
Terbanding/Penuntut Umum : MERRY CHRISTINE RONDONUWU, SH
7735
  • Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedanglebam mayat warna ungu pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan. Identifikasi khusus : Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrakwarna hijau , hitam, merah. Pada lengan atas kanan terdapat tattoo nagadengan bola api warna merah, hitam, hijau. Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambarwanita warna hitam. Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrakwarna hijau, merah, hitam. Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warnahijau..
    Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedanglebam mayat warna ungu pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan. Identifikasi khusus : Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrakwarna hijau , hitam, merah. Pada lengan atas kanan terdapat tattoo nagadengan bola api warna merah, hitam, hijau. Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambarwanita warna hitam. Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrakwarna hijau, merah, hitam. Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warnahijau.346.
Putus : 11-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1210/Pid.B/2016/PN.Bks
Tanggal 11 Oktober 2016 — pidana - JUNAEDI Als JUNET Bin NERIN.
9339
  • Terdapat sembab(edema) otak. kekerasan tumpul didaerah kepala/wajah tersebut dapat mengakibatkanterjadinya sembab otak, penekanan sistem saraf pusat/otak sehingga menyebabkankematian.sensenennenennnne Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 170 ayat (2) ke3 KUHP.
    (edema) otak, kekerasan tumpul didaerah kepala/wajah tersebut dapat mengakibatkanterjadinya sembab otak, penekanan sistem saraf pusat/otak sehingga menyebabkankematian.seceseccensens Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
    Terdapat sembab (edema) otak. kekerasantumpul didaerah kepala/wajah tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sembabotak, penekanan sistem saraf pusat/otak sehingga menyebabkan kematian.Jadi dengan demikian unsur menyebabkan matinya orang lain dalam pasal 170 (2)KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, makaterdakwa harus dinyatakan
Putus : 20-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 20 September 2016 — RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VS SOEBALI SUDJIE
450339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikanhak kepada Pemohon Pailit selaku kreditor untuk mengajukan PermohonanPernyataan Pailit terhadap Debitor sebagaimana dikutip sebagai berikut(dengan penekanan);Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakanpailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupunatas permohonan
    Halterbukti dengan ketentuanketentuan dalam Akta Jaminan Perseorangansebagaimana kami kutip di bawah ini (dengan penekanan):1.11.2.1.3. 02.51.4.." berarti Perjanjian Kredit sejumlah US$25,000,000 (dua puluhlima"Perjanjian Kredit juta Dollar Amerika Serikat) (US$25,000,000Credit Agreement) tertanggal delapan April dua ribu tiga belas (842013), antara PT Trimega Utama Corporindo sebagai Debitur,Raiffeisen Bank International AG, Labuan Branch sebagai Kreditur Awaldan Raiffeisen Bank International AG
    Berikut adalah kutipan Pasal 3 AktaJaminan Perorangan dan Pasal 1316 Kitab Undang Undang Hukum Perdata(dengan penekanan): Pasal 3 Akta Jaminan Perorangan;Sebagai kewajiban yang utama, terpisah, tambahan, dan berkelanjutan,penjamin dengan ini memberikan janji yang tanpa syarat dan tidak dapatditarik Kembali kepada agen jaminan, bahwa, apabila jumlah yang dijaminberdasarkan Pasal 2 tidak dapat diambil pelunasannya dari Penjaminuntuk alasan apapun (termasuk namun tanpa pembatasan, terhadapalasan bahwa
Putus : 22-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PID/2014/ PT.KT.Smda
Tanggal 22 April 2014 — DEDY HERMADI Bin GAMMALUDDIN
6240
  • Dan kematiannya dapat dipercepat olehadanya tandatanda penekanan pada daerah leher. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR Bahwa Terdakwa DEDY HERMADI Bin GAMALUDDIN padahari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 01.30 wita atausetidaktidaknya pada suatu) waktu dalam tahun 2013bertempat di dalam sebuah Mobil Toyota Avanza warna HitamNo. Pol. KT1896KN yang sedang berhenti di Jl.
    Dan kematiannya dapat dipercepat olehadanya tandatanda penekanan pada daerah leher. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.ATAU ;KEDUA ; Bahwa terdakwa DEDY HERMADI Bin GAMALUDDIN padahari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 01.30 wita atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013bertempat di dalam sebuah Mobil Toyota Avanza warna HitamNo. Pol. KT1896KN yang sedang berhenti di Jl.
    Dan kematiannya dapatdipercepat oleh adanya tandatanda penekanan padadaerah leher. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke3 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwadituntut sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum27No. Reg. Perk. : PDM219/ Balik/11/2013 tanggal 23 Januari 2014menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4455 B/PK/PJK/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT. TIARA KUTA GALERIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4455/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetairs function), olehkarenanya Keputusan Tergugat
Register : 21-02-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 28-K/PM I-02/AD/II/2017
Tanggal 18 Mei 2017 — Atas Muda Siregar, Kopda NRP 31960501930776.
4930
  • Bahwa di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhanhukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkotika.10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30 WibTerdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Vario warnaputin tanoa plat nopol milik Saksi5 didepan warung bilyard di JalanRondahaim Kel. Martoba Kec.
    Bahwa di Satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhanhukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaan narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakimmenganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktiyang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan,selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilaiketerangan
    Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakanpenyuluhan hukum = ataupun penekanan larangan penyalahgunaannarkotika.10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dinaskesehatan atau dokter yang karena mengidap penyakit yangmengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 pukul 08.30Wib Terdakwa sedang memperbaiki lampu depan Honda SPM Variowarna putih tanpa plat nopol milik Saksi6 didepan warung bilyard diJalan Rondahaim Kel.
    Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakanpenyuluhan hukum ataupun penekanan larangan penyalahgunaannarkotika.8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, dinaskesehatan atau dokter yang karena mengidap penyakit yangMenimbang31mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika.9.
    Bahwa benar di Satuan Terdakwa sudah sering diadakanpenyuluhan hukum = ataupun penekanan larangan penyalahgunaannarkotika.10. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PusatLaboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani olehwakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBPDra.