Ditemukan 1747 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Maret 2017 — 1. Nama lengkap : Syahril Ramadhan Pohan.Amd; 2. Tempat lahir : Medan; 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1976; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Dalam No.70 Lingkungan VI Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan / Serbaguna No.10 Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
173
  • dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBerawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda
    Hanan Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnyamelakukan penyelidikan didaerah Desa Helvetia Kec Labuhan Deli KabDeli Serdang;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor
    bahwa Terdakwa sering menggunakan shabushabu didalamkamar yang ditempatinya;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa didalamkamar yang pada saat itu sedang beristirahat lalu saksi mengamankanTerdakwa dan mengatakan bahwa saksi dan rekan saksi hendakmelakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukanpenggeledahan Terdakwa melarikan diri lalu saksi dan rekan saksimelakukan pencarian di sekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda
    Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;3. llham Umar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar N Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2827 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
4821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak November 2016 Nomor973/0002/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.
    Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2867 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA vs GUBERNUR PAPUA;
12047 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016 Nomor973/1936/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2016 Nomor:973/1936/DISPENDA Tanggal 4 November 2016 juncto. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.
    Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000
Putus : 03-02-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2240 K/Pid.Sus/2008
Tanggal 3 Februari 2009 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu ; Drs. H. CHAIRUDDIN Bin AGUS SALIM
10762 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salak Raya No. 93 RT 13 TW 05,Kelurahan Lingkar Timur, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dispenda Prop.
    No. 2240 K/Pid.Sus/2008dari dana tersebut yang kemudian menurut Terdakwa dana tersebutdigunakan untuk :e Kegiatan Pemda dan Dispenda Provinsi Bengkulu sejumlahRp 3.892.359.000, dengan rincian :e Pemb. Gedung arsip + halaman parkir kantor Dispenda Prov.Bengkulu sejumlah Rp 3.500.000.000. ;e Pembelian Genset Rp 70.000.000, ;e Biaya pembuatan Umbulumbul Rp 22.500.000, ;e Biaya Percetakan Rp 500.000.000.
    Rek.1130004554774 ;Kwitansi Biaya Pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda Provinsi Bengkulusebesar Rp 45.240.000,00 ;Rincian Anggaran Biaya pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda ProvinsiBengkulu ;Notulen Rapat Asosiasi Dispenda seluruh Propinsi Indonesia Tanggal 1Juni 2006 ;Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AsosiasiDispenda se Indonesia tanggal 1 Juni 2006;Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala DipendaProvinsi se Indonesia 1 Juni 2006 ;Laporan keuangan Asosiasi Dipenda
    Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;106.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;107.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 14.600.000.000, (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) ;108.Fotocopy Slip/Bukti
    No. 2240 K/Pid.Sus/200879.Fotocopy Surat lzin Gubernur Nomor: 1.099/3462/Dispenda/2006 tentang Surat Permohonan Izin atas nama Drs. H. Chairuddin tanggal 29Mei 2006 ;80.Fotocopy surat Mohon lzin dari Drs.H.
Putus : 15-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 K/PID.SUS/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — ABDUL RAHMAN
3019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 772 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Abdul Rahman;Tempat lahir : Kabanjahe;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Agustus 1961;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Berhala Kabanjahe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kabupaten Karo;Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan :1.
    Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Knusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda
    Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Knusus Penerima diketahui olehpemegang kas Dispenda ke BUD, 21 kali setoran ke BUD (dari Januari2005 s/d Desember 2005 khusus Pos Daulu), dan untuk 2006 16 kalisetoran Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Daulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing : Nomor 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;f. 12 (dua belas) lembar TPR warna putih jambu masingmasing : daripembayaran
    Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Khusus Penerima diketahuioleh Pemegang Kas Dispenda ke BUD, 21 kali setor ke BDU (dariJanuari 2005 s/d Desember tahun 2005 khusus Pos Doulu) dan untuk2006 16 kali setor Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Doulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing Nomor : 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Khusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda
Upload : 08-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/PID/2011
Jaksa pada Kejari; Winarto als Gogon bin Simin
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gogon Bin Simin, padahari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulanMaret tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2009bertempat di kantor Samsat/UPTD Dispenda ProvinsiKalimantan Timur di Kabupatern Malinau= atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau) yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
    Malinau sekitar bulanOktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu) Terdakwakemudian tinggal di rumah Dinas Dispenda Kab.
    Malinau sekitar bulanoktober tahun 2007 yang mana sejak pada saat itu Terdakwakemudian tinggal di rumah dinas Dispenda Kab.
    tidak menerapkanketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAPsebagaimana mestinya yaitu' tidak memasukkan atau memuatsecara benar fakta fakta dan keadaan yaitu) segala apayang ada dan apa yang diketemukan di dalam persidangan,antara lain keterangan saksi:Bahwa berdasarkan keterangan saksi hermansyah (diajukansebagai tersangka dalam berkas terpisah) dalampersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa secara sadarmengetahui bahwa saksi Hermansyah bukan seorang PNS(pegawai Negeri Sipil) di kantor UPTD Dispenda
    Malinau' oleh Terdakwa atas perintah saksiHermansyah adalah tidak lazim, seharusnya pihak dealeryang mendatangi kantor UPID Dispenda dan melakukanpembayaran faktur tersebut langsung melalui kasir;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Hermansyah tidak adahubungan kerja namun dari fakta dipersidangan diketahuibahwa Terdakwa sering menerima uang dari saksiHermansyah dengan jumlah antaraRp 200.000,00 s/d Rp 300.000,00 ;Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana telah kamiuraikan di atas, kami berpendapat apabila
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 4 Januari 2016 — DADANG ERWANDA.SE Bin LILI HAMBALI;
14014
  • Lahat Bulan Juni 20097. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat bulan Juli 20098. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 20099. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 200910. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 200911. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 200912. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.
    Lahat Desember 200913. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201014. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201015. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201016. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan April 201017. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201018. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.
    Lahat Bulan Juni 201019. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juli 201020. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201021. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201022. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201023. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201024. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.
    Lahat Desember 201025. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Januari 201126. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Februari 201127. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Maret 201128. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat April 201129. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Mei 201130. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Bulan Juni 201131. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.
    Lahat Bulan Juli 201132. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Agustus 201133. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat September 201134. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat Oktober 201135. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab. Lahat November 201136. 1 (satu) bundel Posting Print Out Dispenda Kab.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 94/PDT/2014/PT.PLG
Tanggal 28 Oktober 2014 — AMAT FAHRUDIN vs PT. BFI Finance Cq. PT. BFI Finance Cabang Lahat
3019
  • Mesin L15A42008863, Warna Hitam, atas namaNirwan Ashari, dipakai untuk operasional keseharian dan diketahui oleh Tergugat.4 Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan melakukan pembayaran angsuran setiapbulannya senilai Rp5.155.500, selama 24 bulan dan telah mengangsur selama 3 kali angsuran.Halaman 1 Putusan No.66/Pdt/2014/PT .PLG.1011121314bahwa Penggugat di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban dikarenakan keadaanmemaksa (force majeur) dengan keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda
    /2013,tentang pembangunan jalan khusus angkutan batubara, sehingga Penggugat tersendat dalammencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran.Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013, tentang pembangunan jalankhusus angkutan batubara tersebut, yang mengakibatkan Penggugat tersendat dalam mencarinafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar anggsuran, Penggugat bersamapengemudi lain melakukan demo di Kantor Gubernur Sumatera Selatan.bahwa
    Alex Nurdin, mengeluarkanSurat Nomor : 900/170/Dispenda/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan Leasing di Propinsi Sumatera Selatan, dengan perihal: penundaan pembayaranangsuran kredit kendaraan angkutan batubara.Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, Penggugat tetap berusaha mencari nafkah untuk kebutuhanrumah tangga dan kewajiban membayar angsuran, namun dikarenakan jalan yang dilewatiberubah yang mengakibatkan menurunnya pendapatan yang didapatkan.Bahwa hasil pendapatan
    bekerja menurun, yang mempengaruhi terhadap pendapatan yangdidapatkan dan juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga.Bahwa wajar dan layak apabila Penggugat melalui Pengadilan Negeri Lahat, memohon kepadaTergugat untuk tidak melakukan pengambilan secara paksa dan di luar prosedur hukum yangberlaku.Bahwa bukan niat Penggugat untuk tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepadaTergugat tepat waktu, namun dikarenakan keadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnyaSurat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda
    / 2013, tentang Pembangunan JalanKhusus Angkutan Batubara, sehingga Penggugat tersendat dalam mencari nafkah untukHalaman 13 Putusan No.94/Pdt/2014/PT.PLG.14membayar angsuran mobil, yang tercantum dalam surat akad perjanjian selama 24 bulan dantelah diangsur selama 3 kali angsuran.42 Bahwa benar dengan telah diterbitkannya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013,tentang Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara tersebut yang mengakibatkan Penggugattersendat dalam membayar anggsuran, Penggugat
Register : 13-12-2013 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PTUN KUPANG Nomor 29/G/2013/PTUN-KPG
Tanggal 10 Juni 2014 — DORTHIA E. NDOLU EOH (Penggugat) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG (Tergugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat II Intervensi)
8053
  • Bahwa pengaduan Penggugat juga disampaikan kepadaTergugat Il Intervensi baik secara lisan dan tertulis dan telah ditegaskandengan suratSurat : 22222 ono nnn non enn en nena> Surat Tanggal 11 Maret 2012 No.BU030/35/DISPENDA/2012 PerihalPengosongan Lokasi j = 2 o 2 nnn nen nnn nnn nn ene ee> Surat Tanggal 13 Juli 2012 No.BU 030/43/DISPENDA/2012 PerihalPeringatan js222nnee senescence eens ee ememnneenensieetnnns> Surat Tanggal 11 September 2013 No.BU.030/46/DISPENDA/2012Perihal Peringatan Ill dan Terakhir
    BuktiTill Int2.1Tall Int22T. lL Int23T.lL Int24Till Int25Fotokopi Dorothia Ello Ndolu Eoh, Perihal: Penolakanyang ditujukan kepada Gubernur Nusa TenggaraTimur, tanggal 7 Juni 2012 (Fotokopi sesuai denganGUGM), fe eects ces te eer Sh a ere eeFotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/43/DISPENDA/2012, Hal:Peringatan Il, tanggal 13 Juli 2012 (Fotokopi sesuaiELS LN) mmm nner nnaFotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/46/DISPENDA/2013, Hal:Peringatan
    Ill dan Terakhir, tanggal 11 September2013 (Fotokopi sesuai asli) ; Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor: 450/Oebobo,luas 156.216 m2 (Fotokopi dari fotokopi) ; Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur Nomor: BU.030/60/DISPENDA/2013, Hal:Pengosongan Lokasi, tanggal 21 November 2013(Fotokopi sesuai asli) ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, replik sertabuktibukti suratnya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksimasingmasing bernama ;2n2 non nnn nen nnn nen noe nee
    (vide Bukti T1);Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengirimkan Surat Nomor: BU.030/43/DISPENDA/2012, Hal:Peringatan Il, yang ditujukan kepada Penggugat. Terhadap surattersebut, Penggugat menanggapinya dengan Surat Nomor:03/Kel.EME/YHK/VIV2012, tanggal 20 Juli 2012.
    (vide Bukti T.ll.Int22dan Bukti T2);Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mengirimkan Surat Nomor: BU.030/46/DISPENDA/2013, Hal: Peringatan Ill dan Terakhir, yang ditujukankepada Penggugat.
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2792 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
4823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.
    Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000
Register : 11-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — PT. FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PROVINSI PAPUA;
12856 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113368.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25November 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016Nomor 973/0948/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2016 Nomor: 973/0948/DISPENDA Tanggal 7 Juni 2016 jo. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/394/Tahun 2016 Tanggal 25November 2016; dan,4.
    Nomor 2087/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : 188.4/394/Tahun 2016 tanggal 25 November 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Mei 2016 Nomor973/0948/DISPENDA
Putus : 01-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/PID.SUS-TPK/2016/PT.DPS
Tanggal 1 Maret 2016 — I WAYAN PAGEH, SE,MM
8534
  • ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 DesaSidakarya. 29 nn nnn nnn nnn nnn nnn none nn nnn nnn c nnn1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014yang ditandatangani oleh WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku KasiSurvei Pengukuran dan Pemetaan.
    ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an. WajibPajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 DesemberHAL. 38 DARI 75 HAL. PUTSN.
    NO. 1/PID.SUSTPK/2016/PT.DPS.00)pp)qq)rr)ss)tt)uu)vv)Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy surat Dispenda Kota Denpasar kepadaKepala BP3TKI Denpasar Nomor:973/04/DPKD, tanggal 9Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yangditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selakuKepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar;1 (satu) lembar fotocopy KTP an.
    Kepala DISPENDA Kota Denpasar.1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama WAYANPAGEH, SE. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan SuratPajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKItanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUSSUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar.mm) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Setoran Pajak Daerahnn)00)pp)qq)DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUHNIKAHARTINI, SE selaku Teller.1 (satu) buah Buku fotocopy Sertifikat
    ENI selaku Wajib Pajak;1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota DenpasarNomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 PerihalKeterangan Bebas BPHTB1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak an.
Register : 16-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2810 B/PK/PJK/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PT FREEPORT INDONESIA VS GUBERNUR PAPUA;
6426 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113370.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016Nomor 973/1252/DISPENDA
    Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli 2016 Nomor:973/1252/DISPENDA Tanggal 1 Agustus 2016 jo. Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/444/Tahun 2016 Tanggal 28 Desember2016; dan,4.
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/444/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juli 2016 Nomor973/1252/DISPENDA
Register : 16-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Tim
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
JOICE E. MARIAI,SH.MH
Terdakwa:
SUMBER
6830
  • Mampioper dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda Kabupaten Mimika terdakwaditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasih Narkotikajenis ganja; Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi juga ikut ditangkapdalam kasus yang sama, dimana terdakwa yang menyuruh saksimembeli ganja dan
    Saksi : Syamsul Basri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00WIT bertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika BaruKabupaten Mimika tepatnya didepan kantor Dispenda KabupatenMimika saksi beserta teman lainnya dari Kepolisian Resort Timikamenangkan terdakwa karena kasih Narkotika jenis ganja; Bahwa saksi dan petugas lainnya mendengar informasitentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan terdakwa dankemudian
    Sus/2018/PN TimKeterangan Terdakwa : Sumber ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda Kabupaten Mimika terdakwaditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasih Narkotika jenis ganja; Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2018sekira Jam 1.00 terdakwa datang kerumah saksi Albertho R.
    , menjadiperantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan ;wonnnn Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsurtelah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenunhi ;. n Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangantelah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda
    dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan danteknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa NarkotikaGolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan,dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik ; Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WITbertempat di jalan Yos Sudarso Timika, Distrik Mimika Baru KabupatenMimika tepatnya didepan kantor Dispenda
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4094 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA VS PT. FREEPORT INDONESIA;
5018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4094/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/0411/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/041 1/Dispenda tersebut:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79868/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 juncto Put79868P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang telah berkekuatan
Register : 28-11-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN LAHAT Nomor Nomor : 17 / Pdt.G/ 2013 / PN.LT.
Tanggal 18 Juni 2014 — YUSMITRA LAWAN PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cq. PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG PALEMBANG
15937
  • BPKB H10008467 Nomor RangkaMJEC1JG43A5018400 Nomor Mesin WO4DTRJ25253 atas nama Yusmitra,untuk keperluan mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajibanmembayar angsuran dengan jalan mengangkut batubara ;Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban dengan melakukanpembayaran ansuran tiap bulannya senilai Rp. 13.712.000, selama 28 bulan ;Bahwa PENGGUGAT di bulan berikutnya tidak dapat memenuhi kewajiban,dikarenakan keadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnya SuratGubernur Nomor 900/170/Dispenda
    ;Bahwa atas keluarnya Surat Gubernur Nomor 900/170/Dispenda/2013, tentangpembangunan jalan Khusus Angkutan Batubara tersebut, yang mengakibatkanPENGGUGAT tersendat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tanggadan kewajiban membayar angsuran , PENGGUGAT bersama pengemudi lainmelakukan demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan ;Bahwa setelah Demo tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, atas nama H.
    Alexnurdin, mengeluarkan Surat Nomor : 900/170/Dispenda/2013 tanggal 25 januari2013 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan leasing di Propinsi SumateraSelatan umumnya dan Palembang khususnya, dengan perihal : penundaanpembayaran angsuran kredit kendaraan angkutan batubara;Bahwa setelah keluarnya surat tersebut, PENGGUGAT tetap berusaha mencarinafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kewajiban membayar angsuran,namun dikarenakan jalan yang dilewati berubah yang mengakibatkanmenurunnya pendapat yang
    bekerja menurun,yang mempengaruhi terhadap pendapatan yang didapatkan dan jugamempengaruhi kehidupan keluarga ;Bahwa wajar dan layak apabila PENGGUGAT melalui Pengadilan NegeriPalembang, memohon kepada TERGUGAT untuk tidak melakukan pengambilansecara paksa dan di luar prosedur hukum yang belaku;Bahwa bukan niat PENGGUGAT untuk tidak memenuhi kewajiban untukmembayar angsuran kepada TERGUGAT tepat waktu, namun dikarenakankeadaan memaksa (force majeur) dengan keluarnya surat Gubernur Nomor900/170/Dispenda
Register : 23-05-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 23/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 6 Juni 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : COKORDA DIAN PERMANA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL GAFUR LIKU
Terbanding/Terdakwa : PARHAM RAHMAN, SE
5938
  • Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121.; Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu : e Lembaran pertama aslinya warna Coklat untuk wajib pajak;e Lembaran kedua warna Biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng;e Lembaran ketiga warna Hijau untuk Arsip Jasa Raharja;e Lembaran keempat warna Merah untuk Arsip Samsat Morowall;e Lembaran kelima warna Kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale
    ABDUL GAFUR LIKU diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dispenda Provinsi Sulawesi Tengahdan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) Wilayah IV Morowali PosPelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB dan BBNKB berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sulteng Nomor : 821.2/376PEG/2011 tanggal 26Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawab adalah : Hal 6 dari 66 Hal. Put.
    Propinsi SulawesiTengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasional kantor;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowall;sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah : e Menerima dan membukukan Barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.
    PALUBahwa dana PKB/BBNKB yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerimadisetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakanSurat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani olen Kepala UPTD kemudiandananya ditransfer melalui rekening Dispenda Tingkat Provinsi Sulteng padaPT.
Register : 04-10-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4113 B/PK/PJK/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — GUBERNUR PROVINSI PAPUA vs PT. FREEPORT INDONESIA;
4721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4113/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1012/DISPENDA, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79870P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan
Register : 26-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-05-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 377/Pid.B/2015/PN.Bjm
Tanggal 23 April 2015 — Pidana: - Terdakwa: AHMAD Als AMAT Bin SUPRADIANATA - JPU: AKHMAD RIFAIN, SH.,MH
365
  • MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin SULAIMAN dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis langgal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjannsain Selatan Kota Banjarmasin.Bahwa barang yang hilang pada saat itu berupa 1 buah Laptop merkLenovo Thinkpad Edge E440 PFOOLFS7 14/02 warna hitam besertachargemya, 1 buah pesawat radio HT merk VEV warna hitam, sedangkanbarang milik saya
    MUHMAMMAD FAUZI NOOR (Alm) dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjarmsain.
    buah pesawat radio HT merk VEV warna hitam,sedangkan barang berupa buah tas ransel merk Pollo wama hitam, 2 buahFlashdisk merk Sony, 1 buah dompet panjang warna cokelat serta uangtunai sebesar Rp.17.000.000, adalah milik saksi riduansyah.e Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi RIDUANSYAH serta milikDispenda Propinsi Kalsel dan saat itu RIDUANSYAH ada mencari barangmiliknya tersebut akan tetapi tidak mengetahuinya dan saksi pun langsungmencarinya bersama temanteman saksi disekitar kentor Dispenda
    GUSTI RUSDI Bin GUSTI YUSRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015sekira jam 13.00 wita di J1.A.Yani Km 5,5 (Kantor Dispenda PropinsiKalsel) Kel.Pemurus Dalam Kec.Banjarmsain.
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 908/Pid.B/2013/PN.Bjm
Tanggal 11 September 2013 — Pidana: - Terdakwa: MUHAMMAD YUSUF FADILLAH Als USUF Bin HORMANSYAH, dkk - JPU: H. BAMBANG AP, SH
8411
  • dimasukkan lagi hasil cetakan/priannnya untuk membuat cap dan tanda tangan pejabat diatas blankonotice pajak yang sudah terisi identitas wajib pajak dan identitas ranmor,kemudian notice pajak tersebut diberi cap tanda lunas dan cap registersetelah itu dipotong dan diberi lobang pada sisi kiri dan kanan notice pajaktersebut setelah itu diberi monogram pada sisi kanannya yang diambil darinotice pajak lama dan terakhir dimasukkan kedalam sampul plastik ;e Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda
    Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Atau ;KeduaBahwa mereka Terdakwa .
    Kalselmelakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajak kendaraanbermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa noticetersebut adalah palsu ;e Bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsu tersebut dapatmenimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti maksud
    Unsur Surat tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;Menimbang, bahwa dengan adanya penggunaan notice pajak palsutersebut dapat menimbulkan kerugian pada Dispenda dalam hal pendapatan pajakkendaraan ;Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan ; Menimbang, bahwa para terdakwa dengan pembagian tugas yaitu terdakwa.