yang terutang sebesar Rp235.964.010,00 dan S0%nya adalah sebesarRp117.982.005,00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal 16 Oktober 2012 sebesarRp235.964.010,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb

.0333/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0384/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3 Juni 2013, dan terakhir Pemberitahuan Sidang Nomor:Pemb.0445/SP/Pg.33/2013 tanggal 5 Juni 2013 untuk persidangan tanggal 24 Juni 2013;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaran yang dilakukanoleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhiketentuan Pasal

Pemb/VI/2009tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.e Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS (Khusus Belanja TidakLangsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPPSPMA Negeri Asahane Asli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng.

Pemb/VI/ 2009 tanggal 03 Juni2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.e Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untuk bantuanHibah Kepada SPPSPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1 Tahun 2009,Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No. 24 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.e Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia PemerintahKabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas NamaLengkap ; Nirwansyah, SP, Msi Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia

Pemb/VI/2009 tanggal03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS (Khusus Belanja TidakLangsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPPSPMA Negeri AsahanAsli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng.

Pemb/VI/ 2009 tanggal 03 Juni2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) Kode Rek : 5.1.4.05.02/3 untuk bantuanHibah Kepada SPPSPMA Negeri Asahan, sesuai Perda No.1 Tahun 2009,Pergub No.2 Tahun 2009 dan SPD No. 24 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009.Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia PemerintahKabupaten Asahan Nomor KTP : 1.00572/1012/16/AS/2008 Atas NamaLengkap ; Nirwansyah, SP, Msi.Foto Copy Kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia

Pemb/VI/2009tanggal 03 Juni 2009 Perihal Pencairan Dana Bantuan Sosial.Asli berkas penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS (Khusus BelanjaTidak Langsung) Untuk kegiatan bantuan Hibah Kepada SPPSPMA NegeriAsahan.Asli Nota Dinas Nomor : 385 / Bend. Peng.

ARABIKATAMA KHATULISTIWA FISHINGINDUSTRY) setiap bulannya sebesar Rp. 5.600.000, (lima juta enamratus ribu rupiah);Bahwa secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu Tergugat telan melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan Surat nomor :156/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 7 November 2018 dimana perberhentianterhadap Penggugat berdasarkan surat tersebut terhitung sejak 8November 2018 dengan alasan Penggugat tidak bersedia untuk Tugas dlBali;Hal

Juli 2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugattidak mau berangkat,kemudian pada tanggal 3 November 2018 diterbitkan kembali SuratPerintah Tugas yang ke Ill No. 154/HR/XI/2018, HRD untuk ketigakalinya dengan tujuan yang sama dengan jadwal keberangkatan tanggal5 November 2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugattidak mau berangkat.Bahwa karena Penggugat tidak mau berangkat sesuai dengan surattugas, maka pada Tanggal 7 November 2018, HRD Pusat menerbitkanSurat Pemberhentian No. 156/Pemb

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.156/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 07 November 2018 adalah sah danberharga;5.

Khatulistiwa Fishing Industri, dan dibubuhi meterai cukupsesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);Fotocopy Surat Perintah Tugas II (kedua) , Nomor 152/HR/XI1/I/2018,tanggal 01 November 2018, dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);Fotocopy Surat Perintah Tugas Ill (Ketiga) Nomor: 154/HR/XI/2018tertanggal 03 November 2018, dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);Fotocopy Surat Perintah Pemberhentian Nomor :156/Pemb

Fotocopy Surat Pemberhentian Nomor: 156/Pemb/HRD/X1I/2018,tertanggal 07 November 2018, dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti (T.9);10. Fotocopy Surat Bukti Tanda Terima Nomor: 156/Pemb/HRD/XI!/2018,tertanggal 07 November 2018, dan dibubuhi meterai cukup sesuai aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti (T.10);11. Fotocopy Surat Anjuran Nomor: 567/125, tertanggal 19 Februari 2019, dandibubuhi meterai cukup sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti(T.11);12.

MA/Pemb/0068/81, makaTuntutan Jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalamamar Putusan ini ;Menimbang, bahwa karena Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima,maka biaya perkara patut dibebankan kepada Negara sebagaimana dalamamar Putusan ini ;Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor 1 tahun 1981, tanggal22 Januari 1981, No. MA/Pemb/0068/81 dan KUHAP serta berbagaiperaturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Tuntutan Jaksa Tidak Dapat Diterima ;2.

Bukti Pemb. 1, yaitu :Foto copy Surat AFSCHRIFT, No. 22 EXRTACT UIT HAIPEGISTER DER BESLUITEN VAN DEN GOUVORNOURGENERAL VAN NETHERLANDS INDIE, BUITENZONG, 13April 1877 (Petikan dari Daftar Surat Keputusan GubernurDjenderal Hindia Belanda, Buitenzong, 13 April 1877, Nomor :22) ;2. Bukti Pemb. 2 yaitu :Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT.

KPGFoto copy Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang KoordinatorManeleo, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndaodan 8 (Delapan) orang Maneleo/Kepala Suku, tanggal O12Desember 2018 ;3: Bukti Pemb. 3 yaitu :Foto copy Surat Pernyataan dari ADRIANUS LAU (KepalaSuku/Maneleo Suku/Leo LEOLULU), tanggal 11 November2018 ;4. Bukti Pemb. 4 yaitu:Foto copy Surat Pernyataan dari FRANS NDOLU (KepalaSuku/Maneleo Suku/Leo SAITEIN), tanggal 29 November2018;5.

Bukti Pemb. 5 yaitu :Foto copy Surat Pernyataan dari PETRUS PAH (Kepala Suku/Maneleo Suku/Leo MBAULEON), tanggal 01 Desember 2018 ;6. Bukti Pemb. 6 yaitu :Foto copy Surat Pernyataan dari YUSUF INGAMITA (KepalaSuku/ Maneleo Suku/Leo SAFU), tanggal 29 November 2018 ;7. Bukti Pemb. 7 yaitu:Foto copy Surat Pernyataan dari Maneleo Koordinator Suku/Leo LEOLULU, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao, 10Desember 2018 ;&.

Bukti Pemb. 8 yaitu :Foto copy Surat dari Keluarga Mbalu (Suku/Leo Ndau), tentangPemberitahuan dan Larangan yang ditujukan kepada KepalaBadan Pertanahan Kab. Rote Ndao Nomor : 01/X1I/2017,tanggal 8 November 2017 ;9. Bukti Pemb. 9 yaitu :Foto copy Surat dari Keluarga Mbalu (Suku/Leo Ndau), tentangPembatalan Pendaftaran dan Pengukuran Tanah, yangditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kab. Rote NdaoNomor : 02/X1/2017, tanggal 20 November 2017;4.2. MESAKH Z.

. 1 sampai dengan bukti Pemb. 9 berupa fotocopy suratsuratyang diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diterima lagi karenapada pemeriksaan perkara pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang cukup bagi para pihak untuk mengajukan buktibuktinya danHalaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 18/PDT/2019/PT.

Bahwa secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebih dahulu dan atau Peringatan Tertulis atau LisanTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat dengan Surat nomor : 157/Pemb/HRD/XI/2018 tanggal 7Hal. 2 dari29 Putusan PHI nomor 7 /Pdt.SusPHI/2020/PN.AmbNovember 2018 dimana pemberhentian terhadap Penggugat berdasarkansurat tersebut terhitung sejak 8 November 2018 dengan alasan Penggugattidak bersedia untuk ditugaskan di Bali;Bahwa penugasan

2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugattidak mau berangkat; kemudian pada tanggal 3 November 2018 diterbitkan kembali SuratPerintah Tugas yang ke Ill No. 155/HR/X1I/2018, HRD untuk ketigakalinya dengan tujuan yang sama dengan jadwal keberangkatan tanggal5 November 2018, namun sampai tanggal keberangkutan Penggugattidak mau berangkat; Bahwa karena Penggugat tidak mau berangkat sesuai dengan surattugas, maka pada Tanggal 7 November 2018, HRD Pusat menerbitkanSurat Pemberhentian No. 157/Pemb

Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 157/Pemb/HRD/X1I/2018tanggal 07 November 2018 adalah sah dan berharga;5.

Fotokopi Surat Perintah Pemberhentian Nomor :157/Pemb/HRD/X1/2018tertanggal 07 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;6. Fotokopi Peraturan Perusahaan PT. Arabikatama Khatulistiwa FishingIndustry (Group) 20172019, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti (P.6) ;7. Fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial tanggal 15Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti tanda bukti ( P .7) ;Hal. 19 dari 29 Putusan PHI nomor 7 /Pdt.SusPHI/2020/PN.Amb8.

Tugas Il (Kedua), Nomor 153/HR/XI1/I/2018,tanggal 01 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat dan Dokumen, tanggal 2November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);Fotokopi Surat Perintah Tugas Ill (Ketiga) Nomor: 155/HR/X1/2018tertanggal 03 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.5);Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Surat dan Dokumen, tanggal 3November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (T.6);Fotokopi Surat Pemberhentian Nomor : 157/Pemb

Menyatakan Barang Bukti berupa:1 (satu) bundel asli SPK (SURAT PERINTAH KERJA) Nomor602/120/Pemb. Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, PekerjaanPembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,Kontraktor PT. INTIARTHA NUSANTARA. Tahun Anggaran 2017.1 (satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN Pekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi SaumlakiKabupaten MalukuTenggara Barat, Nomor Kontrak602/120/Pemb.

Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN IIPekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi: SaumlakiKabupatenMaluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak602/120/Pemb. Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, PekerjaanPembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,Kontraktor PT. INTIARTHA NUSANTARA.

Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel asli BERITA ACARA PEMBAYARAN ANGSURAN III & IVPekerjaan Pembangunan Taman Kota, Lokasi : SaumlakiKabupatenMaluku Tenggara Barat, Nomor Kontrak602/120/Pemb. Tmn.Kt.Saumlaki/Dau/2017, tanggal 24 Juli 2017, PekerjaanPembangunan Taman Kota Saumlaki, Nilai SPK Rp. 4.512.718.000,Kontraktor PT. INTIARTHA NUSANTARA.

berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,secara melawan hukum tidakmelaksanakan kewajiban dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan TamanKota Saumlaki yaitu:1)2)3)4)5)6)8)Menunjuk pegawai yang statusnya tidak jelas dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.Tidak mencantumkan dokumen pendukung atas permohonan perubahan desaindan volume pekerjaan yang diajukan kepada PPK.Tidak cermat dalam proses penyusunan Amandemen Kontrak Nomor602/140/AMDN/Pemb

Pekerjaan Bak resapan 3 bh1) Pekerjaan tanah sebesar Rp. 1.663.740,002) Pekerjaan batu, beton dan plesteran sebesar Rp. 17.020.635,00Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi Amandemen Kontrak sebagaimanatertuang dalam Amandemen Kontrak Nomor602/140/AMDN/Pemb.

Surat Perjanjian Kerja (SPK).Nomor/tanggal : No. 1078.b/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12Juni 2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.

Surat Perjanjian Kontrak (SPK).Nomor/tanggal : No. 1075.a/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12Juni 2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.

Surat perjanjian Kontrak (SPkK).Nomor/tanggalJenis PekerjaanHarga BoronganJangka Waktu: No. 1077.6/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12 Juni2003.: Pemb.

Surat Perjanjian Kerja (SPk).Nomor/tanggal : No. 1078.6/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12 Juni2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.

.: Pemb.

,tanggal Maret 2006;1 (satu) lembar asli berupa Surat Pernyataan Nomor Pemb/15.4/102/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditanda tangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa Akta Jual Beli Nomor 14/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditanda tangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Arsyad dan pihak kedua (pembeli)bernama Made Sutrisna disaksikan A.

,tanggal Maret 2006;1 (satu) lembar asli berupa Surat Pernyataan Nomor Pemb/15.4/104/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehHal. 56 dari 101 hal.

,tanggal Maret 2006;1 (satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah Nomor 52.04.130.005.000.0148.7 tanggal 02 April 2003 atas namaSyamsuddin Yakub luas tanah 22.825 M2;1 (satu) lembar asli berupa Surat Pernyataan Nomor Pemb/15.4/105/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;Hal. 62 dari 101 hal.

,tanggal Maret 2006;1 (satu) lembar fotocopy berupa SPPT tanah Nomor 52.04.130.005.000.0147.7 tanggal 2 April 2003 atas nama Fitrianiluas tanah 22.200 M2;1 (satu) lembar asli berupa Surat Pernyataan Nomor Pemb/15.4/89/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehHal. 76 dari 101 hal.

Padang cermin Teluk Kiluan (Pemb) senilai Rp. 22.827.587.995,-

b. Kali Rejo Pringsewu Lampung (Pemb) senilai Rp. 5.726.072.921,-

1. Sp Daya Murni GN Batin Kabupaten (Pemb) senilai Rp. 5.583.815.095,-
2. Jabung Simpang Sp Labuhan Maringgai (Panel) senilai Rp. 2.020.852.408,-

e.

yang terutang sebesar Rp389.254.000,00 dan 50%nya adalah sebesarRp194.627,000.00, di dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopibukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP tanggal Juni 2012 sebesar Rp389.254.000,00;bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untukbanding ini dan tidak menyampaikan bukti berupa asli SSPCP walaupun telah diminta secarapatut oleh Majelis untuk memperlihatkan bukti asli SSPCP tersebut melalui PemberitahuanSidang Nomor: Pemb

.0343/SP/Pg.33/2013 tanggal 23 April 2013 untuk persidangan tanggal13 Mei 2013, Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0398/SP/Pg.33/2013 tanggal 15 Mei 2013untuk persidangan tanggal 3 Juni 2013, dan terakhir Pemberitahuan Sidang Nomor:Pemb.0440/SP/Pg.33/2013 tanggal 5 Juni 2013 untuk persidangan tanggal 15 Juni 2013;bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis tidak meyakini pembayaran yang dilakukanoleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhiketentuan Pasal

Surat Pemberhentian No. 007/Pemb/HRD/I/2020, tertanggal O7 Januari2020.b. Atas nama Karyawan MARCUN :i. Surat Mutasi No. 240/ST/HRD/X1/2019 tertanggal 18 November 2019;ii. Surat Perintah Mutasi II No. 252/ST/HRD/XI/2019 tertanggal 26 November2019;il. Surat Perintah Mutasi Ill No. 278/ST/HDR/XII/2019 tertanggal 16Desember 2019;iv. Surat Pemberhentian No. 006/Pemb/HRD/I/2020, tertanggal O7 Januari2020.c. Atas nama Karyawan UDDIN :i.

Surat Pemberhentian No. 147/Pemb/HRD/III/2020, 06 Maret 2020.d. Atas nama Karyawan EKO PURWANTO :i. Surat Mutasi No. 055/ST/HRD/I/2020 tertanggal 28 Januari 2020;li. Surat Perintah Mutasi Il No. 088/ST/HRD/II/2020 tertanggal O06 Februari2020;ill. Surat Perintah Mutasi Ill No. 120/ST/HDR/II/2020 tertanggal 14 Februari2020;iv.

Surat Pemberhentian No. 149/Pemb/HRD/III/2020, 06 Maret 2020.Bahwa sebagaimana Surat Mutasi kepada PARA PENGGUGAT disertai SuratPemberhentian menjelaskan bahwa terhadap PHK PARA PENGGUGATmerupakan suatu hal yang disebabkan karena tindakan yang dilakukan olehHal. 12 dari 31 hal.Putusan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2020/PN kdiPARA PENGGUGAT itu sendiri dengan melakukan pembangkangan kepadaperusahan dan tidak melaksanakan aturan perusahaan sebagaimana mestinya;Bahwa alasan TERGUGAT memintahkan PARA PENGGUGAT

Sulawesi Tenggara perihalpelimpahan kasus kepada Mediator Hubungan Industrial Nomor 560/200/2020tanggal 8 Juli 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya,bermaterai cukup dan diberi tanda P1;Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor007/Pemb/HRD/I/2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya,bermaterai cukup dan diberi tanda P2;Foto copy Rekening Tahapan Bank BCA periode bulan Januari 2016 sampaidengan bulan Desember 2016 serta bulan Januari 2017

Foto copy surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor:147/Pemb/HRD/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 atas nama UDDIN, yang telahdiperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T3.4;13. Foto copy surat mutasi Nomor: 055/ST/HRD/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 atasnama EKO PROWANTO, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya,bermaterai cukup dan diberi tanda T4.1;14.

Selatan PadaTanggal 15 September 2020b)SUTAMAMI(Isteri Kedua) sebagaimana Pada tanggal DikantorUrusan Agama, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suamiisteri dan diKarunia 1 (Anak) Bernama Almarhum SARTIKA,danselanjtunya SUTAMAMI (Isteri Kedua) sampai saat ini belum pernahCerai dengan Ayah Kandung Almarhum IDRIS SARDI, yangbernama SATRIADI3.Bahwa Almarhum IDRIS SARDI, semasa hidupnya Belum pernahMenikah dengan siapapun sebagaiman dalam surat keterangan belumMenikah dengan No. 473.11/2921/PEMB

Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Almarhum IDRIS SARDISebagai Sah Pewaris dan selanjutnya Almarhum IDRIS SARDIbelumpernah menikah dengan siapapun sebagaimana dalam surat keteranganbelum Menikah dengan No. 473.11/2921/PEMB/2020, yang dikeluarkanoleh Pemerintah Desa Masbagik Selatan Pada Tanggal 15 September2020, sah secara hukum;3.

Tambatan Perahu senilai Rp.3.300.000, pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerimaadalah LA DUDI.Bahwa kuitansi pengeluaran nomor00094/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upahmandor 22 HOK Pemb.

Kuitansipengeluaran nomor : 00091/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upahpekerja 489 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 39.120.000, pada tanggal28 Agustus 2018 yang menerima adalah SUHARDIN. Kuitansi pengeluarannomor : 00093/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upah tukang 222HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 26.640.000, pada tanggal 28 Agustus2018 yang menerima adalah LA OTE.

Kuitansipengeluaran nomor : 00185/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanja upahpekerja 184 HOK Pemb. Tambatan Perahu a.n. La Ote, dkk senilai Rp.22.080.000, pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA OTE.Halaman 98 dari 114 Putusan Perkara Nomor .31/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiKuitansi pengeluaran nomor : 00186/KWT/24.19/2018 untuk pembayaran belanjaupah Kepala tukang 19 HOK Pemb. Tambatan Perahu senilai Rp. 2.850.000,pada tanggal 31 Desember 2018 yang menerima adalah LA DUDI.

Lampiran laporan pertanggungjawaban DanaDesa (DD) Tahun 2018 Tahap III menyangkut penyediaan bahan material tanahuruk dengan kuitansi pengeluaran nomor : 00174/KWT/24.19/2018 untukpembayaran belanja tanah urug Pemb.

Kuitansi pengeluaran nomor : 00093/KWT/24.19/2018untuk pembayaran belanja upah kepala tukang 22 HOK Pemb. Tambatan Perahusenilai Rp. 3.300.000, pada tanggal 28 Agustus 2018 yang menerima adalah LADUDI. Kuitansi pengeluaran nomor : 00094/KWT/24.19/2018 untuk pembayaranbelanja upah mandor 22 HOK Pemb.

Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 75,31% ;3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 70,63% ;4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 100% ;5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 100% ;Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakanpertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya,Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir.

Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 75,31% ;3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 70,63% ;4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 100% ;5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 100% ;Atas kondisi tersebut, pada Tanggal 12 Desember 2007 telah diadakanpertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya,Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir.

Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 73,23% ;3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 84,62% ;4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 75,68% ;5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 96,81% ; Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terh adapbeberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui PoliteknikDepkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT.

Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan 73,23% ;3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service 84,62% ;4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 75,68% ;5. Pekerjaan Pembangunan Gedung Garasi 96,81% ;Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitunganterhadap beberapa Item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melaluiPoliteknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT.

yang terletak di Bukit Cangang No.48, RT/RW.001/003, Kelurahan Bukik Cangang, Kecamatan Guguk Panjang, KotaBukittinggi, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor321/Pemb/C/BC.84 yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Cangang KayuHal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0041/Padt.P/2018/PA.

Fotokopi Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 321/Pemb/C/BC.84,yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Cagang Kayu Ramang, KecamatanGuguak Panjang, Kota Bukittinggi tanggal 07 Januari 1985, fotokopitersebut telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyatasama, diberi tanda P.7;Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orangsaksi yang beridentitas yaitu :1.

ibu para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian; Bahwa berdasarkan uraian posita diatas, maka yang berhak dan sahmenjadi ahli waris dari almarhumah anakanak dari pada Yusniar danChaidir Rasyid adalah Jetty, (Pemohon 1) , Firza, (Pemohon Il), Yenny EpyBuchari ( Pemohon III) dan Asril Chaidir (Pemohon IV); Bahwa semasa hidupnya ibu para Pemohon (Yusniar binti Ismail)memiliki sebidang tanah seluas 600 M2, dengan surat ukur 07 Januari1985, sesuai dengan surat Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor321/Pemb

tanggal 20Juli 1995 ; Bahwa kedua orang tua dari Yusniar sudah meninggal duniasebelum Yusniar meninggal dunia; Bahwa diantara kedua orang tua Pemohon (Yusniar binti Ismaildan Chaidir Rasyid bin Rasyid) tidak pernah bercerai sampai merekameninggal dunia, dan Yusniar tidak punya suami lain selain dari (ChaidirRasyid); Bahwa semasa hidupnya Yusniar binti Ismail memiliki sebidangtanah seluas seluas 600 M2, dengan surat ukur 07 Januari 1985, sesuaidengan surat Surat Keterangan Pemilik = Tanah Nomor321/Pemb

Usaha Energy Lombok Family adalah benar adanya,namun surat tersebut telah dicabut oleh Lurah Kelayu Utara dengan suratbernomor 410/47/Pemb/2019, prihal: pencabutan rekomendasi IMB dan Hoa/n. Tri Ulfatul Qurro/ Usaha Energy Lombok Family. ;Dengan demikian Surat No. 410/33/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018,perihal: Permohonan peninjauan kembali izin Ho a/n PT. Usaha EnergyLombok Family berarti dinyatakan tidak berlaku. ;6.

Bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 8 adalah tidak benar,karena pertimbangan yang menjadi dasar pak Lurah Kelayu Utaramencabut surat 410/33/PM/2018 tanggal 23 Maret 2018 sangat jelastertuang di dalam surat bernomor: 410/47/Pemb/2019, prihal: pencabutanrekomendasi IMB dan Ho a/n. Tri Ulfatul Qurro/ PT. Usaha Energy LombokFamily ;8. Bahwa posita Penggugat pada angka 9 dan 10 tidak perluditanggapi, karena posita tersebut tidak substansial dengan pokok gugatan ;9.

P3 : Surat Kelurahan Kelayu Utara, Kepada Kepala Dinas PUPRKabupaten Lombok Timur Nomor : 410/185/PEMB/2018,tertanggal 28 Agustus 2018, perihal Pencabutan PeninjauanKembali HO atas nama Tri Ulfatul Qurro, (fotokopi dari fotokopi);4. P4 : Surat Sekretariat TKPRD, Kepada Tri Ulfagul Qurro, Nomor :640/590/PU/2018, tertanggal 4 September 2018, perihalRekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (fotokopi dari fotokopi) ;5.

Nomor 11/G/2019/PTUN Mtr10111213141516P9PHO: ;P11 :P12P13P14P15P16(fotokopi dari fotokopi) ;Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor:410/09/Pemb/2019, tertanggal 16 Januari 2019, perihal MohonPembekuan Sementara Izin SPBU PT. Usaha Energi LombokFamily (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Lurah Kelayu Utara Kepada Bupati Lombok Timur, Nomor:410/47/Pemb/2019, tertanggal 15 Maret 2019, perihal PencabutanRekomendasi IMB dan HO an. Tri Ulfatul Qurro atau PT.

Pencabutan Peninjauan Kembali HO atas namaTri Ulfatul Qurro (vide bukti P3 = T9); Bahwa saksi membenarkan Surat Lurah Kelayu Utara Kepada BupatiLombok Timur, Nomor: 410/47/Pemb/2019, tertanggal 15 Maret 2019,perihal Pencabutan Rekomendasi IMB dan HO an.

IMB.648.2/18 PEMB. yang berada di Kabupaten Tabalong;2.Tanah dengan ukuran 250 m panjang lebar 31.50 m dengan No.SKKT.121/203/VIN/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;3. Tanah perumahan 200 m lebar 10 m No.SKKT 118/203/VII/1998;4.

IMB.648.2/18 PEMB. yang berada di Kabupaten Tabalong;2.Tanah dengan ukuran 250 m panjang lebar 31.50 m dengan No.SKKT.121/203/VIII/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;3. Tanah perumahan 200 m lebar 10 m No.SKKT 118/203/VIII/1998;4.

IMB.648.2/18 PEMB. yang berada di KabupatenTabalong;b. Satu bidang tanah dengan ukuran 250 m panjang lebar 31.50 m denganNo.SKKT.121/203/VHI/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;c. Satu bidang tanah perumahan 200 m lebar 10 m No.SKKT 118/203/VIII/1998;d. Satu bidang tanah perumahan panjang 200 m lebar 123 m No SKKT 122/203/VIU/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;e. Tiga buah Toko dengan SKU No.203/004/KDL/2010 yang berada di KabupatenTabalong;f.

IMB.648.2/18 PEMB. yang berada di KabupatenTabalong;b. Satu bidang tanah dengan ukuran 250 m panjang lebar 31.50 m denganNo.SKKT.121/203/VIII/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;c. Satu bidang tanah perumahan 200 m lebar 10 m No.SKKT 118/203/VITI/1998;d. Satu bidang tanah perumahan panjang 200 m lebar 123 m No SKKT 122/203/VIII/1998 yang berada di Kabupaten Tabalong;e. Tiga buah Toko dengan SKU No.203/004/KDL/2010 yang berada diKabupaten Tabalong;f.

Pemb. Kota Gajah,Kab.

Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keteranganPemohon di persidangan, dihubungkan dengan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi di persidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan danberhubungan, maka dapat diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: e Bahwa pada tanggal 27 Januari 2003 telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama Alfin Maulana Ibrahim di Rumah Bersalin Permata Hatt,Kecamatan Pemb

Surat Perjanjian Kontrak (SPK).Nomor/tanggal : No. 1072.a/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12 Juni2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.

Surat Perjanjian Kontrak (SPK).Nomor/tanggal : No. 1075.a/PPMSLTP/31/2003, Tgl. 12 Juni 2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.

Surat Perjanjian Kontrak (SPK).Nomor/tanggal : No. 1071.b/PPMSLTP/3 1/2003, Tgl. 12 Juni2003.Jenis Pekerjaan : Pemb.