Ditemukan 2144 data
10 — 5
Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalanpersoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut.Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungandengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragama Islaminclude ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
LASMINAH
20 — 7
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
42 — 7
tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
JONI EFENDI Als SIPEN Bin SALMI
68 — 7
Rani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barangbukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009tentang Narotika;Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahulperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!
Rani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barangbukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UU.RI No. 35 Tahun 2009tentang Narotika; Bahwa benar, berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas diketahuiperbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilengkapi surat izin dari Menter!
28 — 25
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca peneiapan)
18 — 2
yang dijadikan dasar Pemohonmengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yangtertulis Majuri Sahari bin Munir, yang seharusnya adalah Madjuri binMunir, dimana nama tersebut ternyata tidak sesuai dengan namaPemohon yang tercantum dalam suratsurat lain yang dimiliki olehPemohon, sehingga Pemohon dalam mengurus akte kelahiran anakkedua akan mengalami kesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) berlaku sejaktanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitungsejak tanggal 1 Januari 2007, dimana Pos Tarif 8509.40.0000(BM 8%) ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang diajukan,PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding mohon kepada MahkamahAgung Rlyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauankembali ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonanPemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan Peraturan Menter
213 — 6
Bahwa disamping itu peralihan Sertifikat Hak Miliktanggal 31 Maret 1998 No. 265 seluas lebih kurang219 M2 sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 1311Maret 1998 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 4 ayat 1 Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang menegaskan sebelum mengajukanpermohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan datafisik
82 — 26
Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.
15 — 0
sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohonuntuk ijin cerai talaknnya, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitasnama Pemohon yang telah pula mencantumkan nama alias dalam identitaspermohonan dan petitumnya karena terjadinya perbedaan ejaan penulisannama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon dan dalamdokumen lainnya yaitu KTP tertulis nama Pemohon, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
160 — 69
KURNIAWIDHI, KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Karanggan MudaRT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBoger, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PTHoneymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, danKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AH U0016285. AH. 01. 02 Tahu nPatwsan Nomor 237/B/2021/PTTUNS pxHalaman!
9 — 0
Acara Sidangpemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namayang semula PEMOHON, seperti dalam buku kutipan akta nikah PemohonPenetapan Nomor.0618/Pdt.P/2019/PA.CIpHalaman 4 dari 9 halamanmenjadi Pemohon untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anakanakPemohon serta mengurus keperluan lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
12 — 1
Penetapan No.0521/Pdt.P/2016/PA.Bwisehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
13 — 4
Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Bms19 tahun 2018 Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenauntuk kepastian dan kepentingan hukum Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut, terlebih lagiPemohon mendalilkan kepentingannya adalah sematamata dalam rangkamengurus administrasi kKependudukan, maka Majelis memandang perkara inimendesak dan memerlukan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatanbagi Pemohon yang harus lebih diutamakan sehingga Peraturan Menter
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
34 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 807 K/Pdt.Sus/20103.5.Keputusan Menteri tersebut pun telah dibuatdan masih berlaku yakniKEPUTUSAN MENTER! TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBUK INDONESIA NOMOR: KEP. 232 /MEN/2003 TentangAKIBAT MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH.
Bahwa selanjutnya jika kita berpijak pada ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (8) KEPUTUSAN MENTER!
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : HARUN HAJADI,Dk
87 — 37
., Notaris diJakarta Pusat sebagaimana yang telah disahkan sesuai Surat dari Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH.01.03 0137095 tertanggal 17 Mei 2017 Perihal : PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIPUTRAINTERNASIONAL dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang SahamPT.
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
65 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
368 — 23
Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis