Ditemukan 1746 data
90 — 39
Toembak selaku Sekda Kabupaten Kapuas dan anggotanya terdiri dari KadisPekerjaan Umum Ir.Free Vynou, Kabag Keuangan Pemda yakni Dra.Hartini, KepalaBappeda, Kepala Dispenda;Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 pagi sekira pukul 08.30 Wibsebelum rapat Gabungan pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran2015, saksi Sanijan S.Toembak selaku Sekda Kabupaten Kapuas ada datang menemuiKatua DPRD (saksi Mahmud lip Syafrudin) di ruangan kerjanya kemudian Ketua DPRDada menghubungi dan memanggil
182 — 117
ada permasalahan terkait batasdesa;Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjadi Camat, sesuai dengan aturan,Camat itu selaku pembantu PPAT bukan PPAT;Bahwa Saksi tidak pemah mengeluarkan produk selaku PPAT selama menjadiCamat;Bahwa pada saat Saksi menjadi Camat pemah tidak ada permohonan sertifikatyang ditolak oleh BPN;Bahwa setelah sertifikat muncul, tidak ada tembusan kepada Camat terkait denganpemungutan pajak kami hanya mendampingi pihak desa untuk pemungutan pajak,karena semua besarannya dari Dispenda
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
111 — 58
Terhadap Petok Dyang ada nomor Pipil, Persil, klas tersebut dapat di cocokkan pada bukuLetter C yang saya ketahui ada di Dispenda, sedangkan BPN Badungsepengetahuan saya tidak ada memiliki buku letter C. terhadap permohonan pensertifikatan tanah atas nama WAYAN RUBAHyang melampirkan Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah petikanbuku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapanhuruf C. No. 216 Nama WAYAN RUBAH, Alamat Br.
62 — 22
Toembak selaku Sekda Kabupaten Kapuas dan anggotanya terdiri dari KadisPekerjaan Umum Ir.Free Vynou, Kabag Keuangan Pemda yakni Dra.Hartini, KepalaBappeda, Kepala Dispenda;Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 pagi sekira pukul 08.30 Wibsebelum rapat Gabungan pembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran2015, saksi Sanijan S.Toembak selaku Sekda Kabupaten Kapuas ada datang menemuiKatua DPRD (saksi Mahmud lip Syafrudin) di ruangan kerjanya kemudian Ketua DPRDada menghubungi dan memanggil
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
289 — 111
susulan tersebut;Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik KPK bahwa dokumen tersebut terkaitpemotongan DAU saat Saksi menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikanKPK;Bahwa yang dimaksud dengan pemotongan DAU yaitu apabila pihak pemdatidak membayar pinjaman daerah, maka akan dilakukan pemotongan terhadap DAUpemda tersebut; Halaman 226 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstBahwa Saksi memberikan persetujuan atas pinjaman daerah, karenamendapat penjelasan dari Saksi Kartubi (Sekretaris dispenda
SMI adalah semua TimTeknis yaitu Saksi Madani mewakili BPKAD, Saksi SURIANA mewakili Balitbang, Halaman 274 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.PstAbdul Haq dan Tim mewakili Bappeda, Terdakwa dan Staf mewakili Dinas BinaMarga dan Saksi Kartubi mewakili Dispenda;Bahwa keberadaan staf ikut dalam kunjungan ke PT SMI adalah untukmencatat halhal yang penting;Bahwa kunjungan ke PT SMI dilaksanakan pada sekitar bulan Mei/Juni 2017.Adapun rapat sebelum kunjungan ke PT SMI dilaksanakan pada bulan
197 — 132
Badan Perijinan 20.000.00060 Biro Pemerintahan Umum 50.000.00061 Biro Hukum 10.000.00062 Biro Orta 10.000.00063 Biro Perekonomian 10.000.00064 Biro Pembangunan 10.000.00065 Biro Perlengkapan 100.000.000 66 Bakorluh 30.000.00067 Dinas Pertambangan 115.000.00068 Perpustakaan 100.000.00069 Perpustakaan (300514) 100.000.00070 Dinas Tarukim (280514) 500.000.00071 Disperindag (230514) 100.000.00072 Dinas Perikanan (300514) 200.000.00073 Dinas Kesehatan 400.000.00074 Dinas Kehutanan (300514) 100.000.00075 Dispenda
TONITOGATOROP (HANURA) meminta uang sebesar Rp 400 juta dari masingmasing SKPD diantaranya dinas PU, Dispenda, Diknas, Dinas Pertanian,Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata. Permintaan tersebut disampaikankepada saya selaku koordinator kunker dan Sekretaris Dinas Sosial (BARITASIHITE) selaku wakil Koordinator kunker mewakili kepala Dinasnya.Selanjutnya Pak BARITA SIHITE yang mengumpulkan uang dari masingmasing SKPD sehingga terkumpul sekira Rp 300 Juta.
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
SYARIFAH ASPANNIDAR, SE. binti SAID ASRAN AZIZ
107 — 8
/ Kota se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 pada Bidang Pajak Daerah ;
- Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Penerbitan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016 ;
- Dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kegiatan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau TA. 2015 ;
- 1 (satu) bundel SPJ pembayaran Sewa Sarana Mobilitas darat untuk tim Ahli pada Kegiatan Evaluasi SPO Dispenda
73 — 31
. (*)Mengenai penggunaan Kelebihan dana setoran PBB sebesar Rp.35.508.672,, di awali bahwa terjadi peralihan tempat pembayaranPajak Bumi dan Bangunan dari KPP pratama ke Dispenda Kab.Karimun. bahwa dikarenakan terdapat kelebihan pembayaranPembayaran pajak yang dilakukan oleh PD BPR Karimun, sehinggaselisih lebih tersebut dikembalikan kepada BPR Karimun. Kemudianselisih lebih tersebut terdakwa perintahkan sdr.
276 — 0
BNI (Persero) Tbk kantor wilayah Denpasar, KPP Pratama Badung Selatan, Dispenda Pemerintah Kabupaten Badung, I Gusti Putu Anom Kerti, S.H., M.Kn, Yusuf Tayeb, PT. Karsa Industama Mandiri, PT. Dharmamas Bali Putera, PT. Binamitra Dewata Persada, DUniversal Art (Bpk. Herman Sudarta), CV. Danira Design, dan Alfonsus Widijatmika Surya, copy ;66) Putusan Kasasi No. 653 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 8 Juli 2013, dalam perkara antara PT.
72 — 25
Tabalong TA.2011 Pejabat Internal SKPDDPKKD dan PA, Sekretaris, Kabid, dan Kasi pada DPKKD,Bendahara Pengeluaran, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Inspektorat,Dispenda, dan staf bidang akuntansi.Bahwa Saksi selaku PPTK ada menerima honor yang besarannyaseingat saksi adalah Rp. 300.000, s/d Rp.400.000, yang sumberdananya berasal dari APBD Kab.
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
190 — 43
Dasarhukumnya dari Menteri Agraria/Kepala BPN maupunKemenkumham; Bahwa Notaris dan PPAT berinteraksi untuk instansi pemerintahbiasanya berinteraksi dengan Kemenkumham, Dispenda danBPN/ATR, di luar instansi pemerintah dengan pihak Bank danPedoman dalam menjalankan profesi selaku Notaris dan PPATdiatur Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yangmenggunakan jasa Notaris dan PPAT adalah
84 — 80
dimasukkan ke dokumen ;Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan sejakbulan Maret 2008 sampai dengan Januari 2011 ;Bahwa sesudah mendapat surat penunjukan sebagai KPA Terdakwa pulangmembawa juknis Nomor 5 tahun 2010 tentang pelaksanaan DAK dansistemnya swakelola ;Halaman 145dari212 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRGBahwa sewaktu tahap sosialisasi ke sekolah mendapat informasi bahwajuknis tersebut dihentikan dan tidak bisa diteruskan sehingga menunggujuknis yang baru ;Bahwa Dispenda
41 — 10
SUEB ACHMAD (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi sejak tahun 2011 bekerja di Kantor Dispenda Kota Palangka Raya sampaidengan sekarang ;e Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Pelaporan ;e Bahwa tugas saksi adalah melaporkan penerimaan pendapatan daerah Kota PalangkaRaya;e Bahwa saksi ada menerima laporan penerimaan dari Kantor Dinas Pasar dan KebersihanKota Palangka
39 — 13
MM Als BAPAK TAUFIK Bin H EBACHMAD (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sejak tahun 2011 bekerja di Kantor Dispenda Kota Palangka Raya sampaidengan sekarang ;Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Pelaporan ;Bahwa tugas saksi adalah melaporkan penerimaan pendapatan daerah Kota PalangkaRaya;Bahwa saksi ada menerima laporan penerimaan dari Kantor Dinas Pasar dan KebersihanKota
67 — 29
tidakada dihitung NJOPnya sedangkan pada Perda Nomor 6 tahun 2012 adadihitung NJOPnya;Bahwa awalnya saksi menolak untuk melakukan perhitungan biaya IMByang telah dikeluarkan pada tahun 2013 dimaksud dengan menggunakanrumus perhitungan yang diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2012, karenakoefesienan bangunan tidak ada dan NJOPnya, namunpenyidikmemberikan kepada saksi NJOP untuk Kota Palangka Raya sehingga saksimenghitungnya tanpa menghitung koefesienan bangunan;Bahwa setahu saksi yang membuat NJOP adalah Dispenda
127 — 51
AKUAN EFFENDIE menanda tangani pada bagian :Mengetahui dan menyetujui/Penanggung Jawab Anggaran.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.Rachmawati Hadi Bastari Binti Thamrin Bastari, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sejak tahun 2011 s/d 2012 Saksi bekerja sebagai PNS di DinasSosial Kota Bandar Lampung dan selanjutnya tanggal 25 September2012 diangkat sebagai kasubbag TU UPT Dispenda Kec.
340 — 96
Keterangan Tanah Garapan Noor.592.72/DS/X1V2015tertanggal 18 Desember 2015 atas nama Sumiadi ( Penggugat LIV ) yangditerbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliSerdang, yang telah diberi meterai secukupnya dinazegelen dan dilegalisirsesuai dengan aslinya , selanjutnya diberi dengan Tanda Bukti P 61;62.Foto Copy Surat Kepala Desa Sena diketahui oleh Camat Batang KuisNomor.141/28/SN/XV/2015, tanggal 16 Mei 2016, Perihal permohonan penerbitanPBB tahun 2016 ditujukan kepada Ka Dispenda
389 — 265
HAERUDDIN DAUD,Petugas Pelaksana Fungsional Map Info Dispenda Kab. Takalar.Saksi tidak tahu siapa yang membawa dan menyerahkan SuratPengantar dari Camat Mangarabombang Sdr. Muhammad Noor Uthary,SE dan Kepala Desa Laikang Sdr. Sila Laidi Nomor : 16/DL/IV/2016tanggal 03 April 2016 perihal Daftar Usulan Penerbitan/Mutasi dan145Perbaikan Luas SPPTPBB Tahun Anggaran 2016 Desa Laikang Kec.Mangarabombang Kab. Takalar berikut lampirannya ke Kantor DinasPendapatan Daerah Kab.
317 — 316
50.000.000 Hal 119 Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jkt Pst 61 Biro Hukum 10.000.00062 Biro Orta 10.000.00063 Biro Perekonomian 10.000.00064 Biro Pembangunan 10.000.00065 Biro Perlengkapan 100.000.00066 Bakorluh 30.000.00067 Dinas Pertambangan 115.000.00068 Perpustakaan 100.000.00069 Perpustakaan (300514) 100.000.00070 Dinas Tarukim (280514) 500.000.00071 Disperindag (230514) 100.000.00072 Dinas Perikanan (800514) 200.000.00073 Dinas Kesehatan 400.000.00074 Dinas Kehutanan (300514) 100.000.00075 Dispenda
TONITOGATOROP (HANURA) meminta uang sebesar Rp 400 jutadari masingmasing SKPD diantaranya dinas PU, Dispenda,Diknas, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwsata.Permintaan tersebut disampaikan kepada saya selakukoordinator kunker dan Sekretaris Dinas Sosial (BARITASIHITE) selaku wakil Koordinator kunker mewakili kepalaDinasnya. Selanjutnya Pak BARITA SIHITE yangmengumpulkan uang dari masingmasing SKPD sehinggaterkumpul sekira Rp 300 Juta.
72 — 41
Empat Lawang TA. 2012 dibuat di Dispenda dan di printout oleh SaksiSUHARDI selaku Tenaga Operator Komputer danhasil printout diserahkan kepada Saksi, kemudiandiperiksa dan paraf, kemudian dinaikkan ke KabagKeuangan Setwan DPRD Kab Empat Lawang (Drs.SYAFEI MARZUKI) untuk di paraf dan kemudianHalaman35dari200Putusan Nomor. 07/Pid.SusTPK/2014/PN.Plgb)C)d)Triwulan ITriwulan IITriwulan HITriwulan IVditanda tangani oleh Sekwan DPRD Kab EmpatLawang (TerdakwaII MUAS AKHMAD),selanjutnya DPA dibawa ke TAPD