Ditemukan 2371 data
Pembanding/Penggugat II : UMI ROCHAYATI Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Pembanding/Penggugat III : TOKHIDIN Diwakili Oleh : RIZALDI NASUTION SE SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Jakrta Cq. Pimpinan PT. Bank Mega Tbk cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : PT. Asuransi Umum Mega Jakarta Cq. Pimpinan PT. Asuransi Umum Mega cabang Purwokerto
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat IV : SINGGIH ANDRI NUGROHO, SH
46 — 25
Bahwa apabila gugatan Para Penggugat ini tetap dilanjutkan dlaampersidangan Pengadilan maka gugatan Para Penggugat ini siasia saja danhanya membuangmembuang waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dipikulkarena boleh dibilang bahwa gugatan para Penggugat tersebut merupakangugatan yang semu dan hanya rekayasa karena tidak berdasarkan faktayang sesungguhnya;Dalam pokok Perkara1.Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi termasuk danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2.
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirnyabersifat hukum publik yang nota bene mengandung unsur paksaan.Disamping itu, kedudukan PUNP/BPUPLN ini diberi sifat sebagaipengadilan semu. Lembaga ini mempunyai dua karakter yaitu sebagaiwakil dari kreditur dan sekaligus Pengadilan;22.
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebabgugatan hak milik itu adalah sesuatu yang semu/tidak jelas serta tidakmemiliki dasar hukum sehingga Pasal mana yang akan diterapkan untukmemutus perkara ini juga tidak ada.
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Pembanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Terbanding/Penggugat : DISER U. NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : SITI NURLARA
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat IV : S
103 — 39
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (Semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.
54 — 40
Kemudian pada saatdilakukan Lelang telah ditawar dengan harga tertinggi berdasarkan TimPenilai yang diajukan Tergugat yang mana nilai limit harga adalah tidakwajar dan tidak menunjukkan lelang yang dilakukan Turut Tergugat adalahnilai lelang riil/ harga sebenarnya akan tetapi hanya nilai lelang semu atauhanya formalitas dengan nilai Rp. 625.000.000, (Enam Ratus Dua PuluhLima Juta Rupiah) karena nilai pasar barang jaminan adalah minimalsebesar Rp 1.800.300.000, (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
VALENCIA HELENA SIE
Tergugat:
1.DIAH QODRIAH
2.YATI
3.IIS SOLIHAH
Turut Tergugat:
PT.COMODO TEXTILE MILLS
88 — 8
Ketenagakerjaan yang memerintahkan agar dibentuk UU yang mengaturtentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh suatu PengadilanKhusus , mengingat sebelum lahirnya UU Nomor 2 tahun 2004 , penyelesaiansengketa perburuhan dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Perselihan PerburuhanDaerah ( P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan Pusat ( P4P )sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan , dimana lembaga ini merupakan Peradilan Semu
175 — 112
Put No 83/PDT/2017/PT KPGsetelah membeli tanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang olehkarenanya penggugat intervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap SONY CHANDRA, sehingga perbuatan Penggugatintervensi yang menggugat SONY CHANDRA setelah menerimapembayaran harga tanah sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta) adalah perbuatan yang didasari etikad tidak baik daripenggugat intervensi dan secara semu telah menempatkan obyeksengketa yang sudah diakui kepemilikannya sebagai
/PT KPGselanjutnya Tergugat II Intervensi Sony Chandra melanjutkan pagar temboksampai selesai dan tidak ada keberatan luas sebelum dan setelah membelitanah dari Penggugat Intervensi sampai sekarang oleh karenanya PenggugatIntervensi tidak dapat menuntut suatu hak apapun terhadap Sony Chandrasehingga perbuatan Penggugat Intervensi yang menggugat Sony Chandrasetelah menerima pembayaran harga tanah Rp. 250.000.000 adalah perbuatanyang didasari etikat tidak baik dari Penggugat Intervensi dan secara semu
21 — 8
No. 0903/Pdt.G/2020/PA.BmsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpandangan, sekalipunnafkah iddah, mutah dan nafkah lampau merupakan kewajiban yang terjadisetelah perceraian, namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan Pengadilan sebagai putusan semu, sehingga
118 — 65
YogyakartaNomor 86/1981/Pdt tanggal 29 Januari 1982 pada pokoknya menyatakan AktaNotaris yang dibuat dengan materi suatu perjanjian hutang piutang denganJaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukanperalihan hak katas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasimaka hal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura, dan harusdinilai sebagai perjanjian hutang piutang.
197 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persekongkolan dalamtender dapat dilakukan secara terangterangan maupun diamdiam melaluitindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan atau menciptakanpersaingan semu atau menyetujui dan memfasilitasi;Berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat praktek menyebutkan persaingan usaha tidaksehat pada persekongkolan dalam tender dapat terjadi apabila memenuhiunsurunsur yaitu:a. Unsur pelaku usaha ;b. Unsur bersekongkol ;c.
Pembanding/Penggugat II : GUNTUR KOMPOI Diwakili Oleh : SOLIHIN JAMAIN SH
Terbanding/Tergugat I : HJ. WIDYASTUTI,S.KOM
Terbanding/Tergugat II : ALAMSYAH MILEE
74 — 34
menjatuhkan putusan dengan memberi pertimbanganyang keliru, sehingga hal itu relevan dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Agustus 1972.N0.672 K/Sip/1972 yang bunyinya adalah :Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidak tertiban beracara.KEBERATAN KEDUABahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfihak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu
1.ENDANG MARINTAN, SH.
2.Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H.
Anak Berhadapan dengan Hukum:
RICHO ARIANATA PRATAMAGRAHA Bin RUDIANATA
99 — 10
l dan Tramadol bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehinggamemberikan rasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakanbersama alkohol efeknya bisa sangat berbahaya serta dapatmenyebabkan kematian.
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
1.Nur Ainun Nasution
2.Supriadi alias Supri
3.Hardiansyah alias Ardi
4.Muhammad Arifin alias Pipin
29 — 17
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang bersifat knusus yang ditemukan dalam perkaraa quo, halhal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangandan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan sematamata demiterwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalammenjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilansebagaimana trairah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu
260 — 362 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara sederhana stateauxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusidan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaganegara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering jugadisebut dengan lembaga independen semu negara (quasi) ;Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaanUndangUndang No. 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yangkondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehinggamembuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha
67 — 44
Soewito dengan Slamet Widodo adalah hanyalahperjanjian jual belli semu atau pura pura dan oleh karena itubertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentangsyaratsyarat sahnya perjanjian, Bahwa berdasarkan faktafaktatersebut perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa patut untukdibatalkan demi hukum;9. Bahwa petunjuk adanya perjanjian jual beli purapura atau denganunsur kebohongan mengingat disamping alm.
93 — 26
itu surat kuasa menjual, adalah merupakan salah satu bentuk ataumerupakan perwujudan dari Kuasa Mutlak, dan hal ini berdasarkan Instruksi MenteriDalam Negeri No 14 tahun 1982 adalah dilarang, dan berdasarkan yruisprudensiMahkamah Agung RI no 1904 K/Sip/1982, tanggal 28 januari 1984, menegaskanbahwa surat kuasa untuk menjual yang berasal dari perjanjian hutang piutang denganjaminan, karena tidak mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian diubah menjadikuasa untuk menjual, adalah merupakan perjanjian semu
19 — 4
pembayarankewajiban akibatperceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayesebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas , oleh karena itu MajelisHakim berpandanganSekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anakmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayaterlebih dahulu sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga hakhakTermohon bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandangputusan pengadilan sebagai putusan semu
61 — 48
Adalah sebuahputusan yang semu yang seolaholah telah memenangkan pihak Tergugat danterhindar atas segala tuntutan hukum secara perdata yang diajukan olehPenggugat dan dalam gugatan rekonpensinya pada setiap gugatan yang diajukantidak pernah terbukti kebenarannya dari pihak Tergugat dan selalu ditolak dantidak diterima, sehingga harapan kepastian hukum yang selalu diagungagungkanoleh hukum Indonesia tidak pernah terbukti, bahwa sangat jelas sekali sesuaidengan gugatangugatan yang pernah diajukan oleh
Penggugat,bahwa walaupun telah memberi kuasa yang resmi kepada Kuasa Hukumnya, haltersebut tidak secara langsung bisa menyelesaikan permasalahan hukum yangterjadi, karena selama ini tidak pernah ada pertemuan yang positip sebagaiuapaya akhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, hal tersebuthanya sebatas janjijanji kuasa hukumnya, bahwa tindakan tersebut merupakansuatu tindakan yang tidak professional, mengabaikan hati nurani, kebenaranmateril hukum yang terjadi dan hanya untuk kemenangan semu
196 — 28
Berdasarkan data dalam table surat tuntutan selisin volume CPO 41,036 Kgadalah angka negative atau angka semu, maka yang dimaksud dengankerugian Rp 305.217.466, adalah merupakan kerugian semu atau tidak ada;5. Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh PT. SSP tidak ditemukankeuntungan materiil yang saya terima ;6.
262 — 144
Adapun kutipan amar putusanselengkapnya sebagai berikut :Menerima permohonan banding Pembanding semu/a Tergugat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggai 8Desember 2014 No. 709/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sei. yang dimohonkanbanding tersebut;Menghukum Pembanding semu/a Tergugat untuk membayar seiuruhbiaya perkara yang timbui daiam kedua tingkat pengadilan, yangditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puiuhribu rupiah);10.