Tentang tempus delicti dan locus delicti.Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan kapan dandimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkotika golongan bagi diri sendiri.Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RINo. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkanDakwaan harus berisi tentang uraian fakta secara cermat,jelas dan lengkap mengenai Tindak pidana yang didakwakandengan menyebut waktu dan tempat Tindak Pidana itudilakukan, sehingga tempus delicti dan locus delicti

mengemukakanpendapat sebagai berikut :1.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikansendiri dalam putusan ini.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.: Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya(pleidooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :a.Tentang tempus delicti

dan locus delicti dakwaan Oditur Militer tidakterpenuhi.

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer sudah dengan sangatjelas mencantumkan tempus dan locus delicti tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015 di daerah Montasik, Kab. Aceh Besar.

Tersangka KHOMARUDIN Bin BATONI BUKAN SEBAGAI ORANG YANGPATUT DIDUGA KERAS melakukan Tindak Pidana Pencurian denganKekerasan (CURAS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KitabUndangUndang Hukum Pidana, hal ini bersandar pada faktafaktahukum pengakuan Saksi Korban Fery yang menegaskan bahwa sewaktudipertemukan pertama dan kedua bukan Tersangka KHOMARUDIN BinHalaman 7 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN GnsBATONI pelakunya, adanya alibi tersangka dengan Tempat KejadianPerkara (Locus Delicti

) dan Waktu Kejadian Perkara (Tempus Delicti),serta tidak adanya barang bukti yang didapat dari tersangka KnomarudinBin Batoni; Perintah Penangkapan dan Penahan terhadap Tersangka KHOMARUDINBin BATONI tidak didukung 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukupsesuai Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo.Pasal 184 KUHAP jo.

Padahalbersandar pada faktafakta hukum pengakuan Saksi Korban Fery yangmenegaskan bahwa bukan Tersangka KHOMARUDIN Bin BATONIpelakunya sewaktu dipertemukan pertama dan kedua kalinya, adanya alibipelaku dengan Tempat Kejadian Perkara (Locus Delicti) dan WaktuKejadian Perkara (Tempus Delicti), serta tidak adanya barang bukti HPMerek SAMSUNG milik korban Fery, sehingga TIDAK DIDUKUNG olehbukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan KUHAP;.

Bahwa benar pada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul19.00 WIB (tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa di DusunKriyanan RT 04 RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, KabupatenKulonprogo (/ocus delicti), telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.4.

Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangansebelumnya bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Dicky SandhityaAlias Jancuk Bin Sangkut yang telah membeli pil Heximer dari Terdakwapada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB(tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kriyanan RT 04RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo (/ocusdelicti).Halaman 17 dari 27 Halaman, Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Wat.5.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara (modusoperandi) sebagai berikut : pada hari Senin dan tanggal 13 Agustus 2018sekira pukul 16.00 WIB (tempus delicti), bertempat di rumah Terdakwa diDusun Kriyanan RT 04 RW 06, Desa Wates, Kecamatan Wates, KabupatenKulonprogo (/ocus delicti).

Pid.Sus/2018/PN Wat.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangansaksisaksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus2018 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah melakukan kegiatan jualbeliobat/pil Heximer sejumal 15 (lima belas) kepada Dicky Sandhitya Alias JancukBin Sangkuto bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kriyanan RT 04 RW 06,Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo (/ocus delicti

Cilosari 10dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Arafura, oleh karena itumaka seharusnya locus delicti dalam perkara ini adalah di Zona EkonomiEksklusif Indonesia bukan terjadi pada Kolam Bandar PelabuhanPerikanan Nusantara Dumar Tual, hal mana bersesuaian dengan faktafakta hukum yang muncul dalam persidangan ini, di mana kegiatanpenangkapan ikan dilakukan di ZEEI Laut Arafura, tindakan penangkapanyang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap para Terdakwa di KolamBandar Pelabuhan Perikanan

Bahwa karena kegiatan penangkapan ikan dilakukan di ZEEI sesuailtermaktub dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan tindakanHal. 12 dari 26 hal.Put.No.174 K/Pid.Sus/2009penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap paraTerdakwa dilakukan di Kolam Bandar Pelabuhan Perikanan NusantaraDumar Tual ketika dilakukan bongkar muat ke kapal angkut dan bukankegiatan penangkapan ikan, maka pada saat itu alat tangkap Fishnet tidakdalam kondisi dioperasionalkan, oleh karena itu maka locus delicti

atastindak pidana di bidang perikanan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini, adalah Zona Ekonomi EksklusifIndonesia (ZEEI) Laut Arafura;Setelah mengetahui bahwa wilayah pengelolaan perikanan RI yangmerupakan locus delicti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85UndangUndang Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Laut Arafura

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapalperikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari SIUP, maka yang dimaksud dengan wilayahpengelolaan perikanan yang merupakan locus delicti dari tindak pidanaperikanan yang didakwakan, adalah wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia untuk melakukan kegiatan memperoleh ikan di perairanyang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan caraapapun, meliputi :Perairan Indonesia;ZEEI danSungai

, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potenisal di wilayahRI;Oleh karena apabila locus delicti (wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia) meliputi pula, tempat melakukan termasuk juga kegiatan yangmenggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkan, maka locus delicti(wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia) yang dimaksudmenyangkut kapal pengangkut ikan (bukan

PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAANNYA TIDAK DAPATMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA ATAULOCUS DELICTI, OLEH KARENA ITU DAKWAAN PENUNTUT UMUMTIDAK DAPAT DITERIMA.Bahwa dari uraian di atas, dapat diketahui Penuntut Umum tidak secarategas dan jelas menguraikan locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana)Hal.27 dari 32 hal. Put.

teliti dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidakmengetahui secara pasti di mana terjadi tindak pidana, dari uraian tersebutTerdakwa sengaja ditarik dan dijadikan sebagai target operasi untukmempertanggungjawabkan semua perbuatan orang lain, yang di manaTerdakwa tidak mengetahui sama sekali.Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik dalam uraian dakwaandi halaman pertama dan kedua Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan dan menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap di mana tempatatau locus delicti

Dengan demikian dapat dikatakanbahwa surat dakwaan adalah obscuurlibel, karena Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkapmengenai locus delicti perkara a quo.B.

PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MENENTUKAN WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (TEMPUS DELICTI) OLEH KARENA ITUSURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA.Berdasarkan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pencantuman waktu kejadiantindak pidana masuk dalam persyaratan materiil surat dakwaan olehkarena itu pencantuman waktu dalam surat dakwaan harus cermat danjelas karena apabila dalam surat dakwaan tidak mencerminkan waktuterjadinya tindak pidana dengan cermat dan jelas, maka hal tersebutmenjadikan surat dakwaan

No.1645 K/Pid.Sus/201330pidana dan perbuatan Terdakwa yang sebenarnya yang ada dalam BAPdalam hal ini jelas telah menunjukkan ketidak cermatan Penuntut Umumdalam menentukan tempus delicti dalam surat dakwaannya.Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Penuntut Umum dalammembuat surat dakwaannya dapat dikategorikan tidak cermat dalammenguraikan waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti, olehkarena itu surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Pasal143 (3) KUHAP harus dinyatakan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) buah potongan kayu; 1 (Satu) buah helm warna hitam;Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkanoleh SaksiSaksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakansebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Aadl Bahwa Locus Delicti

dan Tempus Delicti nya adalah pada hari Kamistanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau bertempat di DesaKonda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Korbanadalah Terdakwa; Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi Korbanmenggunakan Potongan Kayu dan Helm untuk Memukul/menganiaya; Bahwa awalnya Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa Didasdengan mengguanakan sepeda motor dari Kecamatan Baito dengan

Selain itu,masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatanorang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraianyuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memukul SaksiDese Armalia dengan cara berikut ini:Menimbang, bahwa Locus Delicti dan Tempus Delicti nya adalah padahari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau bertempatdi Desa Konda Satu Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban

menyimpan danmengedarkan uang palsu; Perbuatan terdakwa menyimpan atau mengedarkan uang Dollar AmerikaSerikat palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018sekitar jam 09.00 wib, dan awalnya yang telah melakukan penangkapanterhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Polres Karanganyardikarenakan ada hubungannya dengan peredaran uang palsu didaerahKaranganyar selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polres KotaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN SDASidoarjo karena tempus delicti

Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukanbarang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 94(sembilan puluh empat) lembar Dollar Amerika Serikat pecahan 100(seratus) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untukdilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya diserahkan kePolresta Sidoarjo untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlakukarena perkara tersebut masuk locus delicti Polresta Sidoarjo.

menyimpan danmengedarkan uang palsu; Perbuatan terdakwa menyimpan atau mengedarkan uang Dollar AmerikaSerikat palsu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018sekitar jam 09.00 wib, dan awalnya yang telah melakukan penangkapanHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN SDAterhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Polres Karanganyardikarenakan ada hubungannya dengan peredaran uang palsu didaerahKaranganyar selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Polres KotaSidoarjo karena tempus delicti

Sidoarjo.Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukanbarang bukti berupa: 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 94(sembilan puluh empat) lembar Dollar Amerika Serikat pecahan 100(seratus) kemudian terdakwa dibawa ke Polres Karanganyar untukdilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya diserahkan kePolresta Sidoarjo untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlakukarena perkara tersebut masuk locus delicti Polresta Sidoarjo.Terdakwa telah mengedarkan mata uang atau

syaratsyarat yang ditentukandalam undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah mengajukanMemori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :a Bahwa Penuntut Umum = sependapat untukpembuktian terhadap perkara tersebut, namunPenuntut Umum tidak sependapat dengan pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa;b Bahwa karena terdakwa sudah dua kali melakukantindak pidana yang sama, dimana perkara keduanyaada perbedaan tempus delicti

yangdidakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alihdan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara iniditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagai mana dalam amar putusanPengadilan Negeri Muara Enim tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangansebagai berikut :e Bahwa terdakwa juga telah dipidana dalam perkara lain atas perbuatan yangsejenis dengan locus dan tempos delicti

Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalamdaerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap PengadilanNegeri itu masingmasing berwenang mengadili perkara pidana itu;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telahsalah menentukan yurisdiksi Pengadilan Negeri mana yang berwenang untukmengadili Terdakwa, mengingat /ocus delicti (tempat kejadian perkara)yang disebutkan dalam Dakwaan ini berada pada yurisdiksi Pengadilan NegeriMarisa dan Pengadilan Negeri Tilamuta

Eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadiliEksepsi jenis ini diajukan apabila terdapat alasan Pengadilan Negeri yangmemeriksa perkara yang bersangkutan adalah tidak berwenang mengadilikarena locus delicti yang didakwakan berada diluar daerah hukumPengadilan Negeri yang bersangkutan dan apa yang didakwakan bukantermasuk kewenangan peradilan umum atau diluar yurisdiksi lingkunganpengadilan yang bersangkutan ;Pendapat Ahli tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili;Halaman 25 dari 48 Putusan

Boalemo;Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan tempat terjadinya tindakpidana (locus delicti) dalam delik comissionis yaitu delik/tindak pidana yangberupa berbuat sesuatu yang dilarang, terdapat beberapa ajaran yaitu :1.

Ajaran/ teori perbuatan materiil, menurut ajaran ini yang harus dianggapsebagai tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) adalah tempat,dimana perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu dilakukan.Teori perbuatan materiil cocok digunakan untuk menentukan locus delictiketika tindak pidana yang terjadi adalah jenis tindak pidana formil, yaituHalaman 39 dari 48 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2016/PN.Mar2.3.tindak pidana yang sudah dianggap terjadi/selesai dengan telahdilakukannya perbuatan yang

dilarang;Ajaran/ teori akibat, menurut teori ini yang harus dianggap locus delictiadalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi;Ajaran/ teori instrument, menurut teori ini yang harus dianggap sebagailocus delicti adalah tempat, dimana instrument atau alat yang digunakanuntuk melakukan tindak pidana itu menimbulkan akibat (Vide TONGAT,S.H.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan tempus delicti Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi(hal 18) menyatakan :Hal.7 dari 12 hal. Put.

Kotabumi (hal 1617) menyatakan pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah melakukanperkosaan terhadap saksi korban Rosdiana dan hanya masalah menagihhutang saja, setelah saksi koroban menyerahkan hutang sebesar Rp. 50.000,lalu saksi korban pulang;Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tersebutdisesuaikan dengan fakta hukum keterangan saksi, Majelis Hakim PengadilanNegeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus bebas Terdakwa tidak teliti dancermat dengan tidak mempertimbangkan tempus delicti

pukul 09.00 Wib; Bahwa ada sisa wakitu selama 15 menit dengan posisi berdua antaraTerdakwa dengan saksi korban Rosdiana di warung, tentu saja Terdakwadapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas akibat Majelis HakimPengadilan Negeri Kotabumi dalam Memeriksa dan memutus perkara tidakmempertimbangkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksisaksi danalat bukti surat sebagai petunjuk dan tidak cermat dan teliti dalammempertimbangkan tempus delicti

Bahwa benar tempos delicti dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dalam suratdakwaannya kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00wib;2. bahwa benar locus delicti perkara ini terjadi dan bertempat di Perumahan ASRI II Kel.Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang ;3.Bahwa....../........3. Bahwa benar pada mulanya terdakwa berniat melakukan pencurian karena membutuhkanuang untuk belanja ;4.

Bahwa benar tempos delicti dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dalam suratdakwaannya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 sekira pukul 01.00Wib;2. bahwa benar locus delicti perkara ini terjadi dan bertempat dirumah terdakwa Kab.

Pasal 406 Ayat (1)KUHPidana sebagaimana surat ketetapan Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021 Tentang Penetapan Tersangka;2) Faktanya kejadian Pengerusakan terhadap suatu barang sebagaimanaLaporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/ SPKT/POLSEK LAINEA/RESKONSEL/POLDA SULTRA apabila disesuaikan dengan locus delicti(tempat/lokasi terjadinya tindak pidana) dan tempus delicti (waktu terjadinyatindak pidana), pengusakan barang tersebut terjadi pada hari minggu sekitarpukul 09:00 WITA

Bahwa berdasarkan uraian dan kronologi tersebut di atas menjadi tandaPemohon sebagai Tersangka dengan dasar bukti permulaan yang cukupsedangkan apabila dinubungkan dengan tempus delicti (waktu kejadian tindakpidana) perkara a quo, terjadi perbedaan waktu yang antara pembuatanpengerusakan dan kedatangan Pemohon yang berdekatan dengan lokasikejadian serta apabila di hubungkan dengan locus delicti (tempat kejadianpengerusakan) perkara a quo, tidak perna sekalipun Pemohon berada dalamwilayah atau lokasi

Sehingga oleh karena menurut Pemohon tidak terpenuhinya ketentuandalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 maka penetapan tersangka Pemohonsebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum karena tidak didasarioleh bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah) danbertentangan dengan locus delicti dan tempus delicti ternadap perkara a quo;35.

Dengan demikian, tidak perlu dipertimbangkantentang STATUS KEPEMILIKAN atas tanah "LOCUS DELICTI";Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 177 K/Sip/1978 tanggal 26Agustus 1980 adalah berawal dari sengketa antara pihak Pemerintah R.1Cq Direktur P.T.

Locus delicti sudah jelas merupakan kawasan hutan, tetapi majelisHakim menganggap bahwa locus delicti masih menjadi sengketaantara Perum Perhutani dengan Terdakwa.

Bukti bahwa locus delictimerupakan kawasan hutan sudah jelas sebagaimana keterangansaksisaksi dari Perum Perhutani (Nurhasan, Susilo Adi Seputro,Sarwiyanto, Rusbiyanto, Wariman, SH, Joko Santoso, S.Hut.) danBambang Haryono,SH.Msi, (BPN Kabupaten Banyuwangi);Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Haryono, SH.MSi,sebagai karyawan BPN Kabupaten Banyuwangi, yang merupakaninstansi yang berkompoten dibidang pertanahan, telah menyampaikanbahwa locus delicti berada diluar eks HGU No. s/d 7, yang sekarangsudah

MAATSCHAPPY TOT EXPLOITATIE VANHETLAND KALISELOGIRI sebagai BADAN HUKUM, sudah tidak adalagi dan tidak memiliki harta benda dalam bentuk apapun, dan bekas HakErfpacht yang kemudian dikonversi menjadi HGU yang dimilikinya punsudah hapus dan beralih kepada PTPN XI;Bahwa oleh karenanya kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwamemiliki hak atas Perkebunan Kaliselogiri HGU No.10 tersebut adalahkesimpulan yang salah karena Majelis Hakim tidak cermat dalam menilaifaktafakta di persidangan;Bahwa oleh karena locus delicti

Apa yang tertulis di dalam BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tidak menutup kemungkinan berisi pernyataanpernyataan Tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, ataubahkan keterpaksaan disebabkan siksaan.Bahwa Judex Facti telah melakukan kekhilafan mengenai kesalahan dankekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam menyebutkan waktu kejadiantindak pidana tersebut terjadi (fempus delicti).i.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yangdikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya

Adapun di dalamdakwaan tidak sesuai maka hal ini tidak menjadikan Terdakwa menjadibebas dan tidak terbukti.Bahwa terbukti menurut hukum bahwa waktu kejadian tindak pidana(tempus delicti) perkara ini adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli2013, sekitar pukul 07.45 WIB.Bahwa terbukti menurut hukum pula bahwa Jaksa Penuntut Umumdalam Surat Dakwaannya tertanggal 30 September 2014, Nomor Reg.Perk. : PDM543/Euh.2/9/2014 dan dalam Surat Tuntutannya tertanggal25 Maret 2015, Nomor Reg.

. : PDM543/Euh.2/9/2014menyebutkan bahwa waktu kejadian tindak pidana tersebut terjadi(tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013,padahal yang benar seharusnya waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti) adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa di dalam dakwaannya pada halaman 1 dan tuntutannya padahalaman 1, Jaksa Penuntut Umum secara jelas dan tegas menyebutkansebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa WURI DIAH HANDAYANI, S.T., pada hari Kamis,tanggal 10

Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang terungkap dalampersidangan perkara ini jelas terobukti menurut hukum bahwa waktukejadian tindak pidana tersebut terjadi (tempus delicti) adalah pada hariKamis, tanggal 04 Juli 2013.Bahwa ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf (6) KUHAP berbunyi sebagaiberikut :Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Bahwa M.

Yahya Harahap (buku Pembahasan dan PenerapanKUHAP, Jakarta : Pustaka Kartini, 1985, halaman 663664)mengatakan bahwa pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan dasarhukum mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan dapat dibatalkan,apabila Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAPatau melanggar ketentuan Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP.Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum terbukti salah dan tidakcermat dalam menyebutkan waktu kejadian tindak pidana tersebutterjadi (tempus delicti), maka

Nur guna menyelesaikan permasalahandiantara mereka;e Bahwa setibanya di locus delicti, saksi melihat terdakwa masuk dalamrumahnya kemudian keluar kembali dengan membawa tongkat yang ternyatatombak dan naik ke atas kursi dan mengarahkan tombak tersebut ke arahsaksi;e Bahwa melihat tindakan terdakwa tersebut saksi berusaha menghindardengan cara mengelakkan namun tetap mengenai bahu sebelah kiri hinggamengeluarkan darah kemudian dibawah kerumah sakit oleh rekannyabernama Armen dan mendapat jahitan sebanyak

Nure Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan;e Bahwa saksi membenarkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitarpukul 10.00 wib diajak saksi Tomi Afrianto guna menyelesaikan denganterdakwa dan pada waktu berada di locus delicti berjumpa Guswarmen Pgl.Men;e Bahwa saksi sempat mempertanyakan permasalahan antara saksi TomiAfrianto dengan terdakwa namun belum sempat menjawab terdakwalangsung masuk dalam rumahnya dan keluar membawa kayu

terdakwanamun bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;e Bahwa saksi membenarkan pernah didatangi oleh saksi Tomi Afrianto danmenitipkan pesan agar terdakwa diminta tolong menjemput langgananojeknya di Aur Kuning dan pada waktu terdakwa pulang pesan tersebutdisampaikan namun menjawab apabila ditelpon agar menyatakan terdakwatidak bisa karena kurang enak badan; Bahwa saksi melihat kedatangan saksi Tomi Afrianto sambil berkatakatakasar kepada terdakwa namun tidak berapa lama kemudian meninggalkanlocus delicti

Bahwa benar tempos delicti dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dalam suratdakwaannya kejadiannya pada hari Sabtu di ulan Januari 2013 sekitar jam 11.00 wib ;2. bahwa benar locus delicti perkara ini terjadi dan bertempat didalam pondokan di sebuahCaf di Daerah Bungus Teluk Kabung Kota Padang ;3.

Bahwa benar tempos delicti dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepadaTerdakwa dalam Surat Dakwaannya terjadi pada hari SELASA , tanggal18 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib;2.

Bahwa benar Locus delicti perbuatan terdakwa terjadi di Depan warungmilik saksi PAINI ALIAS PENI Binti JAIS turut Kelurahan NegilirKecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal ;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah TerdakwaMUJIONO BIN TULUS dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum atau tidak ;Menimbang.

Adanya perbedaan mengenai tempus delicti (waktu dilakukannya tindakpidana) yang berbeda antara Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan sdr.Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini tidak juga dipertimbangkan sama sekali padahalhal ini adalah sangat prinsip dan menurut hemat kami selaku PenasehatHukum Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dalammemutuskan perkara a quo juga tidak cukup beralasan jika dalampertimbangan hukumnya hanya mengatakan bahwa mengenai adanyaperbedaan mengenai wakiu dilakukan tindak pidana (tempus delicti) adalahseharusnya dilakukan dengan cara dan atau melalui "Eksepsi".Bagaimana Terdakwa/kami Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukanlewat

Sehingga Putusan Majelis Hakim telah menyimpangdari ketentuan yang diaturdalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Syarat syarat materil sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 ayat (2) hurufb KUHAP mencakup : Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locusdelicti); Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsurunsurnya;* Halhal yang menyertai perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkanmasalah yang memberatkan dan meringankan.Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila

dijalankanlagi karena liwat waktunya);Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka setiap orang tidak bolehdituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, sehingga Majelis akanmempertimbangkan apakah terdakwa dalam perkara aquo sudah pernah diadilidengan perkara yang sama;Menimbang, bahwa untuk suatu perkara dapat dikatakan nebis in idemharuslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Mempunyai kesamaan subyek (Pelaku) maupun perbuatan secara materiil; Mempunyai kesamaan locus dan tempus delicti

dan Tempus Delicti;Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya kesamaan waktu dantempat perbuatan pidana tersebut dilakukan maka Majelis perlu membaca danmempelajari surat dakwaan perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg yang dalamsurat dakwaan No.Reg.Perk.PDM67/Mgl/Euh.2/05/2015 sebagaimana NotaKeberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa disebutkanbahwa pada tanggal 22 Sepetember 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober2014 atau pada suatu waktu antara bulan September 2010 sampai dengan bulanOktober

Galeri Magelang di jalan Jenderal Sudirman No. 136Magelang atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Magelang,dst sehingga terdakwa tersebutdalam perkara aquo telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana padarentang waktu antara tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 13Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di Jalan Jenderal SudirmanNo. 136 Magelang;Menimbang, bahwa setelah mencermati masingmasing waktu kejadian(tempos delicti

) dan tempat kejadian (locus delicti) dalam perkara No.69 /Pid.Sus/2015/PN.Mgg dan perkara aquo No. 21/Pid.Sus/2017/PN Mgg makadapat diketahui bahwa waktu dan tempat dalam kedua dakwaan tersebut samasama mendakwa terdakwa Eny Chusniati, S.Ag dengan perbuatan yang dilakukanpada waktu antara tanggal 22 September 2010 sampai dengan 13 Oktober 2014di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di Jalan Jenderal Sudirman No. 136Magelang, sehingga benar waktu kejadian dan tempat kejadian dalam keduaperkara tersebut

dapat ditagih tagihan PDTHnyatanpa menunggu terlebih dahulu perhitungan secara menyeluruh mengenai totalkerugian yang dialami sehingga membuka peluang Terdakwa diadili berulangulang atas suatu perbuatan yang sama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara Aquo yaitu perkaraNo.21/Pid.Sus/2017/PN Mgg setelah diperbandingkan dengan perkara No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg ternyata mempunyai kesamaan dalam hal Subyekpelaku tindak pidana, jenis perbuatan materiil yang didakwakan, tempatperbuatan dilakukan (locus delicti