tidaktercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu Para Pemohonmasih di bawah umur, namun tidak terlebih dahulu mengajukan permohonandispensasi kawin ke pengadilan agama, karenanya Para Pemohon terbuktidengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkansegala hukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negarayang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi parapihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2022/PA.TRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para

saksi korban SUCIWATININGSIHmengalami luka memar pada kepala bagian belakang, lukalecet di pelipis kanan, luka lecet di pergelangan kakikanan luar dan luka lecet di lutut kanan sesuai Visum etRepertum Nomor : 216/MR/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;Segi edukatif, preventif, korektif maupun represifBahwa Terdakwa yang hanya diputus pidanabersyarat/percobaan yaitu) 3 (tiga) bulan dengan masapercobaan selama 6 (enam) bulan didasarkan = adanyaperdamaian, menurut hemat kami putusan tersebut akanmenjadi preseden

bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:I Alasan Yuridis:1 Pasal 24 (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang berbunyi: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentuyang ditentukan dalam undangundang".2 Adanya yurisprudensi yang menjadi preseden

Niaga di Jakarta.Mengacu pada Pasal 68 ayat (4) UndangUndang Merek sebagaimana dikutip diatas, gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sebagai Pengadilan Niaga yang mempunyai kompetensi danyurisdiksi untuk memutus perkara ini.Bahwa, kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk mengadili perkara yang salah satu pihaknya merupakan badan hukum yangberdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia juga telah diikuti olehbanyak preseden

Put. 445 K/Pdt.Sus/2012Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs dapat diterapkan untuk mengisi kekosonganatau ketiadaan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenalsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek.Adapun preseden tersebut adalah sebagai berikut: a.

11 UU 15/2001 tentang hak prioritas yang tidak memiliki hubungan samasekali dengan perkara a quo.282)3)Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 15/2001 mengenai keterkenalan Merekmerek TEFLON Pemohon Kasasi.Sehubungan dengan hal tersebut, Judex Facti telah salah mempertimbangkanunsurunsur yang ada pada UU 15/2001 untuk menentukan bahwa MerekmerekTEFLON Pemohon Kasasi merupakan merekmerek terkenal.Disamping itu, Judex Facti juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkanbeberapa Yurisprudensi atau preseden

untuk mengisi kekosongan atau ketiadaanPeraturan Pemerintah mengenai perlindungan merek terkenal sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek.Ketentuan Pasal 4 UU 15/2001 mengenai itikad tidak baik.Sehubungan dengan hal tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan ketentuanPasal 4 UU 15/2001 tentang penilaian itikad tidak baik sebagai mana diaturdengan jelas dalam UU 15/2001.Disamping itu, Judex Facti juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkanbeberapa Yurisprudensi atau preseden

Put. 445 K/Pdt.Sus/20124040diterapkan untuk mengisi kekosongan atau ketiadaan PeraturanPemerintah mengenai perlindungan merek terkenal sebagaimana yangdiamanatkan oleh Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Merek.Adapun preseden tersebut (vide Bukti P43, P44 dan P45) adalahsebagai berikut:a.

No. 366/Pdt.P/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan

No. 379/Pdt.P/2019/PA.Sbstidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak

Para Pemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengantidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanHal 6 dari 9 hal.

dengansengaja menikah tanpa tercatat, tidak dapat dibenarkan karena mengandungunsur kesengajaan melanggar undangundang perkawinan dan peraturanterkait, perouatan mana telah nyatanyata bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa di sisi lain, jika dipandang dari fungsi putusanPengadilan sebagai alat rekayasa social (too/ of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden

merta memberlakukanPasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tanpamempertimbangkan lagi suatu kenyataan atau fakta bahwaTermohon Kasasi telah diterima bekerja pada saat usianyasudah mencapai 44 tahun dan Termohon Kasasi juga secarasewenangwenang dan sepihak sejak tanggal 1 Februari 2011telah tidak masuk kerja dan meninggalkan pekerjaanya tanpaizin;e Oleh karenanya, kalau Majelis Hakim tetap berpendapatmemberlakukan Pasal 167 ayat (5) UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka ini akan menjadi preseden

2011 ;Bahwa selanjutnya Mediator telah mengeluarkan Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tanggal 5 Februari 2011 ;Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihanhubungan industrial pada tahap Bipartit dan Mediasi maka prosespenyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat danTergugat dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU2/2004 ;Bahwa untuk tidak menimbulkan preseden

Bukti P11), dimana semua pekerjatermasuk Termohon Kasasi tanpa terkecuali bertanggung jawab danberkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan atas prosedurdan praktek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan Perusahaanataupun ketika sedang menggunakan kendaraan milik Perusahaan.Mengingat insiden a quo dikategorikan sebagai pelanggaran ataskeselamatan kerja dan bertentangan dengan Kebijakan KeselamatanPemohon Kasasi maka untuk tidak menimbulkan preseden buruk dan/ataucontoh yang tidak

20092011 yang mana telahdisusun dan disepakati bersama oleh para pekerja yang diwakilioleh PUK SPKEP SPSI dan Pengusaha (Pemohon Kasasi) yanguntuk perkara a quo telah diatur dalam Pasal 45 PKB 20092011.Bahwa dengan adanya kebiasaan dan kesepakatan sebagaimanadiatur dalam PKB 20092011 dan PHI 20092011, sehinggaapabila setiap pelanggaran kerja tidak ditindak sesuai denganperaturan yang telah dibuat dan disepakati bersama, maka akanmenimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang lain dan akanmenjadi preseden

Industrial PTFreeport Indonesia Edisi VI Tahun 20092011 (BPHI 20092011) yangfaktanya telah disusun dan disepakati bersama oleh para Pekerja yangdiwakili oleh PUK SPKEP SPSI dan Pengusaha (Pemohon Kasasi).Bahwa dengan adanya kebiasaan sebagaimana diatur dalam PKB 20092011 dan PHI 20092011, sehingga jika setiap pelanggaran kerja yangterjadi tidak ditindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dandisepakati bersama, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi parapekerja yang lain dan akan menjadi preseden

dan PengadilanNiaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyatadan jelas membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah mengakui Penggugat sebagai pemilik satusatunya atas merekmerek terkenal VANS dan variasinya di dunia, termasuk Indonesia;Bahwa, tanpa mengurangai penghargaan kami terhadap kemandiriandan independensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dan memutus perkaraa quo, Penggugat percaya bahwa adanya dua preseden

terdaftar atas nama Tergugatsebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara a quo mempunyaipersamaan secara keseluruhan atau setidaktidaknya persamaan padapokoknya dengan Merekmerek VANS, Merekmerek OFF THE WALLdan Merekmerek lainnya milik Penggugat yang notabene adalah (1)merek terkenal; (2) menyerupai nama badan hukum Penggugat; danbeberapa diantaranya merupakan atau (3) menyerupai nama GeoffRowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncuryang terkenal di dunia;H.2 Tentang beberapa preseden

mengenai penentuan persamaan.44.Bahwa, dalam menentukan persamaan dalam sengketa merek,Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagai preseden, yang akan Penggugatsampaikan di dalam acara pembuktian nanti;4CEH.3 Tentang persamaan antara merekVANS daftar No.

Menimbang, bahwa Para Pemohon, masingmasing masihterikatperkawinan dengan orang lain, namun Para Pemohon tetap melangsungkanpernikahan, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkanoleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaan atau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehingga tidak dapatdiberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

yang berakibat rusaknya ekosistem laut Indonesiasehingga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyaserta kesinambungan pembangunan perikanan nasional yangmana akhirakhir ini jumlah tindak pidana perikanan(Illegal Fishing) sangat tinggi di Wilayah PengelolaanPerikanan RI khususnya di laut Natuna yang dilakukan olehnelayannelayan asing sehingga negara RI mengalami kerugiandengan jumlah yang cukup besar, oleh karena itu apabila halini tidak diperhatikan dengan sungguhsungguh maka dapatmenjadi preseden

of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar prosedur dan dalam peraturan perundangundangan denganmengesahkannya melalui itsbat nikanh dapat menjadi sebuah preseden burukbagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yangbertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justrudipermainkan.

Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, Angka Ill huruf A.8, yang menyatakan bahwa permohonan itsbatnikah poligami atas nikah siri meskipun dengan alasan apapun harus dinyatakantidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berpendapatpermohonan Para Pemohon telah nyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Badengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan IndonesiaMenimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lainmelakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harustelah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1

Halini jelas akan memperburuk preseden buruk yang akan mempengaruhiproses hukum terhadap perkaraperkara lainnya dengan pendapatbahwa saksisaksi tidak ada gunanya disumpah atau berjanji jika akanmemberikan keterangan di bawah sumpah.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengabaikan keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah tetapi lebin memperhatikanketerangan Terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksisaksisementara Majelis Hakim menyadari bahwa fakta di persidangan alibiTerdakwa tidak

of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan