Ditemukan 2371 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-06-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt/2017 Tanggal 21 Juni 2017 — DULLAH MONI vs YAYASAN LEMBAGA ALKITAB
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan ikutdipertimbangan dalam putusan oleh Judex Facti tingkat banding sebelummenjatuhkan putusan, namun sebaliknya Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya halhal yang diajukan olehPemohon Kasasi/Pembanding tentang adanya kesalahan prosedural dancacat hukum serta mengindahkan prinsipprinsip dasar daldam proseseksekusi suatu perkara seperti yang dialami oleh PemohonKasasi/Pembanding, maka harapan untuk mendapatkan keadilan yangsama dimata hukum merupakan harapan semu
Register : 20-02-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Krw Tanggal 31 Juli 2013 — SIGIT SETIAWAN
LAWAN
1. Tuan MOHAMAD ARTASIM Bin BASARI
2. Nyonya Hj. NYAI ROSIDAH AR.
89 — 7
89 — 7
sebenarnya adalah sebagai jaminan hutang mereka, namunkalau hutang tersebut tidak dibayar, maka menurut hukum tidak dapatbegitu saja dapat ditarik menjadi milik Penggugat atau otomatisdialihkan menjadi obyek jual beli , atau karena timbulnya akte jual belitanah dan rumah sengketa tersebut, bermula dari masalah hutang piutangkemudian dengan menjaminkan tanah dan rumah sengketa tersebutkarena tidak dapat dilunasinya hutang itu lalu dijadikan jual beli, makaperjanjian tersebut merupakan perjanjian semu
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL âÃÂàKEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
141 — 94
141 — 94
Indikasinya adalahsebagai berikut:1)Dari 29 data pelelangan yang berhasil kami inventarisasisepanjang tahun 2014, ada 17 paket patut diduga terindikasimelakukan penawaran semu/KKN (harga penawarannya 2 95%HPS) dan 8 paket patut diduga terindikasi melakukanpersekongkolan tender (90% < harga penawarannya < 95% HPS),tetapi yang dijadikan sampling audit justru) paket yangdimenangkan oleh PT. Indoenergi Consultant dengan hargapenawaran yang sangat responsif/kompetitif (harga penawarannya< 80%).
Dan tingkatkebocoran dalam pengadaan barang/jasa bisa mencapai 3035%.Mengapa Auditor menutup mata dengan fakta tersebut danmembiarkan penawarpenawar semu berkeliaran dengan tenangtak tersentuh oleh Auditor???
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 4349/Pdt.G/2015/PA.BL Tanggal 25 Juli 2016 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
16 — 1
16 — 1
Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semu la kecuali yangsecara tegas diakui dalam oleh Termohon.Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 4349/Padt.G/2015/PA.BL2. Bahwa poin3 replik Pemohon tidak benar.a.
Register : 17-01-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA SURABAYA Nomor 500/Pdt.G/2020/PA.Sby Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
kaidah usul figih yang berbunyi:Wlactl ule GLE prio swlaoll 55sArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumTergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 PK/PDT/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 — TIO SOELAYMAN vs 1. PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS,2. PT. ARBENA INDONUSA,3. PT. ADUMA NIAGA,4. PT. KERTA NIAGA,5. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, dan 1. R. AY. SRI HARTINI, S.H,2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon PK menolak setegastegasnya, tidak dapat menerimadan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikan Para TermohonPK/Para Tergugat karena dalildalil yang disajikan merupakan daliretorika semu tanpa dilandasi dengan dasar hukum dan dasarkeabsahan hak yang benar dan sah, melainkan hanya bertujuan untukmemenuhi keinginan subjektif yang beriktikad buruk bagi kepentingandan keadilan yang seharusnya menjadi hak dari Para PemohonPK/Penggugat;2. Bahwa adanya kewenangan yang ada pada PT.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, DK VS MITSUBISHI CORPORATION, DKK
260 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;d. menciptakan persaingan semu;10.4.310.4.4e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f.. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolansebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukumbutir di atas, persekongkolan yang dilakukan olehTerlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PTMedco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV,Mitsubishi Corporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbukti terdapat kerjasamaantara dua pihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
Persekongkolan dalam Tender(selanjutnya disebut PedomanPasal 22) adalah kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usahadengan pihak lain atas inisiatifsiapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan pesertatender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22,unsur bersekongkol tersebut dapatberupa:a. kerjasama antara dua pihak ataulebih;b. secara terangterangan maupundiamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumentender sebelum penyerahan;d. menciptakan persaingan semu
secaralangsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang10.4.3.10.4.4.mengikuti tender, dengan caramelawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentangPersekongkolan sebagaimanadiuraikan pada Bagian TentangHukum butir 8 di atas,persekongkolan yang dilakukanoleh Terlapor I, PT Pertamina(Persero); Terlapor II, PT MedcoEnergi Internasional, Tbk.; danTerlapor IV, MitsubishiCorporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbuktiterdapat kerjasama antara duapihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
Dengan melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaanpraperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata sehingga kedudukanpemohon dapat dikatakan sebagai penggugat sedangkan Pejabat yang menimbulkanterjadinya alasan permintaan pengajuaan pemeriksaan praperadilan dapat dikatakansebagai tergugat ;Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas dilihatdari Segi prosesual maka pemohon mirip berkedudukan sebagai Penggugat Semu danPejabat yang menimbulkan terjadinya
alasan permintaan pengajuaan pemeriksaanpraperadilan mirip berkedudukan sebagai Tergugat semu, sehingga penyebutan parapihak dengan menggunakan istilah kepada PEMOHON dengan sebutanPENGGUGAT dan kepada TERMOHON dengan sebutan TERGUGAT tidak membuatpermohonan ini menjadi kabur ( Obscuur Libel) maka terhadap eksepsi TermohonHalaman 52 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmangka 2 tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut
Register : 10-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1274/Pdt.G/2016/PA.Bjn Tanggal 15 Nopember 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 6
20 — 6
PA.BjnArtinya:Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencarikemaslahatan .Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anah pada bulanpertama merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harusdibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehinggaapa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadikenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagaiputusan semu
Putus : 27-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1039 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — CHANDRA, DKK
VS
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI
PERHUBUNGAN cq. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT cq.
KSOP (KEPALA KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS
PELABUHAN) TELUK BAYUR PADANG, PROVINSI
SUMATERA BARAT, DKK
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangutama rusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dandiamanatkan oleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dandilaksanakan di dilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang, belum lagianggota buruh Penggugat yang sebahagian besar hidup keluarganyabergantung atas nafkah bagi kehidupan yang jika dinilai dengan uangsebesar, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Putus : 11-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2179 K/Pdt/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — 1. PT KUSUMA RAYA UTAMA, 2. KUSUMA LINGGA WIDJAYA VS 1. YAYASAN SAWERIGADING, 2. Ir. Drs. NAFTALI WIRDJODIGOENO
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 Subjek yang sama Yayasan Sawerigading;3 Putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN Jkt Bar adalah perkara semu yaituperkara didaftar tanggal 5 Juni 1995 dan diputus tanggal 10 Juli 1995 hanyakurun waktu +30 hari sudah diputus, yang merupakan perkara rekayasa.4 Bahwa dengan demikian putusan perkara Nomor 183/Pdt.G/1995/PN Jkt Bartersebut sebenarnya telah nebis in idem karena sesuai Putusan MARI Nomor 145K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1967 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/SIP/1973 tanggal 13 April
Register : 07-03-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Tanggal 13 Desember 2016 — PETRUS HUBERTUS MARTINUS HENDRICUS X Dra. MARIA SRI NOERLISTIJANINGSIH,Cs
107 — 39
107 — 39
kondisi sebagai berikut:@Jumlah karyawan 42 orang dengan total pengeluaran untukGaji Rp 160.000.000, per bulanMKewajiban terhadap Bank Prima Master sebesar Rp73.000.000, per bulan@ Kewajiban bunga terhadap pinjaman dari Pemegang Sahamdalam hal ini adalah Turut Tergugat sebesar Rp 10.300.000,per bulan@ Biaya operasional sebesar Rp 150.000.000, per bulanMPendapatan perusahaan sebesar Rp 390.000.000, Rp600.000.000, per bulan.Pada bulan Februari dan Maret 2014 terdapat penjualankonsinyasi atau penjualan semu
Register : 19-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 11 Februari 2016 — HASRUL HASIBUAN VS LURAH TIRTAJAYA
58 — 29
58 — 29
Legislasi Semu (PSEUDO WETGEVING) ;Seperti: Hukum bayangan, warga agar maumembersihkan atau mengelola lingkungan dan lainlainuntuk mengalihkan perhatian agar Legatitas PengurusRW.06 dan Laporan Keuangan di RW.06 Anggrek 3 tidakdiributkan lagi ;Dari keempat pilar di atas ini Sangat dirasakan sebagaidampak adanya SK (Surat Keputusan) yang dibuat olehTergugat dan menyatakan Pengurus RW.06 ilegal sudahaman dan sah dalam jabatannya ;14.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 170 /Pdt.G/2011/PN.BB Tanggal 9 Februari 2012 — CAKRA IWAN MAHMUD lawan PT. HAKATEX
102 — 24
102 — 24
Bahwa Tergugat tidak pernah membayarkan upah pesangon yang semu seperti24171819yang dituduhkan Penggugat dalam gugatannya.
Putus : 19-05-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 106/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 19 Mei 2015 — KHO KWIE ENG al. Ny. HALIM, dkk melawan ERNAWATI al. Ny. ANDREAS, dkk
53 — 27
53 — 27
Meskipun jualbeli tanah itu melalui prosedur peraturan Perundangan ( PPAT ) ataudihadapan Notaris (sebagai jual beli semu faktanya) namun karenapembeli beritikad buruk maka jual beli tanah yang demikian ini adalahbatal demi hukum dengan tidak mengurangi hak pembeli untuk menuntutuang kepada sipenjual tanah tersebut.Hal 20 dari 38 hal. Pts.pdt.No.106/Pdt/2015/PT.S MG4.
Register : 12-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BIREUEN Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Bir Tanggal 29 Agustus 2016 — ZULKIFLI Alias ADUN Bin NASRUDDIN
40 — 5
40 — 5
Indonesia juga dalam rangka melakukanpencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredarangelap narkotika dan prekusor narkotika ;e Bahwa terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana peredaran gelapnarkotika yang melakukan tindak pidana sematamata bertujuan untukmencari keuntungan yang sebesarbesarnya dari bisnis tidak sahnarkotika, jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang memakai narkotika hanya untukmendapatkan efek halusinogen ataupun kesenangan semu
Putus : 02-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 K/Pdt/2016 Tanggal 2 Agustus 2016 — Ny. SORTA BORU MANURUNG, DKK
VS
YAYASAN DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA
(dahulu Dana Pensiun Dan Kesejahteraan Hari Tua Bank Ekspor Impor Indonesia), DKK
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut 13,6 (tiga belas koma enam) hektar tersebutkarena Para Pemohon Kasasi tinggal puluhan tahun di tanah tersebut yangdikatakan di atas tanah Fasos atau Fasum sebagai alasan TermohonKasasi tanpa bukti yang nyata, maka Para Pemohon Kasasi hanyamengharapkan ganti rugi akibat dihancurkan petugas Satpol PP malamsubuh tanggal 12 Juni 2013 atas pembiayaanpembiayaan TermohonKasasi oleh karenanya wajiblah ditanggung jawabi Para Termohon KasasiI, Il, Il mengganti rugi sebagaimana tuntutan dalam gugatan semu
Register : 07-05-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 57-K/PM.I-01/AD/V/2013 Tanggal 9 Juli 2013 —
82 — 35
82 — 35
penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupun ganja,dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi denganancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauh keinginannya untuk mengkonsumsinarkotika, walaupun diimingimingi dengan kenikmatan semu
Register : 29-03-2011 — Putus : 29-04-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor Put/47-K/PM.I-01/AD/III/2011, 29-04-2011 Tanggal 29 April 2011 — PRATU KHOLID HERYANTO
34 — 24
34 — 24
narkotika, serta peringatankhusus dari Kasdim 0106/Ateng maupun dari ayah Terdakwa sendiri,maka seharusnya Terdakwa menghentikan kebiasaannya mengkonsumsisabusabu, dan selanjutnya selaku prajurit TNI ikut membantu aparatMenimbangMenimbangMenimbang25penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaannarkotika, atau setidaktidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauhmungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.Namun hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan sesaat walaupunbersifat semu
Register : 23-09-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 6 Januari 2016 — I GUSTI NYOMAN SUTAPA Alias GUSTI TOPONG.
77 — 46
77 — 46
Ditemukan pinjaman semu / fiktif atas nama PUTU MAWANsebanyak 2 (dua) kitir dengan jumlah total Rp. 434.000.000,(Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), pinjaman semu iniakibat adanya pendapatan bunga fiktif yang di lawankan dengantransaksi pinjaman atas nama PUTU MAWAN;c.