Menurut amanat ayat (1) huruf a Pasal 36 telah diatur : Bahwa dalam hal sangsi administrasi berupa bunga,denda dan kenaikan yang terutang sesuai ketentuan Peraturanperundangperundangan perpajakan = disebabkan karenakesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak,maka Dirjen Pajak karena jabatannya wajib mengurangkan ataumembatalkan sangsi administrasi berupa bunga, denda ataukenaikan yang terutang tersebut*;b.

Lalu. bagaimana Dirjen Pajak bisa diberi sangsi terhadapPegawai Pajak yang salah menghitung/menetapkan pajaknyaPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Wajib Pajak) ini :b.1. Kalau disisi lain Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat(Wajib Pajak) ini sudah dianggap tidak punya peluanghukum untuk mengoreksi kesalahan Pegawai Pajaktersebut;b.2.

Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/2017Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan yang mengakibatkan PemutusanHubungan Kerja;Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertibperusahaan, Pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapatdikenakan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonatau kompensasi ganti rugi dalam bentuk apapun juga termasuk pekerjayang didatangkan dari daerah asal (Rekrut). Setelah dibuktikan secaraSah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yangdituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT.Siix Elektronics Indonesiamerupakan bagian dari kesalahan berat, sehingga memerlukanpembuktian hukum terlebin dahulu) dari Hakim Pidana untukmembuktikan Tindakan/Perbuatan Pidananya atas pelanggaran tersebutkarena Tindakan/ perbuatan yang ada sangsi Pidananya dalam duniaKetenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatanhukum

Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/201713 tahun 2003 ayat 1 bagian g, sebagai dasar tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, perlu pembuktian terlebihdahulu secara hukum, karena perbuatanperbuatan yang dikatagorikansebagai kesalahan berat adalah perbuatan yang ada sangsi pidananyasebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Sedangkan pasal dan ayat tersebut sudahtidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yangdiatur dalam Putusan Mahkamah

terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi

terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi

Bojonegoroterdapat 2 (dua) buah tunggak Jjati bekas tebangan terdakwa dan sesuai denganPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat (2) dan (3)yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana dan hanyamelanggar sangsi

BahwaPENGGUGAT menandatangaan Komitmen KesanggupanMemperbaiki Kinerja (KKMK)bukan ingin di berhentikan olehTERGUGAT apabila tidak capai target, PENGGUGAT bisa sajacapai target dengan cara melanggar kesusilaan, peraturanperundangundangan serta peraturan perusahaan dengan caramenalangi (menombok) kewajiban pembayaran angsuran debitur.Karena tugas PENGGUGAT melakukan penagihan kepada debituryang belum membayar angsuran hutang kepada TERGUGAT, Akantetapi PENGGUGAT tidak melakukannya karena ada sangsi

HERMAN FORWADI; Saksi kenal dengan Penggugat karena samasama teman kerja PT BankMega , Tbk ; Saksi bekerja di PT Bank Mega ,Tbk adalah sebagai kollector; Tugas Kollector yaitu melakukan penagihan; DiPT Bank Mega ada target yang di berikan ; Ada sangsi yang di berikan kalau tidak mencapai target; Kalau tidak mencapai target di beri SPI, SP,II dan SP.III; Saksi tidak tahu Penggugat ada di beri sangsi oleh tergugat apa tidak; Saksi terahir menjadi Kollector di PT.Bank Mega yaitu tahun 2018; Saksi bekerja

Pihak Tergugat serta melaporkan dan membersihkan nama PihakTergugat dalam catatan Perbankan;PASAL 5Bahwa jika Pihak Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3ayat (2) dan ayat (3), maka terhadap utang Pihak Tergugat kembali tetap sejumlahRp. 121.485.000, (Seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima riburupiah), dan terhadap pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) menjadi batal dantidak diakui sebagai bentuk pembayaran atas sebagian utang, namun menjadisebagai bentuk sangsi

Namun meskidemikian ternyata, secara tidak benar, Tergugat tetap tidak mau memprosespermohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut;12 Bahwa selain daripada itu, ternyata adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I danII dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila di kemudian hari SekolahDasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima hak harusmemberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan

Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya) makaPenggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dan atau yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agarmemerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPerpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tanpa adanya syaratyang menyebutkan: Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkanSekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sangsi

Nomor 27 dan Nomor 29 untukdapat diproses perpanjangan haknya pengajuanpermohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor633/Kelurahan Ketabang disyaratkan harus ada suratrekomendasi atau surat persetujuan tidak keberatan dariPemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992Nomor 468/HGB/BPN/92 dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana Diktum Ketiga: Penerima hak tidakdibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang I dan II dengan sangsi

, nama Jalan/Persil:Jalan Ambengan Nomor 25, 27, 29 atas nama: Nyonya SetiawatiSoetanto/Pemohon Kasasi yang mengatakan bahwa: Penerima Haktidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri KetabangI dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila dikemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akandipindahkan, maka penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuaidengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasipengganti;Bahwa lagi pula mengenai pendapat ahli Prof

jadi sisapembayaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp7.385.000.000, (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh limajuta rupiah).Bahwa batas waktu pembayaran terakhir menurut Pasal2 poin 3 Akte Perjanjian Pembayaran Nomor : 27 tanggal 28Pebruari 2011 adalah tanggal 31 Mei 2011, namun sampaisekarang Pihak Tergugat juga tidak melaksanakan PerjanjianPembayaran tersebut sehingga Tergugat telah WANPRESTASI.Bahwa Menurut Akta Perjanjian Nomor 26 Tanggal 28Pebruari 2011 pasal 5 ayat (1) mengenai sangsi

HAFID SYAFRUDINselaku penerima Kuasa dari Tergugat menurut Majelis HakimBanding telah melampaui batas kewenangan , oleh karena ituakibat dari perbuatan Ir.HAFID SYAFRUDIN' yang telahmenimbulkan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Pihak ketiga (Penggugat), Akta No.27 (bukti P.2 /bukti TK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atauwanprestasi harus dikenakan sangsi membayar sejumlah uangberupa denda, Akta No 28 (Bukti P.3 / Bukti TK/PR. 3),tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

hukum perdata umum dan hukumperdata Agama Islam, serta menentang ketentuan hukum Allah Subhanahu WaTaala dengan sengaja dan kesombongannya melanggar hak waris paraPenggugat, sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan kerugian Immaterialyang nilainya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, makasudah sepatutnya para Penggugat menuntut keadilan kehadirat AllahSubhanahu Wa Taala selaku Hakim Yang Maha Adil untuk menjatuhkan sangsiHukum Allah kepada Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid, yaitu sangsi

yangsegera dijatuhkan dalam kesengsaraan kehidupan di Dunia maupun sangsisiksa dalam Kubur dan sangsi siksa Penjara Neraka kelak di Akherat.

Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini untuk memberikan sangsi / hukuman kepadatergugat yang telah menelantarkan anaknya. baik secara materil danmoril9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung semua beban biaya yangtimbul akibat perkara ini,Berdasarkan alasan atau dalildalil gugatan Penggugat, mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkanperkara aquo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,2.

Menghukum kepada tergugat untuk diberikan sangsi karena telahmenelantarkan anaknya, baik secara materil dan moril.5. Dan atau apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadirmenghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurutrelaas Nomor : 0792/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 28 Agustus 2016 dantanggal 13 September 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.

enam bulan sejak permohonan inididaftarkan.Bahwa pada persidangan berikutnya setelah waktu yang diberikan,pemohon menerangkan bahwa permohonan izinnya ditolak oleh atasan,bahkan pemohon mendapatkan hukuman disiplin, meskipun demikianPemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan proses permohonan ceraitalaknya.Bahwa atas sikap Pemohon tersebut majelis hakim sudahmenasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai danmenghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskan kemungkinanberbagai sangsi

Pengadilan telah memberi waktuyang cukup kepada Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yangdiberikan Pemohon tidak dapat mengajukan surat izin tersebut karenaatasan Pemohon tidak memberikan surat izin cerai kepada Pemohon,namun Pemohon di dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkanperkaranya.Menimbang bahwa atas sikap Pemohon tersebut majelis hakimtelah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berceraidan menghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskankemungkinan berbagai sangsi

Putusan No. 2207/Pdt.G/2019/PA.Slwsuami dari perempuan tersebut yang bernama NAMA PELAPORkarena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan istri NAMAPELAPOR tersebut; Bahwa Tergugat pernah diberi sangsi dikarenakan Tergugat menjalinhubungan cinta dengan perempuan tersebut dengan sangsi diturunkanpangkatnya; bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang walaupun masih tinggalsatu rumah tetapi keduanya sudah tidak bertegur sapa selama 3 tahunlebih, karena walaupun tinggal satu rumah tetapi rumahnya disekat

tidak sebagaimanamestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), yakni dalam hal Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 745/PID/2010/PT.SBY tanggal 13 Desember 2010yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor270/Pid.Sus/2010/PN.Ngjk tanggal 29 September 2010 yang menyatakanterdakwa bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika tersebut kurang sesuat dengan Rasa Keadilan Masyarakatdi wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkaraNarkotika mendapatkan sangsi

hukum yang berat dikarenakan perkaraperkara Narkotika yang ada di wilayah Nganjuk semakin had jumlahnyasemakin meningkat, sehingga dengan dijatuhkannya sangsi hukum yangberat diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara Narkotika di wilayahNganjuk dan dengan demikian dapat menyelamatkan masa depan generasiHal. 6 dari 11 hal.

pemberitahuan dari sekretaris dewan;Bahwa terdapat surat masuk yang ditujukan kepada sekeretaris Dewantentang Penggugat dan sepengetahuan saksi terdapat surat pemberhentiandari partai terhadap Penggugat tentang masalah kedisiplinan yang intinyaada pencemaran nama partai tetapi di dewan tidak bisa memproses;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang masuk ke Dewan tentangperingatan terhadap Penggugat;Bahwa sesuai tata tertib kehadiran anggota dewan apabila 6 kali berturutturut dalam paripurna ada sangsi

partai melakukanpemecatan terhadap Penggugat dari partai tetapi tidak dalam dewan;Bahwa Penggugat tidak mempunyai posisi di Partainya dan hanya sebagaianggota biasa;Bahwa surat secara resmi sudah ada dikirimkan dari DPD partai keSekretariat Dewan;Bahwa sepengetauan saksi tidak ada surat peringatan dari partai kepadaPenggugat;Bahwa untuk penggantian PAW mekanisme di Partai meminta pendapat daripimpinan ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dihukum selama 4 bulan penjaratetapi yang dapat dikenakan sangsi

Saksi SYAMSUL FAJRIH.Dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sesama anggota Dewan sejaktahun 2014 dan satu komisi dengan Penggugat bidang hukum danpemerintahan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat peripurna selalu hadir danapabila 5 atau 6 kali tidak hadir paripurna maka akan dikenakan sangsi olehdewan kehormatan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah anggota senior dan selalumembimbing saksi dalam berbagai hal;Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sebagai anggota partai PAN sejak tahun 1998 sampai dengansekarang;Bahwa Penggugat masuk menjadi anggota partai PAN sejak tahun 2005sampai sekarang;Bahwa mulai ada kegaduhan sejak penggugat menjadi bendahara partaisejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Bahwa semenjak Penggugat menjadi bendahara partai sudah 3 kalimendapat surat peringatan;Bahwa dari DPRD terdapat sangsi

diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut diatas;Bahwa Penggugat adalah anggota partai PAN dan sebagai anggotaDPRD Kota Malang sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, sebagai anggotapartai PAN Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimanadiamanatkan oleh AD / ART partai dan selama menjadi anggota DPRD kotaHalaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Malang tidak pernah mendapat sangsi

ini tidak pernah terjadi penimbunanBBM di SPBU ;Bahwa, SPBU membeli BBM jenis premium ke Pertaminadengan harga Rp. 4.350,, dan dijual dengan hargaRp. 4.500, ;Bahwa, status SPBU hanya sebagai penyalur aja kekonsumen ;Bahwa, kalau BBM sudah di isi ke SPBU olehPertamina, maka BBM tersebut sudah milik SPBU ;Bahwa, untuk penyaluran BBM ke masyarakat umum adabagianbagian tersendiri di Pertamina ;Bahwa, kalau BBM dijual kepada orang lain olehbagian transportasi, pihak Pertamina akan memberisangsi dan sangsi

yang paling berat adalahpemutusan hubungan kontrak ;Bahwa, selama ini belum ada sangsi dari Pertaminakalau BBM tidak disalurkan ;Bahwa, SIUP yang lama tidak boleh dipakai untukmelakukan kontrak dengan Pertamina oleh pemilikSPBU yang baru, kalau melakukan kontrak denganPertamina harus dengan pemilik SPBU yang lama ;Bahwa, walaupun sudah ada surat jual beli antarapemilik SPBU yang lama dengan pemilik SPBU yangbaru, pemilik yang baru tidak melakukan kontrakdengan Pertamina ;Bahwa, yang boleh pesan

kepada konsumen dan ada meterannya,kemudian kita hitung stok akhirnya ;Bahwa, penyaluran BBM oleh SPBU dianggap normalapabila ada selisih dalam tingkat wajar yaitu 1 %s/d 2 % ;Bahwa, kalau pompa SPBU rusak, biasanya SPBUsegera memperbaiki, tidak ada jangka waktu SPBUkapan ia harus memperbaiki ;Bahwa, Totalisator di hitung ke SPBU setiap satubulan sekali ;Bahwa, kelayakan pompa SPBU di cek dengan terapompa / tes tekanan ;Bahwa, kalau ada pompa yang rusak dan olehpemiliknya tidak diperbaiki, tidak ada sangsi

pendirian SPBU pada awalnya kitamengajukan ke Pertamina untuk ijinijinnya,setelah tanah diteliti oleh Pertamina dan tidakada masalah kemudian Pertamina mengeluarkan ijinyaitu : Ijin Bangunan, Ijin Gangguan ( HO ), IjinUsaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan,setelah itu ada semacam kontrak dengan Pertamina ;21Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh SPBUadalah sesuai dengan surat perjanjian yang ada ;Bahwa DO yang dimiliki oleh SPBU tidak adapersyaratan ;Bahwa apabila BBM tidak laku tidak ada sangsi

Tergugat oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azazazas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimanaketentuan pasal 127 Rv ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa fotokopi surat penyelesaiansecara adat, yang pada pokoknya telah terjadi perdamain dengan agendamembicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanyaharus dikualifisr bahwa perdamaian tidak berhasil dan Penggugat yang bersikukuhuntuk pisah dari Tergugat mendapat sangsi

atau enggan melaksanakan kewajibansebagdi.....12sebagai seorang mualaf seperti enggan melaksanakan salat ; Bahwa, sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempattinggal ; Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya sekali mengirim nafkahuntuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugatdiupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil bahkan karena bersikukuh inginberpisah dari Tergugat, Penggugat mendapat sangsi

terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatkami syukuri selaku Penasehat Hukum Terbanding, hukum tidakseharusnya berpedoman pada aturanaturan yang harus dilaksanakansesuai dengan undangundang melainkan lebih mengedepankan rasakemanusiaan, harus sebanding antara perbuatan tindak pidana yangdilakukan dengan hukuman yang harus diterima Terbanding.2.Tentang hukuman percobaan yang dijatunkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Mataram tidaklah mencerminkan rasa keadilan.Bahwa penjatuhan sangsi

Sehingga penjatuhan sangsi pidana pada majelishakim tingkat pertama dengan pidana percobaan sudah patut diterimaoleh Penuntut Umum.

terbuktisecara sah dan; meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana13Pencurian dalam keadaan memberatkanMenimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsungPengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukupalasan untuk dihapuskan pertanggungan jawab pidananya, makaoleh karena itu) kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dengan mengingat usia terdakwa yang masihmuda dan dalam kerangka Pengadilan anak, maka Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikute Bahwa tujuan pemberian sangsi

dalam perkara pidanabukanlah alat balas dendam melainkan ditujukan untukpembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar denganmenempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka pelakudapat menjalani pembinaan supaya untuk memperbaik iperilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ketengahtengah masyarakat ;e Bahwa dalam Pengadilan anak selain tujuan tersebut diataspemberian sangsi juga diterapkan dengan tetap memberikanperlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ;e Bahwa menilik pada

Rp3.600.000,00; Bulan Maret 2015 Rp4.350.000,00;Bukti P.19 berupa Penyetoran Pajak Restoran untuk bulan : April 2015 Rp6.725.000,00; Mei 2015 Rp7.000.000,00:Bukti P.20 berupa Pembayaran pajak Resto sesuai Hasil VerifikasiPajak tanggal 26 Februari 2015 dalam Surat Pernyataan Pajak dansangsi administrasi 25 % dan denda 2 % perbulan sebesarRp30.000.000,00;Bukti P.21 berupa Setoran pembayaran pajak Restoran TelukKupang sesuai Hasil Verifikasi Pajak tanggal 26 Februari 2015 danSurat Pernyataan Pajak dan sangsi

Nomor 1262 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15.Bukti P.22 berupa Pembayaran pajak Restoran Teluk Kupang sesuaiHasil Verifikasi Pajak tanggal 26 Februari 2015 dan Surat PernyataanPajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan sebesarRp60.000.000,00;:Bukti P.23 berupa Setoran pembayaran Pajak Restoran TelukKupang sesuai Hasil Verifikasi pajak tanggal 26 Februari 2015 danSurat Pernyataan Pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2%/bulan sebesar Rp65.653.500, 00;Bukti P.24 berupa Penyetoran Pajak

hubungi kembali, kKemudian sekira pukul21.30 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon dari orang yangsama dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)gram dan terdakwa bertanya kepadanya siapa kamu sebenarnya dan orangtersebut menjawab abang menjawab abang mau bahan (narkotika jenisshabu) atau mau identitasku dan terdakwa menjawab tahu indentitas danbahan (narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh orang tersebut kalo mauindentitas saya lain kali aja kita bertemu, jangan sangsi

hubungi kembali, Kemudian sekira pukul21.30 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon dari orang yangsama dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)gram dan terdakwa bertanya kepadanya siapa kamu sebenarnya dan orangtersebut menjawab abang menjawab abang mau bahan (narkotika jenisshabu) atau mau identitasku dan terdakwa menjawab tahu indentitas danbahan (narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh orang tersebut kalo mauindentitas saya lain kali aja kita bertemu, jangan sangsi

Sangsi tersebutberupa :Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau2. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada PeraturanPemerintah yang mengaturnya.7.

Sangsi tersebutberupa :3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau4.

terobukti melakukanpelanggaran terhadap peraturanperaturan yang telah ditetapbkan perusahaan.Sangsi tersebut berupa :1.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau, 2.Hukumandalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yangmengaturnyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Perjanjian KerjaBersama tentang pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan menyatakanbahwa hal pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tata tertib kerjadan kedisiplinan yang dapat dikenakan sangsi