Central African Republic 70. Nigeria21, Chad 77. Oman22. Chile 78. Pakistan23. Chinese Taipei 79. Panama24. Colombia 80. Papua New Guinea25. Congo Sl. Paraguay26. Costa Rica 82. Peru27. Cote d'Ivoire 83. Philippines28. Croatia 54, Qatar29. Cuba 85. Rwanda30. Democratic Republic of The Congo 56. Saint Kitts and Nevis31. Djibouti 87. Saint Lucia32; Dominica &8. Saint Vincent and the Grenadines33. Dominican Republic 89. Saudi Arabia34. Ecuador 90. Senegal35. Egypt 91. Sierra Leone36.

South Africa36: Former Yugoslav Republic of 94. Sri LankaMacedonia(FYROM)39, Gabon 95. Suriname40. Georvia 96. Swaziland41, Ghana 97. Tanzania42. Grenada 98. Thailand43. Guatemala 99, The Gambia44. Guinea 100. Togo45. Guinea Bissau 101. Tonga46. Guyana 102. Trinidad and Tobago47. Haiti 103. Tunisia48. Honduras 104.

Uganda49.50.dt,52.53.54.55.56.Hong Kong, ChinaIndiaJamaicaJordanKenyaKorea, Republic ofKuwait .Kyrgyz, Rep.105.106.107.108.109.110.1/1,UkraineUnited Arab EmiratesUruguayVenezuela (Bolivarian Republic ofVenezuela)VietnamZambiaZimbabwebahwa Switzerland tidak termasuk negara yang dikecualikan pada daftar tersebutdiatas sehingga atas impor impor kawat dipilin dan tali, dengan diameter 3 mm ataulebih dari Switzerland dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK

Empty Glass Bottle, negara asal China, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor: 021403 tanggal 11 Juli 2013, Pos Tarif7010.90.9000, sesuai Form E Nomor: E133713121311319 tanggal 23 Juni 2013yang Pemohon Banding lampirkan pada saat importasi adalah benar dikeluarkan olehPejabat kantor Perdagangan di Guangzhou China (Guangdong EntryExitInspectionand Quarantine, Bureau of the people's Republic of China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal

10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations and The People's Republic of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive

Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Betweenb)c)d)e)a)b)Cc)d)e)f)g)h)))The Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakanRule

: E133713121311319tanggal 23 Juni 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema ACFTA karenabarang impor 12 ML Medicate Oil Empty Glass Bottle bukanlah jenis barang yangmenggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, dan dikenakan tarif bea masuk yangberlaku umum (MFN) sebesar 5%.bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi/retroactive check kepada ShandongEntryExit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic

Raya AV 60/2014JeBisaPhfakukTai PajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atasimporasi berupa JHFS123DMDM 1/2" JU MALE DIN MALE JUMPER CABLE (4 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Republic of Korea dengan pos tarif dalam PIB Nomor: 180865tanggal 10 Mei 2013 yang diberitahukan pembebanan BM 10% Bebas 100% (ACFTA) yang ditetapkanTerbanding menjadi Pembebanan BM 10% Bayar 100% (MEN);Mbahbyut ScanbanNaygitusan Keberatan Nomor:

yang dilampirkan kedapatan origin kriteria WO tidak memenuhi kaidah dalam Rule 3The ROO For The ACFTA sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic

of China (PersetujuanKerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota AsosiasiBangsabangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreementon Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and ThePeoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruhantara

barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telahditandatangani pejabat berwenang;bahwa atas pemenuhan kriteria Wholly Obtained (WO) , Majelis telah meminta kepada Terbanding untukmelakukan konfirmasi kepada Jiangsu EntryExit Inspection and Quarantine Bereau of the PeoplesRepublic of China;bahwa atas permintaan Majelis Terbanding hingga berakhirnya persidangan tidak dapat memberikan SuratKonfirmasi dari Jiangsu EntryExit Inspection and Quarantine Bereau of the Peoples Republic

setuju atas penetapan Terbanding dalamKeputusan Nomor: KEP620/KPU.01/2013 tanggal 28 Januari 2013, Pemohon Bandingmengemukakan alasan bahwa Pemohon Banding sudah mengikuti HS yang benar sesuaidengan peraturan nomor: 213/PMK.011/2011 bahwa HS Number Fructose Crystallineadalah 1702.50.0000 dengan bea masuk sebesar 5% dan jika menggunakan fasilitas impor(Form E) maka BM menjadi 0% dan Pemohon Banding juga melampirkan Certificate dariBeijing EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of the Peoples Republic

juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People'sRepublic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods OfThe Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic

Of China;bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of TheFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China, dalammelaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin(ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalamRevised Operational Certification

China Nomor: 1100001212 tanggal 21 Desember 2012;bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok Nomor: S2448/KPU.01/2012 tanggal 28 November 2012, telah diminta konfirmasikeabsahan tanda tangan pada Form E Nomor: E12110B015710250 tanggal 05 November2012 kepada Shanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The PeoplesmenimbangMengingatMemutuskanRepublic of China;bahwa berdasarkan Surat Shanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of ThePeoples Republic

November 2012, menyatakan bahwa FormE Nomor: E12110B015710250 tanggal 05 November 2012 adalah sah dan benar yangditandatangani oleh Zhang Yang;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung berupa Invoice,Packing List, PIB, Bill of Lading, Form E Nomor: E12110B015710250 tanggal 05November 2012, Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok Nomor: S2448/KPU.01/2012 tanggal 28 November 2012 dan Surat Shanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic

tanggal 11 April 2013 yang dilampirkan kedapatan o1kriteria WO tidak memenuhi kaidah dalam Rule 3 The ROO For The ACFTA sehirTerbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;bahwa ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan PresidenNomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreenon Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East ANations and The Peoples Republic

of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor: 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengeszFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China (PersetuKerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negaranegara Ang:

dalam Operational CertificaProcedures (OCP) for the Rules of Origin of the AseanChina Free Trade Area;bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 hi(a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat KeteranAsal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;bahwa atas pemenuhan kriteria Wholly Obtained (WO), Majelis telah meminta keTerbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Liaoning EntryExit InspectionQuarantine Bureau of the Peoples Republic

of China;bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan telah mengirimkan Surat NoiS3031/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 16 Juli 2014 kepada Liaoning EntryInspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China, untuk menany:pemenuhan kriteria asal barang pada kolom 8 form E Nomor: E132109003280005 tan11 April 2013;bahwa hingga persidangan terakhir Terbanding tidak dapat menyerahkan surat konfirtretro aktif dari Liaoning EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of the PeoRepublic of China

Tanggal 18 Juni 2013,Print out Sistem Informasi dan Administrasi Pelayanan untuk Spesimen wilayah Hengshui,China,Surat EntryExit Inspection and Quarantine of The Peoples Republic of China Nomor:120035T tanggal 30 Agustus 2012 perihal Verification of Certificate of Origin Nomor:E1239B35N4540007,Surat Head of Customs Office of Tanjung Priok Nomor: 996/KPU.01/2012 tanggal 28 Juni2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding menyerahkan fotokopibukti

Surat EntryExit Inspection and Quarantine of The Peoples Republic of ChinaNomor: 120035T tanggal 30 Agustus 2012 perihal Verification of Certificateof Origin Nomor: E1239B35N4540007,3.

pembebanan tarif Bea Masukyang berlaku umum (MEN) sebesar 10%.bahwa PIB Nomor: 234238 tanggal 09 Juni 2012, Form E Nomor:121300016190012 tanggal 19 Mei 2012.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum(MEN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skemaACFTA validitas penerbitan di Form E Nomor: 121300016190012 tanggal19 Mei 2012 diragukan.bahwa Terbanding mengirimkan surat permintaan konfirmasi kepada HubeiEntryExit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic

19 Mei 2012,Majelis berpendapat bahwa terdapat kesamaan dengan tanda tangan yangtercantum pada specimen tanda tangan yang ada atas nama Zhang Dayongtanggal efektif 01 Januari 2011.bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between TheAssociation of South East Asian Nations and The People's Republic

MY Republic, tempat tinggal di Jalan KH.Marzuki RT.013 RW. 002 No. 02 Kelurahan Mindi KecamatanPorong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2018telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Mojokerto

MY Republic, tidak dapatmemenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anakanak, sekalipunpenghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat namun masih sajakurang mencukupi selain itu Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagidengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut sertamencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yangcenderung membela Tergugat ;6.

MY Republic, tidakdapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anakanak,sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugatnamun masih saja kurang mencukupi selain itu kata Penggugat,Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tuaTergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut sertamencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yangcenderung membela Tergugat ; Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam

MY Republic, tidak bisa mencukupikebutuhan nafkah Penggugat dan = anakanak, sekalipunpenghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat namunmasih saja kurang mencukupI ; Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membinarumah tangga, namun tidak berhasil ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktiyang telah diajukan ;Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya

MY Republic, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkahPenggugat dan anakanak, sekalipun penghasilan Tergugat telah diberikankepada Penggugat namun masih saja kurang mencukupi selain ituPenggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Tergugat,karena orang tua Tergugat tersebut ikut serta mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang cenderung membela Tergugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampaisekarang sudah 6 bulan lamanya ; Bahwa selama pisah

inipemohon pernah mengimpor barangbarang dengan klasifikasi yang sama di manaseluruh dokumendokumen pelengkap adalah asli dan sah sebagaimana yang ada;: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah Peraturan MenteriKeuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 juntoKeputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentangPengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperationbetween The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic

ofChina (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruhantara Negaranegara Anggota Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara danRepublik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang PengesahanFramework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between TheAssociation of South Asian Nations and The Peoples Republic of China (PersetujuanKerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara

persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasikepada Shenzhen EntryExit Inspection and Quarantine Bureau The PeoplesRepublic of China dengan surat Nomor: S1455/KPU.01/2012 tanggal 3 Agustus2012;bahwa pihak Shenzhen EntryExit Inspection and Quarantine Bureau The PeoplesRepublic of China belum menjawab konfirmasi dari Terbanding dan dalampersidangan Pemohon Banding memberikan Form E sebelum dan sesudahsengketa ini dimana Form E diterbitkan Shenzhen EntryExit Inspection andQuarantine Bureau The Peoples Republic

berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic

of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi

negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic

Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements

Pamflet yang terbuat dari kertas manila warna Putih bertuliskan CALLING FORAMERICA, UNIONS, AUSTRALIA, NEW AND COUNTRIES A ROUNDINDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAION 27 TAHUN NOVEMBER 1997, AT THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELI,BELGIA.

Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.

West Papua New Guinea pada tanggal 27November 2020 tersebut;Bahwa Saksi tidak memegang apaapa pada saat peringatan kemerdekaanNegara Republic West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2020;Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membiayai atau mendukung aksitersebut;Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang bertanggung jawa penuh dengankegiatan peringatan kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guineapada tanggal 27 November 2020;Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 27 November 2020 dijadikan sebagai

Spanduk yang terbuat dari kain warna Putih bertuliskan CALLING TO THE : PRESIDENAND THE GOVERMANT OF INDONESIA THE RECOGNISME THE INDEPENDENCE OFTHE REPUBLIC OF WEST PAPUA NEW GUINEA ASPROLAMATION 27 TH NOVEMBER1997 AT THE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN PARLENT BRUSSELBELGIUM. disertai gambar Bendera Bintang Kejora;4.

;Dokumen Independent State Of Republic Of West Papua New Guinea, tanggal 20September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F.

MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT; Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,pekerjaan Tani, semula tinggal di Kabupaten Cilacap,sekarang tidak di ketahui keberadaannya yang pasti diwilayah republic

Bahwa sejak bulan Agustus 2012 terjadi pisah tempat kediaman disebabkanTergugat pergi meninggalkan Penggugat tanoa alasan yang sah sampaidengan sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan, namun selama itu Tergugat tidakpernah pulang kembali, tidak pernah member kabar, serta tidak di ketahuikeberadaannya yang pasti di wilayah Republic Indonesia.

berasalChina (WO);bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic

of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi

negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic

Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed tcoriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements

sebesar CIF USD 11,788.50 dan adanyakekurangan pembayaran sebesar Rp.52.288.000,00 (lima puluh dua juta duaratus delapan puluh delapan ribu rupiah);: bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada ACFTA adalah PeraturanMenteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive EconomicCooperation between The Association of South East Asian Nations and ThePeoples Republic

PMK.011/2012tanggal 10 Juli 2012 Pasal 2 ayat 1 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadapMemperhatikanMengingatbarang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yangtelah ditandatangani pejabat berwenang di negara yang bersangkutan.bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukankonfirmasi kepada ke penerbit Form E di China dengan surat Nomor: S8310/WBC.10/KPP.MP.01/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dan pihak Jiangsu EntryExit Inspection And Quarantine Bureu The Peoples Republic

of China sudahmenjawab konfirmasi dari Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2012 yangmenyatakan bahwa Form E Nomor: E123202100220038 tanggal 3 September2012 benar diterbitkan oleh Jiangsu Entry Exit Inspection And QuarantineBureu The Peoples Republic of China.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulanPemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam

Lab : 950 / NNF/ 2015, Tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi Amd, SH dan I Gede Budiartawan, Ssi , Msi disimpulkan bahwa :eBarang bukti nomor 2771 / 2015 / NF berupa tablet warna coklat adalah benar mengandungsediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 37 lampiran Iundangundang republic Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.eBarang bukti nomor 2772 / 2015 s/d 2783 / 2015 / NF berupa Kristal bening adalh

benarmengandung sediaan narkotika MA ( metamfetamina ) dan terdaftar dalam golongan Inomor urut 61 lampiran I undangundang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotikae Nomor 2784 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar tidakmengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan

Lab : 950 /NNF/ 2015, Tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi Amd, SH dan I Gede Budiartawan, Ssi , Msi disimpulkan bahwa :eBarang bukti nomor 2771 / 2015 / NF berupa tablet warna coklat adalah benar mengandungsediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 37 lampiran Iundangundang republic Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.eBarang bukti nomor 2772 / 2015 s/d 2783 / 2015 / NF berupa Kristal bening adalh

benarmengandung sediaan narkotika MA ( metamfetamina ) dan terdaftar dalam golongan Inomor urut 61 lampiran I undangundang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika Nomor 2784 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning / urine adalah benar tidakmengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropikae Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabusabu,dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan

Lab :950 / NNF / 2015, Tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani olehHermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi Amd, SH dan I Gede Budiartawan, Ssi , Msidisimpulkan bahwa :eBarang bukti nomor 2771 / 2015 / NF berupa tablet warna coklat adalah benar mengandungsediaan narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan I ( satu ) nomor urut 37 lampiran Iundangundang republic Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.eBarang bukti nomor 2772 / 2015 s/d 2783 / 2015 / NF berupa Kristal bening adalh

menyatakan bahwa betul tandatangan yang tertera di Form E adalah tanda tangan dari pejabat yangberwenang yang bernama Song Ben;Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP6086/KPU.01/2012 tanggal 07November 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkanpenelitian terdapat keraguan akan keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E,tanda tangan pada Form E berbeda pada list soesimen tanda tangan dari ShandongEntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic

Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikanoleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saatpengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;bahwa atas keraguan akan keaslian tanda tangan yang tertera pada Form E Nomor:E123718010720016 tanggal 17 Juni 2012 karena tanda tangan pada Form E berbeda pada list spesimentanda tangan dari Shandong EntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China,Terbanding telah melakukan retroactive

check (konfirmasi) kepada Shandong Entry Exit Inspection and QuarantineBureau melalui surat Kepala KPU Bea Cukai Tanjung Priok Nomor: S1464/KPU.01/2012 tanggal 06Agustus 2012 perihal Confirmation on Certificate of Origin;bahwa sampai dengan persidangan berakhir pihak otoritas yang menerbitkan Form E, ShandongEntryExit Inspection and Quarantine Bureau of The Peoples Republic of China, tidak memberikan hasilkonfirmasi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Revised Operational CertificationProcedure

Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutuspermohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenangsepanjang peraturan perundangundangan yang terkait yang mengatur demikian,bahwa ROOOCP ACFTA telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations betweenThe Association of South Asian Nations And The Peoples Republic of China (Persetujuankerangka kerja mengenai Kerjasama

Ekonomi Menyeluruh antara NegaraNegara Anggota AsosiasiBangsaBangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 50) dan ROOOCP ACFTA revisi yang telah disahkan dengan PeraturanPresiden Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The AgreementOn Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperationBetween The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China(Protokol Kedua Untuk

SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara terdakwaNama lengkapTempat lahirUmur/tgl lahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanHAN MEI HUA alias MEI HUA.Taiwan.35 tahun / 09 Januari 1975.Perempuan.Taiwan Republic Of China.Tao Yien City Kuan Ing Siang luen BingJuen Cong Aird AiI Siang Lane 75 No.23Taiwan Republic

Luen Bing Juen Cong AirdKota Tao Yien, Taiwan Republic OfChina.Budha.Ibu Rumah Tangga.SMA.Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama BUDI SAMPURNO, SH. danEDHO NYUTAN HADJI PUTRA, SH. , Advokad/Konsultan Hukum pada KantorAdvokad dan Konsultan Hukum SAMPURNO SUKARNO NYUTAN KOMALAASSOCIATES, Advocates & Attorneys At Law , beralamatkan di Jalan RungkutHarapan Blok L No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Pebruari 2011 .

;Menyatakan Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip besarseberat 982,44 gram atau berat bersih 957,44 gram, 1 korset warna krem, 1buku passport Taiwan Republic of China an.Han Mei Hua dengan Nomorpassport P301767605, 1 boarding pass pesawat Chatay Pasific (CX781) an.Han Mei Hua dengan nomor seri : 214/Y/38A/SUB/ET dirampas untukdimusnahkan.;Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah).

MEI HUA dengan pidana penjara seumur hidup.;3 Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;4 Menyatakan Barang bukti berupa : 10 (sepuluh) bungkusplastik klip besar seberat 982,44 gram atau berat bersih957,44 gram, dirampas untuk Negara, sedang 1 bukupassport Taiwan Republic of China an.Han Mei Huadengan Nomor passport P301767605, dikembalikankepada terdakwa, dan 1 boarding pass pesawatChatay...Chatay Pasific (CX781) an.

penyalah guna, saksi ahli melakukan pendalamanterhadap terdakwa mengenai riwayat memakai atau menggunakan narkotika;Bahwa untuk proses assesmen terhadap terdakwa bisa dilakukan oleh timhukum duluan selanjutnya tim medis atau sebaliknya tim medis duluankemudian tim hukum selanjutnya, setelah itu tim hukum dan tim medismelakukan pemaparan dan rapat lalu keluar hasil assesmen terhadap terdakwa;Bahwa dasar hukum yang saksi ahli pakai untuk melakukan assesmen adalahPeraturan bersama ketua mahkamah agung republic

Indonesia, menteri hukumdan hak asasi manusia republic Indonesia, menteri kesehatan republicIndonesia, menteri social republic Indonesia, jaksa agung republic Indonesia,kepala kepolisian Negara republic Indonesia, kepala badan narkotika nasionalrepublic Indonesia nomor 01/PB/MA/III/2014, nomor 03 tahun 2014, nomor11 tahun 2014, nomor 3 tahun 2014, nomor PER005/A/JA/03/2014, nomor 1tahun 2014, PERBER/ OI/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dankorban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

denganmelakukan pemeriksaan kondisi tubuh terdakwa dan pemeriksaan mendalamterhadap terdakwa dengan wawancara; Bahwa untuk proses assesmen terhadap terdakwa bisa dilakukan oleh timhukum duluan selanjutnya tim medis atau sebaliknya tim medis duluankemudian tim hukum selanjutnya, setelah itu tim hukum dan tim medismelakukan pemaparan dan rapat lalu keluar hasil assesmen terhadap terdakwa; Bahwa dasar hukum yang saksi ahli pakai untuk melakukan assesmen adalahPeraturan bersama ketua mahkamah agung republic

Indonesia, menteri hukumdan hak asasi manusia republic Indonesia, menteri kesehatan republicIndonesia, menteri social republic Indonesia, jaksa agung republic Indonesia,kepala kepolisian Negara republic Indonesia, kepala badan narkotika nasionalrepublic Indonesia nomor 01/PB/MA/III/2014, nomor 03 tahun 2014, nomor11 tahun 2014, nomor 3 tahun 2014, nomor PER005/A/JA/03/2014, nomor 1tahun 2014, PERBER/ O1/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dankorban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

mengenakan tarif BM MEN atas importasi yangdilakukan oleh Pemohon Banding karena tanda tangan pada Form E tidaksama dengan Specimen tanda tangan , sehingga tarif bea masukdikembalikan ke tarif Bea Masuk yang berlaku umum.Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Form E nomorE123105100390975 tanggal 25 Agustus 2012, kedapatan bahwa tanda tanganyang tertera pada form E dimaksud berbeda dengan "Specimen Signaturesand stamps of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of thePeople's Republic

of China" den SHANGHAI EntryExit Inspection AndQuarantine Bereau Of The People's Republic Of China.Menurut Pemohon Banding:Bahwa Form E. no.

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja SamaEkonomi Menyeluruh antara Negaranegara Anggota Asosiasi BangsabangsaAsia Tenggara dan Republik Rakyat China).bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan denganPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive EconomicCoOperation Between The Association of Southeast Asian Nations And ThePeoples Republic

Ltd., China, menyebuturaian barang : Filter Element, HS Code 8421.99 dan Adaptor Flange H.S.CODE 7326.90.bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyerahkan kepada MajelisLembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT), Confirmation on Certificateof Origin, Form E dan Specimen Tanda Tangan, Surat Jawaban Konfirmasi.bahwa surat jawaban konfirmasi dari Shanghai EntryExit Inspection AndQuarantine Bureau of The Peoples Republic Of China nomor: 201209011tanggal 01 Februari 2013 yang menyatakan:The Certificate

Guangzhou China(Guangdong EntryExitInspection and Quarantine, Bureau of the people's Republicof China).bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RINomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan FrameworkAgreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association ofSouth East Asian Nations and The People's Republic

of China dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan SecondProtocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The FrameworkAgreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association OfSoutheast Asian Nations And The Peoples Republic Of China.b)c)d)a)b)c)d)f)g)h)))bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In GoodsOf The Framework Agreement On Comprehensive

Economic CoOperation BetweenThe Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China,dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakanRule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yangdiatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures (OCP) ForThe Rules Of Origin Of The AseanChina Free Trade Area.bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP)For The Rules Of Origin Of The AseanChina

E134401804650101tanggal 18 Juni 2013.bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN)dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema ACFTA karenabarang impor 600 ML Flint Empty Glass Bottle (Code:YB10) bukanlah jenis barangyang menggunakan criteria "W0/Wholly Obtained, dan dikenakan tarif bea masukyang berlaku umum (MFN) sebesar 5%;bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi/retroactive check kepada GuangdongEntryExit Inspection & Quarantine Bureau of The People Republic

ACFTA sebesar 0%;bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas bancdan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dapersidangan;bahwa ketentuan dasar dari pada ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PINomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomo:Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework AgreementComprehensive Economic Cooperation between The Association of South East A.Nations and The Peoples Republic

of China (Persetujuan Kerangka Kerja MengKerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota Asosiasi BangsabatAsia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Ta2004 Nomor 50);bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengessFramework Agreement On Comprehensive Economic CoOperations betweenAssociation Of South Asian Nations and The Peoples Republic Of China (persetukerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ang:Asosiasi

negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wumemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation And The Peoples Republic

Of China (ProtKedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan KeranKerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara NegaraNegara Anggota AsosBangsaBangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "RulesOrigin For The The AseanChina Free Trade Area", dinyatakan:Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed toriginating and eligible for preferential concessions if they conform to the orrequirements

kepada pihak peneForm E yaitu Zhejiang EntryExit Inspection And Quarantine Bereau Of The PeogRepublic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor: S2153/KPU.01/2013 tanggalMei 2013; namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanding belum mend:jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud;bahwa di dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 33000013228 tan;24 Juli 2013 mengenai jawaban konfirmasi dari Zhejiang EntryExit InspectionQuarantine Bureau of The People's Republic