Ditemukan 2185 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20.000 20g2010 2g2010 2022 2020 202121 20.20 20000 20242 202000 20.020 202220 202010 202021
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
224 — 424
  • lain atau suatukorporasi secara melawan hukum dalam pasal ini adalah merupakan inti delik(bestandeel delic), sebagaimana Penjelasan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 paragrafkeempat : agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain ataukorporasi secara melawan hukum; 202020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
355 — 488 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 P/HUM/202020.Hak suara kepentingan kepemilikan dan hak suara kepentinganpengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), setiapanggota PPPSRSpemilik sarusun mempunyai suara yang sama denganNPP;Pasal 49 ayat (13) Pergub 133/2019:Mekanisme pengambilan keputusan pemilihan pengurus dan pengawasdilakukan dengan memperhatikan ketentuan hak suara pemilihansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini:Artinya, semua mata acara atau agenda RUA harus dilihat dalamhubungan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
46 — 117
  • Bendo sebagai Anggota19 Sukiman Staf Kelurahan sebagai Anggota20 Marsudi Staf BPN sebagai Anggota21 Bagus Sumastono Staf Bappeda sebagaiAnggota Yang tugasnya : 202020 2020a mempersiapkan program kerja dan melaksanakanpembebasan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau(rokok) kegiatan penyediaan sarana dan prasarana klasterindustri kabupaten Magetan, Tahun Anggaran 2010;Hal 305 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sby306b Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugaskepada Dinas Perindustrian
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 25-08-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 9 Desember 2014 — dr. HELMI KOHARJAYA Sebagtai Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU
102 — 87
  • 146.00 Tm/F8 1 Tf (2443) 2(5163) 1(43) 2(2) 100(17) 1(564243) 2(47) 1(43) 2(412) 100(1) 2(40) 2(414242564243) 2(47) 1(2) 100(43) 2(47) 1(43) 2(50) 2(2) 100(105261) 1(40) 2(542) 100(50) 2(40) 2(41425440) 2(47) 1(43) 2(2) 100(5) 2(40) 2(1247) 1(45) 1(5745) 1(5443) 2(47) 1(2) 100(35) 1(43) 2(542) 100(30) 2(45) 1(46) 1(45) 1(542) 100(7) 1(1011) 1(1012) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 146.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 117.00 Tm/F8 1 Tf (202020
    (5243) 2(5163) 1(43) 2(2) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 213.00 639.00 Tm/F8 1 Tf(4) 1(40) 2(1242564243) 2(47) 1(2) 33(47) 1(40) 2(46) 1(43) 2(512) 33(11) 1(40) 2(4140) 2(125245) 1(47) 1(5443) 2(412) 33(5) 2(40) 2(1247) 1(45) 1(5745) 1(5443) 2(47) 1(2) 33(35) 1(43) 2(542) 33(30) 2(45) 1(46) 1(45) 1(542) 33(7) 1(1011) 1(1012) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 488.00 639.00 Tm/F8 1 Tf(2) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 492.00 639.00 Tm/F8 1 Tf (202020
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
288 — 266
  • Ketentuanupah minimum yangberlaku :Penangguhan : 202020 n nnn nn annapermohonan penangguhan didasarkanatas kesepakatan tertulis antarapengusaha dengan pekerja/buruh atau sp/sb di perusahaan ;syarat keterwakilan pekerja dalamperundingan :jika terdapat 1 sp/sb yg memiliki anggota50 %, maka berhak mewakili pekerja/buruhdalamperundingan. ;jika terdapat lebih dari 1 sp/sb, maka ygberhak mewakili adalah sp/sb yg memilikianggota lebih dari 50 % daripekerja.