Ditemukan 5602 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-04-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN SLEMAN Nomor 207/Pid.B/2022/PN Smn
Tanggal 31 Mei 2022 — Penuntut Umum:
ERLIN YULIASTUTI SH MH
Terdakwa:
SONNY ZAKARIA Bin RIYONO KHOIRI
8677
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan Barang bukti berupa :
    • 2 (dua) buah Mainan Action
      Figure DC Comic Mc Farlane jenis SPAWN 7IN TOY
    • HV1-THEREDEEMER dan mainan Action Figure DC Comic Mc Farlane jenis
    • SPAWN 7IN TOY HV1 - RAVEN SPAWN.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1770 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. ARBI bin USMAN, dkk. VS MURDANI, A. Ma bin TGK BASYARUDDIN
21796 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Legal Standing: Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2002, yang dimaksud Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatandari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyaikesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalanhukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atasdiri mereka dan mewakili kKepentingan dari kelompok masyarakat lainnya(class members); Bahwa kasus ini dapat dikategorikan sebagai class action karena ParaPenggugat
    Menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diwakili olehPara Penggugat;4. Menyatakan Surat Keterangan Milik adat tanggal 29 Oktober 2011 tidakmempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 1091/2011 tanggal 23 November 2011 yangdidasari dari Surat Keterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah atas tanahterperkara karena cacat yuridis;6.
    Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru menafsirkan syaratformal sebagai gugatan Class Action, lagi pula pertimbangan Majelis HakimTinggi kurang (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya menyatakanHal. 14 dari 17 Hal.
    tanggal 23 November 2011 yangdiperbuat di hadapan Camat/PPAT setempat yang didasari dari SuratKeterangan Milik Adat tanggal 29 Oktober 2011 tersebut; Bahwa karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara a quomendalilkan tanah terperkara yang telah keluar Akta Hibah Nomor1091/2011 tanggal 23 November 2011 adalah asset Desa/GampongRambong, maka ada keterkaitan/relevansinya dengan perkara a quo, makakesempatan tersebut Para Tergugat manfaatkan untuk mengajukangugatan rekonvensi secara class action
    Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sudah tepat,adil dan bijaksana, karena meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siglimenyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan class action,namun karena dalam jawaban Para Tergugat mencantumkan gugatanrekonvensi maka tidak bertentangan memberikan putusan yangHal. 15 dari 17 Hal.
Register : 18-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 17-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 268/PID.SUS/2017/PT MDN
Tanggal 16 Mei 2017 — OBET MARTUA MANURUNG
3017
  • . = GT 52, dokumen kapal berupa: SIPI, SIUP,SLO : Nihil, SKPKPI, PAS oeSan, alat Navigasi berupa 1 (satu) unit Radio IcomICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN 128 i, 1 (satu) unit Echosounder MerkOSCA AE667 MKII, 1 nit Echosounder MM EC APS 336, 1 (satu) unitkompas magnet, 1 ( it Bateray Charger ACCU, 1 (satu) unit teropongNICON ACTION EX, 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas)buah drum plasti SNofpat) buah Fiber air, sekitar 1 (satu) ton ikan campur keMako Lanal ey mi proses
    Sumber Rezeki G okumen kapal berupa: SIPI, SIUP,SLO : Nihil, SKPKPI, PAS BESAR, al igasi berupa 1 (satu) unit Radio IcomICE707, 1 (satu) unit GPS Merk GA 28 i, 1 (satu) unit Echosounder MerkOSCA AE667 MKII, 1 (satu) vag Rance MM EC APS 336, 1 (satu) unitieriksaan dokumen kapalkompas magnet, 1 (satu) un y Charger ACCU, 1 (satu) unit teropongNICON ACTION EX, 10 senha Jaring Gill Net/Jaring Malong, 15 (lima belas)buah drum plastik, 4 (empat) buah Fiber air, sekitar 1 (Satu) ton ikan campur ke Mako Lanal
    Pas Besar: PK.205/2/6/KSOPSBG 2016; Alat Navigasi yang terdiri dari: oO1 (satu) unit Radio lcom ICE707;a.b. 1 (satu) unit GPS Garmin 128i;c. 1 (satu) unit Echosounder Merk Osca vind. 1 (satu) unit Echosounder MM EC nS ;e. 1 (satu) unit Kompas Magnet;f. 1 (satu) unit Bateray Chargerg. 1 (satu) unit Teropong Nicon Action EX;* 10 (sepuluh) set Jaring Gill Net 15 (lima belas) buah PINS 4 (empat) buah Fiber WrDikembalikan kepada ping Malong;iliknya yang berhak melalui Terdakwa;n Barbuk Ikan No.
Putus : 17-02-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 78/Pdt.G/2013/PN Pwt
Tanggal 17 Februari 2014 — YAYAN SUPRIYANTO SUNARDI AGUS RIYANTO KARWAN SUDOMO RAHMATULLOH SAWAL RIYADI JUMIATI SUSILOWATI SITI AMINAH TRIANA WASTON MUCHAMMADI SOPYAN AKHMAD RIYADI NUKMAN ISMANTO RISAN RUDIYANTO KETUT HANDIJATMO IMRON WITIKNO SUDARNO AGUS HIDAYAT REGUS LALA EKO PUTIONO SOEYONO SUTENG SUWARNO SUGITO KISWANDI EDI ROMADHON (Para Penggugat) SYAEUN MUSTOFA(TERGUGAT I ) W A S T A M(TERGUGAT II) S U R A D I(TERGUGAT III ) KEPALA DESA AJIBARANG KULON(TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN I) CAMAT AJIBARANG(TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN II ) BUPATI BANYUMAS(TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN III ) KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS(TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN IV)
17655
  • Pada Gugatan Perwakilan Kelompok (C/ass Action) merupakanprosedur beracara dalam suatu perkara perdata yang memberikan hakberacara terhadap satu orang atau lebih bertindak sebagai penggugat untukmemperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri sekaligus mewakilikepentingan orang banyak yang mengalami kesamaan penderitaan ataukepentingan. Sedangkan Hak Gugat merupakan akses perorangan maupunkelompok atau organisasi yang bertindak untuk dan atas nama kepentinganHal 19 dari 26 Hal.
    Dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), tidak setiap orang berhak mengajukannya,melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggotadari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung.Kepentingan yang dituntut dalam actio popularis adalah kepentingan umumyang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkandalam class action kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang samadalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.
    Dalam sistemcommon law, prinsip actio popularis ini sama dengan citizen lawsuit sepertigugatan terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan oleh warga negara,baik terhadap warga negara yang mengalami langsung terkenapencemarannya ataupun tidak, karena masalah perlindungan lingkunganmerupakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas, makasetiap warga negara berhak menuntutnya (Mas Achmad Santosa, Konsepdan Penerapan gugatan Perwakilan (Class Action), ndonesia Center forEnvironmental Law (
    Pasal 3 huruf (f)PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan yang pentingdan karenanya harus dipenuhi dalam Gugatan Perwakilan Kelompok, danpersyaratan inilah yang membedakan antara Gugatan Perwakilan Kelompok(Class Action) di satu pihak dengan gugatan yang bukan Gugatan PerwakilanKelompok di lain pihak;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis terlebih dahulu akan mencermatidan kemudian mempertimbangkan apakah dalam gugatan para Penggugat aquo telah terdapat kesamaan fakta/peristiwa dan kesamaan
Register : 06-06-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 25-09-2018
Putusan PN BATAM Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
ARIE PRASETYO, SH
Terdakwa:
SIAUW LIE Alias CECE
4620
  • Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

    4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

    • Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;
    • Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;
    • Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;
    • Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;
    • Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;
    • Fair White Dual Action
    pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) subsider 2 (dua)bulan Kurungan ;3.Menyatakan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action
    di laci meja di konter kosmetikaLantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja ditemukan kosmetika yangtidak memiliki izin edar atau belum mendapatkan persetujuan pendaftaranHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Btmyang di berikan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan yaitu sebagaiberikut : NO JENIS BARANG JUMLAH01 Naked Urban Decay Baked Blush 3 Kotak02 Silkygirl 4 Kotak03 Citra White Beauty 2 Kotak04 Pigeon Squalane Yellow 4 Kotak05 Pigeon Squalane White 2 Kotak06 Fair White Dual Action
    melakukan penyitaan terhadapbeberapa jenis barang bukti berupa sediaan farmasi (Kosmetik) tersebut ; Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DAVIT dan BRIPTU RINALDIMANURUNG melakukan penggeledahan di Konter Kosmetik Lantai DasarLucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam menemukan :No Jenis Barang Jumlah1 Naked Urban Decay Baked Blush 3 (tiga) kotak2 Silkygirl 4 (empat) kotak3 Citra White Beauty 2 (dua) kotak4 Pigeon Squalane Yellow 4 (empat) kotak5 Pigeon Squalane White 2 (dua) kotak6 Fair White Dual Action
    beli dan harga jual barang bukti produk Kosmetik yang telahdisita oleh polisi pada hari Senin tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 16.15WIB di Konter Kosmetik Lantai Dasar Lucky Plaza Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam berupa : No Jenis Barang Harga Beli (Rp) Harga Jual (Rp)1 Naked Urban Decay Baked Rp.10.000 Rp.35.000Blush2 Silkygirl Rp.20.000 Rp.28.0003 Citra White Beauty Rp.5.000 Rp. 20.0004 Pigeon Squalane Yellow Rp.13.000 Rp. 19.0005 Pigeon Squalane White Rp.20.000 Rp. 28.0006 Fair White Dual Action
    Buku Penjualan merupakan catatanpenjualan Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang laku terjual ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan = Saksisaksi, untukmemperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pulamenghadapkan Barang bukti berupa :Naked Urban Decay Baked Blush sejumlah 3 (tiga) kotak ;Silkygirl sejumlah 4 (empat) kotak ;Citra White Beauty sejumlah 2 (dua) kotak ;Pigeon Squalane Yellow sejumlah 4 (empat) kotak ;Pigeon Squalane White sejumlah 2 (dua) kotak ;Fair White Dual Action
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — LPK NASIONAL INDONESIA KOTA SURAKARTA vs PT. BANK MEGA, Tbk
7536 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat Tidak Berhak Dan Tidak Sah Secara Hukum MengajukanGugatan Perwakilan Kelompok/Legal Standing/Class Action;> Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untukkepentingan masyarakat luas padahal dalam gugatan perkara a quodasarnya hanya pengaduan satu orang saja;> Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok khususnyaBab II Pasal 2:1.
    Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok/Class Action harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yangsedemikian banyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukansecara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasarhukum serta kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengananggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untukmelindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.
    Penggugat hanya didasarkan adanya pengaduan dariseorang/satu orang debitur bernama Sunarsi bukan sekelompok orangyang memiliki kesamaan kepentingan, kesamaan fakta atau peristiwa,dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan tuntutan sehinggagugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi ketentuan PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang AcaraGugatan Perwakilan Kelompok khususnya Bab II Pasal 2;Oleh karenanya Penggugat tidak sah secara hukum mengajukan GugatanPerwakilan Kelompok/Class Action
    Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Surakarta menurut hemat Pemohon Kasasi yangmencampuradukkan antara gugatan kelompok (class action) dengan hakgugat organisasi (legal standing) yang mana dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 gugatan kelompok diatur tersendiri olen UUPK dalam Pasal46 ayat 1 huruf (6) yang berbunyi sekelompok konsumen yang mempunyaikepentingan sama dapat mengajukan gugatan atas pelangaran pelakuusaha diajukan kepada peradilan umum
Register : 02-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 656/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat:
1.RD Sabaruddin, SH
2.Ali Panca Sipahutar, SH
3.Dedi Affandi
Tergugat:
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
24731
  • M E N E T A P K A N :

    1. Menolak model pemberitahuan wakil kelompok kepada anggota kelompok yang telah diusulkan oleh Para Penggugat;
    2. Menyatakan Prosedur Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak sah;
    3. Menyatakan gugatan perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat a quo tidak dapat diterima;
    4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir
Register : 28-08-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PONOROGO Nomor No. 23 /Pdt.G/2014/PN.PNG
Tanggal 4 Februari 2015 — NUR SUYANTI UBAYANI, SH dkk M E L A W A N KOPERASI PEGAWAI NEGERI INDONESIA ( KPRI ) TEKAD di PONOROGO , dkk
4111
  • Bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini KOPERASI PEGAWAI REPUBLIKINDONESIA ( KPRI ) TEKAD di Ponorogo telah mengabaikannya terhadappermintaan Para Penggugst sebagaimana dimaksud, maka denganTerpsksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui PengadilanNegeri Ponorogo, dengan cara dan / atau dengan Mekanisme GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) sesuai PERMA RI No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;06. bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat KOPERASI PEGAWAIREPUBLIK
    Penggugat diatas, maka paraPenggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia bapak KetuaPengadilan Negeri Ponorogo untuk memanggil para Penggugat dan ParaTergugat ( Para Pihak dalam perkara ) untuk hadir dalam MAJELISPERSIDANGAN pada waktu yang ditentukan untuk itu, serta memeriksa,mengadili serta memutuskan sebagai hukum :PRIMAIR ;1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat hukumsebagai Gugatan acara perwakilan kelompok ( Class Action
    berkepentingan mengajukantanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :Mengenai duduk perkara yang dijadikan dasar Gugatan dan tuntutan sevararingkas dari Penggugat adalah :1.Bahwa para Penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITEKAD Ponorogo sebagai Class Representative ( Wakil Kelompok ) dari1.000 ( seribu ) orang anggota sebagai para Penggugat ClassRepresentative mewakili para Penggugat Class member ( anggotakelompok ) yang syah untuk mewakilinya dalam gugatan perwakilankelompok ( Class Action
    biaya yang timbul dalamperkara ini dan/atau biayabiaya perkara menurut hukum ;Selanjutnya Eksepsi / Keberatan dan Jawaban Tergugat, kami ajukan denganalasan sebagai berikut :1.bahwa para penggugat berjumlah 5 (lima) orang sebagai anggota KPRITekat Ponorogo sebagai Class Representative (Wakil Kelompok) dari1.000 (seribu) orang anggota sebagai Para Penggugat ClassRepresentative mewakili Para Penggugat Class Member (AnggotaKelompok) yang sah untuk mewakilinya dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action
    Koperasi, ADARTKoperasi dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Koperasi ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugatberkepentingan tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukantanggapan / Replik, bahkan Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah hadir lagisetelah menerima jawaban / eksepsi Tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Tergugat berkepentingan, maka terlebih dsahulu akandipertimbangkan keseriusan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan GugatanClass Action
Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2026 K/Pdt/2012
Tanggal 31 Juli 2013 — HENDRO TIRTA JAYA VS PT. OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES (“OKCS”)
12763 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugatdari waktu ke waktu baik oleh Penggugat sendiri maupunmelalui perusahaan efek lain, bilamana dianggap perlu olehPenggugat;Penggugat wajib menagih, menerima dan mengumpulkandana hasil transaksi jual, untuk kepentingan Tergugat dalamrangka melaksanakan instruksi jual, melakukan penyerahanefek dan menandatangani seluruh dokumen yang terkaitdengan penyerahan efek tersebut; Penggugat wajib menagih,menerima, mengumpulkan, untuk kepentingan Tergugat,efek/dana hasil tindakan perusahaan (Corporate Action
    No. 2026 K/Pdt/2012Efek, untuk menampung (secara kolektif) efek dalam rangkapenjualan/pembelian efek dan/atau efek hasil Corporate Action; Penggugat wajib membuka dan memelihara rekening giroumum, rekening giro penyelesaian, dan/atau rekening girolainnya pada bank pembayaran yang ditetapkan otoritas pasarmodal untuk menampung dan penjualan/pembelian efekdan/atau dana hasil corporate action, untuk kepentinganTergugat (atau secara kolektif dengan pemegang rekeningefek lainnya); Penggugat wajib mengirim
    tersebut dilaksanakan; Penggugatwajib mengkredit setiap hasil penjualan, penukaranatau penyerahan efek milik Tergugat ke dalam Rekening Efek,dan mendebit setiap pembayaran komisi,, biaya, ,oea, gantirugi, denda, dan pelunasan kewajiban Tergugat lainnya kedalam rekening efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan laporanrekening efek bulanan atas debit dan kredit pada Rekening Efek; Penggugat wajib menerbitkan dan menyampaikan datakepemilikan efek Tergugat kepada LPP dalam rangkaCorporate Action
    atau keperluan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Penggugat wajib menagih, menerima, mengumpulkan, untukkepentingan kami, Efek/dana hasil Corporate Action ke dalamrekening Perseroan pada LPP untuk kepentingan Tergugat; Penggugat menunjukkan bukti kepemilikan Efek dalam penitipankolektif berupa tanda penerimaan penyetoran efek, konfirmasipencatatan efek dalam rekening efek pada LPP, laporanrekening Efek, atau bukti kepemilikan lain yang ditetapkan olehLPP tempat efek
Register : 10-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 Juli 2013 — Utomo Kurniawan SH. Dkk Melawan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
5715
  • diajukannya gugatan ini, terlebihdahulu kami menyampaikan dasar kedudukan dan kepentingan hukum dari Para Penggugatyang bertindak mewakili anggota kelompok sebagai berikut :13Bahwa para penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di KotaSurakarta dan merupakan masyarakat Kota Surakarta yang taat hukum dan selalumembayar pajak dan retribusi sesuai kewajibannya sebagai warga Negara.Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedurgugatan perwakilan kelompok (Class Action
    taathukum dan selalu membayar pajak dan retrebusi sesuai dengan kewajibannya sebagaiWarga Negara, yang mana pajak yang selalu dibayarkan oleh seluruh warga KotaSurakarta dan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang diluncurkan/dialokasikan ke APBD Kota Surakarta khususnya yang menjadi dana APBD 2003 kotaSurakarta telah dikorupsi oleh ke 19 (Sembilan belas) Mantan Anggota DPRD KotaSurakarta Periode 1999 2004Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan prosedur/acara Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action
    kelompok yang sedemikian banyaknya, sehingga tidaklahefektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendirisendiri atau secarabersamasama dalam satu gugatan.Bahwa kerugian Para Penggugat sangat nyata dan sudah menjadi fakta hukum yang tidakdapat dibantah, oleh karena itu kesungguhan dan kejujuran Para Penggugat sebagai wakilkelompok untuk mendapatkan keadilan tidak diragukan lagi untuk mewakili kepentinganhukum anggota kelompok ( Class Members ) dengan proses Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action
    );Bahwa Para Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai wakil darimasyarakat Kota Surakarta yang samasama dirugikan karena perbuatan melawan hukumyang dilakukan Tergugat.Bahwa Para Penggugat dalam melakukan Gugatan Perwakilan Kelompok ( Class Action )tidak dipersyaratkan mendapatkan kuasa khusus dari seluruh anggota kelompokmasyarakat lain yang merasa hakhaknya dirugikan oleh Tergugat karena tidakmemperoses 19 (sembilan belas) Mantan Anggota DPRD Surakarta periode 19992004untuk
    tidakdipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.Bahwa Gugatan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur Gugatan PerwakilanKelompok sudah diakui dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, yaituProsedur Gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinyaHal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal butir (a) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilankelompok.Disamping itu Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action
Putus : 07-05-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1378 K/Pdt/2008
Tanggal 7 Mei 2010 — KETUA DPRD LABUHAN BATU ,dk ; THE ENTENG CENTER (TEC),
9386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1378 K/Pdt/2008Bahwa Penggugat juga lupa, terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2002tentang gugatan perwakilan (class action) memiliki persyaratan antaralain :1.
    ;Bahwa untuk lebin tegasnya Tergugat perlu menjelaskan kepadaPengugat ada 3 (tiga) perbedaan yang prinsipil antara format gugatanlegal standing dengan class action (gugatan perwakilan).
    Format gugatan legal standing hanya ada dandimungkinkan dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang LingkunganHidup, UU. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan UU No. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;Bahwa lebih lanjut dengan mengambil format gugatan perwakilankelompok atau class action, Penggugat terlebin dahulu harusmelewati tahapantahapan yang menjadi prosedur formal dalamformat gugatan class action ini, seperti:1.
    format legal standing, akan tetapi juga tidak memenuhisyarat formal untuk disebut sebagai format class action ;.
    Dengan demikian, format gugatan Penggugatini adalah gugatan perwakilan kelompok atau class action.
Register : 14-05-2013 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 18-09-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 48/PID.SUS/2013/PTY
Tanggal 1 Juli 2013 — ANDREAS SYAHPUTRA Alias ZAKI
2411
  • ditangkap oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;1 (satu) buah bungkus permen mentos Freas Action
    oleh petugaspolisi dari Polres Yogyakarta kemudian dilakukan penggeledahan di dalammobil terdakwa dengan disaksikan oleh sakst MUHAMMAD IRWAN selakuKetua RW setempat, petugas menemukan (satu) buah tas warna hitamputih bertuliskan Post Mode yang di dalamnya terdapat :e 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 3(tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram ;e 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;e 1 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action
    terdakwa dijatuhi pidana penjara selama (satu) bulansebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Blackberry, 1 (satu) unit handphone merkNokia X 1, 1 (satu) buah tas warna hitam putih bertuliskan Post Modeyang di dalamnya terdapat (satu) buah kotak kacamata warna hitam yangdidalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip sabu sabu bobot13,44 gram; 1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol; 1 (satu) buahbungkus permen mentos Freas Action
    penangkapan dan penahanan yang telah dijalankanoleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yangdijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk BlackBerry;1 (satu) unit handphone merk Nokia X 1;1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44 gram;1 (satu) buah plastik klip yang berisi menthol;131 (satu) buah bungkus permen mentos fresh action
    yang cukup maka berdasarkan Pasal 193ayat (2) sub b, selanjutnya perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barangbukti berupa :I (satu) unit handphone merk BlackBerry ;I (satu) unit handphone merk Nokia X 1 ;I (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat3 (tiga) plastik klip yang berisi shabu seberat kurang lebih 13,44gram ;I (satu) buah plastik klip yang berisi menthol ;I (satu) buah bungkus permen mentos fresh action
Register : 04-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 33/Pid.B/2015/PN. Bjb
Tanggal 10 Maret 2015 — Resa Ameliya Alias Mama Rada Binti H Haidil Aryad;
5711
  • belas) botol ;- Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;- Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;- Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah ;- Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol ;- Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol ;- Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak ;- Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak ;- Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping ;- Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping ;- Sangobion sebanyak 12 keping ;- Hemaviton action
    putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol,Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (Ssepuluh) botol,Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah,Balpirik sebanyak 10 (Sepuluh) botol,Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol,Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak,Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak,Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping,Sangobion sebanyak 12 keping,Hemaviton action
    Strepsil biru Rp 140.000, Rp 140.000,6 Kotak Estigo tablet Rp 80.000, Rp 480.000,6 Kotak Estrucit tablet Rp110.000, Rp 660.000,1 Lameson tablet Rp 390.000, Rp 390.000,2 Kotak Ambeven tablet Rp 18.000, Rp 900.000,(isi 50)1 Mionek tablet Rp400.000, Rp 400.000.2 Kotak Antimo Rp 120.000, Rp 240.000,2 Kotak Vitalong C (isi 6 Rp 200.000, Rp 400.000,keping)2 Kotak FG Troces Rp 300.000, Rp 600.000,2 Kotak Sangobion (isi 50) Rp 18.000, Rp 900.000,6 Kotak Hormoviton Rp 40.000, Rp 240.000,4 Kotak Hemaviton action
    gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enambelas) botol, minyak kayu putin cap lang isi 120 mlsebanyak 10 (sepuluh) botol, minyak kayu putih gajah isi 60ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, salep kulit sebanyak 16(enam belas) buah , balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol,minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, kKondom sutrasebanyak 4 (empat) kotak, kondom andalan sebanyak 1(satu) kotak, sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, sangobionsebanyak 12 keping, hemaviton action
    sebanyak 16 (enam belas) botol,e Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (Ssepuluh) botol,e Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,e Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah,e Balpirik sebanyak 10 (Sepuluh) botol,e Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol,e Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak,e Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak,e Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,e Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping,e Sangobion sebanyak 12 keping,e Hemaviton action
Register : 02-09-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 241/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 2 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
195133
  • Bahwa bila faktafakta dan uraian/alasan di atas dihubungkandengan beberapa defenisi class action, menurut dan berdasarkan :a. Doctrin DR.
    Adapungugatan yang diajukan terhadap perwakilan kelompok tergugat(defendant class action) merupakan kebalikan dari gugatanperwakilan kelompok Penggugat (plaintiff class action).. Doctrin M. YAHYA HARAHAP, SH., bukunya : HUKUM ACARAPERDATA, Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika,Cetakan Oktober 2007, ISBN : 929342172X, Jakarta 2004,halaman 139, redaksinya :B. PENGERTIAN CLASS ACTION (CA)1.
    Bahwa dalam teori dan praktek hukumnya pengertian antaraclass action, citizen lawsuit dan gugatan LSM (Legal Standing)berbeda, untuk kejelasannya dibawah ini diturunkan ;a. Beda Class Action dengan Citizen Lawsuit.
    Beda class action dengan gugatan LSM (Legal Standing).2. Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak OlehUndangUndangLSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihakyang mengalami kerugian nyata. LSM berada di luarkelompok (class) yang mengalami penderitaan dan kerugianyang ditimbulkan tergugat.
    dalam perkara Muchtar Pakpahan vsGubernur DKI Jakarta, Kepala Kantor Dinas KesehatanDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta.e Gugatan class action yang diajukan oleh YLKI vs PT PLNPersero.e Gugatan class action terhadap PT JAMSOSTEK yangdiajukan oleh peserta JAMSOSTEK.Periode Setelah Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2002Halaman15PutusanPerkara No.241 / G/2019 /PTUNMDNGugatan 27 Nelayan mewakili 1145 kepala keluarga vs TigaPerusahaan Badan Hukum di Metro Lampung (perkara No.134/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel).Gugatan Yulia
Register : 10-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1295488
  • Packer Co.,73);f; Dalam hal tidak terdapat perjanjian tertulis, maka adanyaperanjian dapat dilihat dari perilaku pelaku usaha yangsama atau mirip (concerted action atau parallelism);g. Bahwa penanjian tidak tertulis diindikasikan denganadanya concerted action atau parallelism. Namunconcerted action atau parallelism belum tentu didasarkanpada peranjian, dapat pula teradi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.
    Bahwa kondisi Struktur pasarsebagaimana diuraikan di atas,memudahkan para Terlapor untukmelakukan concerted action atauparalellism secara bersamasama.I.
    ) untuk salingmengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelakuusaha lain.4) Bahwaterdapat concerted action atau parallelismyang didukungadanya plus factors sehinggaconcerted action ini bukan merupakan tindakanindependen dari para Terlapor, melainkan sebagaihasil kesepakatan para Terlapor (meeting of minds).m.
    ) untuk saling mengikatkan diri satu pelakuusaha dengan pelaku usaha lain; Bahwa terdapat concerted action atau parallelism yangdidukung adanya plus factors sehingga concerted action inibukan merupakan tindakan independendari para Terlapor,melainkan sebagai hasil kesepakatan para Terlapor(meeting of minds).Bahwa pendapat Majelis Komisi Termohon Keberatan didukungoleh Keterangan Ahli sebagai berikut: Bahwa Saudara M.
    Namun concerted action atau parallelism belumtentu didasarkan pada perjanjian, dapat pula terjadi perbuatan atautindakan independen dari para pelaku usaha.
Register : 31-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2013 — ISMAIL SALEH;GUBERNUR BANK INDONESIA
11355
  • plan) kreditgrup PT IKI secara rinci dan bukti penyelesaian kredit PT IKI (theFame) selambatlambatnya tanggal 12 September4 Bank akan menyampaikan realisasi penyelesaian kredit grup PT IKIsesuai dengan tenggat waktu dalam action plan ;e Pada tanggal 7 September 2011, BPD SumselBabelmengirimkan surat No. 501/DIR/II/B/2011, PerihalPenyampaian Action Plan (Step) penyelesaian PelampauanBMPK kepada Bank Indonesia Palembang.
    Merujuk padaPBI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PeraturanBank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas MaksimumPemberian Kredit Bank Umum tanggal 5 Oktober 2006,Pasal 24 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa target waktupenyelesaian action plan untuk pelanggaran BMPK, palinglambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak action plandisampaikan kepada Bank Indonesia.
    Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktuI (satu) bulan sejak action plan disampaikan kepada BankIndonesia ; b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh halhalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, danhuruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan sejakaction plan disampaikan kepada Bank Indonesia;c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh halhalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, ditetapkanpaling lambat 12 (dua belas) bulan sejak action plandisampaikan
    planuntuk Pelanggaran BMPK, paling lambat dalam jangka waktu I (satu) bulansejak action plan disampaikan kepada Bank Indonesia.
    (fotokopi dari foto kopi) ;Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan danBangka Belitung Nomor : 501/DIR/II/B /2011, tertanggal 7September 2011, Perihal : Penyampaian Action Plan (Step)Penyelesaian Pelampauan BMPK.
Register : 18-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BATAM Nomor 50/Pdt.G.S/2019/PN Btm
Tanggal 13 Desember 2019 — Penggugat:
PT NATIONAL INDUSTRIAL GASES INDONESIA
Tergugat:
PT WASCO ENGINEERING INDONESIA
116160
  • Btm.50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, kesepakatan lain apa pun (tertulisatau lisan) yang dibuat antara kedua PIHAK, dan hubungankontraktual lainnya yang ada antara PIHAK pada saat tanggalkesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahsaat ini ada, sesuai dengan undangundang, kontrak, atau hukumlain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and forever quit allclaims, complaints, suits, causes of action, demands, liabilities,entitlements and any other legal recourses which
    Btm.Kesepakatan ini, apakah diketahui atau tidak diketahui dan apakahada atau tidak, Sesuai dengan undangundang, kontrak, atauhukum lain yang berlaku;(b) Irrevocably waive, release, discharge and foreverquit all claims, complaints, suits, causes of action, demands,liabilities, entitlements and any other legal recourses which thePLAINTIFF has or may have or would, but for this Agreement,have or may have against the PLAINTIFF in relation to the caseNo. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM, any other agreements
    otherPARTYrelating to, arising out of, and / or in connection with thecase No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM and all matters raisedtherein;Setuju bahwa PIHAK lain dapat memohon kesepakatan ini untukmelarang setiap klaim atau tindakan (termasuk setiap klaim untukbiaya) yang diajukan olehnya terkait dengan, timbul dari, dan /atau sehubungan dengan perkara No. 50 / PDT.GS / 2019 /PN.BTM dan semua hal yang diajukan di dalamnya;(b) Agrees that the other PARTIES may please thisAgreement to bar any claim or action
    Btm.yang terkait dengan, yang timbul dari, dan / atau sehubungandengan perkara No. 50 / PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua halyang diangkat di dalamnya;(c) Agrees to ensure that none of its affiliates in anyway commences or maintains any claim or action (includingany claim for costs) against the other PARTY relating to, arisingout of, and / or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein;(d) Setuju untuk tidak mengambil langkah apa pun atau membujukpihak mana
    pun untuk mengambil tindakan atau memulai tindakanapa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan perkara No. 50/ PDT.GS/ 2019 / PN.BTM dan semua hal yang diajukan didalamnya; dan(d) Agrees not to take any steps nor induce any partyto take any action or commence any proceedings whatsoeverarising out of or in connection with the case No. 50 / PDT.GS/2019 / PN.BTM and all matters raised therein; andPasal 3Article 3KerahasiaanConfidentiality1.
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 321/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2017 — Hj. Sri Rini Soedarjono vs 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
28595
  • dilaksanakan oleh para Tergugat sebelum pelaksanaan proyek Pembangunan inlet sodetan dilakukan ; - Menyatakan apabila Tergugat I ingin melaksanakan apa yang disebut diatas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah dan bangunan sebagai yang menguasai tanah Negara beritikad baik tanpa dipaksa melakukan pengosongan;- Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga Penilai Pembebasan tanah untuk kepentingan umum ; - Menyatakan ganti rugi berlaku kepada seluruh Penggugat kelompok (Class Action
    WARGA YANG MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION TIDAK JELAS. Bahwa warga yang mengajukan gugatan class action dalam perkara a quotidak jelas apakah warga yang berada di RW 04 Kelurahan Bidaracina sajaatau bersamasama dengan warga yang berada di RW 014 KelurahanBidaracina juga..
    Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) ParaPenggugattidak sah atau tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst inidihentikan;3.
    kelompok masyarakat tersebut, serta lebih lanjutoleh M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentangPengertian Class Action, cet.
    Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ParaPenggugat dalam perkara a quo untuk diperiksa lebih lanjut.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohonpemeriksaan seadiladilnya (ex aeque et bono).Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan putusan tentangpermohonan gugata kelompok (Clas action), yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.Mengabulkan Permohonan gugatan perwakilan Kelompok (Clas Action)oleh Para Penggugat ;Memerintahkan agar Anggota Kelompok diberitahukan dengan
    Menolak gugatan perwakilan kelompok (class action)ParaPenggugat untuk seluruhnya;Z.
Putus : 19-01-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Slw
Tanggal 19 Januari 2016 — Para Penggugat; 1. SOLEH, 2. ADI MARTONO S.H. Tergugat; PANITIA PENGADAAN TANAH (PPT) Kabupaten Tegal yang diwakili oleh Drs. Heri Suhartono M.Eng., Sc
7028
  • akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tertuang dalam jawabannyayang pada pokoknya, bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena suatugugatan Class Action
    tetapi dalamkenyataannya dalam gugatan tersebut adalah gugatan biasa yakni hanya terdiridari dua kepentingan subyek hukum perorangan saja, tidak jelas mewakilisubyek hukum lain yang mana, berapa jumlah subyek hukum yang diwakili,sehingga kelayakan sebagai wakil subyek hukum lain tidak ada;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak para Penggugat telahmengajukan tanggapan dalam repliknya yang mengemukakan pada pokoknya,bahwa jenis gugatan Para Penggugat apakah gugatan biasa atau GugatanClass Action
    pihak Tergugatmemuat tangkisan/eksepsi bukan menyangkut mengenai ketidakwenanganHakim sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIRtersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bersama dengan gugatan pokok.Menimbang, bahwa atas eksepsi dari pihak Tergugat tersebut di atas,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 1, ParaPenggugat secara jelas telah menyebutkan perihal gugatan adalah mengenaiGugatan Perwakilan Kelompok (Class Action
    );Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentangapakah gugatan Para Penggugat ini betul sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action) atau bukan, maka menurut Majelis Hakim harusdipertimbangkan terlebin dahulu, apa yang dimaksud dengan GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action);Menimbang, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) timbulsebagai terobosan sistem hukum dengan alasan kepraktisan dan menjamin rasakeadilan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung(
    (Gugatan Perwakilan Kelompok) atau bukan;Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan pihak Para Penggugat dapatdicermati dan dilihat dari surat gugatan yang menyebutkan sebagai GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), namun didalam Repliknya pihak ParaPenggugat menyatakan adalah benar gugatan tidak memperjuangkanHalaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2015/PN.
Register : 01-08-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 13/PLW/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL
Tanggal 14 Agustus 2017 — Drs. ICHWAN YUNUS, MM,CA,CPA
6336
  • Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara MukomukoPUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.
    Mukomuko TA 201293.946.000, 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000, 21.
    Belania Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 81.000.000, Halaman 4 dar 30 hal Penetapan No 13/PLW/Pid.SusTPK/2017/PT.BGL sesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA2012 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin100% belanja modal pengadaan bibit tanaman pohondan tanaman bunga pada Kantor Lingkungan HidupKab.
    Belanjia Penelitian Terapan (Action Search) 153.000.000,Pembuatan Papeda Enak Nusantara Mukomuko PUD2. Belanja Penelitian Terapan (Action Research) 159.000.000,Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele daribahan baku Ikan Lele PUD Pangan Mukomuko 3. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4.
    Mukomuko TA 201293.946.000. 20.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action research)Bappeda Enak Nusantara TA 201277.000.000. 21.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran Termin IlKegiatan Penelitian Terapan (action Research)Pembuatan Minyak dan Cita Rasa Ikan Lele TA201281.000.000. 22.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati untuk pembayaran