hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsisepertie Pajak kendaraan bermotor;e Dan lain lain; Bahwa, yang menjadi dasar hukum dalam penyusunanAngaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD)dan APBDP tahun angaran 2008 adalah> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuangan111antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraanbermotor;> Dan lain lain; Bahwa, dasar hukum dalam penyusunan = AngaranPendapatan Belanja Daerah (APBD)dan APBDPtahun anggaran 2008 adalah;> Undangundang nomor : 32tahun 2004 tentangpemerintah Daerah ;> Undang undang nomor33 tahun 2004 tentangpeinbangan Keuanganantara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentang125pengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

saksi untuk mencairkan dana di BankBNI sebanyak Rp.1.250.000.000, (satu) milyar duaratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahunanggaran 2008 untuk diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, saksi mengetahui dari Sekretaris Daerah(sekda)(MaRuf Kari )Kabupaten Kerinci bahwakalau dana pinjaman Pemda Keinci ke bank BNIsudah cair sebanyak Rp.1.250.000.000, (satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dantelah diserahkan kepada terdakwa;Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah:> Peraturan Menter

25;Dana bagi hasil yangbelum sempatdiperhitungkan sebelumnyayang berasal dari propinsiseperti> Pajak kendaraan bermotor;> Dan lain lain;Bahwa, yang menjadiAnggaranAPBDPPendapatantahun angaran> Undang undangdasarhukum dalam penyusunanBelanja Daerah (APBD) dan2008 adalah32tentangnomor2004pemerintah Daerah ;tahunUndang nomor33peinbanganundangtahun 2004 tentangKeuanganPusatantara Pemerintahdan Pemerintah Daerah;180> Peraturan pemerintahNo.56 tahun 2005 tentangpengelolaan KeuanganDaerah;> Peraturan Menter

September 2008S/d 10 September 2008 diadakan di Kantor DPRDKabupaten Keinci;Bahwa, saksi sering ikut untuk membahas anggaranAPBDP Kabupaten Kerinci;Bahwa, saksi sekarang bertugas di DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Sungai Penuh;Bahwa, yang diikut sertakan dari TAPD Eksekutif203pada waktu itu adalah:MAARUF KARI,SYUKUR KELABARAJO, CANDRA PURNAMA dan SYAMSURIZAL ; Bahwa, yang menjadi dasar terjadinya penyusunanAPBDP adalah: Bahwa, sumber danaPerubahan APBD berasalPeraturan Menter

Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.

Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.

Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunHalaman 13 darii 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN SrhAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn.

Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.

Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.

Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buahjembatan yang berukuran panjang 4 (empat) menter berbentuk T, terbuatdari corcoran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya. Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV KebunAdolina Perbaungan Afdeling Ill Blok 08 X tepatnya di Dsn. Il Desa AdolinaKec. Perbaungan Kab.

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 24/Pdt.Bth/2017/PN.StbMahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkatyang dibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atas perintahUndangUndang ,Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi,Gubemur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".C) Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah diundangkanPERATURAN MENTER

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG"sebagai implementasi dari Pasal 6 Undang Hak Tanggungan nomor 4tahun 1996.d) Bahwa berdasarkan UndangUndang nornor 12 tahun 2011tentang Pernbentukan Pernbentukan Peraturan PerundangUndanganPasal 8 ayat 1 "PERATURAN MENTER!

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR27/PMK.06/2016 "TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG".f) Bahwa setiap dokurnen persyaratan lelang eksekusi HakTanggungan telah sesuai dengan PERATURAN MENTER!

penyelenggara Pemerintahan;Bahwa Surat Keputusan Badan PertanahanNasional No. 16/HGB/BPN/2003 tanggal 14 Mei 2003tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT.Cakrawala Respati, atas tanah di Kota JakartaBarat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah sesuaidengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturanperundang undangan yang berlaku, antara lain Undang Undang No. 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; Keputusan Presiden No. 309/M Tahun 2001; Peraturan Menter

i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 2/1999; Peraturan Menter i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 3/1999; Peraturan Menter i Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9/1999;.

Pemohon dannama/gelar Pemohon II dalam hal para Pemohon mengajukan permohonanperubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri para Pemohontersebut, hal ini Sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini paraPemohon belum merubah nama/gelarnya dan tempat lahir serta belumdidaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten HuluSungai Selatan mengenai perubahan nama/gelar dan tempat lahir Pemohon dan Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut PengadilanNegeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data padapada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonanperubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau PejabatImigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menter!

dilampiri Peraturan Berasama MenteriAgama dan Persetujuan dari warga;Bahwa saksi pernah menelpon pak Aji Sapta agar berkasnya dilengkapi;Bahwa jika unutk penerbitan IMB untuk bangunan biasa tidak perlupersetujuan warga;Bahwa dalam permohonan pemohon sudah dilampirkan persetujuan 90orang warga masyarakat sesuai disyaratkan pasal 14 peraturan bersama itu;Bahwa saksi maupun instansi saksi tidak pernah menanyakan ke FKUB;Bahwa peryaratan itu hanya disebutkan dalam peraturan bersama menteriagama dan menter

kondisi diLapangan umat masih belum rukun;Bahwa saksi menjadi Lurah di Kelurahan Jawa selama 3 tahun 9 bulan danmayoritas penduduk disana Islam;Bahwa Kelurahan Jawa tidak memiliki kewenangan perihal pemberian rekomdari FKUB karena rekom FKUB ini menjadi kewenangan penuh dari FKUBkota Samarinda;Bahwa saksi sudah memberikan surat pengantar untuk mendapatkanrekomendasi dari FKUB karena panitia sudah bisa memenuhi syarat 90penduduk atau 60 penerima manfaat sesuai disyaratkan dalam peraturanbersama menter

;Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Walikota dengan berpedoman padaPeraturan Menter!.; ono nnn nnn nnn nnn nem nnn nn nen nne nnnPASELIG 2~~ mene nnn nnn nw nen nnn nr nmin nen enn nnn nnn ann RR OR RRR1.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .4, Lurahmempunyai fungsi: 20+ 2 222 0e Huruf (a) : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menindaklanjuti suratpernyataan kesanggupan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi danmemerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan harga yangpantas terhadap rumah yang terletak di Jalan Lamandau IV Nomor 8,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Instruksi Menter' BUMN Nomor 02/M.MBU/2002tertanggal 04 September 2002 tentang Pedoman PelaksanaanPemindahtanganan Aktiva Tetap Berupa Rumah Dinas BUMN atauberdasarkan peraturan

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Negeri Sipil (foto copy dari fotoCOPy) p= sss sens eemie case same same eee oSPemerintahRepublik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1975tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan,Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi(foto copy dari fotoCOPY) ; 77 rrr rr rrr rrr r terre etersBukti T13 : Surat Keputusan Menteri38Pertanian Republik Indonesia Nomor560/KPTS/OT.210/8/1990 tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Pertanian (fotocopy dari fotoCOPY) ; rrr rrr rrr rrr ret rece e etreeBukti T14 : Surat Keputusan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.

yangbernama MUCHAMMAD JUNAEDI BIN PONARI AMIN dengan Wali Hakimyang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter

Ykterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3) berupa Keputusan Menter!