Ditemukan 5026 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Penelusuran terkait : Delegasi dalam muktamar islah
Register : 16-02-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 111/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 29 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : SUHARTI, S.PD
Terbanding/Tergugat I : PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PerseroCabangKediri
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional
3420
  • Gpr hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 yangdibuat oleh GITA PERMANA SANTOSO Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Malang, berdasarkan Surat Delegasi Ketua Pengadilan NegeriHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY10.11.12.Kabupaten Kediri, telah memberitahukan dan menyerahkan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.
    Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding II kepada PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) sebagai Terbanding dahulu Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORIBANDING Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.
    Gpr pada hari Rabu,tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh SUKARTI RATNA PURI,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Kediri, sebagai delegasi dariPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah menyerahkan Kontra MemoriBanding dari Terbanding Il kepada KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) KOTA KEDIRI, beralamat di Mojoroto, KecamatanMojoroto, Kota Kediri, sebagai Turut Terbanding, dahulu Turut Tergugat ;RELAAS PEMBERITAHUAN UNTUK MEMPELAJARI BERKASPERKARA (INZAGE) Nomor: 90/Pdt.G/2020/PN.
    Gpr yang dibuat hari Rabu, tanggal 22 Desember2020 oleh SUKARTI RATNA PURI, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriKota Kediri, sebagai delegasi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,yang memberitahukan kepada PT. PERMODALAN NASIONAL MADANIHalaman 34 dari 40 Putusan Nomor 111/PDT/2021/PT. SBY17.18.
    Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Malang, guna memenuhi Surat delegasi dari KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah memberitahukan kepadaKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)MALANG, beralamat di Jl. S.
Register : 13-12-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 138/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 29 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10470
  • banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBantul Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Bil, tanggal 5 November 2019 tersebutdiatas ;Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkanbahwa pada tanggal 21 November 2019 telah memberitahukan secarasah dan seksama kepada pihak Terbanding Tergugat dan TurutTerbanding Turut Tergugat I, kepada Terbanding II Tergugat II padatanggal 18 November 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul,delegasi
    XVII/2019 kepada Turut Terbanding II TurutTergugat II, pada tanggal 21 November 2019 kepada Turut Terbanding III Turut Tergugat Ill, kepada Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, kepadaTurut Terbanding V Turut Tergugat V, kepada Turut Terbanding VI TurutTergugat VI, kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi, pada tanggal18 November 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, pada tanggal 14November 2019, Nomor W13.U5/2869/HK.02/XI/2019 delegasi
    PengadilanNegeri Bekasi kepada Terbanding Para Penggugat Intervensi ;Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh KuasaHukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 November 2019,telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding II / Tergugat tanggal2 Desember 2019, delegasiPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 9Desember 2019 kepada Turut Terbanding II Turut Tergugat II, tanggal 2Desember 2019 kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII,kepada Turut Terbanding VIII Turut Tergugat VIII, delegasi
    ;Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(inzage), Nomor 74/Pdt.G/2018/PN Btl, dengan delegasi PengadilanHalaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2019/PT YYK.Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2019, NomorW13.U5/3041/HK.02/XII/2019 kepada Kuasa Pembanding Penggugat,pada tanggal 3 Desember 2019 kepada Terbanding II Tergugat Il,kepada Turut Terbanding VII Turut Tergugat VII, kepada TurutTerbanding VIII Turut Tergugat VIII delegasi Pengadilan Negeri Bekasitanggal 3 Desember 2019
    , Nomor W13.U5/3042/HK.02/XII/2019 kepadaTerbanding Para Penggugat Intervensi, delegasi Pengadilan NegeriJakarta Timur tanggal 3 Desember 2019, nomor W13.U5/3044/HK.02/X1/2019 kepada Terbanding Tergugat , Turut Terbanding TurutTergugat I, Turut Terbanding III Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V Turut Tergugat V, TurutTerbanding VI Turut Terggat VI, Terbanding Para PenggugatIntervensi, Terbanding Para Penggugat Intervensi, untuk mempelajariberkas perkara banding
Register : 02-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 11-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2017
Tanggal 4 April 2017 — AFANDI TJANDRA (Direktur PT. LANCARJAYA MANDIRI ABADI) VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
199121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adanya perintah yang tegas mengenai subjeklembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; c.
    Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari undangundang atau lembaga pembentuk undangundang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpapenyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide JimlyAsshiddigie, Perihal UndangUndang, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm. 266269);Halaman 14 dari 28 halaman.
    Putusan Nomor 11 P/HUM/201713.Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus adadalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule makingpower) itu.
    Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan
Register : 17-10-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 640/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : RAHAYUNINGSIH Diwakili Oleh : Lindung Sihombing,SH
Terbanding/Tergugat VII : SIM ANTONY
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK HARDA INTERNASIONAL
Terbanding/Tergugat III : PT. SHIRIN INDAH KIRANA
Terbanding/Tergugat I : MUCHLISON ZAINI
Terbanding/Tergugat VIII : MATHEUS AMADEUS SUPIT
Terbanding/Tergugat VI : HARJANTO WIDJAJA
Terbanding/Tergugat IV : VIVI NOVITA RANADIREKSA, SH.,M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Terbanding/Tergugat II : MAHLIL HARAHAP
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS HASANNUSI, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH RUNI SRI WULANDARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH HERLINA PAKPAHAN, SH
18397
  • Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwapada tanggal 19 April 2018 kepada Tergugat dan Ill, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa padatanggal 07 Mei 2018 kepada Tergugat II telah diberitahukan adanyapermohonan banding tapi yang bersangkutan sudah
    Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 14Mei 2018, kepada Para Terbanding semula Tergugat dan III, melalui kuasahukumnya telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor :544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang
    Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal11 Mei 2018, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada paraTerbanding semula Tergugat dan Tergugat III, masingmasing melaluikuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat
    oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Cibinong (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei2018, kepada Terbanding Il semula Tergugat II telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat tersebut sehingga inzage tersebut diteruskan ke Kelurahansetempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) banding Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa
    pada tanggal 11 Mel2018, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan untukmempelajari berkas perkara, tapi yang bersangkutan sudah pindah sehinggainzage tersebut diteruskan ke kantor Walikota setempat;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Timur (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27April 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V, melalui kuasahukumnya telah
Register : 28-05-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 52/Pid.C/2021/PN Rhl
Tanggal 28 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HARDIONO LATIMA
Terdakwa:
IRFAN NURHALIM
1710
  • PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR Se /Pid.C/2021/PN Rhl DEM) KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap Atay fuel CATempat lahir Desa veel 6 Lorn coccceeuececuuueecsuesteuuceueeeeeseecesueneseneesUmur
Register : 22-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 7/Pid.C/2020/PN Rhl
Tanggal 22 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KODAM FIRMAN SIDABUTAR, SH.,MH
Terdakwa:
DODI IRAWAN
2812
  • Banjar XIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap WOP RAW AN eitTempat lahir Kplaiang BS ndingsUmur/tanggal lahir : OF Mw, 2008 (BT. eeJenis Kelamin SAM SOR SS caeKebangsaan
Register : 06-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 466/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Tergugat I : ELIS KURNAELIS Diwakili Oleh : SRI JOELIASTOETI, SH.MH.
Pembanding/Tergugat II : RAIS ALIEF Diwakili Oleh : SRI JOELIASTOETI, SH.MH.
Terbanding/Penggugat I : HJ EHA JULAEHA
Terbanding/Penggugat II : NURLIAH
Terbanding/Penggugat III : H UJANG SOEPANDI
Terbanding/Penggugat IV : ENDAH
Terbanding/Penggugat V : ENAH RUSTINI
Terbanding/Penggugat VI : ELIS RAHAYU
Terbanding/Penggugat VII : ENCEP SUHENDI
Terbanding/Penggugat VIII : IMAS MASLIAH
Terbanding/Penggugat IX : ANUNG INDRA KUMARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIAWI SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR DESA BENDA
178220
  • untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI dan REKONVENSIMenghukum para Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara ini yakni sebesar Rp. 3.010.000, (Tiga juta Sepuuh ribu rupiah ;Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibadakdiucapkan pada tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri oleh kuasa ParaPenggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa hadirnyaTurut Tergugat Il dan Turut Tergugat Ill, olen karenanya putusan tersebutdiberitahukan kepada Turut Tergugat Il secara delegasi
    Terbanding Illsemula Turut Tergugat Ill pada tanggal 28 Juni 2021 Permohonan bandingtersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 3 Agustus 2021 dan diberitahnukankepada Para Terbanding semula Para Penggugat masingmasing pada tanggal9 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 13 Agustus 2021,kepada Turut Terbanding Il Ssemula Turut Tergugat Il secara delegasi
    melaluiPengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Agustus 2021 dan kepada TurutTerbanding II Ssemula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Agustus 2021;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semulaPara Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kontra memori banding yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Agustus2021 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/kuasanya secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 19 Agustus
    2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 23 Agustus2021, kepada Turut Terbanding Il semula Turut Tergugat II secara delegasimelalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Agustus 2021 dan kepadaTurut Terbanding IIl semula Turut Tergugat III pada tanggal 30 Agustus 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada ParaPembanding semula Para Tergugat
    /kuasanya secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2021, kepadaTerbanding sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat sampai denganTergugat VIII masingmasing pada tanggal 28 Juni 2021, kepada Terbanding IXsemula Tergugat IX pada tanggal 8 Juli 2021, kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi padatanggal 10 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat IIsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri
Register : 05-12-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 759/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Februari 2018 — Dipl.Ing.HARJADI JAHJA, S.H.,M.H CS >< PT.NORTH PACIFIC DEVELOPMENTS (POLLUX PROPERTIES INDONESIA) CS
9663
  • Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwapada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat Ill telah diberitahukanadanya permohonan banding tersebut;Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal04 September 2017, kepada pihak Terbanding
    Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2017,kepada pihak Terbanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding IIIsemula Tergugat III telah diserahkan memori banding tersebut;Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Pusat (delegasi), yang
    Surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 678/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Barat (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober2017, kepada para Pembanding semula para Penggugat telah diserahkankontra memori banding tersebut;7.
    Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat (delegasi), menerangkanbahwa pada tanggal 06 September 2017, kepada para Pembanding semulaPara Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkanbahwa pada tanggal 05 September 2017, kepada pihak Terbanding semulaTergugat
    dan kepada pihak Terbanding IIl semula Tergugat Ill, telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwapada tanggal 04 September 2017, kepada pihak Terbanding II semula TergugatIl, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor678/Pdt.G/2016
Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2153 K/Pdt/2015
Tanggal 12 April 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH ; DARKASYI
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonKasasi/Tergugat II selaku Kepala Daerah telah memberikan PendelegasianKewenangan Kepada Pengguna Anggaran (Kepala SKPA) sehingga secarayuridis seluruh kewenangan serta tanggung jawab dari pemberi kewenanganmenjadi beralih kepada pihak yang menerima kewenangan tersebut, karenapelimpahan kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan tugas dantanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.
    Adanyapelimpahan kewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi, sehinggapihak yang melimpahkan ke wewenangan tidaklah dapat menggunakankewenangannya tersebut kembali, sebelum dicabutnya dasar pemberiankewenangan tersebut. Dengan demikian, segala bentuk tanggung jawabmenjadi tanggung jawab pihak yang telah menerima delegasi kewenangantersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pemberi delegasi yaituGubernur Aceh selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II.
Register : 21-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 114/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 21 Mei 2018 — MANGIRING MANURUNG VS TIANUR MANURUNG, DK
2712
  • Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmenanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga Halaman 14 Putusan Nomor 114/Pdt/2018/PT MDNsekarang ini berjumlah Rp. 2.238.000, (dua juta dua ratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Membaca, Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan NegeriSimalungun tanggal 15 Desember 2017 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yangdijalankan oleh Indra Wahyudi, ST, Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriMedan (mohon bantuan delegasi
    November2017 Nomor. 27/Pdt.G/2017/PN Sim. yang dibuat oleh Parulian Hasibuan, SH,Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa BinsarSiagian, SH kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukanpermohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun No27/Pdt.G/2017/PN Sim tanggal 01 November 2017;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi,ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi
    Banding kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal09 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSimalungun tanggal 12 Desembe 2017 sesuai dengan Akte tanda terimaMemori Banding tanggal 12 Desember 2017 No 27/Pdt.G/2017/PN Sim yangdibuat oleh Parulian Hasibuan, SH, Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Januari 2018No 127/Pdt.G/2017/PN Sim yang dilaksanakan Indra Wahyudi, ST JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Medan (mohon bantuan delegasi
    Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkanbahwa salinan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugatl, danTerbandingIIl semula Tergugatll tersebut, telah diberitahukan dan diserahkandengan sah dan patut kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugatpada tanggal 5 Maret 2018;Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaratanggal 12 Januari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Sim, yang dilaksanakanIndra Wahyudi, ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (mohonbantuan delegasi
Register : 22-07-2019 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
PT.Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
509339
  • Sedangkan PengadilanNegeri yang menerima delegasi sama sekali tidak mengetahuisengketa yang sebenarnya! Cuma kebetulan secara nyata objekbarang eksekusinya saja yang terletak di daerah hukumnya.
    Makaatas dasar pemikiran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi dilarang untuk menilai isi penetapan sitaeksekusi;Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa Pelawan tidakmemiliki alasan yang relevan dan sah untuk mengajukan perlawanan(partii verzet), yang mengakibatkan gugatan perlawanan Pelawanmenjadi tidak jelas (obscure libel). Dengan demikian gugatanperlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).II. DALAM POKOK PERKARA1.
    dalam hal ini misalnyaPengadilan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri penerima delegasimemiliki kompetensi relatif untuk melaksanakan sejauh Penetapan yangdibuat oleh Pengadilan Negeri pemberi delegasi itu telah sesuai denganAmar Putusan perkara a quo yang harus dilaksanakan.
    Jadi Pengadilan Negeri penerima delegasiharus mengembalikannya kepada pemberi delegasi untuk merevisisesuai dengan Amar putusan perkara a quo; Bahwa Apabila ternyata penetapan untuk dilakukan eksekusi itu isinyaberbeda dengan isi Amar putusan yang harus dilaksanakan maka tentusaja pihak ada yang memiliki hak untuk penangguhan eksekusi.Meskipun pada dasarnya sebetulnya tidak ada penangguhan eksekusi,tapi dalam hal ini termasuk putusan upaya hukum luar biasa.
    dengan Pengadilan Negeri SukaMakmue sebagai Penerima Delegasi, dimana Permohonan eksekusidiajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus.
Register : 28-05-2021 — Putus : 28-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 51/Pid.C/2021/PN Rhl
Tanggal 28 Mei 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HARDIONO LATIMA
Terdakwa:
DEWI MARLINA
2111
  • PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 6 /Pid.C/2021/PN RhlDEM!
Register : 20-02-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 191/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tunggono
Pembanding/Penggugat II : Iwan Tunggono
Terbanding/Tergugat : PT. Aetra Air Jakarta
280192
  • No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013("Penetapan Delegasi Sita Eksekusi)(Bukti T2), atas harta PARAPENGGUGAT berupa:a. Tanah dan Bangunan yang terletak di JI.
    Penetapan Delegasi Sita EksekusiJo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi,yang mana Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tersebut terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No.580/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Brt., maka PARA PENGGUGAT pada faktanya telahmenggunakan upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk melakukanperlawanan terhadap sita eksekusi dan eksekusi lelang tersebut;42.
    Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi yangmerupakan pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Mei 2010. Hal tersebut dikarenakan PARAPENGGUGAT sebelumnya telah menggunakan haknya untuk mengajukankeberatan atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Jo.Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.
    Penetapan Delegasi SitaEksekusi Jo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi LelangEksekusi yang telah menetapkan harta benda PARA PENGGUGAT (PARAPENGGUGAT merupakan Direktur Utama, Komisaris, dan Pemegang Sahampada PT Ancol Pusaka) sebagai objek sita eksekusi untuk melaksanakan isiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut.tanggal 3 Mei 2010;67.
    Penetapan Delegasi SitaEksekusi, yang oleh karenanya penetapanpenetapan tersebut merupakanpenetapan yang sah dan berkekuatan hukum;98.
Putus : 14-04-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 14 April 2015 — FREDY VICTORY BEY Bin BUNYAMIN, Dk
212179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangkredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.
    SantoParyatmo) diberikan kewenangan untuk memutuskredit dengan limit Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah), vide PDWK (Pemberian delegasi wewenangh.kredit) Individual Kredit Performing No. R.001/IVKC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 02012008.KKB diputus oleh Saksi A.
    SK Direksi PT.BRI Tbk Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14Oktober 2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit(PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomortertanggal 10 September 2006.Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/20144611.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12.SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tbk. TelukBetung13. Struktur organisasi PT.
    SK Direksi PT.BRI Tok Nokep: S.76DIR/ADK/10/2005 tanggal 14 Oktober2005 tentang Pemberian kewenangan memutus kredit (PDWk).10.Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.14.
    Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.11.Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008.12. SK kewenangan fiat bayar KKB PT.BRI (Persero) Tok. Teluk Betung13. Struktur organisasi PT. BRI KC Teluk Betung dari tahun 2006 s/d 2010.Hal. 57 dari 50 hal. Put. No. 1554 K/Pid.Sus/201414. Photo copy 4 lembar bukti setoran PT.
Register : 21-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 18-01-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 5/Pid.C/2020/PN Rhl
Tanggal 21 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KODAM FIRMAN SIDABUTAR, SH.,MH
Terdakwa:
JONIKA
3012
  • Banjar XII Peay UJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap SNTempat lahir : egetUmurftanggal lahir : +. 8S= 9S 199s.Jenis Kelamin ee eeKebangsaan A 7 ee cnet cenTempat tinggal
Register : 11-05-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/LH/2016/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — PT. CIHUNI MAS;DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
555185
  • Direktur Jenderal Sumber Daya Air (selanjutnya disebut SuratNomor 10.20/CMDPX/2015);Bahwa dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publikadalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan.Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi,delegasi dan mandat;Bahwa Doktrin Philipus M.
    Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi,dan mandat.
    Kewenangan aitribusi lazimnya digariskan melaluipembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar, sedangkankewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasaldari pelimpahan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat, KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)dipimpin oleh Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
    Sumber Daya Air telahmenjawab dengan suratnya Nomor HK 0503DA/334 tertanggal 16 April2012 perihal Kegiatan Pengelolaan di Situ Cihuni ( vide bukti P 16 )Menimbang, bahwa oleh karena semula kewenangan untukmenjawab ada pada Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat yang selanjutnya kKewenangan tersebut secara atribusi diberikankepada Direktor Jendral Sumber Daya Air untuk pelaksanaan lain yangdiberikan oleh Menteri oleh karena Direktor Jendral Sumber Daya Air telahmemperoleh kewenangan secara Delegasi
    yang berarti bahwa tanggungjawab dan tanggung gugat hukum atas surat jawaban tersebut beradapada pemilik kewenangan secara Delegasi yaitu Direktor JendralSumber Daya Air.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karenapemilik kewenangan Delegasi adalah Direktor Jendral Sumber Daya Air ,maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Direktor Jendral Sumber DayaAir sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlakuHalaman 28 dari 47 halaman.
Register : 19-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Kdi
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2111
  • Bahwa setelah Pemohon mengetahui kebohongan Termohontersebut, Pemohon langsung mengutus delegasi (orang tua adat) sebanyak2 orang untuk menemui keluarga Termohon perihal mempertanyakankebenaran hal tersebut dan oleh keluarga Termohon membenarkan bahwainformasi tersebut benar, bahwasanya selama ini Termohon telah berbohongkepada Pemohon dan orangtua Pemohon dengan menyembunyikanidentitas status, asalusul dan keberadaan orang tua serta keluarga besarTermohon ;8.
    orang tuaPemohon dengan mengatakan Termohon belum pernah menikahternyata Termohon pernah menikah dan bercerai pada tahun 2018 sertamemiliki 3 orang anak; Bahwa selama Pemohon memiliki hubungan dekat dengan Termohonyakni sejak tahun 2015, namun Pemohon tidak mengetahui statusTermohon karena beberapa kali mengajak Termohon untuk menemulkeluarga besar Termohon dengan maksud mengutarakan keseriusanPemohon dalam menjalani hubungan dengan Termohon namunTermohon selalu menolak; Bahwa Pemohon mengutus delegasi
    faktafakta yang pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagai suami istrikarena setelah menikah tanggal 24 Juli 2020 Pemohon langsung pergimeninggalkan kediaman orang tua Termohon disebabkan Termohon telahberbohong kepada Pemohon dan orang tua Pemohon dengan mengatakanTermohon belum pernah menikah ternyata Termohon pernah menikah danbercerai pada tahun 2018 serta memiliki 3 orang anak;Bahwa Pemohon pernah mengutus delegasi
Register : 18-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1755/Pid/2020/PT MDN
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Arfiansyah Nasution, SH
Terbanding/Terdakwa : Kartini Br Siregar
9231
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2020/PN Trt, tanggal 23September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengansaksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi(Delegasi) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan SuratHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1755/Pid/2020/PT MDNdari Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 25 September 2020 Nomor:W2.U6/1066/PID/X/2020;e.
    Memori banding, dari Penuntut Umum bertanggal September 2020 yangditerima pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 di KepaniteraanPengadilan Negeri Tarutung dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh JurusitaPengadilan Negeri Bekasi (delegasi) kepada Terdakwa pada hari Kamistanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat dari Pengadilan NegeriTarutung tanggal 25 September 2020 Nomor :W2.U6/1066/PID/X/2020;f.
    Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Bekasi (delegasi) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober2020 berdasarkan Surat tanggal 25 September 2020 NomorW2.U6/51066/PID/IX/2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwauntuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) harisesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTarutung terhitung mulai pemberitahuan ini diterima, sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 30 Juni 2014 — Pembanding/Tergugat : HJ.ZAHARA BINTI YAKIN
Terbanding/Penggugat : HJ.MARYANI HS BINTI H.M SANI
Terbanding/Penggugat : DRS.SOFYAN HS BIN H.M SANI
Terbanding/Penggugat : HJ.KASMAWATI BINTI H.M SANI
Terbanding/Penggugat : NURAINI BINTI H.M SANI
Terbanding/Penggugat : KAMARUZAMAN BIN H.M SANI
Terbanding/Penggugat : AFRIDA BINTI H.M SANI
Terbanding/Penggugat : MURLIATI BINTI H.M SANI
Terbanding/Penggugat : RABIATUL ADAWIYAH BINTI H.M SANI
Turut Terbanding/Tergugat : YUSRI HS BIN H.M SANI
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR RIAU cq BUPATI KAMPAR cq CAMAT TAMBANG
4024
  • Risalah Pernyataan PermohonanBanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat tanggal 1 November2013, Kuasa dari Tergugat , Il telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKNtanggal 21 Oktober 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh JurusitaPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi
    kepada TergugatWl/Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2013 ;Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,Kuasa Tergugat I, Il/para Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 18 November 2013 yang diterima diKepaniteraan PengadilanNegeri Bangkinang pada tanggal 19 November 2013, dimana berdasarkanRelaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 07/PDT/G/2013/PN.BKN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita PengadilanNegeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi
    Nomor 23/PDT/2014/PTRPengadilan Negeri Pekanbaru (bantuan pemberitahuan secara delegasi),kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkansecara patut kepada kuasa Tergugat I,II/ para Pembanding pada tanggal15 Januari 2014 dan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang telahdiberitahukan/diserahkan kepada Tergugat Ill/Turut Terbanding padatanggal 6 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor .07/Pdt.G/2013/PN.BKN, kuasa Tergugat , Il/ paraPembanding
Register : 11-07-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 251/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 14 September 2011 — ROSANA BR.HUTAPEA.DKK
248
  • Panitera pada Pengadilan Negeri PematangSiantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2010, TergugatIII /Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukankepada Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 Maret2010, kepada Tergugat I / Turut Terbanding I melalui kuasa hukumnya padatanggal 18 Maret 2010, kepada Tergugat II / Turut Terbanding II disampaikanmelalui delegasi ke
    mempelajari berkasperkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam tenggangwaktu 14 ( empat belas ) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal RelaasPemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Medan, sedangkan kepada Tergugat III / Pembanding disampaikan melaluidelegasi ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar No.W2.U2/1400.Pdt.04.10/V1/2010 tanggal 30 Juni 2010, serta kepada Tergugat II / TurutTerbanding II disampaikan melalui delegasi