Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN TANJUNG Nomor 262/Pid.B/LH/2020/PN Tjg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
YAYASAN LINDA REGENCY
585 — 130
  • Dari pengertiantersebut, Korporasi adalah subjek hukum (recht persoon) yang merupakanbentuk artificial person dari seorang manusia yang dapat memiliki hak dankewajiban hukum; Bahwa Yayasan dapat dikatagorikan sebagai Korporasi yang BerbadanHukum, maka Yayasan dapat dipidanakan. syarat dapat dipidananyakorporasi yang pertama bahwa harus terpenuhi asas legalitas artinyaketentuan perbuatan yang dilarang oleh korporasi harus ada dan diaturdalam norma undang undang tersebut, yang kedua sangsi hukum darinorma
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Dr H DANDAN RIZA WARDANA MSi
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
110 — 53
  • H.Dandan Riza Wardana, M.SI.) antara lain : masa kerja yang sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun ; hukuman pidana hanya 1 (satu) tahun dan sudah menjalaniQUKUMAN jnn nn 222 o nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn enn nnn nnn nce nnn nee nnn nnn enee uang yang diterima dari Penggugat izin bukan untuk kepentinganpribadi tetapi sematamata untuk menjaga kondusifitas KotaBahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas dan nyata telahterjadi pelanggaran prosedur dalam penjatuhan sangsi terhadap DR.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan palinglama 1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan = selambatlambatnya 90(Sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008;Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 118/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Penggugat : HERMANSYAH NOOR
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : SOETANTO AMBAR RIATMADJI, SH
Terbanding/Tergugat III : Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
59 — 38
  • Bahwa dengan tidak mengurangi suatu kewenangan Otoritas JasaKeuangan Penggugat menyampaikan bahwa Turut Tergugat telahmelakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan yang dibuat sendiridengan tidak memberikan sangsi pada lembaga jasa keuangan yangdiawasinya sehingga cenderung Turut Tergugat telah melakukanpembiayaran yang terus menerus terhadap pelanggaran hukum atasperaturan yang dibuatnya sendiri.Maka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SUMBER Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 17 Maret 2016 — IROH ROHAYATI Lawan MASGUNIRAH, DKK
184 — 39
  • melanggar AD ART yaekstrim ya misalnya dia melakukan halhalyang melawan partai, misalnya kalau memangada keputusan partai yang sudah inkrach daripengadilan dan segala macem, dia tetap tidakmelaksanakan:;e Bahwa kalau salah satu) anggota nyamelanggar kode etik, kKonsekuensi nya di beriperingatan. setelah itu peringatan 1,peringatan ke2, lalu peringatan ke 3, jadiperingatan 1 lalu kita panggil kita mediasidulu, kalau masih melanggar kita panggildengan peringatan ke2 jika masih saja barukita beri sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Januari 2017 —
86 — 23
  • Bahwa TERGUGAT menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) pada para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yangbersifat pokok setelah para pekerja memiliki masa kerja diatas 3 (tiga)tahun dengan alasan sebagai formalitas, apabila para pekerja menolakuntuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) parapekerja harus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak tanpba mendapat hak apapun.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 628 / PDT.G /2011 / PN.JKT.SEL
Tanggal 9 Mei 2012 — HERLINA JULITA TAMPUBOLON, L a w a n : PT. BLUE BIRD, DANY SULISTYONO,
99 — 75
  • sebesar Rp.100.000.00 makaditambah biaya tol yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi terlebih dulu,maka hak Penggugat sewaktu mengantarkan Tergugat Rekonvensi menurutMajelis hanyalah sebesar Rp.116.000,00.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bahwa Penggugat Rekonvensimenjadi kehilangan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.750.000,00 selama 6bulan dan menderita kerugian immateriil, menurut majelis hal itu adalah akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri sehingga dirinyamemperolah sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.BENNY DJUNAIDI, merupakan ahli waris KUSNADI alias H. KUSNADI ABD HAFID
2.PONIMAN ASNIM
3.H.ABDUL KADIR USMAN, S.H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.Ny. RR. MARTINI
5.Ny. S. KAMARIAH SUPARWO, S.H., NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
6.SUDIRJO, CS
7.AGUS SUTONO
8.ASRUL JAMBI, NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
9.RUSTAM ADJI
10.BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Q.q KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
11.Dr. PURBANDARI, SH.,M.Hum.,M.Kn
112 — 100
  • Utr.Pertanahan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani aktatersebut;Bahwa kalau akta didaftarkan terlambat lewat dari 7 hari kerja itu yangkena sangsi adalah PPAT yang bersangkutan;Bahwa kalau Akte Jual Beli itu hanya yang buat PPAT ;Bahwa kalau secara hukum dengan meninggalnya seseorang langsungterjadi perwarisan dan sejak itu juga otomatis beralih, akan tetapi kembalilagi bahwa proses tersebut hanya terjadi interen agar untuk mengikatpihak ketiga harus melakukan pendaftaran peralihan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 20 Juni 2017 — AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT
170 — 57
  • yang berfungsiuntuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanansecara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan denganbantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP;Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.42/PERMENKP/2015 tentang Sistem Pemantauan KapalPerikanan pasal 12 ayat (1) bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30GT yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas wajib memasang transmiterSPKP;Ahli menerangkan bahwa Sangsi
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 17-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
262 — 157
  • Bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannyakarena bangkrut atau benarbenar tidak mampu secara ekonomi (bukankarena lalai), maka pihak bank syariah harus menunda penagihan hutangsampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidakdiperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS.AlBagarah: 280 Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran,berilah tangguh sampai berkelapangan.23.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
58 — 61
  • dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjangseksi;Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usahadidalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin usahapertambangan (UP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UURI No. 04 tahun 2009;Bahwa apabila tidak mempunyai IUP, maka pertambangan yang dikelolanyatermasuk kategori ilegal;Bahwa seseorang yang membeli batubara dari tambang yang tidak mempunyaiIUP (tambang ilegal) maka bisa dikenai sangsi
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Prkn/2012/PN.Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — MUSTAPARUDIN HAMSU RAJULIN HAMIRUDIN WIDI SYAHPUTRA
75 — 39
  • Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbuktibersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 134/PDT/2017/PT MND
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Henny Ticoalu
Terbanding/Tergugat : Robby Tuilan, Dkk
87 — 37
  • Joutje Ticoalu ahli waris Ferdinand Sonseng Ticoalu tidakdiberikan sangsi hukuman pidana dan Laporan Polisi tidakdilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;Pada Bulan April Tahun 2016 Tergugat datang menemui Penggugatdi Paniki secara kekeluargaan dengan maksud untuk membeli tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 M? yang lokasinyabersebelanan dengan tanah objek sengketa, namun karena belumterdapat kesepakatan harga maka Tergugat membatalkan rencanapembelian tanah tersebut;5.
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 7 Agustus 2018 — Tuan KHAIRUL NASRI, dkk. Melawan : PT. SUBUR BROS Perwakilan Pasaman, dkk.
68 — 39
  • Hak Milik sebagaimana yangdiusulkan/disepakati oleh kaum Penggugat atas obyek Perkara demikepastian hukum dan hak;emerintahkan Tergugat dan Il untuk mengosongkan lahan atas lainpenempatan yang dikeluarkan kepada pihak ketiga lainnya danmengeluarkan barangbarang atau apa yang menjadi haknyadalam obyekperkasa secara sukarela sejak Keputusan ini ditetapkan ;ahwa terhadap mereka yang menempati obyek perkara jika tidakmeninggalkan lokasi obyek perkara dengan batas wakitu yang diberikanakan dikenakan sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 8 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. PATRA TRADING Diwakili Oleh : REZA NOVIANDI SH
Terbanding/Tergugat : Tuan DOSO T. PRIBADI
47 — 22
  • Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaanbesar yang menggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyaikemampuan dengan meletakan bunga dan sangsi begitu besar, yangseharusnya perusahaan yang berstatus seperti ini dapat menjadi bapakangkat bagi perusahaan kecil.12.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 25 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : EUIS NURLELA Binti SUGITO
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
56 — 28
  • Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi Peralatan UKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebutdiluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihaksekolah;Bahwa beberapa penggunaan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengansemestinya
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
268 — 176
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;15. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, dr., SPOG VS I. KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)., II. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI)., III. HENRY KURNIAWAN;
224 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Pemeriksaan Disiplin MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor (9/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4April 2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/mengajukan agar buktibaru berupa saksi/saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana diaturdalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh TergugatII ;Dan bahkan Obyek SengketaII yang langsung memberikan sangsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 18-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2014/PTUN.SBY.
Tanggal 31 Maret 2015 — ACHMAD SOETRISNO, dkk M e l a w a n : Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA D a n SURATI
125 — 63
  • ;Bahwa yang menangani konstruksi bangunan adalah pihak konstruksi bangunan DinasCipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya ; Bahwa menurut saksi antara tugas pengawasan bangunan dengan tugas bagian konstruksitidak ada hubungan ; Bahwa dalam masalah ini tidak termasuk dalam kategori sangsi untuk dicabut atasIMBnya, karena yang masuk dalam pencabutan izin IMB antara lain adalah : dibangunbukan atas hak miliknya/tidak ada alas haknya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 19-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.YUNI INDRIANI
2.RAMDAN PASMADI
3.ROYEN ROBI HELEN
4.YAKIN SABRI
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
86 — 46
  • Tergugat harus dikenakan sangsi sesuai dengan Pasal 169 ayat (2)UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berkewajiban membayaruang pesangon 2(dua) kali dari pesangon yang sudah dihitung oleh DinasTenaga Kerja maka Masingmasing Penggugat mendapatkanPENGGUGAT.