Ditemukan 3107 data
103 — 28
Jumlah luas tanah milik PT.Hakama a quomasih tetap sarna dengan jumlah luas pada SPPTPBBPT.Hakama padatahun 2001 yakni seluas 9.498 M2. Namun sangat aneh karena pada tahun 2011 luas tanah milik Tergugat pada SPPT PBB berkurang menjadi 8.293 M?, dimana pengurangantersebut tanopa ada sebab yang sah menurut hukum, hal ini telah dipertanyakan oleh Tergugat kepada Kantor PBB di Kab.Bantaeng dan diperoleh penjelasan bahwa pengurangan tersebut atas permintaan tertulisdari kepala Desa Bontoala.
203 — 502
2)3)10.Izin sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan.Bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa :Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh Tima) hektaratau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahanhasil perkebunan yang kapasitas olahnya sarna atau melebihi kapasitas palingrendah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Wajib
85 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 607 K/Pid.Sus/2015syarat kegiatan Redisol 2008 yang ada di Desa (KeteranganSaksi SARNA BIN SALAM);Yang saksi maksud identifikasi dalam kegiatan Redisol ini adalahPengumpulan data langsung dari para pemohon. Sebagaipengumpul data tugasnya mengumpulkan data untukkelengkapan kegiatan Redisol 2008, diantaranya KTP, SPT, suratketerangan penggarap yang di keluarkan dari desa.
BIN MUHASAN);Saksi tidak pernah bertanya pungutan untuk pengukuran dansaksi juga tidak pernah mendengar ada pungutan untukpengukuran (Keterangan Saksi BUDIYANTO, S.Sit binSOMORE,JO);Dalam kegiatan Redisol 2008 tidak ada pungutan dari masyarakat(keterangan Saksi SARNA BIN SALAM);b.
65 — 38
IWAPI fakta yang benaradalah Rina Fahmi sudah dinyatakanDemisioner. tidak menjabat lagi sejakdiberhentikan tanggal 8 April 2010(berdasarkan Ketetapan MUNASLUBDPP IWAPI) dan jabatan Ketua UrnumDPP IWAPI dijabat oleh Ir.Dyah AnitaPrihapsari dengan masa jabatan 20102015, sehingga berdasarkan Ketetapantersebut Rina Fahmi ldris tidak berhaklagiatribut IWAPI, oleh karena itu klaimtelahdiselenggarakan Munas dan menilihRina Fahmi Idris sebagai Ketua UTTILIMDPP IWAPI masa Bhakti 20122017adalah tidak benar sarna
164 — 777 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarna Wira Perkasakepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) ProvinsiJawa Barat dan kemudian dibuatkan Berita Acara PemeriksaanSarana Penyalur Alat Kesehatan.5) REKOMENDASI IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN A.N.
Sarna Wira Perkasa mengirimkan dokumenpengadaan melalui aplikasi LPSE;Adapun persyaratan yang ditentukan oleh Panitia Lelang (ULPPOKJA) yang mana salah satu syaratnya adalah setiappeserta harus memiliki Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAKk).Berhubung karena PT.
102 — 69
Wonorejo/Tergugat Intervensi II sarna sekalitidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapat sebagaimana yangdisebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanya kuat dugaan TergugatIntervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah rekayasa, sehingga secarahukum seharusnya Teddy Anwar, SH Notaris di Jakarta diikutsertakansebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa demikian juga PT.
80 — 50
ALVIN TOBING, Sarna Teknik.bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen UKI Nomor 29,Rt 009 Rw. 06, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat JatiJakarta Timur JakartaDalam Perkara ini disebut Turut Tergugat12 Bahwa untuk selanjuinya dalam gugatan ini, Turut Tergugat 1 hingga Turut Tergugat 12,disebut sebagai, PARA TURUT TERGUGAT;20.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAY AHBADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI. JAKARTA Cq.
41 — 18
Aken berjalanke toko jamu dan tidak berapa lama kemudian menghampiri Saksi4 dan temanteman sambil membawa helmnya dan berkata "Tuh pa kan hampir sarna" danpada saat itu juga Serka Saeful Ridwan (korban) dan Sdr. Aken langsung berjabattangan dan melanjutkan mengobrolnya lalu beberapa menit kemudian Sdr. Akenpergi tanpa berpamitan.g.
1540 — 939 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (PN Medan). PN Medan menyatakan bahwa ... [Selengkapnya]
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Terdakwauntuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,kesempatan atau sarana tersebut yang merugikan keuangannegara, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang RINomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarna
117 — 55
Wonorejo/Tergugat IntervensiII sarna sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah memimpin rapatsebagaimana yang disebutkan dalam Akte dimaksud, oleh karenanyakuat dugaan Tergugat Intervensi 11 bahwa Akta tersebut adalah56rekayasa, sehingga secara hukum seharusnya Teddy Anwar, SHNotaris di Jakarta diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;Bahwa demikian juga PT.
138 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun kemudian Para Termohon Kasasimemperluas positanya, yang sarna sekali tidak ada relevansinya dengan gugatana quo, yakni bahwa atas perjanjian asuransi tersebut kemudian PT. AsuransiHanjin Korindo telah mereasuransikannya kepada Pemohon Kasasi, yangkemudian mereasuransikan kembali (retrosesi) kepada 3 (tiga) retrosessor(dahulu Tergugat II, III dan IV), tetap saja inti dari seluruh gugatan paraTermohon Kasasi tersebut adalah bahwa PT.
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Oktober 2005Bahwa Para Penggugat yang telah digusur, dibongkar paksa olehTergugat Ill, dan Tergugat IV, seharusnya berdasarkan nilai santunanganti rugi yang telah ditetapkan oleh Tergugat Ill, mendapat ganti rugidengan rincian sebagaimana tertera dalam Keputusan Tergugat Illtersebut di atas, akan tetapi kenyataannya Para Penggugat menerimaNilai Santunan Ganti Rugi, dengan rincian semua diklasifikasikan masukkategori rumah atau bangunan Permanen V, dengan Nilai SantunanGanti Rugi yang sarna
111 — 53
;Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil gugatan PARA PENGGUGAT dihalaman 8 nomor 12, karena dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak beralasanhukum sarna sekali karena apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan tanahtanahnyatelah diambil alih oleh TERGUGAT I secara paaksa yang disertai intimidasi denganbantuan TERGUGAT III quod non, hal terbut bertentangan dengan fakta hukum yangada, karena proses pelepasan hak yang dilakukan saat itu oleh panitia pembebasan tanahtidak bertentangan dengan Peraturan
134 — 25
Hal ini sarna sekali tidak benar dan tidak berdasar.80. Tanah dan bangunan Hotel Restaurant Maras tersebut dari sejak dahulu adalah81.sepenuhnya milik Tergugat V, yaitu PT. Hotel Restaurant Maras (dahulu NV HotelRestaurant Maras) sebagai badan hukum dan subjek hukum yang berdiri sendiri.Tergugat V sama sekali tidak pernah mengalihkan tanah dan bangunan HotelRestaurant Maras kepada siapa pun juga.
141 — 12
Permohonan dariPemohon Eksekusi, telah dilakukan Aanmaning, telah dilakukan Pemberitahuansesuai dengan batasan waktu sebelum dilakukan Pelaksanaan Putusan;Bahwa hal tersebut diatas sudah tentu telah melalui pengkajian dan bukandidasarkan oleh suatu keputusan yang tergesagesa dari pihakPengadilan;Bahwa oleh karenanya terbukti Perlawanan Para pelawan terhadap PenetapanPelaksanaan Putusan yang sudah inkracht dan sudah selesaidilakukan/dilaksanakan sesuai dengan prosedur Hukum adalah tidak berdasarhukum sarna
ENNY J. A. UMBAS, SE
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA
169 — 121
227 228) Menimbang, bahwa faktafakta hukum di atas, pengadaan batreyBSBp dan controller dibeli oleh Saksi Paulus Iwo bersama dengansaksi Irene Nety ke China langsung kepabrikannya, dimana pabriktidak menggaransi apabila ada perubahan spek yang tidaksesuail dengan surat dukungan yang ada, dimana kemudianbattery yang terpasang pada sebagian besar lampu solar celltersebut adalah batrey yang dibeli Terdakwa merek Bulls Power 120Ah Tipe Gel yang oleh Saksi Paulus Iwo menyampaikan bahwabatrey tersebut sarna
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sirait "Ada apa pak"kemudian dijawab oleh terdakwa Libert Sirait denganmengatakan "Tolong ambilkan uang sepuluh juta" kemudianHenry Sihombing memenuhi perintah terdakwa Libert Siraitdengan mengambil uang sebanyak Rp.10.000.000, (sepuluhJuta rupiah) dari brankas dengan terlebih dahulu mintakunci kepada Supriadi, setelah uang diambil oleh HenrySihombing kemudian Henry Sihombing menyerahkan uangtersebut kepada terdakwa Libert Sirait namun terdakwaLibert Sirait mengatakan kepada HenrySihombing "Kasihlah sarna
114 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
KasasifTerdakwa Il pada tingkat penyidikantidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Pasal 64 Ayat (1) KUHP,bukankah Saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaandalam melakukan penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa Ilmengacu pada hasil penyidikan/pemeriksaan yang telah dituangkan dalamBerita Acara tersebut, sehingga dalam hal ini merupakan suatu proses hukumyang aneh, dan bagaimana mungkin seorang Terdakwa harus didakwa danselanjutnya dilakukan penuntutan dengan Pasal yang sarna
162 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerimapemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkanmelalui website KPPU;Keberatan diajukan melalui kepaniteraan PengadilanNegeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedurpendaftaran perkara perdata dengan memberikansalinan keberatan kepada KPPU;Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu)Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, danmemiliki kedudukan hukum yang sama, perkaratersebut harus didaftar dengan nomor yang sarna
ABDULLAH ASEGAFF, DKK
Tergugat:
PT. KREASINDO JAYA TAMA SUKSES
194 — 58
45,302,616
35,235,368
12,080,698
92,618,682
27
Rozaq Agung Purnama
45,302,616
15,100,872
9,060,523
69,464,011
28
Sarna