dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkanPenetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor049/Pdt.P/2017/PA.Thn tanggal 18 April 2017, maka Pemohon dibebaskan daribiaya yang timbul dalam perkara ini

KetidakmampuanPenggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:XXXXXX yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX,Kabupaten Sumedang, yang diketahui oleh Camat XXXXX, KabupatenSumedang, tertanggal XXXX, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan daribiaya berperkara (cumacuma);Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

,pBiaya Proses : R 50.000,00.pBiaya Rp 400.000,00,PemanggilanBiaya PNBP : Rp 20.000,00,panggilanPenetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kbmhalaman 7 dariBiaya Rp 1.0.000,00,RedaksiBiaya Meterai : Rp 6000,00,Jumlah : Rp 516.000,00.,Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.Kbmhalaman 8 dari

Penggugat diberi izin untukberperkara secara cumacuma karenanya Penggugat dibebaskan daribiaya perkara ini;Mengingat, pasal 149 R.Bg dan peraturan perundangundanganserta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;MENGADITILTI Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patutuntuk menghadap dipersidangan tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (MURNI bin RAHMAD)terhadap Penggugat (SUSILAWATI binti MURJANI); Membebaskan

5 ayat (1) dan (2)KHI (Inpres No. 1 / 1990) mengharuskan setiap perkawinan untukdicatatkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, makadiperintahkan kepada para Pemohon untuk segera melakukan percatatanperkawinan kepada PPN KUA Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jemberyang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohonuntuk beracara secara prodeo, hal mana telah sesuai dengan ketentuanPasal 237 s/d Pasal 239 HIR, maka kepada para Pemohon dibebaskan daribiaya

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 281/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan

SUBSIDAIR : Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkanTergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,meskipun telah dipanggil secara patut ; Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara,Majelis telah memeriksa permohonan agar dibebaskan daribiaya perkara, selanjutnya melalui Putusan Sela Nomor397/Pdt.G/2011/PA.Mgt tanggal O07 September 2011, yangamarnya berbunyi sebagai berikut1

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat, namun Penggugat mengajukan permohonan untuk dibebaskan daribiaya perkara, karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, sertaPenggugat memperkuat permohonannya dengan melampirkan SuratKeterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dengan Nomor 999/071.562/13,tanggal 30 Agustus 2013 serta diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi,maka Majelis Hakim menetapkan dengan Putusan Selanya Nomor 1032/Pdt.G/2013/PA JU., tanggal 02 September 2013 yang

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 282/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 371/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan

Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan denganperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR maka Penggugat dibebaskan daribiaya

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 281/KPNSP/SKTM/VIII/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 368/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan

PA.PmkUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Serta surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RINomor ; 28/TUADAAG/X/2002, kepada Panitera Pengadilan AgamaPamekasan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor0318/Pdt.G/2017/PA.Pmk tanggal 23 Maret 2017 Penggugat dibebaskan daribiaya

pengurusan akta kelahiran anak, meskipun suami pemohon (Galibe binAmbo Ue) sudah meninggal duniaMenimbang, bahwa halhal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidakperlu dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte,yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnyadibebankan kepada pemohon, namun berdasarkan bukti P. 3, bahwa pemohon adalahorang yang tidak mampu, sehingga majelis menetapkan membebaskan pemohon daribiaya

Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkanSurat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri Sepa,Nomor 277/KPNSLN/SKTM/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, yangdisahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Amahai, Kabupaten MalukuTengah.Sehingga Pemohon danPemohon II meminta agar dibebaskan daribiaya perkara (Prodeo);Halaman2 dari 7 halaman penetapan Nomor 363/Padt.P/2016/PA.MhsBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon danPemohon II mohonkepadaBapak Ketua Pengadilan

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensiselama belum kawin lagi dan kedua anakanak tersebut samasama 50 % daribiaya yang akan dikeluarkan/dibutuhkan nantinya untuk segala biaya yangdiperlukan anakanak termasuk pendidikan, sandang dan pangan;Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Mengabulkan sebagian gugatan Konpensi dan mengabulkan gugatanRekonpensi seluruhnya ;ATAU: mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan tidakmengajukan Replik dan

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menafkahi Penggugat Rekonpensiselama belum kawin lagi dan kedua anakanak tersebut samasama 50 % daribiaya yang akan dikeluarkan/dibutuhkan nantinya untuk segala biaya yangdiperlukan anakanak termasuk pendidikan, sandang dan pangan;Menimbang, bahwa menyitir kKembali pertimbangan diatas bahwa suatupercekcokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perludilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut atau siapa yang menghendakiperceraian tersebut

Hal ini dapat dilihat pada pasalpasal dalam Perjanjian Distribusi antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan PGIO sebagai berikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkait yangmembantu) pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan

Hal ini dapat dilihat padapasalpasaldalam Perjanjian Distribusi antara TermohonPeninjauan Kembali denag PGIO sebagai berikut : Pasal 1.1Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau. merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkait yangmembantu)= pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.

Hal ini dapat dilinat padapasalpasal dalam Perjanjian Distribusi antara TermohonPeninjauan Kembali dengan PGIO sebagai berikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkaityang membantu pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.

Halini dapat dilihat pada pasalpasal dalam Perjanjian Distribusiantara Termohon Peninjauan Kembali dengan PGIO sebagaiberikut: Pasal 1.1 Pengiklanan dan kegiatan pengembangan merekatau kegiatan penunjang merek (BSA) terdiri daribiaya pengiklanan dan promosi gunamempromosikan nama, produk, atau merekProcter&Gamble, biaya tidak langsung terkaityang membantu pengiklanan dan promosi (biayadukungan merek tidak langsung), penguranganharga sementara pelanggan, dan kegiatanpengurangan penjualan.

dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka MajelisHakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkankepada panitera Mahkamah Syariyah Kuala Simpang untuk mengirimkan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana dimaksud oleh pasaltersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Penggugat dibebaskan daribiaya

termasuk bidang perkawinan makamenurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biayaperkara dibebankan kepada penggugat tapi oleh karena penggugat dalamkeadaan tidak mampu dan mohon diizinkan berperkara secara predeo makaberdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Watansappeng No. 350/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 19 Agustus 2013 maka penggugat dibebaskan daribiaya

relaas panggilanpertama tanggal 31 Januari 2013. dan relaas panggilan kedua tanggal 14Februari 2013;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Pemohon, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa dalam surat Permohonannya tersebut, Pemohon memohonagar dibebaskan dari biaya perkaraBahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu MajelisHakim, telah memeriksa Permohonan Pemohon untuk dibebaskan daribiaya

Olehkarena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Majelismenyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 25 Februari 1982 di wilayah Kantor UrusanAgama Cilegon adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan AgamaCilegon Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Clg, maka Para Pemohon dibebaskan daribiaya perkara;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No