Ditemukan 2150 data
29 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
138 — 115
DAHRIS & Cosesual Surat Keputusan Menter i1011Agraria No.
Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No. SK.62/DJA/1979Tanggal 14 Juni 1979 Tentang Pembatalan Surat KeputusanMenteri Agraria No. SK.218/KaTgl. 9 Mei 1961 tentangpemberian Hak Guna Usaha (HGU )kepada Fa. DAHRIS & Co. SuratKeputusan Direktur JenderalAgraria an. Menter i DalamNegeri menerbitkan SuratKeputusan No.
Menter i Dalam Negeri MUHAMMAD ISANo.SK.62/DJA/1979 Tanggal 14 Juni 1979 TentangPembatalan Surat Keputusan Menteri Agraria No.SK.218/Ka Tgl. 9 Mei 1961 tentang pemberian Hak GunaUsaha ( HGU ) kepada FIRMA DAHRIS COY( PT.
R. WAHYU JATI KUSUMA
68 — 24
Penetapan Nomor 70/Pat.P/2018/PN TjgMenimbang, bahwa ketentuan mengenai penambahan gelarkebangsawanan didalam Kutipan Akta Kelahiran tidak diatur secara jelas didalamUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan JoUndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun diatur didalam Surat Menter
9 — 3
hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmenetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhaltersebut, maka berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tentang SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan untuk efektifitassuatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
23 — 8
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
9 — 9
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
DAHRUL BIN RUSLAN
30 — 5
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
PT. Buana Cipta Propertindo
Termohon:
Roberto Agus Harjono
88 — 183
No. 43, tertanggal 11 April2003, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C19322HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003 Tentang Pengesahan BadanHal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 694/Padt.P/2020/PN. Btm.Hukum Perseroan, dan berdasarkan Akta RUPS Perubahan Perseroan PT.BUANA CIPTA PROPERTINDO, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di KotaBatam RUDI PURBA, SH, M.Kn,.
14 — 3
(sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menter!
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ripun Candra Siregar Alias Candra Anak Dari Jonni Siregar
74 — 24
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
7 — 5
tidakmemperdulikan Penggugat sejak Januari 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juli 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
21 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
10 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
13 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
10 — 8
Bahwa, permohonan penetapan perbaikan biodata ( perbaikannama ) ini mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Menter!
11 — 6
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
14 — 1
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
33 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
11 — 2
antara Tergugat dengan Penggugatsudah tidak ada hubungan baik selayaknya suami isteri;Bahwa, pada persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan KuasaPenggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat meninggaldunia karena sakit sebagaimana foto copy surat kematian nomor474.3/15/X1V2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Benar, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menerangkanbahwa Agus Paiman Wanto meninggal dunia pada hari Sabtu Legi tanggal 17Desember 2016 di Menter