Nomor 759 K/Pdt.SusPailit/2016dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegataris), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya,Delegasi diiringi dengan penyerahan tanggung jawab sehingga penerimadelegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yangditerimanya, ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparatpenerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produkhukum;Berdasarkan uraian tersebut, jelas terbukti bahwa kewenangan untukmenerbitkan

;Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahankewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahanwewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepadapihak lain.

Kata penyerahan berarti ada perpindahan tanggung jawabdari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi(delegataris), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya,Delegasi diiringi dengan penyerahan tanggung jawab sehingga penerimadelegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yangditerimanya, ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparatpenerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produkHalaman 21 dari 146 hal. Put.

Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakanpelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalahpenyerahan wewenang untuk membuat bes/uit oleh pejabatpemerintahan kepada pihak lain.

Kata penyerahan berarti adaperpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans)kepada yang menerima delegasi (delegataris), sehingga apabiladilihat dari pertanggung jawabannya, Delegasi diiringi denganpenyerahan tanggung jawab sehingga penerima delegasi akanbertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yangditerimanya, ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparatpenerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produkhukum;5.

Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggijuncto Pasal 27 ayat (1) huruf d juncto Pasal 48 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam NegeriAmbon bahwa Rektor mempunyai kKewenangan untuk mengangkat danmemberhentikan Pejabat dibawah Rektor/ Pemimpin Perguruan Tinggi ;(vide putusan halaman 31 33); Menimbang, bahwa pada dasarnya sumber wewenang Badan atau PejabatTata Usaha Negara diperoleh dengan cara atribusi atau delegasi

Putusan Perkara No. 69/B/2016/PTTUN.MKSBahwa sedangkan pada wewenang delegasi terjadi pelimpahan wewenangyang telah ada pada Badan atau Pejabat TUN yang memperoleh suatu wewenangLUI ILOLIEIE 55

Nomor 53/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukanpermohonan upaya hukum banding pada tanggal 2 Februari 2021,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor02/AktaBdg/Pdt/2021/PN Prop Jo Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru (delegasi

tanggal 9 Februari 2021,sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan PernyataanBanding Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp, yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding semula TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukanmemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PasirPengaraian pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya memori bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan NegeriPekanbaru (delegasi

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pa.rohii@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4% /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap WONAD Ductomo os consrenserseuncooneresichemmiemavansosseanonseayTempat

Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang KTPNo. 09.5301.100346.0171, Warga Negara Indonesia ;Bahwa oleh karena pengurus PT.KAHAYAN AGRO LESTARI terdiri dariDirektur dan Komisaris, maka Direktur yaitu Tuan TOMMY DELSY, SHsecara sendiri berwenang untuk melakukan tindakan Hukum baik didalammaupun diluar Pengadilan ;Bahwa PEMOHON merupakan Badan Hukum Perdata yang sangat.dirugikan akibat tidak ditetapkannya/tidak dilakukannyatindakanolehBadan/PejabatPemerintahan dalam hal ini TERMOHON berdasarkankewenangan delegasi

nomor 30 Tahun2014 yang menyatakan Jika ketentuan peraturan perundangundangantidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (1), maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajimelakukanKeputusan dan/atauTindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang tersebut, maka dalamjangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja, TERMOHON yangmenerima kewenangan delegasi

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang Undang RepublikIndonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanNegara menyatakan bahwa "Delegasi adalah pelimpahan Kewenangandari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepadaBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah denganHalaman 7 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEPAGEtanggung jawab dan tanggung gqugat beralih sepenuhnya kepadapenerima delegasi ;.

Bahwa oleh karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidakmengatur tata waktu pelaksanaan dari ketentuan Pasal 24 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 (vide bukti P28) tentang Tata CaraPelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi tersebutbutir 2, sehingga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)selaku pemegang delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan harus memberi tanggapan paling lama 10 (Sepuluh) harikerja

Hadjon, S.H.menyatakan bahwa Sumber wewenang pemerintahan itu terdiri dari : Atribusi,delegasi dan mandat (Prof. Dr. Philipus M.

Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiridari :a. rumah dinas daerah golongan (rumah jabatan);b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi) ; danc. rumah dinas daerah golongan Ill (pberumahan pegawai); Menimbang, bahwa hukum administrasi mengenal tiga sumber wewenangpemerintahan, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yang akan dijelaskansebagai berikut :a. Atribusi H.D.

Setelah wewenang diserahkan, maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi ;Delegasi oleh Stroink dan Steenbeek senada dengan Indroharto diartikan sebagaipelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabatpemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secaraatribusikepada badan atau pejabat pemerintah lain ; Hal. 36 dari 46 Hal.

Putusan No. 78/G/2016/PT UN.PTKWewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi kepadasubdelegataris dengan catatan bahwa ketentuan delegasi mutatis mutandisberlaku juga untuk subdelegasi sebagaimana ditegaskan oleh H.D. Van Wijk :bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk dimana di dalam instansi pertamasuatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan suatu lembaga pemerintahandiserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga pemerintahan yang lainnya.

Tetapijuga pihak yang didelegasikan kadangkadang bias menyerahkan wewenang ini,maka kita dapat berbicara tentang subdelegasi yang berlaku secara mutatismutandis peraturan yang sama seperti untuk delegasi ; c. Mandat;Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkankepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperolehwewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.

H.D. van Wijk menjelaskan arti mandat yaitu een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenendoor een ander (suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannyadijalankan oleh organ lain atas namanya) ; Berbeda dengan delegasi, pada mandat, mandan atau pemberi mandat tetapberwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkannya,dan memberi petunjuk pada mandataris mengenai apa yang diinginkannya.Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris;Menimbang

Majelis pemeriksaperkara berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo etbono);Menimbang, bahwa Terbanding NM semula Tergugat IV Konpensi/kuasanya tidak hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patutsesuai dengan :Relaas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 30 Juni2014 untuk sidang tanggal 7 Juli 2014;Halaman 11 Putusan Nomor 597/PDT /2016/PT.DKI.

Surat Pengantar Panggilan Delegasi ke Pengadilan Negeri Bogor tertanggal4 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2014; Surat Pengantar Panggilan Delegasi ke Pengadilan Negeri Bogor tertanggal27 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 25 September 2014; Relaas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 29Oktober 2014 untuk sidang tanggal 18 November 2014; Relaas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 12Desember 2014 untuk sidang tanggal 23 Desember 2014; Relaas

Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 15Januari 2015 untuk sidang tanggal 20 Januari 2015;Ternyata ketidak hadiran Terbanding IV semula Tergugat IV Konpensi tersebuttidak dikarenakan oleh sesuatu sebab/halangan yang sah, sehingga Tergugat IVdianggap tidak mempergunakan haknya;Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensi/kuasanya tidak hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara sahdan patut sesuai dengan : Relaas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tertanggal2 Juli 2014 untuk sidang tanggal 7 Juli 2014; Surat Pengantar Panggilan Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 4 Agustus 2014 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2014; Relaas Panggilan Delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal16 September 2014 untuk sidang tanggal 25 September 2014; Relaas Panggilan melalui iklan koran tertanggal 13 Oktober 2014 untuksidang tanggal 18 November 2014;Ternyata ketidak hadiran Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensitersebut

tidak hadir dan pada 17 Juni 2010, dimana pihakPenggugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan sementara Tergugat dan terguggat Il selalu hadir dalampersidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Kuasanya tidak hadirdalam persidangan yang telah ditentukan sebagaimana rellas Panggilantertanggal 26 April 2010 yang diterima dan ditanda tangani langsung oleh KuasaPenggugat dan surat panggilan tertanggal 29 April 2010 # No.W10.UI.3940.Pdt.02.1V.2010.04 Asy delegasi

Berkas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Sdn;hal 1 dari 3 halaman Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Sdn.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah mengirimkanpanggilan sidang kepada Kuasa Pemohon Praperadilan melalui PengadilanNegeri Tanjung Karang ( delegasi ) berdasarkan Relaas panggilan Sidangtanggal 14 November 2018 dan telah pula mengirimkan panggilan sidangkepada Termohon Praperadilan berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal06 November 2018 untuk pelaksanaan sidang

Nomor 1035 K/Pdt/2016yuridis seluruh kewenangan serta tanggung jawab dari pemberi kKewenanganmenjadi beralin kepada pihak yang menerima kewenangan tersebut, karenapelimpahan kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan tugas dantanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.

Adanyapelimpahan kewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi, sehinggapihak yang melimpahkan kewenangan tidaklah dapat menggunakankewenangannya tersebut kembali sebelum dicabutnya dasar pemberiankewenangan tersebut.

Dengan demikian, segala bentuk tanggung jawabmenjadi tanggung jawab pihak yang telah menerima delegasi kKewenangantersebut yaitu Kepala SKPA dan bukan menjadi tanggung jawab pemberidelegasi Gubernur, Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi telahtidak melaksanakan cara peradilan yang baik, yaitu pertimbangan yang tidaklogis.

peradilan tingkat banding ;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmenyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihakTerbanding I,/ Terbantah, Terbanding II / Terbantah Il, Terbanding IIl / Terbantah Ill dan TerbandingIV / Terbantah IV masingmasing diberitahukan pada tanggal 23 September2019, sedangkan kepada Terbanding V / Terbantah V telah diberitahukanmelalui delegasi

Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding(inzage), Nomor 238/ Pdt.Bth/ 2019/PN Dps, yang dibuat oleh Jurusita Penggantipada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepadapihak Pembanding/Pembantah diberitahukan pada tanggal 1 Oktober 2019dan masingmasing kepada Terbanding / Terbantah , Terbanding Il /Terbantah Il, Terbanding III / Terbantah III dan Terbanding IV / Terbantah IVmasingmasing pada tanggal 1 Oktober 2019 sedangkan kepada pihakTerbanding V / Terbantah V diberitahukan secara delegasi

2019/PT DPSMembaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Bandingyang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasaryang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut, telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihakTerbanding ,/ Terbantah I, Terbanding II / Terbantah Il, Terbanding III /Terbantah Ill dan Terbanding IV / Terbantah IV masingmasingdiberitahukan pada tanggal 11 Oktober 2019, sedangkan kepada TerbandingV / Terbantah V telah diberitahukan melalui delegasi

Kontra MemoriBanding dari kuasa Terbanding / Terbantah tanggal 21 Oktober 2019ternyata telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding /Pembantah dan Terbanding II / Terbantah Il, Terbanding III / Terbantah Illdan Terbanding IV / Terbantah IV masingmasing diberitahukan padatanggal 8 Nopember 2019, sedangkan kepada Terbanding V / Terbantah Vtelah diberitahukan melalui delegasi

(1) huruf atersebutdi atas, maka harus pula dihubungkan denganketentu an li dalam t==== a= nan nin ss nti einenPasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan / atau dilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemetintahan yangDErWEN AN. on nn nnn nnn nnn nnn non non nen cnn cee nme ne nee nnn nnn ene nee een ne(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanWewenang wajib berdasarkan :a. peraturan perundangundangan ; dan Pasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

rekomendasi tertulis terhadap calonPerangkat Desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja;Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan ataupenolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desamenerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang PengangkatanPerangkat Desa; danDalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calonPerangkat Desa.Hal. 12 Putusan No.84/B/2017/PTTUN.SBYMenimbang, bawa atas dasar delegasi

UndangUndang Nomo 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan di dalam :Pasal 112.Tergugat adalah badan atau pejabat tata usahanegara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanyaatau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 20019 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalamsengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan Atrubusi danKewenangan Delegasi

Dan Pemberitahuan Putusan kepadaTurut Tergugat dilakukan melalui surat delegasi ke Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 4 Maret 2019, Nomor: W14.U30/53.219.HK.02/3/2019,Perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeriperkara No.29/Pdt.G/ 2018/PN.Lmg;Halaman 29 dari 41 Putusan No.321/PDT/2019/PTSBYRisalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 29/Pdt.G/2018/PN.Lmgyang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkanbahwa Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 11 Maret

Sedangkan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepadaTurut Terbanding dilakukan melalui surat delegasi ke Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 27 Maret 2019, Nomor: W14.U30/81.280.HK.02/3/2019Perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan Pernyataan BandingNo.29/Pdt.G/2018/PN.Lmg, dan kepada Kuasa Terbanding dilakukanmelalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jombang tanggal 27 Maret2019, Nomor: W14.U30/83.282.

Sedangkan penyerahan memoribanding terhadap Turut Terbanding dilakukan melalui surat delegasi kePengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2019, No.

Dan Pemberitahuan Memeriksa Berkas terhadap KuasaTerbanding dilakukan melaui surat delegasi ke Pengadilan NegeriJombang tanggal Maret 2019 No.W14.U30/84281/HK.02/3/2019, PerihalPermintaan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)No.29/Pdt.G/2018/PN.Lmg, serta terhadap Turut Terbanding dilakukanmelalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret2019 No.W14,U30/82.283.HK.02/3/2019, Perihal Permintaan BantuanPemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No.29/Pdt.G/2018/PN.Lmg;TENTANG

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 44 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap pa soeesessussecsseessesasusessssecesquavessssseersasgessasvtsessteessssesesTempat

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Maret 2011, untuk Tergugat Il tidak hadir dan jugatidak menyuruh wakilnya yang sah untuk mengadap dipersidangan meskipuntelah dipanggil secara patut sesuai surat nomor : W.10.U1/1844/Pdt.02/I/2011.04.RW tertanggal 17 Februari 2011 melalui delegasi ke PengadilanNegeri Jakarta Timur untuk acara sidang tanggal 28 Februari 2011, Suratnomor : W10.U1/2123/Padt.02/II/2011.04.Rw tertanggal 28 Februari 2011melalui delegasi ke Pengadilan Negeri JakartaTimur untuk

acara sidang keIItanggal 14 Maret 2011 ; Surat nomor : W10.U1/3344/Pat.02/III/2011.04.Rwtertanggal 29 Maret 2011 melalui delegasi ke Pengadilan NegeriJakartaTimur untuk acara sidang keIll tanggal 11 April 2011;Menimbang, bahwa karena Tergugat Il tidak hadir menghadap kepersidangan yang telah ditetapbkan meskipun telah dipanggil secara patut,maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II ; Menimbang, bahwa mendasar ketentuan tersebut Majelis Hakim tidakmenerapkan PERMA Nomor

Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Utr. dengan alas ankarena satu dan lain hal diluar kemampuan ;Menimbang, bahwa oleh karena mencabut Gugatan dengan = alasantersebut diatas maka dengan ini kami mencabut gugatan perkaraNo.85/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr dan selanjutnya mohon agar pemeriksaan perkaratersebut tidak dilanjutkan ;Menimbang, bahwa gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalamRegister perkara No.85/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr,di Pengadilan Negeri JakartaUtara baru tahap Panggilan yang ke dua masih tahap panggilan delegasi

yangdiajukan oleh Terbanding/Penggugat, Majelis tersebut terlebin dahulumempertimbangkan objek sengketa berupa keputusan Kepala Desa JatimulyoNomor : 141/4/111 tahun 2018 tentang Pengangkatan saudara MuhammadSyifaun Naja sebagai Perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa JatiMulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tanggal 12 Maret 2018 ; Menimbang, bahwa perkara ini apakah Kepala Desa Jati Mulyo,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak mendapat kewenangan menerbitkanobjek sengketa berdasarkan Mandat, Delegasi

pasal 66 dengan tegasUndangUndang pokoknya yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Kepala Desa secara ATRIBUTIF menerima wewenang untuk melakukanpenjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa danHal 8 dari 13 hal Putusan No.38/B/2019/PT.TUN.SBYmengangkat perangkat desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atasnama Bupati yang diberikan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangfe )3Dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa dalam masalahkewenangan yang ada pada Kepala Desa tidak ada Delegasi

Sekitar bulan Desember 2012 warga melakukan unjuk rasake PT, Pelindo II, kemudian terjadi kesepakatan antara warga dengan PT.Pelindo IT untuk membentuk team kecil selama 3 (tiga) bulan, Selanjutnyawarga memberi kepercayaan kepada delegasi warga Koja Utara "D"Gajara yang dipimpin oleh Sdr. SM .HASAN SAMAN untukberkomunikasi dengan PT.

Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan antara pihak PT.PELINDO II dengan delegasi warga Koja UtarafD" GAJARA berkaitan dengan gantirugi hak atas penggunaan tanah dan bangunan eks. Warga Koja Utara, namun pernahmenghadiri pertemuan yang hanya dihadiri oleh warga eks. Koja Utara dan muspikoJakarta Utara tanpa dihadiri oleh PT.

PELINDO II pada sekitar bulan Maret 2013.Bahwa saksi selaku Notaris belum pernah berkoordinasi apapun dengan warga eksKoja Utara dan delegasi warga Koja Utara "D" Gejara untuk melakukan perikatanyang berkaitan dengan ganti rugi penggunaan tanah dan bangunan warga eks KojaJakarta Utara yang digusur oleh PT. Pelindo li pada tahun 1994 .

Selanjutnya saksimenjelaskan Perikatan tidak dapat dilakukan dengan alasan karena Perikatan belumbersifat final artinya "D" Gejara belum mempunyai hak keperdataaan untukmelakukan perjanjian dengan pihak lain tentang objek yang akan dilakukan perikatan.Artinya Pihak "D" Gejara selaku delegasi yang mewakili warga eks Koja Utara tidakdapat melakukan perikatan dengan Pt. Pelindo II karena ketentuan syarat sahnyasuatu perikatan harus memenuhi:a. Adanya kesepakatan;b.

NaniSukarni sebesar Rp. 3.790.000, (tiga juta tujuh ratus sembilan puluhrupiah) diterima oleh Delegasi Warga Koja3. Bukti P 3 : Fotocopy surat pengajuan permohonan peminjaman non cash kepadaDirektur Eksekutif DGAJARA untuk kepentingan pelunasanpembayaran biaya Notaris atas lahan di Koja Utara yang dirampasoleh PT. Pelindo II ;4. Bukti P4 : Fotocopy Surat Pernyataan permohonan peminjaman non cashkepada DGAJARA untuk kepentingan pembayaran Notaris,tertanggal 18 Juni 2013 ;5.

Tanah: Desa Watesngoro, Kecamatan Ngoro,Kabupaten Mojokerto kepada Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan KuasaPenggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugattidak datang menghadap Kuasa Hukumnya ataupun menyuruh orang lainmenghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil Secara sah dan patut;Menimbang, bahwa terhadap Tergugat (berdasarkan revisi gugatan)telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaaspanggilan sidang delegasi

kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2019, 1 April 2019 dan 25 April 2019,namun oleh karena pada relaas panggilan delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat tertanggal 25 April 2019 disebutkan Tergugat Adityo Halim tidakada atau tidak dikenal pada alamat tersebut, maka selanjutnya Tergugat dipanggil melalui panggilan umum sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan panggilanmelalui Surat Kabar Memorandum tanggal 7 Mei 2019 panggilan umum pertamadan

panggilan umum kedua melalui Surat Kabar Memorandum tertanggal 14 Juni2019, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruhwakilnya untuk menghadap ke Persidangan tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II (berdasarkan revisi gugatan)telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilanHalaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2019/PN Mjksidang delegasi kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan tertanggal

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membaca Relaas Pemberitahuan putusan yang telah dijalankan secarasah dan patut melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 17 November 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn,kepada Kuasa hukum Tergugat;Membaca Relaas Pemberitahuan putusan yang telah dijalankan secarasah dan patut melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 17 November 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn,kepada Kuasa hukum

Illsemula Turut Tergugat III melalui Staf Kantor PT Kemasindo Cepat Nusantarapada tanggal 02 April 2018;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat II melalui Staf Kantor PT Sarana Jasa Bahari padatanggal 06 April 2018;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiMedan berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono).Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Terbanding semulaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2018;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi

untuk seluruhnya; Menolak Eksepsi Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 728/Pdt.G/2016/PNMdn, tanggal 19 Oktober 2017;Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Pembanding semulaTergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Juni 2018;Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi