Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 929 K/PID.SUS/2013 Tanggal 20 Mei 2013 — IRWAN JAYA als. WAWAN bin ABDULLAH
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah kenal sebelumnya, berbeda denganTerdakwa yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi Asrudibin Abdul Rahim dan juga saksi Asrudi bin Abdul Rahim merupakanTerdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannnya dengan Terdakwadan juga barang bukti berupa shabushabu yang dijadikan barang buktidalam perkara ini adalah seberat 3,5 (tiga koma lima) Gram dengan hargasebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sementara saksi Asrudi bin AbdulRahim (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan;3. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 dandisampaikan kepada:a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;danb.
Register : 26-03-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat
Tergugat
20 — 5
20 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 26-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
NORKHALISAH
47 — 8
NORKHALISAH
47 — 8
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Putus : 22-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDA Tanggal 22 Nopember 2018 — Diding Arifianto als Bondet Bin Kusmianto
27 — 4
27 — 4
peredarannya secara bebas dilarang;Bahwa keterangan saksi dalam BA Penyidikan benar;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDAMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018sekitar pukul 22.30 Wib Di pertigaan pom bensin Dsn Klagen Kel TropodoKec Krian Kab Sidoarjo dan Dsn Klagen Rt 06 Rw 04 Kel Tropodo KecKrian kab Sidoarjo. oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 18-04-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 116/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
REASON PARLINDUNGAN
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
95 — 71
Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 dan poin10 Tergugat jelaskan dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum
VI BadanKepegawaian Negara yang bukan merupakan PeraturanPerundangUndangan dan mengabaikan prosedur yang telahdiatur dalam Peraturan PerundangUndangan (onwetmatige) ;3) bahwa KTUN yang menjadi obyek sengketa ditetapkan tanggal28 Desember 2018 yang berlaku terhitung mulai tanggal 1Januari 2019 ditetapkan setelah Penggugat kembali aktifbertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak April 2017 hal inibertentangan dengan asas kepastian hukum Pasal 252 PPNo.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 15-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 301/Pdt.G/2013/PA.Smn PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Halamandengan UndangUndang nomor: 50 tahun 2009, karena perkawinan Penggugatdan Tergugat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka secara absolut perkaraini merupakan kewenangan Badan Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadilinya, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dinyatakan secara relatif perkaraini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa danmengadilinya j 222222 nn nnn nen nn nnn nnn nnn nen n nn nn nen n en nn nen ne neMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-05-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0091/Pdt.G/2015/PA.Slp Tanggal 8 Juli 2015 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
21 — 1
Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK KANDUNG binti TERGUGATadalah masih di bawah umur dan butuh perhatian orangtuanya maka untuk hakpengasuhan, pengawasan dan pemeliharaan anak tersebut Penggugat mohon agardiberikah kepada Penggugat karena Penggugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang mempunyai penghasilan tetap sanggup menjaga, memeliharan dan memberinafkah seperti sandang, pangan, pendidikan terhadap anak tersebut;10.
Register : 12-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 224/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat dan Terguggat
24 — 5
24 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya suratkeputusan;5.
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 6 September 2016 — Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung
74 — 25
74 — 25
Haltersebut juga berlaku pada jabatan fungsional Penilik ; Terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang ditetapkan pada tanggal25 Oktober 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum bagi Penggugat untukmemperpanjang masa kerjanya, dikarenakan Peraturan tersebut tidakberlaku surut sehingga tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat yangbertanggal lahir 11 Juni 1954 sehingga tetap
Register : 06-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — YUSRIZAL SYOFSA, DKK VS WALIKOTA PADANG;
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marlis, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal O7Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1Oktober 2009 (bukti P8c terlampir):Tapi tetap menerima gaji secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sampaidikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil:Bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan sebagai PegawaiNegeri Sipil sebelum waktunya dengan
Register : 17-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 21
31 — 21
Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.BnBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segalasesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan perkara ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonkonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
Register : 12-05-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 01-12-2017
Putusan PA SURABAYA Nomor 2163/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 27 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 2
10 — 2
dalamamar putusan;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agarmemberikan 1/3 gaji untuk isteri dan 1/3 gaji untuk anakanak dan 1/3 gaji untukTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran dari Badan AdministrasiKepegawaian Negara Nomor : E.517/V 142 tertanggal 10 September tahun1991 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada draft angka 1 huruf (c)dinyatakan sebagai berikut Pelaksanaan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-03-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT/ 18-K /PMT-I/BDG/AU/II/2011 Tanggal 8 Maret 2011 — YUDI HARDIANTO
Prada / 533510
Anggota Skadron Udara I
Lanud Supadio Pontianak
270 — 0
270 — 0
Riki seorang sipilyang Terdakwa kenal si Istana Bilyard sejak Oktober2008 di tempat kostnya di Siantan Pontianak Timur./ 8.
Putus : 22-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/Pdt/2015 Tanggal 22 April 2015 — DESSY LIMBA VS IWAN TEAPON,SIP.,M.Si, DK
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonvensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonvensi terpaksa menempuhkebijakanmenunjuk pengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikanPenggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi danmenghadiri sidang untuk itu.
Register : 01-04-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 28-12-2013
Putusan PA DEMAK Nomor 376/Pdt.G/2010/PA.Dmk Tanggal 10 Januari 2011 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 0
28 — 0
Bahwa sejak kelahiran anak yang kedua Penggugat selalu berusaha untukmenyadarkan Tergugat akan kewajibannya mendidik dan memelihara anakanakkandungnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 45 Undangundang No. 1/1974tersebut, namun setiap kali diingatkan Tergugat selalu marahmarah sehinggamenimbulkan percekcokan yang berkepanjangan ; 7.10.11.12.13.Bahwa sejak menikah hingga saat ini Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, KabpatenSemarang
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 9 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
71 — 60
71 — 60
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47
Putus : 15-05-2009 — Upload : 13-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 K/TUN/2009 Tanggal 15 Mei 2009 — BUPATI BULUKUMBA, ' MUH. AKIL, S.Pd,
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 10 Tahun1983 junto PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mewajibkan kepadaPenggugat untuk mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelummengajukan cerai di Pengadilan ;Untuk lebih memperjelas apakah izin perceraian merupakankeharusan atau tidak, maka perlu dijelaskan kembali bunyi pasal 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Jbg Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 22
98 — 22
Asli dan fotokopi Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor183.4.45/128.118/415.41/2019 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencpai Batas Usian Pensiun atas nama Penggugat tertanggal 20Mei 2019, diberi tanda bukti P3;> Saksi ke1 yang menerangkan :Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Padt.G/2019/PN JbgBahwa saksi kenal dengan Penggugat atau Tergugat (Waras)tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa yang saksi ketahui Penggugat