Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 1111/Pdt.G/2015/PA.Jmb Tanggal 20 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
16 — 1
Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan;3. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 dandisampaikan kepada:a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;danb.
Register : 26-03-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat
Tergugat
20 — 5
20 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang
Putus : 22-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDA Tanggal 22 Nopember 2018 — Diding Arifianto als Bondet Bin Kusmianto
27 — 4
27 — 4
peredarannya secara bebas dilarang;Bahwa keterangan saksi dalam BA Penyidikan benar;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2018/PN SDAMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018sekitar pukul 22.30 Wib Di pertigaan pom bensin Dsn Klagen Kel TropodoKec Krian Kab Sidoarjo dan Dsn Klagen Rt 06 Rw 04 Kel Tropodo KecKrian kab Sidoarjo. oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 26-08-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 1 September 2020 — Pemohon:
NORKHALISAH
47 — 8
NORKHALISAH
47 — 8
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 13-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan
Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
Register : 02-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PA SERANG Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal 29 Agustus 2013 — Pemohon vs Termohon
13 — 3
13 — 3
Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;
Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 556/Pdt.G/2017/PN Sgr Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 23
26 — 23
baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang
Register : 14-10-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PA BANGGAI Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Bgi Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 21
54 — 21
alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Sgu Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 2
62 — 2
serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang
Register : 19-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 2100/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 30 Maret 2017 — PEMOOHON DAN TERMOHON
12 — 0
12 — 0
2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi; Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh Majlis pada setiagp kalipersidangan, Mediator, para Saksi sebagai orang dekat dengan Pemohonmaupun Termohon dan bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah diberikesempatan untuk mengurus keterangan atasan namun tidak melakukan,dengan alasan tidak ingin bercerai;Menimbang, bahwa keterangan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Klt Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Tdn Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Suryanto Wahid
27 — 7
Suryanto Wahid
27 — 7
pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Psp Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
28 — 7
Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat
Register : 26-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 25
74 — 25
bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermateral kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85 /Pat.G/2018/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.G/2017/PA.Rh Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 18
76 — 18
Tergugat telah dipanggil oleh JuruSita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Jayapura dengansepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil
Register : 06-01-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 26-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Sgr Tanggal 17 Nopember 2011 — Penggugat vs Tergugat
17 — 7
17 — 7
., akan tetapi tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib memperoleh
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Bjr Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA DEMAK Nomor 1734/Pdt.G/2018/PA.Dmk Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
23 — 4
XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipilyang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberitanda P.5;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1734/Pdt.