Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.

untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang

SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan

dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang

., oleh Tergugat adalah merupakan tindakanberlebinan dan sewenangwenang serta tindakan tersebut telahmelanggar ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat TergugatNomor: 888/Kep.1416BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tersebuttelah merugikan Penggugat baik secara Moril maupun Materil ;Bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar SKB 3 Menteri,sedangkan ketentuan SKB 3 Menteri tersebut berlaku kepada

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2018 telah terbit SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan

Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 secara a contrario ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwaterhadap gugatan perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipilyang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

7tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 424/12/1/1986 tanggal 02 Januari1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanKabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan dankepentingan hukum dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

SYAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalsel dengan jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasanbarang beredar dan jasa ke metrologian;Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalampengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian,

dan setiap pejabat harusmengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggalla menerima surat permintaan izin perceraian itu.Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan PasalHal. 8 dari 21 Put.

Bahwa Tergugat DR / Pemohon DK adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh gaji tetap, maka akibat diajukan permohonan ceraitalak terhadap Penggugat DR / Termohon DK, berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku terhadap gaji Tergugat DR / Pemohon DK harusdiserahkan kepada Penggugat DR / Termohon DK 1/3 bagian dan kepadaketiga orang anak yang bernama 1. Anak Kandung Pertama, 2. AnakKandung Ketiga, dan 3.

ada proses pengajuan surat jjin perceraian yangsudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquoselanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izinperceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang

Bahwa dari ketiga bukti surat di atas bukanlah merupakan persyaratanpencatat kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 PeraturanPresiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bertentangan denganPasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang menyebutkan : , Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampauibatas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan

Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :1)Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan: Dalam surat permintaan izin ataupemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkansurat keterangan harus dicantumkan alasan yang

dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tanggal10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di seluruhIndonesia;22 P22 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Hukum Sekretariat Daerah KotaPangkalpinang, dan Kabid Perencanaan, Pengadaan, Mutasi & Data KotaPangkalpinang;Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatas yang tertuangdalam bukti T2 tersebut, Rapat tersebut disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;4.

Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.

bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa PENGGUGAT merasa jawaban tersebut belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT telahmengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasanTERGUGATdengan Surat PENGGUGAT Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan KeberatanSaudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telahPENGGUGATsampaikankepadaTERGUGAT

Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2)PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikut :(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagaiPNS apabila tersedia lowongan jabatan.d.

BuktiP9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihalBanding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan SaudaraZulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.

Pemberhentian sementara pegawai negeri sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruangIlIl/d ke bawah ; b.

Pengangkatan kembali pegawai negeri sipilyang diberhentikan sementara yang berpangkatPenata Tingkat golongan ruang III/d ke bawah ;danc, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.24 25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkanpenggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum