No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal 23 Oktober 2003.tersebutMahkamah Syariah Jantho telah mengirim relaas panggilan aanmaning terhadapPelawan selaku Termohon agar melaksanakan putusan tersebut sesuai denganRelaas Panggilan Aanmaning No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal Mei 2012 yangditandatangani oleh Keuchik Paya Ue.

Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Panggilan Aanmaning untuk melaksanakan isiputusan pengadilan Mahkamah Syariyah Jantho tersebut karena putusan No. 27 PK/AG/2009 tanggal 19 Nopember 2009 Jo. No. 21 K/AG/2008 tanggal 23 Mei 2008Jo. No.03/Pdt.G/2004/MSProv tanggal 22 Desember 2004 Jo. No.57/Pdt.G/2002/PA.Jth tanggal 23 Oktober 2003 tidak sah / cacat hukum dan tidak dapat dieksekusi(non eksekutabel) serta Relas Aanmaning yang tidak sah pula dengan alasan hukumsebagai berikut :1.

Sebab Relaas Panggilan Aanmaning Nomor: 57/Pdt.G/2002/MSJth, selain tidak mencantumkan tanggal penerbitan pada suratsebagaimana mestinya, Aanmaning yang sah secara hukum yang menjadi dasarawal dalam hal pelaksanaan atas Relaas Panggilan Aanmaning pada perkaraaquo;7.

Aanmaning kepada Pelawan sebagai Termohon Eksekusi,Aanmaning (teguran agar Pelawan mentaati isi putusan), Penetapan Eksekusi,Pelaksanaan Eksekusi yang direncanakan tanggal 4 dan 5 Juli 2012, yangkeseluruhan rangkaian proses pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan telahditempuh melalui tahapantahapan proses yang benar.Tidak ada atau tidak dicantumkannya tanggal pada relaas Aanmaning yangditujukan kepada Pelawan, tidak menjadikan aanmaning tersebut sah dan tidakberkekuatan hukum dan tidak pula

Pasal 30 Undangundang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah AgungRJ), dengan demikian petitum poin 4 dan 6 perlawanan Pelawan tersebut tidak beralasanhukum ;Menimbang, bahwa setentang permohonan Pelawan pada point 5 perlawananPelawan mengenai relaas panggilan aanmaning yang tidak berkekuatan hukum,pengadilan menilai bahwa proses yang ditempuh telah sesuai dengan prosedur, incassukarena kealpaan dari Jurusita Pengganti sehingga patut dianggap aanmaning tersebutdilaksanakan secara tidak patut dan harus

Sbytanggal 30 Maret 2015 terhadap keputusan lelang sesuai denganSurat Laporan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor: 921IX / KC / ADK / 03 / 2015 tanggal 03 Maret 2015 yangditerima oleh Para Pelawan YANG SAMAPAI SAAT INI PROSESPERSIDANGAN MASIH BERJALAN ;untuk selanjutnya pada tanggal 04 September 2015 Para Pelawanmendapat Surat Relaas Panggilan Aanmaning Nomor : 20 / EKS /2015 / PN. Sby jo Nomor : 624 / Pdt. G/ 2012 / PN.

Sukomanunggal Kota Surabaya atas Keputusan Lelang No. 092 /2015 sesuai dengan Relaas Panggilan Aanmaning tanggal 04 September2015 sampai adanya keputusan yang tetap atas gugatan perdata NomorPerkara : 267 / Pdt.G / 2015/ PN. Sby tanggal 30 Maret 2015 ;5. Memerintahkan Kepada Terlawan untuk tunduk dan patuh atas putusan.6.

untuk mengosongkan tanah danbangunan Serifikat Hak Milik No.3058 dan telah dicatat dalam beritaacara Aanmaning yang disebutkan Aanmaning berdasarkan GroseAkta risalah lelang No.092/2015 teratnggal 18 Pebruari 2015,sehingga No.20/Eks/2015/PN.Sby jo No.624/Pdt.G/2012/PN.Sbyadalah kesalahan ketik dari Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya danhal tersebut tidak pernah dibantah oleh Pelawan dan atau kuasahukumnya pada saat diberi Aanmaning dan sudah dicatat dalamberita acra Aanmaning, shingga panggilannya

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan permohonan PenggugatRekonpensi kemudian menerbitkan Penetapan EksekusiNo.38/Eks/2015/PN.Sby, tertanggal 21 Mei 2015 dan kemudianmelakukan peneguran (Aanmaning) kepada penghuni Sertifikat hak MilikNo.3058 dan sudah dilakukan pemanggilan secara patut ;5.

Sukomanunggal Kota Surabaya atas Keputusan Lelang No. 092/ 2015 sesuai dengan Relaas Panggilan Aanmaning tanggal 04 September 2015sampai adanya keputusan yang tetap atas gugatan perdata Nomor Perkara :267 / Pdt. G / 2015 / PN. Sby tanggal 30 Maret 2015Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan Tertanggal 13 Januari2016, Terlawan mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa dalam Penetapan Aanmaning a quo Terbantah hanya menyampaikankronologis data yang tidak didukung oleh rincian dokumen sehinggaHal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014membingungkan Pembantah;9.

Bahwa Pembantah mengajukan dan mendaftarkan bantahan terhadappenetapan Aanmaning Nomor 17/Eks.F/2011/PN TK., tertanggal 21 Juni2011, ("penetapan Aanmaning"), tercatat di kepaniteraan PengadilanHal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 278 K/Pdt/2014Negeri Tanjungkarang adalah pada tanggal 20 Juli 2011;.

Bahwa selanjutnya Penetapan Aanmaning yang juga telah diterima olehPembantah tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telahmemberitahukan kepada Pembantah agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011,dengan maksud dantujuan memberi kesempatan kepada Pembantah untukmemenuhi isi Penetapan Aanmaning dimaksud dalam wakiu maksimal 8(delapan) hari, yakni selambatlambatnya pada tanggal 6 Juli 2011;10.Bahwa pemenuhan isi Penetapan Aanmaning dengan tenggang

Eksepsi Eror In Objektum;25.Bahwa dalam permohonan bantahan yang dimohonkan oleh Pembantah,adalah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 17/Eks.F/2011/PN Tk., Bandar Lampung tertanggal 20 Juni 2011,yang mana terhadap Penetapan tersebut adalah "penetapan Aanmaning";Artinya yang dapat dibantah oleh Para Termohon Ekksekusi hanyalahpenetapan eksekusi, bukan penetapan Aanmaning;26.Bahwa Aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapanPengadilan yang mengikat.

Aanmaning hanyalah tindakan proseduraladministratif dari suatu Pengadilan kepada Termohon eksekusi sebelumputusan yang dilaksanakan yang bersifat memperingatkan sehinggamenempatkan Aanmaning sebagai objek gugatan sebagaimana tertuangdalam dalil posita Pembantah adalah sangat keliru;Hal. 13 dari 23 hal.

Sampai hari kedelapan sesudah peringatan (aanmaning) apabilapemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat ;Bahwa hal tersebut berarti bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan bagiPelawan/Pemohon Kasasi adalah berakhir manakala telah lewat 8 (delapan)hari setelah dilakukan Peneguran (aanmaning) ternyata Pelawan tidak pulamenggunakan haknya. (M.Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata.

Sedangkan putusan verstek yangdiberitahukan tidak langsung kepada diri pribadi Tergugat maka putusantersebut telah inkracht manakala telah dilakukan aanmaning dan telahlampau waktu 8 (delapan) hari setelah dilakukan aanmaning sehingga tidakdapat lagi dilakukan perlawanan ;Artinya adalah bahwa batas waktu Pelawan untuk mengajukan perlawananPelawan/Terbanding kini Pemohon Kasasi atas putusan verstek No.223/Pdt.G/2004/PN.Mks kepada Terlawan/Penggugat/Pembanding kiniTermohon Kasasi adalah berakhir hingga

8 (delapan) hari sesudahdilakukan (peneguran) aanmaning, sedangkan Pelawan / Tergugat /Terbanding kini Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan setelahditerimanya risalah pemberitahuan Putusan kepada Tergugat tanggal 23Maret 2005 melalui Lurah Malimongan Baru Kota Makasar yang diserahkantertanggal 28 Januari 2008 (terlampir) (vide putusan No.06/PDT/2009/PT.Mks) yang oleh Pelawan kemudian mengajukanperlawanan pada hari Rabu tanggal 06 Febuari 2008, mengingat bahwaatas putusan mana belum dilakukan aanmaning

dan belum lampau waktuselama 8 (delapan) hari setelah aanmaning sehingga masih dapat dilakukanperlawanan ;Hal tersebut jelas memberikan ketegasan bahwa atas waktu untukmengajukan perlawanan bagi Pelawan yang diberitahukan secara tidaklangsung adalah hingga dilampauinya masa 8 (delapan) hari setelahpeneguran (aanmaning), setelah itu putusan verstek dinyatakan inkracht.Dan bukannya menyatakan bahwa waktu mengajukan perlawanan adalahpada masa atau setelah dilakukan peneguran (aanmaning), sebagaimanatersirat

Aanmaning diperlukan apabila ada permintaan eksekusi olehPenggugat; Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa perkara aquo diputusverstek pada tanggal 3 Maret 2005, Risalah pemberitahuan putusandisampaikan pada tanggal 23 Maret 2005 melalui lurah Malimongan Baru,kota Makasar, tidak diadakan aanmaning sebagaimana dikehendaki olehPasal 196 HIR/207 RBg, sebab tidak ada permintaan eksekusi olehPenggugat asal kepada Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut belumberkekuatan hukum tetap, sehingga

Bahkan Terlawan I sendirisebagai Bank (Kreditur), belum pernah secara patut melakukan somasi/ peringatanbaik kepada Pelawan I maupun Pelawan II ; padahal yang akan disita maupun yangakan dilelang nantinya adalah harta benda miliknya Penjamin Hutang (ParaPelawan ) ;Debitur (Terlawan II) memang sudah ditegor (di aanmaning) melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan, akan tetapi terhadap pihak Penjamin / Penanggung Hutangatau pemberi hak tanggungan belum pernah dilakukan tegoran (aanmaning) olehPengadilan

) olehKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena yang diperingatkan(aanmaning) hanya Tergugat IJ, sehingga Para Pelawan menilai telah terjadikesalahan dalam prosedur eksekusi ; Bahwa sebetulnya, peringatan (aanmaning) adalah merupan proses awaleksekusi, yang maksud tujuannya adalah agar pihak Terlawan II (debitur) secarasukarela mau melunasi seluruh hutangnya kepada Terlawan I(kreditur) ; Menurut, M.

Sebab PARA PELAWAN BUKAN DEBITUR atauBUKAN PIHAK YANG BERHUTANG, dan bagaimana mungkin PARAPELAWAN diikutsertakan/ diperingatkan (aanmaning) agar melunasi hutangdebitur secara suka rela, sedangakan hal tersebut bukan merupakan kewajibanlangsung PARA PELAWAN.

Sebab aanmaning dimaksudkan agar Terlawan II memenuhipembayaran hutangnya secara sukarela.

SHM No. 987/Kebayoran Lama Utara berikut bangunan rumah tinggaldi atasnya yang terletak di Perumahan Taman Gandaria Blok B No. 10, Rt 002/ RW 005,Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan,karena sebagai penjamin, Para Pelawan tidak pernah ditegor/ di aanmaning lebih dulu,padahal seharusnya di aanmaning, dan juga Para Pelawan tidak pernah membuat perjanjian( akta otentik) melepaskan hak istimewanya sebagaiman diatur dalam Pasal 1831 dan Pasal1832 angka I KUH Perdata

Putusan Nomor 1435 K/Pdt/20131Bahwa Terlawan pada tanggal 14 Nopember 2011 telah mengajukanpermohonan Aanmaning dan Eksekusi terhadap Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2803 K/Pdt/2010, tanggal 31 Maret2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, dalam perkaraNomor: 06/Pdt.G/2009/PN.MPW antara: Susein Ko Putra sebagaiPemohon Eksekusi melawan Mukani, Armada dan Satawana sebagaiTermohon Eksekusi I, Termohon Eksekusi II dan Termohon Eksekusi II;Bahwa permohonan Terlawan tersebut telah disikapi

oleh KetuaPengadilan Negeri Mempawah dengan memanggil Pelawan I, II dan IIIsebagai Termohon Eksekusi I, II dan II untuk menghadap KetuaPengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 15 Desember2011 untuk diadakan peneguran/aanmaning, sesuai dengan relaasPanggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor: 06/Pdt.G/2009/PN.MPW,tanggal 09 Desember 2011;Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Pelawan I, II dan IIIsebagai Termohon Eksekusi I, II dan II melalui Kuasa Hukumnya yangbernama Joko Williyono,

Dalampertemuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Mempawah telahmenyampaikan kepada Pelawan I, II dan HI sebagai Termohon EksekusiI, If dan II bahwa adanya permohonan aanmaning dan Eksekusiterhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2803K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang dimohonkan oleh Terlawan.Bahwa terhadap permohonan Terlawan tersebut, Pelawan I, II dan IIItelah menyatakan keberatan dengan alasan:a Bahwa Pelawan I, II dan III sebagai Termohon Eksekusi I , II dan IIImasih melakukan

daneksekusi oleh Terlawan masuk dalam hamparan tanah milik Pelawan I(Mukani) yang menjadi objek perkara Tata Usaha Negara maka bersamadengan ini Pelawan I, IJ dan HI mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Mempawah untuk menolak permohonan aanmaning dan Eksekusiyang dimohonkan oleh Terlawan tersebut sebelum perkara tersebutdiputus oleh Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melaksanakanpermohonan Terlawan tersebut maka

dan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 2803 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang diajukanoleh Terlawan untuk seluruhnya dan/atau setidaktidaknya menyatakan secarahukum bahwa permohonan Aanmaning dan Eksekusi Terlawan tersebut sebagaitidak dapat diterima;Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalamperkara ini;Hal. 5 dari 15 hal.

1. mengabulkan permohonan pelawan I dan pelawan II2. menyatakan para pelawan I dan pelawan Ii adalah pelawan yang beritikad baik3. menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tangerang no 04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atas putusan pengadilan negeri tangerang no 181/Pdt.G/2008/Pn.Tng tanggal 25 maret 2009 jo putusan pengadilan tinggi banten no 92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5 januari 20104. menghukum terlawan kedudukannya sebagai Direktur PT BPR Molomitra Adil Jaya untuk

Bahwa objek perkara yang dalam Penetapan Pengadilan NegeriTangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo Surat Aanmaning atas putusanPengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25Maret 2009 jo Putusan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 Septeber 2007 yang menurutterlawan dilakukan dengan pelawan I dan Pelawan II ; 2.

atas putusan PengadilanNegeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009jo putusan Pengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BINtanggal 5 Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung = RINo.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010, sebelum perkarapermohonan perlawanan ini memiliki putusan akhir dengan putusanSela (putusan pendahuluan) yang menyatakan melakukan penundaanatas penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo Surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo

Semua bukti yang diajukanterlawan dahulu penggugat/terbanding/pemohon kasasi adalahpalsu yang dilakukan oleh Susianto alias Totok ; Bahwa penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013jo surat aanmaning atas putusan Pengadilan Negeri TangerangNo.181/Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 25 Maret 2009 jo PutusanPengadilan Tinggi Banten No.92/Pdt.G/2009/PT.BTN tanggal 5Januari 2010 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1592/K/Pdt/2010tanggal 27 September 2010, sangat bertentangan dengan ketentuanhukum yang

I Pengadilan Negeri JakartaTimur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 14 Mei 2013, diberitanda TaLbA, fo scm tee en Sn15.Foto copy relas panggilan aanmaning II Pengadilan NegeriJakarta Timur No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG tanggal 13 Maret 2013,diberi tanda T14B ; 16.Foto copy relas aanmaning III No.04/Pen.Eks/2013/PN.TNG melaluimedia massa , diberi tanda T14C ;Bahwa buktibukti surat tersebut telah diteliti dan disesuaikandengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai cukup kecualialat bukti surat bertanda

Menyatakan mengangkat dan membatalkan penetapan PengadilanNegeri Tangerang No.04/Pen.Eks/2013 jo surat aanmaning atasputusan Pengadilan Negeri Tangerang No.181/Pdt.G/2008/PN.TINGtanggal 25 Maret 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.92/Pdt/2009/PT.BIN tanggal 5 Januari 2010 jo PutusanMahkamah Agung RI No.1594/K/Pdt/2010 tanggal 27 September 2010;4.

Nomor 2323 K/Padt/20197.8.Menyatakan Penggugat/Pelawan adalah Penggugat/Pelawan yangberiktikad baik;Menyatakan Tergugat/Terlawan adalah Tergugat/Terlawan tidakberiktikad baik;Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

., tanggal 11 Febuari 2016(bukti P2) juncto Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) ditunda sampai menungguputusan Gugatan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde),Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

., tanggal 11Febuari 2016 (bukti P2) juncto Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) mengandungkekeliruan, Karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.

Menyatakan Risalah/Teguran Aanmaning Pertama dan AanmaningKedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN Tjk.,tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tinggi Negeri kelas IABandar Lampung Nomor 21/Pdt.SusPHI/2015/PN Tjk., batal demi hukumdan tidak dapat dilaksanakan;5. Menghukum Termohon Kasasi untuk mentaati putusan ini;6.

Nomor 2323 K/Padt/2019karena itu teguran/aanmaning yang dikeluarkan oleh Ketua PengadilanNegeri Tanjungkarang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telahberkekuatan hukum tetap yang secara hukum adalah sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BERNOFARMPHARMACEUTICAL COMPANY, tersebut harus

PDGputusan Hakim Tingkat Pertama dan menghubungkannya denganmemorie banding dan kontra memorie banding, Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat danbenar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, sebagaimanapertimbangan halaman 10 putusan tidak menjelaskan secara jelas yangmendasari bantahan, sedangkan dalil bantahan oleh pelawanmenghendaki terlebin dahulu lelang selanjutnya eksekusi pengosongan(halaman 2 putusan), selanjutnya dalil pelawan permohonan Aanmaning

pengosongan demikian halnyasita Revindikator Beslaag atas benda bergerak untuk pembayaran hutangsi debetur tetap terlebin dahulu sita eksekusi selanjutnya pelelangan,selanjutnya tinggal eksekusi tetapi dalam arti setelah selesai pelelanganhasil lelang tersebut hak kreditur yang pertama untuk membayar hutangdan apabila ada sisanya di kembalikan kepada si debetur, sedangkanbantahan dengan tidak di cantumkannya Nomor surat yang terbantahyang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman ataspermohonan Aanmaning

, sita eksekusi dan eksekusi pengosonganmenjadi bantahan yang kabur hemat Hakim Tingkat Banding apa yangdilakukan oleh terlawan merupakan prosedur yang telah tetap (tepat)sebagaimana bukti P1 permohonan Aanmaning kepada Ketua PengadilanNegeri Pariaman, perihal Aanmaning sita eksekusi dan eksekusipengosongan atas tanah dan bangunan, dimana sita eksekusi (ExecutoirBeslaag) dari pengosongan bagian dari pelelangan dalam pengertianapabila telah di kosongkan pada saat terjadinya lelang pihak pemenanglelang

dari 9 halaman putusan Nomor 25/PDT/2020/PT PDGtelah terlepas dari pihakpihak yang berada diatas tanah/yang ada rumahdiatasnya, atau pelelangan sekaligus pengosongan dapat terjadi, karenasifat pelaksanaan tersebut adalah paksakebijakan kesuksesan eksekusiberada pada Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggungjawabeksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri tersebut terlebih dahulu melihatjudul akta perjanjian tersebut yang dapat Executoir Beslaag (fieteksekusi);Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan Aanmaning

196 HIR dan apabila telah lewat waktu 8 haritersebut tidak dipenuhi oleh si debetur sesuai dengan pasal 218 Rbg danpasal 200 Ayat (10) dan (11) HIR berlakulah atasnya eksekusi paksadengan bantuan alat keksuasaan Negara, sehingga dapat disimpulkanapabila tidak dikosongkan secara suka rela oleh debetur dalam tenggangwaktu 8 hari berlakulah pelaksanaan Executoir Beslaag (Sita eksekusi)yang di dalamnya pelelangan/pengosongan, karena itu apa yangdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yaitu peringatan (Aanmaning

Menyatakan Relaas Panggilan Teguran/ Aanmaning yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 19 Agustus 2020, tidak SAH dan Tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.

Srl sebagai dasar untukmelakukan teguran (aanmaning) terhadap TERMOHON EKSEKUSI untukmenjalankan Putusan yang telah memiliki kKekuatan Hukum Tetap, apabilaTERMOHON EKSEKUSI tidak bersedia menjalankan Putusan tersebut secarasuka rela maka akan dilakukan EKSEKUSI PAKSA.Bahwa atas proses Aanmaning tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020PEMBANTAH telah mengajukan gugatan bantahan (deden verzet).

ini dan untuk selanjutnyapenetapan aquo dibatalkan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat, karena tidak berdasar.Bahwa Terkait gugatan bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAHsedangkan proses Aanmaning sehingga gugatan bantahan aquo adalahPREMATUR dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.

berdasarkan Penetapan Teguran Eksekusi Nomor1.Pen.Pdt.Aan/Eks/2020/PN Srl sebagaimana disebutkan dalam Relaas PanggilanTeguran/Aanmaning yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolanguntertanggal 19 Agustus 2020 sebagai pelaksanaan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Sarolangun Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl sampai adanya putusan Bantahanberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan provisi yangdiajukan oleh Pembantah, ternyata pelaksanaan Teguran/Aanmaning berdasarkanPenetapan

gagal, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SarolangunNomor 1/Pdt.Eks/2020/PN Srl tanggal 19 Agustus 2020 merupakan Penetapanuntuk dilakukan Aanmaning bukan untuk melakukan eksekusi paksa.

Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No.E.132014.HT.PN.Smda tentang aanmaning tanggal 23 Oktober 2014 yang merupakanproses eksekusi.Bahwa aanmaning tersebut adalah tegoran kepada Termohon Eksekusi incassuPenggugat dalam perkara ini untuk melunasi kewajiban mebayar hutangnyakepada Pemohon Eksekusi (Tergugat dan II) sebesar hutang Penggugat kepadaTergugat I, Il Rp 4.478.917,657 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapanjuta sembilan ratus tujuh belas ribu nam ratus lima puluh tujuh rupiah) yangwajiod

Dalam tegoran (a@anmaning) sebagaimana dicatat dalam BeritaAcara aanmaning tertanggal 18 Nopember 2014 bahwa Termohon EksekusiHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR7.8.9.incassu Penggugat meminta kelonggaran waktu dan cara menyelesaikanpembayaran hutangnya kepada Tergugat dan II (selaku Pemohon Eksekusi)dan disepakati sebagai berikut:a.

) tanggal 18 Nopember 2014.Diakui dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku Termohon Eksekusi setelahtanggal aanmaning (18 Nopember 2014) hanya membayar sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedangkan kewajiban yang disepakatidalam aanmaning tersebut adalah Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),karena itu Penggugat sebagai Termohon Eksekusi dalam tenggang waktuselambatnya 2 (dua) terhitung sejak tanggal aanmaning tidak dapat memenuhikesepakatannya yang dicatat dalam Berita Acara aanmaing

pada butir 1.Oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajiban yang diberikan dalam aanmaning, maka Tergugat dan II selaku krediturPemohon Eksekusi tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yangditentukan dalam butir 1 berita acara aanmaning tersebut Sekalipun demikianTergugat dan II selaku Pemohon Eksekusi dan pemegang Hak Tanggungan telahHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/PDT/2020/PT SMR10.11.1213.14.15.menyerahkan = Sertifkat Hak Guna Bangunan No.31/Sambutan

Dan karena itu tidak dalil Penggugat yang mengatakan bahwaeksekusi Hak Tanggungan tersebut belum waktunya, adalah sangat tidakberalasan hukum dan harius ditolak.Dan oleh karena Penggugat selaku Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhikewajilban membayar hutang yang didalam tenggang waktu yang diberikankelonggaran pada saat aanmaning, dan sesuai kesepakatan yang dicatat dalamBerita Acara aanmaning No.E.132014.HT.PN.SMDA tanggal 18 Nopember 2014,maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat meminta penundaan

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salah seorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar ia datang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENIN tanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning) agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin Kantor Cabang Banjarmasin;- 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

kepala Kantor Pertanahankabupaten / Kota Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Oktober 2009yang diberi materai cukup, diberi tanda bukti P10 ;Menimbang, bahwa setelah pemohon cukup menyampaikan buktibukti diatas,selanjutnya memohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan pada pokoknyabermaksud untuk memohon agar Pengadilan Negeri Kandangan memberikan teguran(aanmaning

), terhadap debitur pemohon bernama KASPUL ANWAR , yang telah lalaitidak membayar hutang kepada pemohon dengan Jaminan Hak Tanggunganmeskipun telah disomasi oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalamperkara permohonan ini adalah benarkah debitur KASPUL ANWAR telah berhutangkepada pemohon dengan jaminan tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan danbenarkah telah lalai tidak membayar hutang yang dimaksud, sebagai pemohonmengajukan permohonan aanmaning kepada pengadilan

,M.Kn. berikut perubahanperubahannya ;e Bahwa atas hutang tersebut telah dijamin dengan tanah Hak MilikNomor 133 yang diikat Hak Tanggungan sebagaimana sertifikat Haktanggungan Nomor 119/2009 ;e Bahwa terhadap hutang tersebut, telah terjadi kelalaian dalampembayaran sebagai pemohon memberikan surat peringatan sampaidengan surat Peringatan III ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima permohonan pemohon, memberikan teguran(aanmaning) kepada debitur

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan menunjuk salahseorang juru sita /juru sita pengganti untuk memanggil termohon agar iadatang menghadap Ketua Pengadilan negeri Kandangan pada hari : SENINtanggal, 05 OKTOBER 2015 jam 09.00 wita guna diberi teguran (aanmaning)agar ia melunasi tunggakan kredit tersebut pada PT.Bank Panin KantorCabang Banjarmasin;3.

Bahwa Penetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 yang sebelumnyadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm,tanggal 17 Desember 2013 dan BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 09 Januari 2014) mengandung cacatformil, dengan alasan; Bahwa dasar dikeluarkannya Penetapan Sita Eksekusi Executoir Beslag)Nomor 93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 tersebutHalaman 1 dari 14 hal.Put.

Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17Desember 2013 dan BA Aanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm,tanggal 09 Januari 2014) melanggar dan merampas hak milik pihak ketigakarena objek sengketa juga milik pihak ketiga:Halaman 2 dari 14 hal.Put.

Putusan Nomor 1540K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tidak bisa dijalankan (noneksekutonal) yang pada gilirannya Penetapan Sita Eksekusi (ExecutoirBeslag) Nomor 93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm bertanggal 23 Maret 2015 danbeberapa proses aanmaning (BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17 Desember 2013 dan BAAanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 09 Januari 2014)merampas hak milik orang lain (pihak ketiga) dan melanggar prinsip partykontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang

Nomor 1981 K/Pdt/20173.4.Bahwa akhirnya harus dinyatakan secara argumentum a contrario,Putusan Nomor 93/Pdt.G/2009/PN.Bjm., tanggal 19 Agustus 2010 jo.Putusan Nomor 76/Pdt/2010/PT.Bjm., tanggal 13 Januari 2011 jo.Putusan Nomor 1540 K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober 2011 tidak bisadieksekusi (non eksekutorial) sehingga tidak wajar menurut hukumdilakukan Penetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm, tanggal 23 Maret 2015 yang sebelumnya jugadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor

Putusan Nomor 1540 K/Pdt/2011, tanggal 12 Oktober2011 harus dinyatakan batal demi hukum (venrechtswege nietig abinitio legally null and void), putusan tersebut semula tidak pernah ada(never existed), sehingga dengan serta merta harus dinyatakanPenetapan Sita Eksekusi (Executoir Beslag) Nomor93/Pdt.G/Eks/PN.Bjm, tanggal 23 Maret 2015 hal mana sebelumnyadilakukan aanmaning (BA Aanmaning Nomor93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal 17 Desember 2013 dan BAAanmaning Nomor 93/Pdt.G/Eks/2009/PN.Bjm, tanggal O9

Nomor 06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mkl tanggal 28 Pebruari 2012 telahdilaksanakan Aanmaning oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale ;Bahwa Pembantah sangat keberatan dengan Berita Acara Aanmaning tersebutkarena mengenai objek tanah dan bangunana yang adalah milik Pembantah,keberatan mana didasari atas alasan hukum sebagai berikut :7.1.Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No.06/Pen.Pdt.G.Aanmaning/2012/PN.Mk tanggal 28 Pebruari 2012 yang menjadidasar dilaksanakannya Aanmaning karena adanya

Yang dikenal dalam hukum acara adalahperlawanan atas eksekusi dan tidak dikenal apa yang disebut sebagaiperlawanan atas aanmaning !!. Perlu diketahui, tahap aanmaning hanyalahsebagian dari tahapan pelaksanaan putusan yang harus dilakukan dalam rangkamemperingatkan Termohon Eksekusi yang telah kalah berperkara agar tundukdan patuh atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteksperkara ini, aanmaning telah selesai dilakukan.

Gani No.22 Rantepao yangdimohonkan aanmaning dan eksekusi oleh Terbantah I dan kemudianPembantah mengajukan bantahan atas penetapan aanmaning oleh KetuaPengadilan Negeri Makale, benar adalah milik Terbantah I, hal mana19dibuktikan dengan adanya Akta Hibah No.109/HB/KR/VI/81, tanggal 11 Juni1981 dan Akta Hibah No.42/HB/KR/IX/83, tanggal 10 September 1983, danselanjutnya diterbitkan SHM 782 Tahun 1986 an.

atas Permohonan Eksekusi yang diajukan TerbantahI dengan adanya Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 18 September 1980 yangdilakukan Pembantah dengan Terbantah II yang merupakan Pemilik atas Tanahberikut Bangunan diatas tersebut dengan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama41Terbantah II sehingga Pembantah sangat berkepentingan dan merasa keberatan atasPenetapan Aanmaning tersebut maka dalam Petitumnya menuntut untuk menyatakanPembantah selaku Pemilik yang sah atas Objek Penetapan Aanmaning tersebut

IT Tanah dan Bangunan yang menjadiObjek Penetapan Aanmaning yang masih bersertifikat Hak Milik atas namaTerbantah II sehingga timbul Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 18 September1980 kemudian Pembantah mengajukan Bantahan/Perlawanan akibat adanyaPenetapan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi yang diajukan Terbantah I, yangmana merupakan suatu Tindakan Pembantah untuk memperoleh Haknya dariTerbantah I dan Terbantah II, dengan demikian tidak tampak adanya kehendakPembantah untuk melepaskan haknya

yang dimohonkan olehTerlawan;Bahwa selain daripada dalildalil sebagimana tersebut di atas,Aanmaning yang permohonannya diajukan Terlawan tersebut harus puladinyatakan sebagai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (noneksekutabel),karena adanya dua putusan yang saling berbeda dan bertentangan yangakan Para Pelawan uraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebelum adanya sengketa perkara perdata antara Para Pelawandengan Terlawan yang perkaranya dimohonkan Aanmaning oleh Terlawansebagaimana dalam perkara

Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum Teguran /Aanmaning No. 44/Eks.G/PN.BKS. jo. No. 237/PDT.G/ 2012/PN.BKS. Jo No.237/PDT/2013/PT.BDG. Jo. No. 59 K/PDT/ 2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019;4. Menyatakan oleh karena itu untuk menangguhkan Teguran / Aanmaning No.44/Eks.G/PN.BKS. jo. No. 237/PDT.G/2012/ PN.BKS. Jo No.237/PDT/2013/PT.BDG. Jo. No. 859 K/PDT/2014. Jo. No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019;5.

No. 147 PK/PDT/2017 tertanggal 05 September 2019 akantetapi Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditujukan terhadap Teguran /Aanmaning untuk segera secara sukarela melaksanakan isi PutusanPengadilan.e Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan ditujukan terhadap Teguran /Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 44/Eks.G/ PN.BKS Jo.No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No. 237/PDT/2013/ PT.BDG Jo. No. 859K/PDT/2014 Jo.

No. 147 PK/PDT/2017tertanggal 26 September 2019 karena Aanmaning/tegurun tersebut telahmerujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlawanan Eksekusi yang Para Pembanding ajukanditujukan kepada Aanmaning atau Tegoran No. 44/Eks.G/2019/PN.BKS Jo.No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No. 237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859K/PDT/2014 Jo. No. 147 PK/PDT/2017... dst ...dSt..... TANGGAPAN :Bahwa oleh karena Para Pembanding mengatakan bahwa GugatanPerlawanannya ditujukan terhadap Aanmaning atau Tegoran No.44/Eks.G/2019/PN.BKS Jo. No. 237/PDT.G/2012/PN.BKS Jo. No.237/PDT/2013/PT.BDG Jo. No. 859 K/PDT/2014 Jo.

Bahwa sangat sangat mengejutkan PENGGUGAT tampa adanya suratperingatan 2 dan 3 serta dengan sudah adanya kesepakatan bersamaTERGUGAT telah PENGGUGAT untuk melakukan penjualan terhadapjaminan PENGGUGAT tersebut pihak TERGUGAT telah melakukanPermohonan AANMANING dengaN No 12/Pdt.HT/2017/PN Tabanan;Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pat.G/2018/PN Tab8.

Bahwa dengan adanya permohonan AANMANING ini menyatakan bahwaTERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGGUGATdengan melakukan usaha usaha yang sangat tidak baik dengan tidakmemberikan peringatan 2 dan ke 3 dengan langsung mengajukapermohonan AANMANING tersebut;9. Bahwa disamping itu,oberdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH.Perdatasebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut :a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;b.

Ill Surat tertanggal 14/06/2016 ;Bahwa tergugat telah melakukan permohonan Aanmaning adalah sudahpatut dan sewajarnya sesuai dengan ketentuan hukum karena penggugatsecara jelas dan tegas telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap isiPerjanjian Kredit tersebut ;Bahwa Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 adalah sejalan dansesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH.

tersebut diberi tanda T19;20.Fotokopi Permohonan Aanmaning dari BPR Luhur Damai, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T20;21.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T21;22.Fotokopi Relaas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanankelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T22;Menimbang, bahwa seluruh buktibukti

kepadaPengadilan Negeri Tabanan dan mohon agar proses aanmaning tersebutadalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isigugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukanpemberitahuan tunggakan kredit ( SP. ) kepada penggugat dengan Surattertanggal 09/05/2016, SP.

Plw.P/VII.12, perihal Perlawanan terhadap Eksekusi sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran ( Aanmaning ) No : 04/Pdt. Eks./ 2012/ PN. Kdr/ 24/Pdt.G /2008 /PN. Kdr juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 24 /Pdt.

Eks./2012/PN.Kdr/ 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 513 PK/Pdt/2011 tanggal 2Februari 2012 ;Bahwa, mengingat atas Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali yangdiajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II masih Aanmaning (Tegoran) sebagaimanaRelaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24 /Pdt.G/2008/PN.Kdr, belum adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua PengadilanNegeri Kota Kediri, maka atas Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan Pelawantidaklah

masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008, sehingga atas Perlawanan Eksekusi yangdiajukan oleh Pelawan dengan Gugatan Perlawannya No. 48/Pdt.PLW/2012/PN.Kdr15tertanggal 02 Agustus 2012 ini adalah Perlawanan yang Prematur, sehinggaPerlawanan yang demikian selayaknya untuk ditolak ;Bahwa, Pelawan dan orang tua kandung Pelawan yang bernama Sdr.

Tanggal : 02 Pebruari 2011, diberi tanda (TLW III/ IV 13) ;14 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING), tanggal 27 Juli 2012, Nomor04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada PONIRAN, diberi tanda(TLW III/IV 14) ;15 Foto Copy Relaas Panggilan Tegoran (AANMANING) tanggal 27 Juli 2012Nomor 04/Pdt.Eks./2012/PN.Kdr./24/Pdt.G/2008/PN.Kdr., kepada WIJANI, diberitanda (TLW III/IV 15) ;Foto copy buktibukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya ternyata telah sesuai

: 513 PK/PDT/2012 Jo 24/Pdt.G/2008/PN.Kdr yang masih dalam proses Panggilan Tegoran(Aanmaning) sebagaimana Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning) No. 04/Pdt.Eks/2012/PN.Kdr./ 24/Pdt/Pdt.G/2008 ;e Terlawan III dan Terlawan IV juga tidak secara khusus menanggapi tuntutan provisipelawan namun pada dasarnya Terlawan III dan Terlawan IV sependapat denganPelawan apabila pelaksanaan Eksekusi tersebut ditangguhkan ;e Untuk Turut Terlawan I tidak menanggapi perlawanan pelawan karena tidakmenyinggung keterkaitan

RelaasPanggilan Tegoran (Aanmaning) Nomor : 27/PEN.EKS/2015/PN.TNGtertanggal 18 September 2015, berdasarkan Pasal 62 ayat (2) jo.

RelaasPanggilan Tegoran (Aanmaning) Nomor : 27/PEN.EKS/2015/PN.TNGtertanggal 18 September 2015 Jo. Surat perintah Ketua PengadilanTangerang tertanggal 26 Juli 2018 Jo.

Bukti P 19 :Fotocopy Gugatan terhadap Putusan BadanPenyelenggaraan Sengketa Konsumen Kota TangerangSelatan Nomor : 09/Pts/BPSKTangsel/VI/2015 tanggal02 Juli 2015, yang teahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Agustus 2015Nomor : 492/PdtBPSK/2015/PN.TNG.Fotocopy Tanggapan atas Relaas PanggilanTegoran(Aanmaning) Nomor : 0035/HKM.04.01/DISJAYA/2015,tertanggal 28 September 2015.Fotocopy Relaas Panggilan Tegoran (Aanmaning)Nomor : 27/PEN.EKS/2015/PBN.TNG, tertanggal 18September

)tertanggal 29 September 2015;Bukti T 10 :Fotocopy Relas Panggilan tegoran AANMANING tertanggal 1Februari 2016 dan berita acara Penegoran (ANNMANING)Tertanggal 9 Februari 2016, dan salinan resmi tertanggal 20Juni 2016;Bukti.T11:Fotocopy Tanggapan atas' relaas panggilan Tegoran(AANMANING) tertanggal 28 September 2015;Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara No.898/Pdt .Plw/2018/PN Tng12.

tertanggal 18 September 2015, ( bukti P15 jobukti T9), jo Berita Acara Peneguran Aanmaning tertanggal 29 September 2015,Relas Panggilan Tegoran Aanmaning tertanggal 1 Pebruari 2016 , dan BeritaAcara Penegoran aanmaning (bukti T10), yang menurut Pelawan PenetapanHalaman 21 dari 25 Putusan Perkara No.898/Pdt .Plw/2018/PN Tngtersebut terbit saat keberatan terhadap Putusan BPSK masih berada dalamProses pemeriksaan,oleh karena itu Pelawan yang memberikan tanggapanterhadap terbitnya Teguran Aanmaning

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pelawan lebih terkejut lagikarena menerima Relaas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning)Perkara No. 132/2018.Eks dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhisurat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:W.10.U1/1791/132.2018.Eks/ HT.02.1.2019.03.AWN (VPS) tanggal 30Januari 2019 (selanjutnya disebut Relaas Aanmaning), untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasatanggal 26 Februari 2018 terkait dengan eksekusi atas Penetapan

Bahwa pada tanggal yang ditentukan tersebut yaitu hari Selasatanggal 26 Februari 2018, Pelawan dan Terlawan masingmasing melaluikuasa hukumnya telah hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat (dhi diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untukdiberikan aanmaning di mana pada persidangan aanmaning tersebut,Pelawan menyampaikan keberatan dengan surat Nomor12/18.APP/As.Dr/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 atas terbitnyaaanmaning yang didasarkan pada alasan yang pada pokoknya

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Pelawan lebih terkejut lagikarena menerima Relaas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning)Perkara No. 132/2018.Eks dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk memenuhisurat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:W.10.U1/1791/132.2018.Eks/ HT.02.1.2019.03.AWN (VPS) tanggal 30Januari 2019 (selanjutnya disebut Relaas Aanmaning), untuk datangHal. 14 dari 23 Hal.

Bahwa hari Selasa tanggal 26 Februari 2018, Pelawan dan Terlawanmasingmasing melalui kKuasa hukumnya telah hadir menghadap KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusat (dhi diwakili oleh Wakil Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat) untuk diberikan aanmaning di mana padapersidangan aanmaning tersebut, Pelawan menyampaikan keberatandengan surat Nomor 12/18.APP/As.Dr/II/2019 tanggal 26 Februari 2019atas terbitnya aanmaning yang didasarkan pada alasan yang padapokoknya menyatakan bahwa aanmaning dilaksanakan

No. 06/PDT ARBINT/2018/PN JKT.PST. dan Aanmaning kepada Termohon Eksekusi/ PTAdhi Persada Property (Dahulu dikenal PT Adhi Realty), tertanggal 14Februari 2019 (bukti P04) ada terdapat kesalahan pengetikan mengenaitahun perkara Putusan Arbitrase tersebut dan relaaspanggilan/teguran/peringatan/Aanmaning, yaitu seharusnya tahun PutusanArbitrase ditulis 2013 dalam Penetapan dan Aamaning telah ditulis tahun2014;Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 140/Pat.Bth/2019/PNJkt. Pst.

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, bantahan, banding ataukasasi:Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;AtauApabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Perubahan perlawanan aanmaning

yang dilakukan oleh Pelawan telahnyatanyata melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, sebab perubahanperlawanan aanmaning dilakukan dengan penambahan kejadian materiilpada bagian posita yang sangat merugikan pihak Terlawan;Exceptio obscuur libel/perlawanan aanmaning tidak jelas atau kaburHalaman 2 dari 8 hal.

Nomor 172 K/Pdt/2021disebabkan terdapat kontradiksi/adanya pertentangan yang nyata antaradalil yang satu dengan dalil yang lainnya dan antara posita denganpetitum serta Pelawan tidak merinci secara tegas dan jelas dasardasarhukum dalam mengajukan perlawanan aanmaning dan pelawan tidakmerinci perbuatan terlawan yang melanggar hak Pelawan; Exceptio doli presentis/gugatan perlawanan aanmaning yang diajukanoleh Pelawan diajukan secara licik berdasarkan motif dan iktikad buruk/te kwader trouw; Exceptio

Menyatakan perlawanan aanmaning tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Dalam Pokok Perkara:1. Mentakan perlawanan aanmaning Pelawan tidak beralasan menurthukum:;2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar (kwaadHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2021opposant);3. Menolak perlawanan aanmaning untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan perlawanan aanmaning yang diajukan oleh Pelawan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);4.