Ditemukan 4360 data
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. DONNY ANANTO NILANTOKO, MP
31 — 35
Lumajang Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
113 — 24
Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN Yykatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftarantanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dankesejahteraan serta reformasi
dengan potonganatau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang mana beberapaperbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan carasebagai berikut : Him 80, Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/ 2016/ PN YykBahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftarantanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dankesejahteraan serta reformasi
73 — 30
Jogja tugu Trans mengenai besaranharga Kilometer Tempuh tersebut ; Bahwa setahu Saksi selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum KoperasiPemuda Yogyakarta tidak ada anggota yang pernah komplain ; Bahwa ada Perpres mengenai reformasi transportasi dan itu salah satu alasanPenunjukan Langsung terhadap kegiatan Pekerjaan Angkutan Orang di JalanDengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Provinsi D.I.
JTT (BB No. 22); e Bahwa pada awalnya dalam rangka reformasi pelayanan angkutan umum,khususnya di Kota Yogyakarta, sejak Tahun 2004 telah dilakukan study kelayakanangkutan yang sifatnya eksekutif study, dengan kesimpulan di Kota Yogyakartaperlu dioperasikan Bis Cepat dan Terbatas (Patas); e Bahwa pada Tahun 2005, dilakukan study lebih mendalam, terkait dengan angkutanperkotaan di Yogyakarta, dengan melibatkan Magister Science TransportTechnology (MSTT) UGM, dalam upaya peningkatan sarana, prasarana
97 — 19
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR6. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2245. Rita Sukendar (anggota)6. Ajang Rahman (anggota)7.
Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs. Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2kursi dari PPP (Udin Kamaludin) dan 1 kursi dari PBR(Hidayat)6.
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.HEIDY GASPERZ, S.H.
Terdakwa:
SUNARTO S.Pi
203 — 153
;
- Surat undangan nomor tanggal 29 Mei 2023;
- Lampiran surat undangan tanggal 29 Mei 2023;
- Foto dokumentasi kegiatan;
- Daftar hadir kegiatan rapat
- 1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
- 1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
- 1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
313 — 1001
Untuk tanahtanah bekas perkebunan diatur lebih jelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang PembagianTanah dan Ganti Kerugian serta Peraturan Pelaksananya diprioritaskepada Petani.Lebih tegasnya maksud dari PP tersebut bahwa mengenai Landreformyaitu reformasi di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintahterhadap tanahtanah bekas perkebunan.
62 — 8
perkara korupsi diutamakanadanya pengembalian keuangan negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
57 — 14
pemidanaan dimaksudkan bukan semata matasebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkanmelindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari ataskesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannyadan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut ;Halhal yang memberatkan : Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat reformasi
143 — 50
tinggi hukum, disamping juga untuk menampik adanya opini publik yang telah terbentuk yang mengakibatkankurangnya kepercayaan kepada aparatur pemerintahan khususnya aparat penegak hukum ;Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukumdan keadilan dengan tidak membedabedakan orang, karenanya, peradilan dilakukan dengan :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa tuntutan akan rasa keadilan akhirakhir ini semakin nyaringbunyinya, lebih lebih di era reformasi
132 — 125
.: Indonesia.Jalan Tengku Bay Gg Reformasi Inomor 21R.002/013 Kelurahan simpang Tiga Kecamatan BukitRaya Kotamadya Pekanbaru Riau.: Islam.
1091 — 910
kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga olehkarena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikanketentuanketentuan yang terdapat dalam UndangUndang dan berbagaiperaturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilanmasyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Morral Justice, dankeadilan menurut Undangundang itu sendiri (legal Justice) sehingga padaakhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
FIRDAUS DT. R. MANGKUTO Bin HARUN Pgl FIRDAUS Als DATUK
140 — 65
Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, Bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
69 — 9
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraOrdinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pulakarena dipandang dapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atauperekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
154 — 75
Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta tentang PPPK tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019, terdiri dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
168 — 59
PatraJasa yang mengangkat waktu itu adalah saksi sendiri, dan benar terjadi pada saatsaksi menjabat Dirut Pertamina, jadi pada waktu itu ada terjadi pergantian Direksidan sesuai dengan semangat Reformasi dan transparansi, dari sekian orang calondari luar dan dari dalam diseleksi kemudian diajukan didalam Rapat Pertamina danmereka dipanggil satusatu dan dia memberikan presentasi, dan pada waktu itulahsaksi kenal dengan TONY PRABOWO, dan setelah melalui tes dan disidangpresentasi dan TONY PRABOWO inilah
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2762 — 3607
KPU itu diawasi olehBawaslu, ult oefening controle bestaan ketentuan Pasal 460 seluruhtahapan itu diawasi dalam perspektif pelanggaran administratif tata caraprosedur, sehingga membaca secara keseluruhan Pasal 462sebagaimana perintah dari pembentuk undangundang putusan Bawasluwajib dilaksanakan oleh KPU ini artinya administration of law Bawaslu itumemerintahkan kepada KPU untuk menjalankan putusan itu sematamata untuk menegakkan prinsip asas kepastian hukum;Bahwa desain kontitusional reformasi menginginkan
86 — 42
kemudian menjadi dasaepembayaran kepada masyarakat penggarap;Bahwa tanah perumnas di lokasi yang dibebaskan untuk Proyek BKT memangtidak bisa dibangun atau didesain oleh Perumnas untuk pembangunanperumahan, karena dari awal memang sudah ada rencana pemnbangunankanal dari sejak jaman Belanda sehingga tanah tersebut tidak produktif;Bahwa tanah tersebut produktif untuk pertanian, namun oleh Perumnas tidakbisa dibangun rumah karena tidak bisa dikeluarkan ijin oleh pemerintah daerah;Bahwa pada awal reformasi
MUHAMMAD NIZAR, S.H., M.H
Terdakwa:
1.M. ZURKONI
2.WAKINI, S.T.
34 — 32
Lumajang Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
- 1 (satu) bendel Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
- 1 (satu) bendel Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 42/Kpts/SR.130
231 — 132
Leneng, Yusak SabektiGunanto, Yasmin Benyamin Ndun Alias Yanto Ndun Alias BeaNdun, Martha Kali Kulla, Nikolas Lake Alias Niko, Tony Pah,Putriana Novita Sari Alias Novi, Benediktus Sani Babu danGodstar Mozez Banik Alias OD, dan tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa ahli sebelumya bertugas di Komnas Perempuan Jabatanstruktural sebagai Wakil Ketua Periode 20072009 sekaligussebagai Komisoner di Sub Komisi Reformasi Hukum danKebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan,yang berlanjut untuk Komisioner
92 — 44
Diktum Kelima dalamSK Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Handoko Soelayman tersebutyaitu: *Memerintahkan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanahuntuk memberikan catatan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan dan DaftarIsian lainnya dimaksud dipergunakan untuk pembangunan SPBU/PompaBensin dan apabila dialihkan maka pemegang hak harus mendapatkan ijindari pejabat yang berwenang ;Bahwa urgensi penambahan diktum kelima dalam SK Pemberian Hak GunaBangunan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan reformasi