Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-12-2014 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Agustus 2015 — Pemohon vs Termohon
17 — 2
17 — 2
menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam AlQuran SuratAlBagarah Ayat 227 yang artinya berbunyi :Artinya:Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang menjelaskanbahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil Guru TK di Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri terikat dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980, yang mana setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 21
25 — 21
Bahwa surat pernyataan yang diberikan Pemohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim dengan tujuan agar perkara permohonan cerai talak yangdiajukan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan Pemohonmenyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadisecara Kedinasan dimana Pemohon bekerja dan tindakan Pemohon tersebutadalah sebuah tindakan pelanggaran aturan tentang Pegawai Negeri Sipilyang telah ditetapkan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemohon dan suratPernyataan tersebut seolaholah
Register : 02-03-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN JENEPONTO Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.JO Tanggal 17 Juni 2010 —
79 — 7
79 — 7
MASSARAJA, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksadipersidangan sehubungan denganmasalah empang obyek sengketa antaraPenggugat dengan para Tergugat yangterletak di Kampung Kassi kebo, DusunKassi Kebo, Desa Bontorannu, Kec.Bangkala, sekarang masuk KampungPabaengBaeng Lingkungan PabaengBaeng, Kelurahan Bontorannu,Kecamatan Bangkala, KabupatenJeneponto;Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di dinas Kelautan danPerikanan sejak tahun 2001 sampai16dengan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — LALU SAHNUN YADI
213 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990,Hasnul Hasan dan Kamarudin (penuntutannya diajukan secara terpisah),dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinyasendiri, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukankarena kehendak Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN RUTENG Nomor 14/PDT.G/2014/PN.RUT Tanggal 7 Januari 2015 — FLAVIANA ERVIN vs CLAUDIUS ERWIN MULIALIM
201 — 110
201 — 110
terdaftar di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor.259/474.2/TL/2009 tertanggal 24 Juni 2009, putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau pejabatlain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanoa meterai kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, untukkepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipilyang
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 95/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - RITA SARANANI, A.Ma Als RITA Binti RASID SARANANI
93 — 31
93 — 31
memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; ~~~~~~~Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdawka yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 2(dua) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 95/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT
Tergugat:
BUPATI KUPANG
190 — 65
DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT
Tergugat:
BUPATI KUPANG
190 — 65
berikan perlakukan berbeda padakeadaan yang berbeda, hal mana masih terdapat oknum Pegawai NegeriSipildalam hal ini: Ir.Roy Pongsilurang, yang pernah terlibat pula dalam kasusserupa, namun hingga saat ini masih tetap berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah berpindah tugas ke Sulawesi (Tanah Toraja);Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata bertentangan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-04-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 0317/Pdt.G/2016/PA.Wsp Tanggal 5 September 2016 — Pemohon Termohon
17 — 9
17 — 9
(ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 12-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Agustus 2014 — KAPRESSY CHARLES, SH, MSi Sebagai Penggugat
Melawan
GUBERNUR MALUKU Sebagai Tergugat
93 — 32
93 — 32
.; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan
Putus : 31-08-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2008 Tanggal 31 Agustus 2009 — Dra. TINA ARTINI, MA., ; MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 06-02-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/TUN/2017 Tanggal 6 Februari 2017 — IWAN GUNAWAN TUA SIJABAT, S.H., M.H. vs JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 118-K/PM I-02/AU/VII/2017 Tanggal 28 September 2017 — Raswin, Praka NRP 538956.
83 — 35
83 — 35
Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi mendengar adakeributan diluar masjid sehingga Saksi keluar dan berdiri didepan pintuutama masjid, kemudian Saksi melihat seseorang yang berpakaian sipilyang sebelumnya bergabung dengan kerumunan anggota TNI AU yangberpakaian loreng mendatangi Sdr.
Register : 25-05-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 56/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 6 Agustus 2009 — Dr. TOTOK SUHARTOJO, SpB melawan BUPATI BANGKALAN
718 — 719
718 — 719
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 57/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
109 — 52
LAMBERTUS ANUNUT,S.Pi
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
109 — 52
Ml, PAL PRES PSUL ANSI) (SIS TIN mm re1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001dengan NIP awal No. 620030072, Golongan/Ruang Gaji PenataHalaman 4 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGMuda (Ill/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten TTU. 22 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
125 — 83
tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-11-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 31/Pdt.G/2018/PTA.Kdi Tanggal 19 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : Hj. Suhartini binti M. Asir Diwakili Oleh : Hj. Suhartini binti M. Asir
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
Terbanding/Penggugat : Drs. Alamsan, M. Si bin Abd. Hamid Papua
120 — 36
halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA BLITAR Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BL Tanggal 19 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 14
46 — 14
Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.
Register : 09-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Klb Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 27
126 — 27
hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan lagidengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat menyatakan bahwa perceraianyang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Point a,yang menyatakan: Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabilabertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 65/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MERI ALTU SYAFERI
Tergugat:
BUPATI KAUR
86 — 61
MERI ALTU SYAFERI
Tergugat:
BUPATI KAUR
86 — 61
Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September2018. ; f.
Register : 08-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 101/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
CORETTI SINAGA, S.E., M.Si.
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
66 — 48
Bahwa benar dasar pertimbangan hukum memberhentikan tidak dengan hormatPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut darimaksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan