Ditemukan 2143 data
112 — 37
Menyatakan barang bukti berupa :Surat Keputusan Menter i Kehutanan RepublikIndonesia nomor SK.08/BPDAS.BRC/KOORD/2008Tanggal O7 April 2008 ;Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DaerahAliran Sungai (BP DAS) Baturusa Cerucuk selaku KuasaPengguna Anggaran Nomor : SK.09/Kpts/VBPDAS.BRC/2008 tanggal 7 April 2008 tentangPenunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen ;Surat Keputusan Kepala BP DAS Baturusan CerucukNomor : SK.36/V/BP.DAS.BRC/2008 Tanggal 27 Mel 2008tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/JasaKantor
mempunyaikekuatan hukum tetap, Terdakwa SRIKANDI Bin HSAWI tidak membayar maka harta bendanya disitadengan dilelang untuk menutupi uang penggantitersebut dan jika tidak mempunyai harta bendayang cukup untuk membayar uang pengganti, makadiganti dengan pidana penjara selama 1(satu)bulan.Memerintahkan lamanya Terdakwa dan Terdakwa Ilberada dalam tahanan dikurangkan segenapnya daripidana yang dijatuhkan itu.Menetapkan agar para tTerdakwa tetap dalamtahanan.Menyatakan barang bukti berupa :e Surat Keputusan Menter
5 — 1
Pemohondan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilantersebut Pemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohontidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;Bahwa, sehubungan dengan status Pemohon sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) di KEMENTERIAN XXX, ternyata Pemohon telah memperoleh Izindari atasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Keputusan Menter
10 — 3
Pasal 8 Peraturan Menter!
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
. = Bahwa Judex Factie secara harfiah hanya terikatpada kesepakatan kerja yang telah dilakukan= antaraPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, tanpamengindahkan Keputusan Menter i Tenaga KerjaNo.02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja WaktuTertentu; Bahwa Pemohon Kasasi yang bekerja pada Termohon KasasiHal. 7 dari 12 hal. Put.
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Soponias Dentri Alias Deden Anak Dari Hilarius Lintas Alm
107 — 32
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki ijinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB); Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri; Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin; Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
9 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
15 — 14
yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut:arbacdbl byic auc Jl Le eLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkandengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Anak Pemohonuntukmenikah dengan calon istrinya bernama Calon suami anak PemohonMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
28 — 5
Pasal 2 Peraturan Menter!
19 — 26
Fotokopi Buku Nikah Nomor; 233/1978 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Balikpapan Kotamadya Balikpapan, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.6;7. Fotokopi PT.Bank Mandiri (Persero)Tok.
AJIE MARTHA. SH
Terdakwa:
BOBY BIN KOMARUDIN
20 — 2
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Stefanus Siki
45 — 6
dikabulkan,maka cukup beralasan hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukandalam amar penetapan ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menter
13 — 3
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTermohon dengan Pemohon dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Tondano, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
34 — 3
Selanjutnya terdakwa ditangkap dandiamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dariPihak yang berwenang dalam hal ini Menter i Kesehatanhalaman 5 dari 20 halamanPerkara Nomor :193/Pid.B 2011/PN. KgnRepublik Indonesia;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalisistik dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Surabaya No.
16 — 6
diakui oleh Tergugat sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Terbanding/Terdakwa : LA INCI alias INCI bin LA GANTE
22 — 11
Urut 61 Lampiran Peraturan Menter!Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.
Dewa Gede Ari Kusumajaya,SH.
Terdakwa:
ADITYA Alias ALDI
101 — 44
Menetapkan barang bukti berupa:> 1 (Satu) bilah pisau dapur dengan panjang 35.5 Cm (tiga puluh limakoma lima centi menter);Dirampas untuk dimusnahkan;4.
87 — 26
Desember2010 (buktibertanda T 10,T11, 712, T13,T14, 715, 116,T17, 118, 719,T20,T 21,T 22,T23, T24, T 27,T28,T 30,T 31,T32,T 33,T 34):bahwa secarasubtansi materiyangdipermasalahkanoleh Para Penggugatsebagaimanadisampaikan dalamgugatannya bahwaKeputusan BupatiGarut Nomor813/Kep.130BKD/2010 TentangPenetapan KelulusanHasil seleksiPengadaan CalonPegawai NegeriSipil DaerahFormasi Umum Tahun2010 ~=sittidak didasarkan adanya kerjasama denganPerguruan Tinggi Negeri sebagaimana diatur dalamPasal 4 Peraturan Menter
117 — 21
hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak yang diajukan oleh suami(Pemohon) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P.2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraPemohon dengan Termohon dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Tondano, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD REZKY SAPUTRA Bin RIZAL
21 — 5
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
17 — 3
No. 84/Pdt.G/2018/PA Tdo.huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!