oleh Tergugat , Il, Ill yang akandiberikan pada Penggugat berkaum tidak bisa uang dimaksuddipergunakan untuk melangsungkan hidup yang lebih baik Penggugatberkaum, apalagi luas tanah Penggugat berkaum yang akan dipergunakanuntuk proyek jalan tol;Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter dari tanah yang beradaberbatas sepadan dengan objek perkara yakni sesuai dengan SPPT tahun2018 atas nama wajib pajak NETRA SAIDI Korong Jambak, Nagari Kasang,Kab.

Bahwa untuk diketahuiSPPT tersebut ditetapbkan juga oleh Pemerintah Kabupaten PadangPariaman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, lalu kenapa sekarangTergugat I, Il, Ill, menetapkan pula harga permeter dengan harga yang jauhkontradiksi dengan harga NJOP dari tanah yang letaknya berbatas denganobjek perkara yakni Tanah Netra Saidi (yang tanahnya juga terkena proyekPembangunan Jalan Tol PadangLubuk AlungPadang PanjangBukittinggi,Ruas PadangSicincin);Bahwa seharusnya Tergugat , Il, Ill selaku orang yang

nilai ganti kKerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari nilai NJOP yakni permeternya senilaiRp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 Tahun2012 pasal 10, yang Isinya:Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (1) digunakan untuk pembangunan:A. ceseeeeeeesb.

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya menjadikan nilai NJOPtanah atas nama NETRA SAIDI yang berbatas sepadan dengan objekperkara sebagai patokan nilai ganti kerugian tanah yang mana dalamnilai NJOP tanah atas nama NETRA SAIDI adalah permeterRp205.376,00 (dua ratus lima ribu tiga ratus tujun puluh enam rupiah)namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat malah menuntut lebih tinggidiatas nilai NJOP yaitu permeter adalah Rp400.000,00 (empat ratus riburupiah), dan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti Kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri; Bahwa nilai NJOP yang di jadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat adalah NJOP tanah atas narna NETRA SAIDI danbukan NJOP atas tanah objek perkara sehingga NJOP tersebuttidak relevan dipakai dalam perkara a quo;10.

Perindo No.No TARIF Tahun41/MEN/200 221/PERIND 5015 063/PERIN7 O/DIR.A/X/20 DO/DIR.A/III14 /2016Develop0,5% x 0,65% x Rp. 4.000,ment : . g 4% x NJOP1 NJOP x m* x NJOP x m* x x m* x 4Charge x m* x tahuntahun tahun tahun(DC)SumbanganPemelih 0,45% x 0,65% x Rp. 1.500, 2,5% X2 araan NJOP xm? NJOP x m? x x m? x NJOP x m?Prasara x tahun tahun tahun x tahunna(SPP) 0,50% xXAdminis 1% x NJOP3 NJOP x m* x 5trasi x m* x tahuntahunLihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m*) / tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 427/PDT/2018/PT MDN34.35.Bahwa hasil pertemuan tersebut di atas, yang membuat Keputusan DireksiPerum Perindo No.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014 tertanggal 13Oktober 2014 yang menetapkan tarif sewa lahan di Kawasan PPSBelawan dengan perhitungan, sebagai berikut : DC = 0,65% x NJOP x mx tahun; SPP = 0,65% x NJOP x m x tahun; dan ADM = 0,50% x NJOP xm* x tahun, yang mana tarif sebelumnya diatur dalam Keputusan MenteirKelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007 tertanggal 06November 2007, oleh sebab itu, akhirnya diberlakukanlah tarif sewa lahanberdasarkan Keputusan Direksi Perum Perindo No.

Development Charge (DC) 5 Tahun / 01 Januari2016 s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku xLuas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000, x 1.000,= Rp. 92.800.000M2 x 5 Tahun2. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP)Tahun Ke1/ 01 Januari s/d 31 Desember 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlakux Luas Tanah x MasaPerjanjian= 25% x Rp.464,000, x= Rp. 11.600.0001.000, M2 x 1 Tahun3.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal13 Oktober 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/JasaYang Dikelola Perum Perikanan Indoensia Cabang Belawan (Vide : Bukti P4)dengan perincian : Development Charge (DC) : 0,65% x NJOP x m* x tahun Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) : 0,65% x NJOP x m* x tahun Administrasi : 0,50% x NJOP x m* x tahunBahwa pembayaran sewa lahan berupa Sumbangan PemeliharaanPrasarana (SPP) yang dilakukan LIONG KU tersebut pada tanggal 28 OktoberHalaman 78

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,.Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

yang berlaku waktu itukarena NJOP waktu itu Cuma 4.000 sampai 10.000; dan masyarakat tidak maudibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah terlibat langsung;Bahwa posisi terdakwa ini dalam kepanitiaan sebagai seketaris bukan anggota;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;7.

yang berlaku pada waktuitu karena NJOP pada waktu itu Cuma Rp.4.000 sampai Rp.10.000, sehinggamasyarakat tidak mau dibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa Seketaris bukan anggota hanya mencatat, melaksanakan pekerjaan yangtidak mempunyai hak pungut suara;Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa menyatakan tidak keberatan.9.Saksi Drs.

Membuat dan mengirimkan usulan SK Menteri Keuangan mengenai klasifikasidan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ke Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak ;f.

Berdasarkan keterangan saksi Sudini Ronda menerangkan bahwatahun 2004 tidak ada pembayaran NJOP karena tanah tersebut sudahdialinkan untuk kepentingan umum ;Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding menetapkan harga jual tanahsebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter atas tanahyang di klaim milik Ny Hj.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) tahun 2006disekitar/oersebelahan dengan letak obyek sengketa yaitu di Jin.Abunawas, NJOP tanahtanah disekitarnya adalah sebesar Rp. 234.000,(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan bukti P.8dan P.9:Hal ini menunjukan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktianpenggugat khusunya bukti P.8 dan P.9 tentang bukti surat pembayaranPajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga merupakan kesalahanPenerapan Hukum Pembuktian ;2.

No. 2453 K/Pdt/2008menjelaskan tentang Nilai jual tanah tersebut, oleh karena Nilai jual objekpajak biasanya lebih rendah daripada nilai jual Pasar, NJOP hanya dijadikanpatokan oleh pembeli maupun penjual untuk menerbitkan Akte Jual Belidengan menghindari pajak penjualan yang lebih tinggi baik di Notarismaupun di PPAT.

Semakin rendah nilai jual semakin rendah pajaknya untukdibuat akte.Bahwa sebagai perbandingan dengan NJOP disekitar obyek sengketa danNilai jual pasar adalah sangat jauh sekali selesihnya yaitu sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per meter s/d Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) per meter.Olehnya itu Mohon kiranya majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkandemi keadilan dan kepastian hukum atas nilai jual obyek sengketa tersebut,oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan

; 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desayang menerangkan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayahnyatidak sesuai dengan realita di lapangan. Nilai jualnya sudah mencapaiRp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m? sehingga penentuan hargastandar disesuaikan dengan kondisi lapangan;Atas dasar permintaan mereka Terdakwa yang mengaku sebagai kuasawarga dan berdasarkan suratsurat yang dipersiapbkan mereka Terdakwatersebut, selanjutnya oleh saksi Ir.

atas penetapan hargakompensasi menjadi Rp6.500,00/m* ;Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani masingmasing koordinator/wakil warga yang diketahui masingmasing Kepala Desa yang menyatakantanah yang terlewati SUTET tidak laku dijual atau harganya rendah, tanahmenjadi tidak produktif jika hujan warga tidak berani menggarap danmeminta kompensasi sebesar Rp50.000,00/m* dan Surat Pernyataanmasingmasing Kepala Desa yang menyatakan bahwa harga tanah sawahdan pekarangan menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

sehingga penentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing Kepala Desabahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masih berkisar +Rp30.000,00 atau naik 30% dari nilai NJOP PBB tergantung dari lokasi tanah,bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuaiLampiran Surat Keputusan Mentamben No. 975 K/47/MPE/1999 adalahRp3.600,00/m*.

dan SuratPernyataan masingmasing Kepala Desa yang menerangkan untuk Nilai JualObyek Pajak (NJOP) di wilayahnya tidak sesuai dengan realita di lapanganyang nilai jualnya sudah mencapai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m. Sehingga Ketua Tim Pembebasan Tanah PT.

M2Tafsiran harga dari desa 300.000 400.000 m2Harga NJOP 2.295.000Harga tafsiran 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 146.488.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa 100.000 150.000 m2Harga NJOP 21.000.000Harga tafsiran 486.000.000 + 21.000.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 274.725.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.5004. SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.0005. SHM No.2401 AN.

KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 110.000.000 + 39.270.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.44.781.000,SHM NO. 1433 An. Karsowijoyo alias KASID Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500, .

dari desa dan nilai NJOP yang tertera di pipil pajak,saksi tidak memperhatikan luas antara di pipil pajak dan di sertifikatBahwa berdasarkan SK Direksi No. 581/03/SK.

Yunus; Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit; Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;Disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa yang sekarang dalam keadaankosong/tidak ditempati dan ditaksir dengan NJOP seharga + Rp. 300.000.000(tiga ratus juta rupiah);2.

JAKARIAH (Tergugat) dan tanah tersebut ditaksir dengan NJOP seharga +Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);. Obyek sengketa poin 4.3 berupa Tanah sawah seluas + 38 Are yang terletak diWatasan So Kadole, Kelurahan Oi Foo, Kecamatan Rasanae Timur, KotaBima NTB dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara ; Tanah milik Ama Ta; Sebelah Selatan : Tanah milik H. Mustara; Sebelah Barat : Tanah milik Arna; Sebelah Timur : Tanah milik H.

MARIAMAH Binti H.JAKARIAH (Tergugat) dan tanah tersebut ditaksir dengan NJOP seharga +Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);Seluruhnya adalah Bundel Harta Tirkah/Peninggalan (Harta Warisan) dari ParaPewaris (almarhum H.

Toha:2 (dua) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda PemkotBatu;1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP dari Dispenda Kota Batu;1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Batu;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;4.

Warung Asri;1 (satu ) lembar luran Bulanan Pedagang biru a/n Warung Asri;1 (satu) lembar luran Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Sewa Lahan warna merah a/nToha;1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;1 (satu) lembar surat klarifikasi status tanah dari Sekda Kota Batu;Hal 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 838 K/Pid/202013. 1 (satu) lembar surat keterangan NJOP

luran Bulanan Listrik dan Sampah warna biru a/nWarung Asri;9. 1 (satu) lembar bukti Pembayaran luran Listrik warna biru a/n Toha;10.1 (satu) lembar bukti Pembayaran Iuran Sewa Lahan warna merah a/nToha;11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Klarifikasi dari Kantor BPN Batu;12.1 (satu13.1 (satu14.1 (satu) lembar Bukti Pembayaran PDAM Kota Batu;15.1 (satu) lembar Surat Penetapan PKL dari Sekertariat Daerah Kota Batu)) lembar Surat Klarifikasi Status Tanah dari Sekda Kota Batu;) lembar Surat Keterangan NJOP

berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755 atas nama Elon Padang Batanghari;

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yang tertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

98RT 000 RW 000 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuanPasal 396 KUHPerdata, maka pengadilan berpendapat bahwa penjualan hartapeninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletakdi Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang terdaftardi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 yang didalamnya melekat hak warisdari YOSEPHINE THERESIA SINAMBELA tidak boleh dijual kurang dari hargayang tertera di dalam NJOP

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluhempat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikutbangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW0O Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalamSertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yangtertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan jutasembilan ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2020/PN MdnMenimbang

Menetapkan batas limit penjualan tanah berikut bangunan di atasnyayang terletak di Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten DeliSerdang yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tidakboleh dijual kurang dari harga yang tertera di dalam NJOP yaknisejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluhempat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yangterletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia TengahMedan Helvetia Kota Medan yang terdaftar

Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.14684/PP/M.V/18/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut ;Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 NomorObjek Pajak : 32.17.020.013.014 0001.0 diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Karawang denganperhitungan sebagai berikut LuasOBYEK PAJAK (m2) NJOP

Pajak : 32.17.020.013.014 0001.0 tersebut, PemohonBanding mengajukan Keberatan dengan surat Nomor003/PJK/GM/VI/07 tanggal 4 Juni 2007 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor : KEP137/K.PBB/WPJ.22/KB.0507/2007tanggal 1 Agustus 2007 permohonan keberatan Pemohon Bandingtersebut ditolak sehingga dengan surat Nomor020/PJK/GM/X/07 tanggal 31 Oktober 2007 Pemohon Bandingmengajukan Banding ;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya padapokoknya mengemukakan hal sebagai berikutBahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE52/R1.6/2003 tentang pengenaanPBB Tahun 2004, maka permohonan keringanan yang PemohonBanding ajukan ini masih dapat dipertimbangkan mengingattanah Pemohon Banding tersebut masih berupa tanah kosongdan/atau untuk bangunan rumah tempat tinggal;Bahwa dengan tingginya NJOP atas tanah Pemohon Bandingtersebut berdampak juga terhadap nilai jual rumah yangPemohon Banding bangun, sehingga pada akhirnya PemohonBanding kesulitan memasarkannya ;Hal. 3 dari 8 hal.

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 TahunPajak 2012, dengan hasil sbb : Uraian Luas (m2) Bumi NJOP sebagai KetetapanSemula 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375Menjadi 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP92/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 sebesarRp523.557.375,00, dengan dasar hukum, faktafakta

Agri Bumi Sentosa, NPWP21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : MenurutMenurut; PemohonNo Uraian Pemeriksa ; KoreksiBandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.931.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 170 & 67 170 & 67NJOP Bumi per m2 (Rp) 3.100 3.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 920.000 920.000NJOP (Rp) 260.131.020.000 260.131.020.000 Perhitungan Pajak yang terutang 1 NJOP sebagai dasar pengenaan 260.131.020.000) 260.131.020.000 PBB5 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak KenaPajak

(NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 260.123.020.000 260.123.020.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak 40% 40%(NJKP)5 NJKP 104.049.208.000) 104.049.208.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 520.246.040 520.246.040 Pengenaan Khusus RSSwasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) 260.123.020 7 PBB yang harus dibayar 520.246.040 260.123.020 260.123.020Pokok/Jumlah PBB yang masihHarus dibayar 418.845.900 158.722.880 260.123.020 g Renda administrasi Pasal 10 UU 104.711.475

Indragiri CitraNo. 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sehingga perhitunganPBB Tahun Pajak 2012 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 170 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 67 920.000 3.042.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 104.049.208.000260.123.020.000Pajak Bumi dan Bangunan Terutang

Luas NJOP (Rp)Objek Pajak (IM?) Per M2 JumlahBumi 82.931.800 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 920.000 3.042.440.0001. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.0004. Persentase NJKP 40%5. NJKP (3x4) 104.049.208.0006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 520.246.0406.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) Zs PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 520.246.0408.

NJOP sebagai KetetapanSemula 61.578.100 104.682.770.000 245.004.300Meniadi 61.578.100 104.682.770.000 245.004.300 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndang KUP, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP95/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014sebesar Rp245.004.300,00 dengan dasar hukum, faktafakta, danpenjelasan sebagai berikut:Koreksi Terbanding:Halaman 3 dari 28 halaman.

61.578.100 61.578.100Kelas A42 A42NJOP per m2 (Rp) 1.700 . 1.700NJOP (Rp) 104.682.770.000 104.682.770.00Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 104.682.770.000 104.682.770.002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 104.674.770.000 104.674.770.004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 41.869.908.000 41.869.908.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 209.349.540 209.349.540Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.6

Kelas NJOP per m? (Rp)Per m?

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 104.682.770.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 104.674.770.0004. Persentase NJKP r 40%Bs NJKP (3x4) 41.869.908.0006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 209.349.5406.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7. PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 209.349.5408. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar 196.003.4409. Denda Adminsitrasi Pasal 10 UU PBB 49.000.86010.

Memerintahkan Termohon dan Il untuk memberikan ganti kerugian yanglayak dan adil sebesar Rp50.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapkan PemerintahKabupaten Bulungan sebesar Rp32.400,00 per meter persegi;3. Memerintahkan kepada Termohon dan II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputusan mengenai pokokperkara yang berkekuatan hukum tetap;4.

Mengadili sendiri: menetapkan nilai ganti kerugian yaitu sebesar Rp50.000,per meter persegi atau setidaktidaknya sama dengan NJOP, lahan ataulokasi tanah tersebut;4. Menghukum Termohon dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;Halaman 3 dari 5 hal. Put.

Rp.103.000,/m2,sedangkan apresial kedua Rp.550.000,/m2 dengan NJOP Rp.394.000,/m2 ;Bahwa bedanya begitu jauh karena ada ketimpangan NJOP, Wedoro sudah naik,untuk desa Janti belum naik ;Bahwa PT.

Bahwa desa Permisan termasuk wilayah Jabon, dan untuktanah tambak di desa Permisan sekarang NJOP nyaRp.7.150,/M2, sedang pada tahun 2005 NJOP kuranglebih Rp.5.000, /M2 ;5. Bahwa kenaikan NJOP sejak tahun 2005 sampai tahun2010 satu kali pada tahun 2007 apa tahun 2008 ;6. Bahwa tanah tambak sertifikat No.163 seluas 14.645 M2dengan tanah sekitarnya NJOP nya sama ;7. Bahwa sertifikat No.163 atas nama Kurniawan Hidayat ;8.

setiap tahunnya, tapi sejak tahun2005 sampai dengan 2008 untuk desa Janti tidak ada perubahan ;84Bahwa untuk tanah kas desa Janti sesuai dengan basis data PBBluasnya 10.000 M2dan NJOP nya Rp.103.000, /M2, NJOP nomornya ialah 35.15.140.015.001.0014.0.

,awal tahun 2009 naik menjadi Rp.128.000, /M2 ;Bahwa kenaikan NJOP tidak tentu, untuk wilayah yang strategis dan prospeknyabagus cepat naik misalnya dipinggir jalan NJOP nya lebih sering disesuaikansedangkan untuk wilayah yang kurang strategis biasanya 3 tahun sekali ;Bahwa harga tanah ada yang lebih tinggi dari NJOP, ada yang lebih rendah dariNJOP ;Bahwa kalau harga tergantung dari kesepakatan para pihak, itu akan menjadi dasarbagi kita untuk meninjau NJOP PBB, misalnya NJOP Rp.103.000, /M2 sedangkanharga

tanah laku Rp. 200.000, itu berarti tahun depan kita akan naikkan menjadiRp.180.000, atau Rp.190.000, jadi mendekati terus harga tanah ;Bahwa kalau untuk meninjau NJOP PBB dalam satu tahun itu denganmenyesuaikan harga pasar, tetapi kalau harga pasar mungkin bisa naik berlipatlipat ;Bahwa untuk NJOP tidak bisa naik 2 kali dalam sehari, karena untuk kepentinganpengenaan PBB ditentukan oleh Dirjen Pajak, tetapi kalau untuk NJOP pasaran bisasaja karena NJOP pasar yaitu NJOP yang terjadi di pasar yang

Bahwa pihak Tergugat membantah dalil pihak Para Penggugatyang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad yang tidakbaik, bahwa pada saat di laksanakan mediasi yang diselenggarakanoleh Pihak Pengadilan Agama Kota Palu bahwa Tergugat mempunyaiitikad baik yang di dengar langsung oleh Mediator, bahwa Tergugatakan membeli tanah tersebut dan akan memberikan bagian hargatanah kepada para penggugat sesuai dengan harga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) bahkan Tergugat akan mambayar lebih dari harga NilaiJual

Objek Pajak (NJOP) selama tidak memberatkan Tergugat;3.

Putusan No.500/Pdt.G/2020/PA.PalPalu, Mediator memerintahkan Para Penggugat untukNilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga tanah yangjketa di antara kami bersaudara, namun pada saat @lanjutnya Para Penggugat tidak melasanakan atauharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena TergugatPalu.4.

tahun 1998/1999 tanah di Wilayah Kuningan, Kecamatan Setiabudi,maka didapat informasi bahwa harga atau NJOP bidang tanah di lokasitersebut berdasarkan Surat Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatantertanggal 31 Mei 1999 No. S.2757/WPJ.06/KB.05.03/1999 adalah:Untuk tahun pajak 1998 NJOP sebesar Rp 10.000.000,/m*;Untuk tahun pajak 1999 NJOP sebesar Rp 10.455.000,/m*;sehingga harga tanah milik para Penggugat tersebut sekarang sebesarRp 10.455.000,/m?

Kerugian materiil: Ganti rugi atas tanah pengganti cumacuma bekas hak EigendomVerponding No. 7267 seluas 16 Ha sebagaimana ditentukandalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 188VI1990 tanggal 18 Juni 1990 dengan harga NJOP tahun pajak 1999sebesar Rp 10.455.000,/m* adalah sebagai berikut:160.000 m?

mana kuasatersebut telah dicabut dan dengan demikian gugatan tersebutdilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarhukum;Bahwa yudex facti dan yudex juris juga telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, hal tersebutterbukti dari pertimbangan judex facti dan judex juris pada halaman59 alinea ke 6 yang berbunyi:Menimbang bahwa pemberian ganti rugi tersebut diperhitungkandengan harga saat pembayaran, sehingga berdasar bukti P.II hargatanah pada tahun 1999 NJOP

SK.15/Depag/1996 dan dengan demikianbukan diberikan dalam bentuk tanah seluas + 16 Ha dan ganti rugiberupa dengan mendasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebagaimana pertimbangan judex facti dan dengan demikian judexfacti dan judex juris telah membuat kekeliruan hukum (error yuridis)dan kekeliruan fakta (error facti);Bahwa demikian juga terhadap penentuan besarnya ganti rugi, judexfacti dan judex juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyatadalam penerapan hukumnya, terbukti dalam memutus

besarnya nilaiganti rugi, judex facti dan judex juris menggunakan standarberdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku sekarangsebagai pedoman besarnya ganti rugi yang harus dibayar olehPemerintah kepada bekas pemilik tanah partikelir yang terkenaUndangUndang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan TanahTanah Partikelir;Hal. 21 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007Mohon Majelis Hakim dapat membedakan fungsi dan tujuanpenerbitan penarikan pajak yang peruntukannya sematamata untukpenarikan pajak

perkara yang selama ini Penggugat pergunakan untuk melangsungkan hidup Penggugat, tapi dengan terkenanya tanah Penggugat untukproyek jalan tol Penggugat tidak bisa lagi mencari hidup ditanah tersebut,sementara uang ganti kerugian tanah objek perkara yang akan diberikanTergugat , Il, Ill tidak bisa pula menjamin hidup Penggugat karena hargaganti kerugian atas tanah objek perkara yang ditetapkan oleh Tergugat , Il,Ill tidak patut, tidak adil dan karenanya semena mena, dan tidak sesuaidengan nilai NJOP

yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah atas tanah objekperkara, Sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT tahun 2018, atasnama Penggugat selaku wajib Pajak ;Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Pmn13.14.15.Padahal sesuai dengan harga NJOP permeter tanah objek perkara tahun2018, atas nama wajib Pajak (Nofi/Penggugat) atas tanah yang terletak diKorong Bintungan, Nagari Kasang, Kab.

NJOPnya dalam surat SPPT tahun 2018, atas nama wajib pajakNOFI/ Penggugat, yang NJOP mana ditetapkan oleh Pemerintahpermeternya senilai Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah),sehingga seharusnya harga ganti kerugian tanah objek perkara yang pantasdan wajar ditetapkan lebih dari harga NJOP yakni permeternya adalahsenilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;Tindakan TERGUGAT I, Il, Ill mana tidak sesuai dengan UU No. 2 tahun2012 pasal 10, yang isinya :Tanah untuk kepentingan umum

07 Mei 2019;Menyatakan sah nilai NJOP atas tanah objek perkara sesuai SPPTtahun 2018, yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 atas nama wajibpajak NOFI adalah permeternya senilai Rp335.000,00 (tiga ratus tigapuluh lima ribu rupiah);Menyatakan sah nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan olehTergugat , Il, Ill pada Penggugat atas tanah objek perkara permeteradalah senilai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) x 2.510 M* =Rp1.757.000.000,00(satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

yaitu permeter adalahRp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapisebagai berikut : Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian tanah, yang manaindikator penilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik daritanah itu sendiri ; Bahwa nilai NJOP yang dijadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana padaPetitum angka 5, sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal

dahulu kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkan hargatertinggi penjualan objek hak tanggungan (vide Pasal 20 Undang UndangNomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan);Bahwa pada kenyataannya Pihak Tergugat dan Tergugat Il telahmelakukan proses lelang tanpa memberi kesempatan kepada Penggugatuntuk menjual sendiri objek hak tanggungan dan apalagi harga objek haktanggungan tersebut dijual kepada Tergugat Ill olen Tergugat dan TergugatI jauh dibawah harga pasaran/harga NJOP

Bahwa tindakan dari Tergugat dan Tergugat II yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal, Penggugatberanggapan bahwa antara Tergugat dan Tergugat II dengan Tergugat IIIada perbuatan melawan hukum dalam meloloskan Tergugat Ill sebagai pihakpemenang lelang;.

Bahwa Perbuatan Tergugat , dan Tergugat Il yang telah melelang objekperkara tanpa memberitahu Penggugat, tanpa memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk menjual sendiri objek hak tanggungan untuk mendapatkanharga tertinggi dan melelang kepada Tergugat dengan harga jauh dari hargapasaran/NJOP dan tidak menggunakan jasa appraisal adalah merupakanperbuatan melawan hukum;.

yang berlaku ditengahtengah masyarakat ... dan seterusnya, dan dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf m menyatakan: Bahwa tindakanTergugat dan Tergugat Il yang telah menjual objek haktanggungan kepada Tergugat Ill dengan harga dibawah hargapasaran/NJOP dan ... dan seterusnya, serta dalil Penggugat padahalaman 4 (empat) huruf o menyatakan: ... dan melelang kepadaTergugat dengan harga jauh dari harga pasaran/NJOP dan ... danseterusnya, akan tetapi disisi lain Penggugat tidak dapatmenyebutkan

dan tidak dapat menjelaskan besarnya nilai nominalharga pasaran atau besarnya NJOP yang dimaksud olehPenggugat;.

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

(FOTOCOPY LEGALISIR)-------