Ditemukan 5370 data
87 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
166 — 488
Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwaunsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti padadirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangPengembangan Jaringan Usaha Antar Propinsi KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, tentang Pengesahan
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
493 — 92
Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadikarena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masukke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negaratetapi keluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat Negara.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
182 — 103
Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Halaman 326 dari 399 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
427 — 225
Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
145 — 43
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum, dan perusahaanyang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Halaman 249 dari 300 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017./PN.
179 — 39
Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnyaumum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandungpengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapasaja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
negara maupun swasta sebagai subyekHal. 387 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbyhukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum status Terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum BidangEnergi dan Sumber Daya Mineral KADIN Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Ketua UmumKADIN Indonesia Nomor: SKEP/129/DP/
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
206 — 144
Bahwa akta outentik yaitu akta yang dibuat oleh ataudihadapan pejabat negara / pejabat publik yang tunjuk dan diberiwewenang untuk membuat akta tersebut (UU. No. 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7 juncto 1867 KUH. Perdata).Baik secara yuridisformil maupun secara teoritisakademis, akta outetikdibedakan atas dua jenis dan/atau terbagi atas:(1) Akta Pejabat (ambtelijke acta), yaitu akta yang dibuat sendirioleh Pejabat Umum (notaris), yang diberi wewenang untuk itu.
74 — 24
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
221 — 134
(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)Seandainya dalam keputusan Pemerintah tersebut terdapat persoalan,maka langkah hukum yang dapat ditempuh terhadap keputusan ParaPemohon Keberatan mengenai perpanjangan SPI berupa gugatan tatausaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusanperpanjangan yang dikeluarkan oleh Para Pemohon Keberatan selakuinstansi Pemerintah atau pejabat negara dapat dikategorikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 9 Undangundang
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
327 — 201
Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
310 — 258
Jaditergantung pembuktian.175 Seorang pejabat negara yang tidakmempunyai kewenangan?Jawaban: Saya adalah Kembali kepada teoripenyalahgunaan wewenang tadi yang dijelaskan apabila dia mempunyaikewenangan. Kemudian dikatakan penyalahgunaan wewenang apabilaterdapat terdapat perbuatan melawan hukum. Jadi yang Anda Jelaskan tadiadalah fungsi kewenangan atau berjalannya kewenangan. Silahkan saja kalauitu ada fungsi kewenangan masingmasing.
352 — 170
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerahsecara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semataakan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam halpengelolaan aset Pemerintah Daerah.Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 271 dari halaman394Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
163 — 97
Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untukpasalpasal berikutnya dalam undangundang ini, dan pengertianPenyelenggara Negara sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum Pasal1 angka 1 Undangundang Nomor 28, Tahun 1999 yaitu, yang dimaksud denganPenyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual dengan ketentuanperaturan perundangundangan
254 — 70
Bahwa yangmenandatangani NPHD itu ada yang bersamasama dan ada yang tidak;Bahwa pedoman kami sudah ada surat domisili pejabat Negara ituberhak bertanggungjawab apa yang sudah ditandatanganinya memangsaksi tidak melihat tim kami tidak mengecek namun saksi sudahmengatakan kepada tim dengan prinsip kehatihatian, lemahnya systemadministrasi ;Bahwa seingat saksi tahun 2012 dirumah dinas memang fokusnya padaTAPD terakhir selaku sekda sebagai TAPD, kepala biro keuangan selakusekretaris TAPD, sakhira zandi
410 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 655 K/Pid.Sus/2016Jakarta dalam hal ini kebutuhan mendesak akan pengadaan bus sebagaimoda transport umum yang berkualitas sehingga menghilangkankepercayaan masyarakat kepada Pemerintah; Perbuatan Terdakwa adalah Typecal Pejabat Negara yang melakukanKorupsi karena keserakahan (corruption by greeds) tanpa mengindahkanhakhak dan kebutuhan masyarakat;Halhal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum ;Memperhatikan Pasal 2 ayat
83 — 14
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan;2) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pejabat Negara danpegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
820 — 435
barangnya;Bahwa Dibayarkan ketika materialnya sudah berada di lapangan;Bahwa Untuk melakukan proyek tahun 2015, supaya EE tahun2012 dapat diberlakukan untuk pekerjaan tahun 2015 : HPSumurnya 28 hari; EE tahun 2012 harus direview lagi, berdasarkankondisi sekarang, dihitung ulang, tidak harus tender lagi, kdireviewoleh yang punya pekerjaan;Bahwa Bentuk pengakuan negara terhadap HPS adalah karena ituperintah perpres terhadap panitia tender; karena dia dibentukberdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pejabat
negara, PPKmaupun panitia tender bukan dibentuk swasta, sehinggaproduknya adalah produk negara;Bahwa Kewajiban memiliki nowp dan kewajiban perpajakan tahunterakhir, sebagai syarat perusahaan ikut dalam prakualifikasi;dibuktikan pada prakualifikasi;Bahwa Kalau lelang dilaksanakan tahun 2015, tahun terakhirnyaadalah tahun 2014;Bahwa Jumlah HPS tidak rahasia, rinciannya yang bersifatrahasia;Bahwa Berita acara serah terima pekerjaan yang bertanggal 15februari 2017 artinya PHO, sesuai dengan tanggal:
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
236 — 132
Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadap setiappegawai negeri/ pejabat negara untuk kepentingan negara/ daerahsecara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semataakan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam halpengelolaan aset Pemerintah Daerah.Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 271 dari halaman394Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara
95 — 10
luar rumah saksi ada Terdakwa Entis Sutisna yang mengantarKepala Desa Pajagan ke rumah saksi.Bahwa benar pada saat Kepala Desa menyerahkan uang dan Kepala Desamengatakan ini ada uang pemberian dari warga yang menerimapembebasan dan saksi sempat menolak pemberian uang dari kepala desaakan tetapi kepala desa mengatakan bahwa uang ini aman Karenapemberian dari warga.Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000, tersebut di pergunakan untukDinas dan Kegiatan Kecamatan.Bahwa benar saksi mengetahui selaku Pejabat
Negara atau Pegawai NegeriSipil tidak boleh menerima hadiah atau pemberian.Bahwa benar saksitelah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,melalui Penyidik.Bahwa benarsaksi menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar saksi menandatangani Form C bertempat di Balai DesaPajagan Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, pada saat saksimenandatangani Form C tidak ada Panitia lain yang barenganmenandatangani, karena pada saat saksi menandatangani hanya saksi yangbelum menandatangani Form C tersebut.Bahwa benar