G. 1. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0090-0 atas nama Wajib Pajak HS. BUDI HARDJONO, Letak Objek Pajak di Gg. Pandega Wiratama II Rt. 002 Rw. 01, alamat Wajib Pajak di Gg.

2. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0091-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00, alamat Wajib Pajak di Jl. Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.

3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:

a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.0092-0 atas nama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di Jl.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :b.1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari Badan Keuangandan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor:973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuai denganNomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atas nama WajibLIE FONG MOIlJ, Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. 000 Rw.00, alamat Wajib Pajak di JI.

dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00900 atasnama Wajib Pajak HS.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atasnama Wajib LIE FONG MOIlJ, Letak Objek Pajak di JI. KaliurangRt. OOO Rw. 00, alamat Wajib Pajak di JI.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesualdengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00920 atasnama Wajib LIE FONG MOIJ, Letak Objek Pajak di JI. KaliurangRt. OOO Rw. 00, alamat Wajib Pajak di JI.

Padahal sesuai dengan nilai NJOP tanah objek perkara tahun 2018permeternya sesuai sebagaimana dimaksud dalam surat SPPT atas namawajib pajak Firdaus (MKW) Bintungan Nagari Kasang/KR Tanjung, KecamatanBatang Anai, Kabupaten Padang Pariaman permeternya adalah senilaiRp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa seharusnya Tergugat I, Il, Ill selaku orang yang berwewenangtidak melakukan tindakan semenamena dalam menetapan harga ganti rugiterhadap tanah pusaka tinggi kaum Penggugat, apalagi terhadap tanah objekperkara jelas telah ditetapbkan harga NJOP tahun 2018 sesuai SPPT tgl 31Januari 2020 permeternya oleh Pemerintah senilai Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah), sehingga seharusnya nilai ganti kerugian tanah objekperkara yang pantas dan wajar ditetapkan lebih dari nilai NJOP yaknipermeternya

Menyatakan sah surat SPPT atas tanah objek perkara tahun 2018yang telah diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 yakni dimana telahditetapbkan bahwa harga NJOP tanah objek perkara permeternya adalahsenilai Rp64.000 m? (enam puluh empat ribu rupiah);6.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menjadikan nilai NJOPsebagai patokan nilai ganti kerugian tanah yang mana dalam nilai NJOPharga tanah objek perkara permeter adalah Rp64.000 (enam puluh empatribu rupiah) namun dalam Petitum Gugatan, Penggugat malah menuntutlebih tinggi diatas nilai NJOP yaitu permeter adalah Rp256.000 (dua ratuslima puluh enam ribu rupiah), dan ini Tergugat II tanggapi sebagai berikut: Bahwa nilai NJOP dalam pengadaan tanah tidak menjadi patokanuntuk di tetapkan sebagai nilai

ganti kerugian tanah, yang mana indikatorpenilaian harga tanah dipengaruhi oleh Kondisi Fisik dari tanah itusendiri; Bahwa nilai NJOP yang di jadikan patokan nilai ganti rugi olehPenggugat diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana dalampetitum angka 5 (lima), sedangkan penilaian objek ganti rugi oleh TimAppraisal (KJPP MBPRU) dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2018, olehkarena itu pemakaian nilai NJOP 31 Januari 2020 menjadi berlaku surutdan tidak releven lagi dalam perkara a quo, untuk itu.

Yos Soedarsoyang dibangun oleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.qDirjen Bina Marga dengan dana bantuan Bank Dunia melalui NegaraJapan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uangganti rugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.qGubernur DKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( TurutTergugat ) dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegi seharga Rp. 6.805.000. X 10.850 M2 = Rp. 73.834.250.000.

Rusman perihal Nilai Jual objek Pajak ( NJOP )Jl. Jend A. Yani Kel.

Yos Soedarso yang dibangunoleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.q Dirjen Bina Margadengan dana bantuan Bank Dunia melalui Negara Japan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uang gantirugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.q GubernurDKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( Turut Tergugat )dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegiseharga Rp. 6.805.000.

limit yang tibatiba menurun drastisyaitu sebesar Rp.27.000.000.000, (dua puluh tujuh milyar rupiah);(BuktiP18);Bahwa penetapan harga limit yang tibatiba menurun drastis menjadisebesar Rp.27.000.000.000, (dua puluh tujuh milyar rupiah), semakinmembuktikan secara terang benderang adanya sebuah konspirasi besaryang berusaha untuk memenangkan satu pihak tertentu, yang tentunyaakan meraup keuntungan yang sangat besar apabila dimenangkansebagai pembeli lelang, karena dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

kondisi barangmaupun faktor ekonomi, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihakTermohon Eksekusi ataupun pihak ketiga, oleh karenanya penetapanharga limit tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum yangberlaku;28.Bahwa dengan tequalnya dalam lelang tanah dan bangunan milikPenggugat kepada Tergugat IV akibat penetapan harga limit yang sangatrendah, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat,yang dapat dirinci sebagai berikut:KERUGIAN MATERIL: Kerugian dari selisin harga NJOP

karena terhadap 4 (empat) kali pelaksanaan lelangsebelumnya yaitu pelaksanaan lelang pada tanggal 08 Mei2008, tanggal 02 Juli 2009, tanggal 05 Agustus 2009 dantanggal 26 Nopember 2009 Penggugat sama sekali tidakmenyatakan keberatannya terhadap penetapan harga limitlelang meskipun terhadap ke4 (empat) pelaksanaan lelangsebelumnya tersebut harga limit yang ditetapkan juga jauhdi bawah NJOP tanah dan bangunan objek lelangeksekusi.Bahwa terhadap pelaksanaan lelang pada tanggal 26Nopember 2009 harga

limit ditetapbkan sebesarRp.36.327.600.000, akan tetapi Penggugat juga tidakmenyatakan keberatannya terhadap penetapan harga limittersebut yang faktanya juga jauh dibawah nilai NJOP,karenanya dalil Penggugat pada halaman 6 angka 19 s/ddalil angka 23, dalil angka 27 s/d angka 29 gugatannyaadalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum,oleh karenanya alasan Penggugat untuk membatalkanRisalah Lelang dengan alasan nilai limit pada pelaksanaanlelang tanggal 04 Juni 2010 yang jauh dibawah nilai

;Bahwa dengan ditetapkannya harga limit sebesar Rp.27.000.000.000,sedangkan NJOP sebesar Rp.64.766.965 yang akhirnya mengakibatkantanah dan banguan milik penggugat terjual kepada tergugat IV dalampelaksanaan lelang tanggal 4 juni 2010 maka penetapan harga limittersebut telah melanggar prinsipprinsip dalam ketentuan lelang danakibatnya telah menimbulkan kerugian bagi penggugat:Kerugian Materiil dari selisin harga NJOP dengan harga jual lelang(Rp.64.766.965.000 Rp.27.000.000.000 = Rp.37.766.965.000

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.KtbMuhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah danbangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubahmenjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluhtiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (duaratus dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanyamengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetapsama, paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimalbisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanahdengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan hargasekarang iniBukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat )1.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.ktbsedangakan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesarRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama AbdulMutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnyaadalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luasbangunannya 35 m2 dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00(delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dan pada tahun 2021, NJOP bumi danbangunanan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis,tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masihsama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOPbumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh limaribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakanalas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanya mengacu padaharga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama,paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah denganbukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang iniMenimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai

Ni'in, SHM No. 466/tahun 1984, luastanah 550 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 1.862.000,. Luasbangunan 100m persegi, NJOP per meter persegi Rp. 1.200.000,. Total NJOPRp. 1.144.100.000,. Sehingga kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.1.144.100.000,. (Bukti P 26).Untuk tanah yang terletak di Jalan Pertanian, SHM No. 0683/tahun 1988, luastanah 880 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 2.640.000,. Luasbangunan 80 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 823.000,.

(Bukti P 27).Untuk tanah yang terletak di Jalan Margasatwa, luas tanah 96 meter persegi,NJOP per meter persegi Rp. 6.195.000, Luas bangunan 90 meter persegi,NJOP per meter persegi Rp. 823.000,. Sehingga kerugian Penggugat adalahsebesar Rp. 668.790.000,. (Bukti P 28).Oleh karena itu, sebagian kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat,adalah sebesar Rp. 4.201.930.000, hanya untuk 3 bidang tanah yang disebutkandi atas, sedangkan surat tanah waris almarhum H.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar HimpunanKetetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Teluk Dalam, yakni NJOPtertinggi Rp298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00;2.

) atau Nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP Tahun berjalan, dan dapat berpedoman padavariablevariabel sebagai berikut:a.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah berdasarkan daftar HimpunanKetetapan Pajak (DHKP) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOPtertinggi Rp298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00;2.

) atau Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP Tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variablevariabel sebagai berikut:a.

Bahwa Terdakwa bersama Tim Penafsir Harga Tanah tidak menggunakandan tidak mengacu pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang diterbitkan danditetapkan oleh Perpajakan Nasional RI., dalam hal ini oleh Pajak PratamaSibolga, tetapi hanya menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanahberdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Kelurahan PasarTeluk Dalam;4.

tersebut di atas, maka terhadappermohonan tersebut pada prinsipnya dapat dipertimbangkan ;e Diberikan bantuan/santunan untuk 16 orang di bawah NJOP yangsebenarnya yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2Hal.33 dari 89 Hal.

setempat sehingga harga tanah bisadihitung kKemudian saksi menghubungi Abidinsyah untuk mencari NJOPdan setelah NJOP dapat kemudian Terdakwa dan saksi NAEM kembalimenemui Busrani dan menyerahkan NJOP tersebut;Hal.53 dari 89 Hal.

BUSRANI, SHBahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kabag Perkotaan PemkotSamarinda;Bahwa ada permohonan ganti kerugian dari Kelompok tani beringin;Bahwa sebelumnya telah dilakukan verifikasi ke lapangan yangdilakukan oleh Yusdi;Bahwa ganti rugi sebesar Rp. 1,8 milyar;Bahwa saksi dari berita acara verifikasi kKemudian dibuat advis atautelaahan oleh yusdi dan saksi tinggal menandatanganinya ;Bahwa saksi melakukan perhitungan harga berdasarkan NJOP tanahsetempat;Bahwa saksi mendapatkan NJOP tersebut dari

Mengingat dana bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesarRp. 1.800.000.000,00 tidak mencukupi dengan jumlah luas lahan yangdituntut sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat terealisasidana tersebut agar dibayar dibawah nilai NJOP yaitu dariRp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2 atau Rp. 55.000.000,00/ha.

Memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut di atas, makaterhadap permohonan tersebut pada prinsipnya dapatdipertimbangkan ; Diberikan bantuan/santunan untuk 16 orang di bawah NJOP yangsebenarnya yaitu dari Rp. 7.150,00/M2 menjadi Rp. 5.500,00/M2dengan perhitungan luas lahan 314.200M2 x Rp. 5.500,00 =Rp. 1.728.100,00 (dana tersedia).Hal.67 dari 89 Hal. Putusan Nomor: 46/Pid. Sus.

Bahwa perlu) Penggugat jelaskan Tergugat melakukanpenjualan umum atau lelang tanah kintal dan bangunanmilik Penggugat di atasnya telah mengabaikanketentuan hukum yang berlaku, dimana harga lelangsangatlah rendah dengan bertentangan dengan hargasesuai ketentuan yang berlaku, dimana harga dasarharuslah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)dimana lokasi tanah tersebut berada, belum terhitungnilai bangunan, yang ternyata Tergugat hanyamenilai sebesar kurang lebih Rp.751.000.000, (tujuhratus lima

Bahwa yang menjadi substansi dalam perkara in casuadalah apakah Termohon dalam Peninjauan Kembalitelah melakukan pelelangan barang agunan atas KreditPemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai denganketentuan Hukum yang berlaku "; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukanharga limit atas obyek pajak yang akan dilelangyakni Tanah dan bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali didasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tahun 2004 yang penilaiannya dilakukan pada27 April 2004, sedangkan pelelangan

No. 81PK/Pdt/2010harus disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tahun Takwim baru yakni tahun 2005 yaknisebesar Rp.1.437.222.000, ( satu miliar empat ratustiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua riburupiah )namun hal tersebut tidak dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali, tetapi denganmelelang tanah dan bangunan milik Pemohon PeninjauanKembali dengan harga Rp.751.000.000, ( tujuh ratuslima puluh satu juta rupiah ); Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembalitelah melakukan perbuatan

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Chayatun dan Muslimin untuk diberi pemahaman ;Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Chayatun dan Muslimin menolak ;Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Chayatun dan Muslimin untuk diberi pemahaman ;e Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Chayatun dan Muslimin menolak ;e Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP

Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB),dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan / ataubangunan;Nilai/ Harga yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;Resiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, PenyusutanPenguasaan, cara pembayaran;Bahwa bilamana membaca putusan Pengadilan Negeri Blora padahalaman 17 dan 18 Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidaklah telitiatau jeli dan hanya begitu saja menganut

Petunjuk Pelaksanaan lelang padahal tersebut adalah keliruyang sangat besar , dengan Majelis Hakim mau memperhatikan faktayang dikemukakan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dipersidanganatas bukti bukti surat maupun saksi dipersidangan Jjelas hal tersebut akanmembantu terhadap Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalamperkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat , karena secarafakta riil yang telah ditunjukkan oleh saksi Penggugat maupun surat suratbukti bahwa atas tanah tersebut secara NJOP

adalah telah diatasRp.6.000.000, ( enam juta rupiah ) dan tercatat dalam NJOP sebesarRp.12.000.000, ( dua belas juta rupiah ) ( bukti terlampir ), dengandemikian putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan putusanPengadilan Tinggi Semarang yang kurang mempertimbangkan hukumnyatersebut / ( ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD ) putusan PengadilanTinggi Semarang yang demikian haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke

Hal ini terbukti dari besarnya nilai ganti rugi atastiaptiap bidang tanah, bangunan dan tanaman tegakan diatasnya yang jauh lebihtinggi dari nilai objek pajak bidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupunharga pasar setempat.Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikan dariperbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yang terkenapembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Panitia PengadaanTanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sedangkanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegi pada tahun 2018seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jual tertinggi sebelum adanyapengadaan tanah di kawasan pantai kijing + sebesar Rp. 68.181, (enam puluhdelapan ribu seratus delapan satu rupiah) per meter persegi sehingga keberatanpemohon terhadap penetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar.Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak dalil Pemohon Keberatanpada Posita butir 3 halaman 2 angka 3 yang menyatakan

dan Rekan sebagai timpenilai dalam menentukan nilai appraisal sudah bertindak secara profesional.Bahwa permohonan keberatan yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan yangdiisyaratkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2016;Bahwa permohonan keberatan Pemohon sangat tidak jelas karena tidakmencantumkan letak tanah a quo beserta alas haknya;Bahwa Pemohon juga tidak dapat menyebutkan ganti kerugian yang diinginkan,namun hanya menyatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh KJPP terlalu rendah;Bahwa berdasarkan NJOP

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebin Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkan nilaiyang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerah tersebut.Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai tidakdililbatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, hal tersebut telahdiatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 merupakan nilai pada

wilayah sekitar pantai kijing bervariasi dari harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus riburupiah); Bahwa NJOP ratarata di wilayah pantai kijing sekitar Rp 40.000,00(empat ribu rupiah); Bahwa setahu saksi pertemuan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 13 Februari2018 dimana warga dikasi amplop yang Isinya jumlah nominal ganti rugi tersebut; Bahwa selain isi jumlah nominal ganti rugi, ada isi tulisan yang lain yangbertuliskan menerima atau menolak; Bahwa apabila tidak

, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisuatu. perbuatan berlanjut, secara Melawan Hukum yaitu tidak melakukanInventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT Naga Intan yang haknyaakan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

TK.5) Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secarakeseluruhan selama satu bulan.Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah nilai jualobjek pajak tahun berjalan milik PT Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yangdijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanahPT Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.J Lampung tahun 2003. perbuatanterdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf aPerpres nomor 65 tahun

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per m2 =(NJOP + harga pasaran) X 66 ha Rp 5.000 + Rp 20.000. X 66 ha =2 2Rp 5.000 + Rp 20.000 X 66 ha = Rp 12.500 X 660.000/m2 =2Rp. 8.250.000.000,III.

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per m2 =(NJOP +harga pasaran) X 66 ha Rp 5.000 + Rp 20.000. X 66 ha =2 ZRp 12.500 X 660.000/m2 = Rp 8.250.000.000,III.

) tahun berjalan milik PT Naga Intan melainkan menggunakan SPT PBBmilik Pemda Propinsi tahun 2003 yang NJOP tanahnya sebesar Rp.48.000, (empatpuluh delapan ribu rupiah) per M.

Menyatakan sah surat SPPT atas tanah objek perkara tahun2018 yang telah diterbitkan tanggal 31 Januari 2020 yakni dimanatelah ditetapbkan bahwa harga NJOP tanah objek perkarapermeternya adalah senilai Rp. 64.000 M* (enam puluh empat riburupiah6.

ganti kerugian yangtelah ditetapbkan oleh TERGUGAT I, Il, III Atas tanah objek perkaraHal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT PDG.160165170175180185ATAU :permeternya senilai Rp. 42.000, ( empat puluh dua ribu rupiah ),yakni harga sebagaimana yang tercantum dalam PutusanPengadilan Negeri / Mahlkamah Agung yang telah memperolehkekuatan hukum tetap karena harga tersebut tidak pantas danwajar dan malahan harga ganti kerugian yang telah ditetapkan atastanah objek perkara tersebut jauh dibawah NJOP

Menyatakan perbuatan TERGUGAT , Il, Ill yang telahmenetapkan nilai ganti kerugian atas tanah objek perkara secaratidak patut, tidak adil, dan tidak wajar, malahan harganya dibawahharga NJOP tanah objek perkara, karena tidak pernah dilakukanmusyawarah oleh Tergugat ,lI,III dengan Penggugat selaku yangberhak atas tanah objek perkara, dapat dikwalifisir sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad10.

------------------

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat; ----------------------------------------------------------------

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----------------------------------------------------------------------------

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa yang besarnya sesuai dengan NJOP

yang berlaku ;-----------------------------------------------------------

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak membayar ganti rugi sesuai dengan NJOP yang berlaku maka terhadap Tanah Objek sengketa tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah ; ----------------------------

8. Menyatakan surat-surat yang dibuat oleh Para Tergugat terhadap Tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menghukum Tergugat dan Tergugat I untuk membayar ganti rugiatas tanah objek sengketa yang besarnya sesuai dengan NJOP yang berlaku ;7. Menghukum Tergugat dan Tergugat II apabila tidak membayarganti rugi sesuai dengan NJOP yang berlaku maka terhadap TanahObjek sengketa tersebut harus dikosongkan dan dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah ;8. Menyatakan suratsurat yang dibuat oleh Para Tergugat terhadapTanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat ; 9.

Sulawesi ;Adalah milik ahli waris yang sah dari Ibrahim Giasi dan OnuTawaa; Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar gantirugi atas tanah objek sengketa yang besarnya sesuai denganNJOP yang berlaku ;Menghukum Tergugat dan Tergugat II apabila tidak membayar ganti rugi sesuai dengan NJOP yang berlaku maka terhadapTanah Objek sengketa tersebut harus dikosongkan

belumtanda tangan dan menjelaskan alasan saksi SAIDAH, SH (Kepala KantorPertanahan Kab Muba) sekretaris panitia pengadaan tidak bersediamenandatangani dokumen tersebut antara lain :e Di karenakan Surat Keputusan panitia Pengadaan tanah, dan surat Keputusan Timpenilai harga tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPN.e Seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat di BadanPertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin dane Harga tanah tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

tahun 2007 pasal 26ayat 1.= Pasal 28 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentinganumum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 65 tahun2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,bahwa acuan / pedoman penilai tanah adalah NJOP

Syakroniselaku ketua Panitia pengadaan pembebasan lahan perluasan dermaga Sungai BayungLencir/Pengguan Anggaran (PA) dan terdakwa IT HASBULLAH Bin GOFFAR selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembebasan lahan perluasandermaga Sungai Bayung Lencir, yang dalam pelaksanaan pengadaan tanah perluasandermaga Sungai Bayung Lencir tanpa mempertimbangkan atau melakukan penilaianharga tanah berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan berpedoman variablevariable sebagai berikut

Pertanahan Kabupaten MusiBanyuasin belum tanda tangan dan menjelaskan alasan saksi saidah SHselaku sekretaris panitia pengadaan tidak bersedia menandatagani dokumentersebut antara lain:Di karenakan Surat Keputusan panitia Pengadaan tanah , dan surat Keputusan Timpenilai harga tidak sesuai dengan peraturan Kepala BPN.Seharusnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekertraiat di BadanPertanahan nasional Kabupaten Musi Banyuasion danHarga tanah tidak sesuai dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP

dan nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan.Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2007bahwa hasil penilaian tim penilai diserahkan kepada Panitia Pengadaan TanahKabupaten/Kota untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansipemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah dan apabila hasilmusyawarah tidak ditemukan kata sepakat dalam menetapkan besarnya gantirugi.Pasal 37 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hal ini sesuai denganBerita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Penggugaan TNIADNomor: KH/04/XI1I/1990;Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Ibu Kandung Tergugat sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) ditambahdengan biaya lainnya sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluhjuta rupiah) sehingga total sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus jutaHalaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 506/PDT/2017/PT.BDG.rupiah), dimana pada saat itu Nilai NJOP objek tanah tersebut sebesarRp

berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat jerin payah orang tuaTergugat untuk membebaskan tanah dan bangunan tersebut dariPenguasaaan pihak TNIAD dan juga orang tua Tergugat telahmengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembebasan tanah danbangunan tersebut yang sampai saat ini, biayabiaya tersebut belum digantioleh orang tua Penggugat, sehingga cukup beralasan apabila Tergugat meminta ganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Orang tua Tergugat yang disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

R.E Martadinata No.88,Penggugat mengajukan uang kompensasi sebesar Rp.1.200.000.000,(satu milyar dua ratus juta rupiah); Bahwa Tergugat keberatan atas pengajuan kompensasi tersebut,sebab tidak sesuai dengan nilai yang telah dikeluarkan oleh orang tuaTergugat serta jerih payah orang tua Tergugat, sehingga sepatutnyasegala biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Kandung Tergugat sangatpantas dinilai sesuai dengan nilai NJOP tanah dan bangunan tersebut.Bahwa Tergugat Menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat

sangat wajar apabila Penggugat Rekonpensi sebagai anakanakdari ibu Pengugat Rekonpensi meminta ganti rugi Sesusi dengan kelayakanjerih payah dari Ibu Pengguat Rekonpensi dengan dinilai dari nilai NJOPtanah tersebut.Bahwa dimana orang tua Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan uangsebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) dan biayabiayalainnya sebesar Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah),sehingga total sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) padasaat nilai NJOP

tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.3.000.000.000,(tiga milyar rupiah), sehingga segala biaya yang dikeluarkan oleh orang tuaPengguat Rekonpensi sebesar 30% dari harga NJOP tanah dan bangunantersebut.Bahwa harga tanah dan bangunan aquo saat ini sehargaRp.60.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) dan Penggugat Rekonpensiberhak sebesar 30% dari harga NJOP tersebut sebesarRp.18.000.000.000, (delapan belas milyar rupiah);Bahwa jelas Tergugat Rekonpensi telah berbuat semenamena denganmelaporkan Pengugat

apasal59.Pasal 56 ayat (3): Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yangmemerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telahmelepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarahsebagaimana dimaksud dalam pasal 59.Pasal 59:Ayat (1) :Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secaralangsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintahyang memerlukan tanah dengan pemilik.Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberpedoman pada NJOP

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi MHaryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adalah Rp.450.000.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b. Sebidang tanah SHM : 02642 yang No. 01286/Cibiru Wetan/2018seluas 98 m2, terletak komplek Mekar Indah Blok E17 Rt. 001, Rw.013, Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. Adalah:1) Harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adaiah Rp. 100.500.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 100.500.000, =Rp.50.250.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 100.500.000, = Rp. 50.250.000,c. Mobil Sedan merek Honda CITY GMG 15 E CVT tahun 2017 warnahitam mutiara No rangka MRHGM6640HT810196 No. MesinL15215200713 Pol. D 1866 AFO. BKPB N07913230 an. Saprudin,adalah:1) harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

, nilaijual dengan : 3x NJOP: Rp. 21.574.000, = Rp. 64.722.000, Sebidang tanah Blok Curug Candung RT 05 RW O1 Desa CililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 3140 m?, nilaijual dengan: 3x NJOP: Rp. 22.457.000, = Rp. 67.371.000,Bidang tanah blok Curug Candung RT 05 RW 01 Desa ClililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 234 m2.

Nilai jual3x NJOP Rp. 1.673.100, = Rp. 5.019.300, Jumlah angka 9.1, 9.2 dan 9.3 adalah =Rp. 137.112.300,Sesuai dengan amanat almarhum kepada Penggugat RekonpensiDihibahkan untuk penggarap seluas 100 m?

Harga jual berdasarkan 3x NJOP Rp.220.220.000, = Rp. 660.660.000, Sertifikat Hak Milik (GHM) atasbidang tanah dan bangunan tersebut di atas adalah No. 5688 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung , padatanggal 30 Mei 2001. Bidang tanah dan bangunan tersebut di atasdimiliki almarhum Saprudin pada tahun 1990 M. ketika menikahdengan Entin Kartini Binti M.

;Bahwa sepengetahuan saksi, nilai harga riil obyek pajak biasanya selalu lebihtinggi dari pada nilai NJOP ;88e Bahwa saksi selaku PJS.

melampauidengan nilai nyata/sebenarnya atau NJOP?

Effendi dan Wayan Sukri dengan NJOP tertinggi dari Desa dimanatanahtanah tersebut berada;Menimbang, bahwa di depan persidangan, saksi ABDUL MUIN (mantan KepalaKantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Banyuwangi) telah menerangkanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah adalah sebagai berikut :NJOP tahun 2006 : Desa Blimbingsari : terendah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) / meterpersegi hingga tertinggi Rp.36.000, (tiga puluh enam riburupiah) / meter persegi ;NJOP tahun 2006 : Desa Badean : terendah

BUDI HARTONO (Kades Blimbingsari) di depanpersidangan menerangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah untukProyek Lapter Blimbingsari pada tahun 2006 sekitar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.14.000, (empat belas ribu rupiah) /meter persegi;161162Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka Majelis Hakimakan memperhitungkan kerugian Negara dalam perkara ini berdasarkan harga tanah yangdidasarkan pada NJOP tertinggi, yakni untuk tahun 2006 NJOP tanah Desa Blimbingsarisebesar

Rp.36.000, / meter persegi dan NJOP tanah Desa Badean sebesar Rp.14.000, /meter persegi,Menimbang, bahwa NJOP tanah di Desa Karangbendo diperhitungkan sebesarRp.14.000, /meter persegi, dengan mengambil alih perhitungan dari Tim PemeriksaBPKRI mengingat selama persidangan berlangsung tidak terdapat bukti cukup yangdapat melemahkan hasil audit Tim Pemeriksa BPKRI tersebut khususnya untukperhitungan NJOP tanah di Desa Karangbendo ;Menimbang, bahwa karena itu ganti kerugian yang dibayarkan kepada saksi