sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

hukum mengenai perubahan nama AnakPemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b PerpresHal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN SdkNo.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran PendudukDan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untukmelapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang

Bangka;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan aktaKelahiran anak pemohon yang bernama ANGGA SAPUTRA yang telah melampaui 1(satu) tahun sejak kelahirannya diajukan di Pengadilan Negeri Sungailiat yangmerupakan wilayah hukum dimana Pemohon tinggal;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan

dengandemikian dari fakta dipersidangan sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Rembangmenyatakan menurut hukum pada hari Jumat Legi tanggal 09 Maret 1960, telah lahiranak perempuan yang bernama JULAIKAH (Pemohon) yang lahir di Desa GlebegRT.03 RW.02, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, dari seorang ayah yangbernama M DJAMAL (Alm) dan seorang ibu yang bernama DJAMI;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan PemerintahRI No.37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UndangUndang Republik IndonesiaNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapanperubahan nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikirimkanoleh Panitera Pengadilan Negeri Manado kepada Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam buku daftar Catatan Sipilyang berlaku untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkansedangkan perkara

ini;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehbukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohontidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon harus tetap membuktikanbahwa permohonannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan menceraikan istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu daripejabat.Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohontelah

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untukmencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama Alfintje Lohonduitan tersebut;4.

;Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Sungailiat mengabulkanpermohonan Pemohon sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa di Sungailiat pada tanggal 02 April 1999 telah dilahirkan seoranganak jenis kelamin Laki laki yang diberi nama REZA, adalah anak dari Perempuanbernama YENNY OKTAVIANI;3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiatuntuk mencatat tentang kelahiran pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

Kabupaten Sidoarjosebagaimana bukti P.3 ;e Bahwa benar dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniaiseorang anak Perempuan yang bernama NORI SHANI ANDIRA yang lahir diSidoarjo pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sebagaimana bukti P.4 ;e Bahwa benar kini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran, gunakelengkapan administrasi untuk anak Para Pemohon ;e Bahwa ternyata tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut hinggasekarang belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang wajib dilaporkan karenamembawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 UndangUndang No. 23Tahun 2006 sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang No.24 Tahun2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatansipil karena terdapat kesalahan tulis redaksional terhadap akta pencatatan sipilyang

sebagaiberikut:1 Bahwa Ibu Pemohon bernama ASPIYAH dalam perkawinan secara agama (kawin siri) denganseorang lakilaki bernama Abdul Rakhman, telah melahirkan seorang anak perempuan bernamaRIBUT MAHARANI (Pemohon), anak keI, lahir di Kabupaten Pasuruan pada hari Senin Kliwon,tanggal 29 September 1969, jam.08.45 Wib; 1 Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orang tua Pemohon,mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut belum didaftar dan dicatatkan di KantorKependudukan dan Catatan Sipilyang

Menetapkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam dokumenBiodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nik.7604093112500020tanggal 3108 2015 dan Kartu Keluarga No.7604090807150001 tanggal08072015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tertulis dan terbaca tanggal 31121950 di ubah menjadi tertulis danterbaca tanggal 31121930 sesuai Piagam Tanda Kehormatan MenteriPertahanan Republik Indonesia No. 71240 V.A pada tanggal 27 September2017;3.

menerima permohonan Pemohon ini,yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:e Mengabulkan permohonan Pemohon;e Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohondari nama SEPTI V ANNABILA menjadi nama MIKHAYLA DZIKRA;e Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare di Parepareuntuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebutdengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran AnakPemohon No: AL.8270103236 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

segalakepentingan administrasinya dalam mencari pekerjaan sebagai tentara;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang

Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebut bellumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang Pemohon tersebut belummempunyead.

memiliki Kewajiban untuk melaporkan perubahan atauperbaikan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yangmenerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohonberdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Pemohon, sehinggaberdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Cbipinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

kepentingan akta kelahiran pemohonbukan untuk merubah/ menghilangkan identitas asli dari pemilik akta kalahirandimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sehubungandengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut agar Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan membuat catatanpinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

(vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala DesaPasrepan,Kabupaten Pasuruan Nomor :470/053/424.205.2.16/2013tanggal 10April 2013);3.Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafan orangtua Pemohon mengakibatkan kelahiran Pemohon tersebutbelumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan danCatatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yangditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, sehingga sampai sekarangPemohon tersebut belum

KepegawaianSekretariat Daerah Kabupaten Kupang, konkritnya tidak adatercatat dalam Buku Register maupun Agenda Surat Keluarpada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenKupangBertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4ayat 2.b.7, yang menjadi dasar perpanjangan usia pensiunbagi Penggugat, yang menyatakan bahwa Perpanjangan BatasUsia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sampaidengan : 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

memangku jabatan Eselon II Dalam Jabatan Struktural Dalam perkara ini, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan Struktural Eselon II, dimana tidakada dasar hukum bagi Tergugat untuk membatalkanPerpanjangan Usia Pensiun dan Pemberhentian Penggugatselaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat DaerahKabupaten Kupang, dimana perpanjangan Batas Usia PensiunPenggugat sudah sah sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 52 tahun 1979, sebaliknya Obyek Sengketabertentangan dengan Peraturan

tanpa alasanhukum yang sah, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak prosedural sehingga sangatmerugikan Penggugat adalah tidak benar Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4.1 yang menyatakan bahwaobyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangandengan Pasal 130 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004sebagai yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalahprosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian daridan dalam jabatan eselon II terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

berlaku Berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan diatas, maka denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Kupangyang menyidangkan sengketa Tata Usaha Negara ini berkenanmemutuskan sebagai berikutMenolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor : 821/06/IV/2009 Tanggal 21 April2009 tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati KupangNomor : SK.889/08/63.A/2007/UP tanggal 11 Desember 2007Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang

aslinya) ;T.19 : Foto copy Keputusan Bupati Kupang Nomor6 Tahun 2004 Tentang Pedoman~ Tata KearsipanPemerintah Kabupaten Kupang (copy dari copy) ; T.20 : Foto copy Naskah Pelantikan Tanggal 25Februari 2009 tentang Pengambilan Sumpah JabatanLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (sesuaidengan aslinya) >: Foto. copy Surat Edaran Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Republik Indonesia NomorSE/04/M.PAN/03/2006, Tanggal 28 Maret 2006, =TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang