yangbenar yaitu nama : BERNADETTE SARAH REGANIT ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang

1) Peraturan Presiden Nomor25 Tahun 2008 menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan olehpejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksanayang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil ataudiminta oleh penduduk;Menimbang bahwa sesuai pasal tersebut diatas agar perbaikan nama anakPemohon tersebut juga diakui secara administratif oleh Negara maka selanjutnyaperbaikan nama anak Pemohon tersebut harus dicatat oleh Kantor Catatan Sipilyang

bagi anak Pemohon untukmengurus segala kepentingan administrasinya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan puladengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktianyang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohondapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapatmembuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebuttermasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipilyang

Smg.10.Bahwa untuk melengkapi diri masingmasing anak telah diupayakandimintakan Akta Kelahirannya dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang tercantum nama orang tua hanya tercantum nama ibu kandung yaituPEMOHON.Bahwa oleh karena itu, untuk lebin sempurna bunyi di dalam AktaKelahiran ketiga anak tersebut, berdasarkan pernikahan resmisebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 di KantorKUA Kecamatan Tembalang, Kota Semarang seperti tersebut di atas punt.No. 5 dengan ini kami mengajukan

Yos Sudarso Ujung Kota Palangka Raya atausetidaktidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,perbuatan para terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa PO telahmelakukan perkawinan dengan saksi korban pada tanggal 14Maret 2015 di Palangka Raya sesuai dengan Surat Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil danKeluarga Berencana Kota Palangka Raya pada tanggal 30 Maret2005

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

kekuatan hukum tetap ;Berdasarkan AlasanAlasan yang telah dikemukan di atas, MakaPENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung, berkenan untuk menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnyaberkenan memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAAN >==+ Mengabulkan Permohonan Penundaan atas pelaksanaan KEPUTUSANBUPATI BANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIBANDUNG NOMOR : 881/Kep.18BKPPD/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN YANG TELAHMEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN JABATAN ATAS NAMA DRS. WAWANRUKNIAWANDI, S.H. PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018. ;Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 50/G/2019/PTUN.BDG4.

Bahwa Keputusan Bupati Bandung Nomor: 881/Kep.18BKPPD/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan padatanggal 31 Desember 2018 merupakan Keputusan Tata Usahab.

tidakmenerima gaji sejak tanggal 1 Maret 2011.Begitu pula dengan Diktum KEDUA yang menyatakan"Keputusan Gubernur ini mulai' berlaku = padatanggal ditetapkan yakni tanggal 11 Januari2011 sedangkan Penggugat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 31Oktober 2009 sehingga Diktumdiktum tersebutjelas bertentangan dan kontradiktif denganK@T@NTUSN;+ 24+ = 24+ = see = sme s Shee See Sees ce Se"Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1966 tentang Pemberhentian/PemberhentianSementara Pegawai Negeri, yaitu : "untukkepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yangdidakwa telah melakukan suatukejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungandengan itu) oleh pihak yang berwajib dikenakantahanan sementara, mulai saat penahanannya harusdikenakan pemberhentian sementara", dan jugaPasal 24 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo.Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yaitu : "Pegawai Negeri Sipilyang

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0399/Pat.G/2015/PA.SkyPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015

Nur belum tercatat secararesmi di KUA setempat, sebab Petugas P3N waktu itu tidak ternyatamemberikan buku nikah padahal pernikahan tersebut dihadirinya, makanyaPemohon mengajukan Istbat Nikah guna memperoleh buku nikah sebagaibukti pernikahan mereka dan untuk mengurus tunjungan pensiun janda;e Bahwa benar suami Pemohon dulunya adalah Guru Pegawai Negeri sipilyang telah pensiun, dan kini suami Pemohon telah meninggal dunia sejakApril 2015 lalu;Bahwa, selain alatalat bukti tersebut, Pemohon menyatakan

ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.Nomor 0330/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusmengajukan permintaan secara mutlak ;Bahwa oleh karena sesuai identitas Penggugat bahwa pekerjaanPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkanketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PerATURAN PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang

izin Perkawinan dan Perceraian bagiHal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 180/PDT/2019/PT MNDd)Pegwawai Negeri Sipil , Penggugat dalam mengajukan a quo harusterlebin dahulu mendapat izin tertulis dari Pimpinan Penggugat ;Bahwa adapun peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe diTahuna untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan aktapencatatan sipil tersebut;6.

Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanoleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif PejabatPencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

BELLAELFARETTA PUTRI, lahir pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2011 di DesaPanitera Pengganti, Hakim,ttdASWIN PRIYATNO,SH LAILY FITRIA TITIN A, SHMandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, anakperempuan dari suami isteri sah bernama GIYATNO dengan KUSTIYATI ;3.Memerintahkan ........Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

.:: Bahwa, benar kini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran,guna kelengkapan Administrasi untuk anak Pemohon; Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon, maka Pemohonyang bernama SUPARNO sampai saat ini belum didaftarkan keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga belummempunyai Akte Kelahiran, dan untuk dapat diterbitkan aktakelahiran bagi Pemohon sendiri dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipilyang bersangkutan, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dariPengadilan Negeri ;

Mengabulkan permohonan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~~7~72.Menyatakan sah kelahiran seorang anak bernama : FINCENTYULIAN AURELIO ,lakilaki , anak kel .lakir di KabupatenPasuruan pada hari Sabtu Paing, jam 10.50 Wib. tanggal 13Juni 2009, Adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sahantara Pemohon ( DONI YULIANTO ) dengan NUR BADRIYAH ; =3.Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dariPenetapan Kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukkan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahannama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejakditerimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuat catatanHal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipilyang bersangkutan;4.

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untukmemeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalahpermohonan mengenai perbaikan nama istri Pemohon pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan aktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut pembetulan akta Pencatatan sipilyang

dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadirpada persidangan kedua dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian sertaupaya mediasi, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPemohon ;Menimbang, bahwa pada persidangan kedua Termohon menyatakan tidakada harapan untuk rukun dengan Pemohon dan pada sidang selanjutnya tidak pernahhadir lagi ;Menimbang, bahwa Termohon yang berstatuss sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

(Vide Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Karang KliwonNo.474/16/431.05.07.2006, tertanggal 5 Juli 2006) Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/ kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicantumkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belummempunyai Akte