Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-03-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 181/Pid.B/2016/PN Trg
Tanggal 16 Agustus 2016 — SUMIYATI Binti ASMUNI SUHARJO
18210
  • Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.Bahwa penyebutan nama TV.
    Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.. Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV,telah Bergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehinggasanksi yang seharusnya diberikan adalah kepada PT. SURYA KABEL TVbersama sama dengan (Terdakwa) berupa sanksi Administratif.. Bahwa penyebutan nama TV.
Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — Tn. KRISTANTO, DK VS PT BANK CIMB NIAGA Tbk PUSAT JAKARTA cq PT BANK CIMB NIAGA Tbk CABANG CIREBON
9653 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 567 K/Pdt/2017 Para Penggugat pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda penaltipada satu bank swasta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Para Penggugat pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu (1) tahunpada suatu bank swasta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus jutarupiah);8
Putus : 15-03-2004 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06/C/PK/PJK/2004
Tanggal 15 Maret 2004 — PT Wira Eka Persada; Direktur Jenderal Pajak
7460 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi Administrast: Bunga Pasal 13 (2) KUP Nihil 139.220.7864, Kenaikan Pasal 13 (3) HurufaKUP 308,113,800 Nihil&. Jumlah yang masih harus dibayar 924.341.400 40, 764.084,Terbilang : (empat puluh tujuh ratus enam puluh empat ribu delapanpuluh empat rupiah).Mengenai jumlah yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sebesarRp. 40,764.084 telah disetor sebesar Rp. 2.500.000 pada tanggal 8Apustus 2003 (SSP terlampir).
Register : 09-07-2013 — Putus : 27-09-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 124-K / PM.II-09 / AD / VII / 2013
Tanggal 27 September 2013 — ANIS ISMAIL KOPKA
2520
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akanmemberikan sangsi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian olehkarena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militersetelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baikdilingkungan Ma Kodim 0610/Smd dan atau militer umumnya.5.
Putus : 06-12-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PT PADANG Nomor 169/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 6 Desember 2017 — INDRANOVA DT.PANDUKO BASA LAWAN NASRUL
6538
  • Bahwa oleh karena Terlawan dan Terlawan Il telah melakukanperbuatan melawan hukum adat yang berlaku di Nagari Bawan, makasecara adat, maka Pelawan menerapkan sangsi adat Minangkabau yangberlaku dengan sebutan kok siriah dibaliakkan kagagangnyo, kok pinangdibaliakkan ka tampuaknyo, guna memulinkan keadaan masyarakatHalaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/PDT/2017/PT PDG.hukum adat yang terganggu, maka objek sangketa ditarik kembali secaraadat menjadi Tanah Ulayat Ninik Mamak Nagari Bawan.Maka Oleh Sebab
Register : 17-10-2013 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 1576/Pdt.G/2012/PA.Po
Tanggal 1 Mei 2013 — Penggugat x Tergugat
91
  • Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugatselama 6 bulan guna mengurus surat keterangan dari atasan Tergugat karena Tergugat yangberstatus sebagai Kepala Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponororgo akan tetapiTergugat sampai perkaranya diputus oleh Majelis Hakim tidak mendapatkan surat keterangandari atasan Tergugat dengan demikian Tergugat telah tidak mentaati PP.NO.10 Tahun 1983dan PP.No.45 Tahun 1990 dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat sanggupmenerima sangsi
Putus : 25-02-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4781/Pid.B/2008/PN.SBY
Tanggal 25 Februari 2009 —
341
  • Menetapkan Terdakwa dibebanikan biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukanpembelaan tertanggal 18 Pebruari 2009 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Terdakwa telah melaksanakan kewajiban pelaporan berkala perihalinformasi industri kecil pada tanggal 14 Oktober 2008 ;e Mohon untuk dibebaskan dari sangsi pidana ;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umumdalam Repliknya yang disampaikan secara lisan mengatakan
Putus : 05-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 65/PDT/2011/PT.MDO
Tanggal 5 Juli 2011 — RONNY PANGALILA, DK ; MAX KAUNANG, DKK
3424
  • Memberikan sangsi kepada Penggugatsesuai dengan Undang undang yangberlaku, agar Tergugat dan TurutTergugat dapat mendiami tanah milikTergugat dengan aman dan tenang ;5. Menyatakan putusan untuk tidakmengadakan sita apapun sebelum adatindakah selanjutnya ;6.
Putus : 20-01-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 660/Pid.B/2013/PN Mlg
Tanggal 20 Januari 2014 — MISTARI
211
  • Pasal 303 ayat(1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan Penuntut umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi yang di dengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :1 Saksi Anang Choirul, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAP adalah benar ;e Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ;e Bahwa benar sangsi
Register : 21-05-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Gtlo
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5053
  • PW.04.011446 perihal TanggapanPermohonan Perceraian Atas Nama PEMOHON yang pada pokoknyaisi dalam surat tersebut MENOLAK dan mempertegas SANGSI yangakan diterima oleh Pemohon apabila tetap memaksakan perceraian;Bahwa sebagaimana Surat Balasan No. W.26.
    PW.04.011446 yangpada pokoknya menjelaskan apabila Pemohon tetap memaksakankehendak untuk tetap menceraikan Termohon maka Pemohon akanmenerima Sangsi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana telah ditegaskan dalam surat balasan yang menguraikan tentang MENOLAKHal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.307/Pdt.G/2019/PA.Gtlodan mempertegas SANGSI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaknidikenakan Hukuman berupa Sangsi Disiplin Tingkat Berat;8.
Register : 28-12-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 372/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
BAGUS SHIMA SANDI TAYUBI
Tergugat:
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,Tbk
489
  • Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan Setiap bulan dan tiap hari ada meeting yangpimpin oleh Pimpinan;Bahwa Saksi menerangkan meeting tersebut pada dasarnya adalahpenekanan target;Bahwa Peraturah Perusahaan ada namun tidak dibagikan kepada setiapkaryawan hanya dibaca saja;Bahwa tidak ada serikat kerja, dan tidak ada larangan untuk membuatserikat kerja;Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat danTergugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk karyawan yang tidak mencapai targerakan diberikan Sangsi
    Bahwa Saksi menerangkan karyawan yang mencapai target akanmendapatkan bonus sekitar Rp. 5.000.000, sampai dengan Rp.8.000.000.Bahwa Saksi tidak mengetahui proses PHK dari Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan untuk Peraturan Perusahaan sudahdiberitahukan kepada karyawan pada Saat kerja pertama;Bahwa saksi mengetahui untuk Penggugat namanya masuk daftar diPHK karena performa dari Penggugat sudah menurun;Bahwa Saksi menerangkan apabila sudah mendapatkan SP3 makakaryawan tersebut akan di PHK tidak ada sangsi
    Dansehubungan adanya Surat Peringatan 1 (pertama) dan Surat Peringatan 2(kedua) yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sepihak dansewenangwenang karena Tergugat memberikan sangsi kepada Penggugattanpa adanya proses pembinaan maupun Klarifikasi terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat secara sepihak dan tindakan pemutusan hubungankerja yang dilakukan oleh Perusahaan in cassu PT.
Register : 21-09-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 2200/Pid.Sus/2015/PN.Tng
Tanggal 25 April 2016 — CHANDRA LESMANA Als CHANDRA Ad. KAWIE LESMANA
18440
  • ini akan berdampakkepada penerapan sangsi atas tindak pidana yang terjadi ini, dimana PenuntutUmum berpendapat bahwa sangsi yang tepat di terapbkan dalam kasus iniadalah perampasan kemerdekaan di tambah pidana denda sedangkan menurutPenasehat Hukum Terdakwa sangsi yang tepat diterapkan dalam kasus iniadalah berupa pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;Menimbang setelah Majelis Hakim pelajari dan kaji dari uraian, baikuraian tuntutan Penuntut Umum maupun uraian Pledoi (pembelaan) dariPenasehat
Putus : 05-12-2013 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 5 Desember 2013 — 1. Sdr. IWAN EFFENDI, DK VS PT. MARGA MANDALASAKTI
6037 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa jika mau taat dan patuh terhadap semangat UU Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 151 dan konsistenberdasarkan aturan PKB seharusnya para Tergugat di berikan sangsi SP bukan sangsi PHK, yang seharusnya menjadi jalan terakhir manakala paraTergugat sebagai pekerja tidak bisa lagi diperbaiki kesalahanya;Bahwa lebih lanjut dalam gugatanya pada butir 4 (empat), Penggugatamenyatakan ...yvang secara jelas telan membuat citra perusahanPenggugat menjadi tidak baik di mata masyarakat
Putus : 04-06-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 57/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 4 Juni 2018 — YANTO MAZAR gelar DATUAK BANDARO KAYO, dkk. Melawan : RUSLI, dkk.
14676
  • gugatan :Bahwa Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumDatuak Bandaro Kayo dan yang bertindak mewakili seluruh anggotakaumnya dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo Jurai NOALAN danJurai SYAMSIAH dan Penggugat 2 adalah merupakan Mamak kepalakaum dalam kaumnya dan pemangku adat Niniak Mamak Bajinihdengan jabatan Orang Tua Adat Labuah llie.Bahwa Pihak Tergugat A adalah dahulunya anggota kaum DatuakBandaro Kayo dari garis keturunan Datuak Bandaro Kayo dari JuraiBIBAH yang sudah mendapat sangsi
    adek basandi sarak, sarak basandiKitabullah) yaitu berupa perbuatan perselingkuhan yang dilakukan olehSUNI sehingga melahirkan seorang anak yang bernama PIAK ANDAH (ibu kandung dari Tergugat A1, A2, A3, A4 ), akan tetapi ParaPenggugat/Para Pembanding didalam dalildalil gugatannya tidakmenjelaskan bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaanantara Tergugat A5, Tergugat A6 dan Tergugat A7 dengan orang yangbernama SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi
    dibangun oleh ROHANI (ibu kanduang Tergugat A.6) dan nenekdari Tergugat A.7 dengan luas tanah + 400 (empat ratus) m2 yangsekarang ditempati oleh Tergugat A.7, akan tetapi Para Penggugatdalam gugatannya tidak menjelaskan siapa orang yang bernamaROHANI yang membangun rumah diatas objek perkara tersebut,Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 57/PDT/2018/PT PDGsehingga tidak jelas bagaimana hubungan hukum kekerabatannyadengan SUNI atau PIAK ANDAH ( ibu kandung dari Tergugat A1, A2,A3, A4) yang sudah mendapat sangsi
Putus : 09-10-2012 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 204/Pid.Sus/2013/PN-CBN
Tanggal 9 Oktober 2012 — -MIFTA FIRMAN AULIA Bin SYAMSUDIN
9136
  • berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka semua unsur daripasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan alatalat bukti yang ditemukan dalampersidangan telah memperoleh keyakinan tentang adanya kesalahan terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan atas kesalahannya itu terdakwa haruslah diberi sangsi
Register : 02-08-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 961/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
152
  • Sedangkan antaraPemohon dan Termohon sudah melakukan perjanjian di atas materaiyang berisikan jika Termohon masih melakukan perselingkuhan denganlelaki lain maka akan di kenakan sangsi berupa denda tetapi Termohontetap mengingkari surat perjanjian tersebut. Setelah itu Pemohon pergimeninggalkan Termohon untuk tidak tinggal di rumah OrangtuaTermohon;7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan keluargaPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;8.
Register : 26-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Ktg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SEPTIYANA R, SH
Terdakwa:
SALMAN BONDE alias SALMAN
4329
  • korban adalah anakkorban INDRI; Bahwa saksi hanya akan menceritakan mengenai pertemuan yangdilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban di laksanakandi kantor Desa oleh dewan adat desa;Bahwa saat pertemuan tersebut saksi hadir dan menyaksikanpertemuan tersebut; Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberikan ganti rugiuang kepada keluarga korban;Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa terbukti melakukanperbuatan tercela kepada anak korban dan atas perbuatannyatersebut Terdakwa dikenai sangsi
    Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mempunyaihubungan pacaran dengan anak korban dan juga terhadap perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yangdidasarkan pada perasaan suka sama suka hal ini dibuktikan dengan adanyaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban lebih dari satukali dan juga atas perbuatan ini masalah antara Terdakwa anak korban telahdiselesaikan di hadapan dewan adat Desa Dolodua dan penyelesaian iniTerdakwa dinyatakan bersalah dan dikenai sangsi
Register : 02-04-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 251/PID.B/2013/PN.Jr.
Tanggal 12 Juni 2013 — IDRIS ALS. P. DULHALIM dkk
528
  • Idris diambil alih olehPenggugat dengan membuat surat rekayasa jual beli yang tidak sah secara hukum ;2 Saya tidak pernah turut serta mengelola atau menggarap tanah tersebut, ini adalahfitnah dan pencemaran nama baik terhadap saya dan kepada Majelis Hakim sayamemohon sangsi hukum yang berat kepada penggugat atas tuduhan tersebut ;3 Pada saat mediasi di Kelurahan Baratan, dinyatakan surat akta jual beli tersebutcacat hukum dan tindakan pengeluaran akta tersebut oleh pejabat PPAT pada saatitu adalah
    merupakan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan keabsahannyapadahal masih banyak ahli waris yang tidak setuju terhadap penjualan tanahtersebut ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim PengadilanNegeri Jember, dan memutuskan amar perkara ini sebagai berikut :1 Mengabulkan dan membenarkan jawaban tuntutan perkara ini untuk seluruhnya ;2 Menolak dakwaan yang tidak benar dari Penggugat untuk seluruhnya ;3 Memberikan sangsi hukum yang sangat berat kepada Penggugat atas
Putus : 26-09-2012 — Upload : 06-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 September 2012 — JUMEDI, dk. vs PT. MULIA KERAMIK INDAH RAYA
3125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi
    Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi
Register : 24-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1000/Pdt.G/2017/PA.Kis
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1912
  • Apabila melanggar perjanjian ini, siap menerima sangsi yaitumemutuskan hubungan (cerai) dengan istri (Penggugat);Namun setelah Penggugat kembali hidup satu rumah dengan Tergugat,Tergugat tetap sama sekali tidak pernah berubah, tetap bermain judi danbermabukmabukan, jarang pulang serta tetap aja bersikap kasar kepadaPenggugat dan anakanaknya;Pada awal bulan Juli 2017 Tergugat memukuli Penggugat dan mengusirPenggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat mengucapkanTalak 2 pada Penggugat, sehingga