Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidaksesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b.

PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapbkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah prosestindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud didalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewatMusyawarah Nasional.

PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAKdilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakansewaktuwaktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakansewaktuwaktu Ssesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dandibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret2015, dan untuk rapatrapat lainnya Penggugat tidak pernah datang.

PAW dilakukan dalam rapatpleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUUJAPI, sehinggaPenggugat membuat dalil yang terlalu mengadaada, bahwa pengambilankeputusan PAW dilakukan secara sembunyisembunyi. Perlu Tergugatsampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untukdiberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepadapublik.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15/VIII2013 tertanggal 29 Agustus 2013tentang Usulan PAW Saudara David Rompon, S.E., anggota DPRD PDKKabupaten Toraja Utara. Surat tersebut memberhentikan Penggugat selakuAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan mengusulkan Drs. Yosni Pakendeksebagai Pengganti Antar Waktu.

kerugian materiil danimmateril dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba M.S.Somalinggi.

sebelummemutuskan pokok perkara ini, lebih dahulu ditembuh putusan provisi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan agar Tergugat dan instansi lain yang terkait pengurusan PAW anggotaDPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utarasampai ada keputusan hukum yang pasti dan mengikat

Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal Persetujuan PAW (Penggantian Antar Waktu)Saudara David Rompon,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulsel tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti T4);Hal. 8 dari 16 hal Put.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusanorganisasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PDK.

(PAW).berdasarkann surat kuasa Insidentil yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan register nomor: 1/SK/I/2018/PA.Pspk tertanggal 5 Januari 2018.

(PAW). Bahwa ayah dan ibu Alm. Munir Harahap telah meninggal Duniasebelum Alm. Munir Harahap meninggal dunia; Bahwa antara Pemohon (Ermilisda Harhap) dengan Alm. MunirHarahap belum pernah bercerai sampai Alm.

(PAW).3.

(PAW).(tiga) orang Saudara kandung yaitu masingmasing bernama: 1. MasmawatiHarahap binti H lbnu Masud.,2. Hj. Nirmawaty Harahap bion H. lbnuMasud., 3.

(PAW).b.

Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA DpsDUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengannomor perkara O0O/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. tanggal 15 Mei 2020 ,mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa pada awalnya Penggugat menyurati Ketua/ Majelis hakimPengadilan Agama Denpasar dengan Surat tertanggal 02 Desember2019, yang pada intinya keberatan atas Penetapan Ahli Waris olehPengadilan Agama Denpasar Nomor : 37/ PAW

/ 2008/ PA.DPS, Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008, karena sangat merugikanPenggugat, sehingga oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnyamengajukan Surat Mohon Mencabut Penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/ 2008/ PA.DPS, Surat mana telah dibalas oleh Ketua PengadilanAgama Denpasar pada tanggal; 13 Desember 2019, yang pada intinyadalam Surat butir 2 (dua) Bahwa apabila saudara ingin membatalkanPenetapan Ahli Waris tersebut silahkan saudara mengajukan gugatanPembatalan perkara tersebut secara contensius

Nomor: 37/ PAW/ 2008/PA.DPS khusus Halaman 7 ( Tujuh ) huruf Q tersebut pada dalilgugatan Penggugat Butir 9 ( Sembilan ) di atas, terbukti ada unsurHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/ 2020/ PA Dps12.13.14.Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat karena secara sepihaktelah menguasai SHM milik Penggugat dengan cara mengajukanpermohonan Penetapan, tidak mengembalikan SHM Nomor 1376, luas715 M2, di Desa Dangin Puri Klod Provinsi Bali kepada Penggugat yangpernah dititipkan kepada suami

Tergugat almarhum PEWARIS, olehkarenanya Penggugat melakukan upaya hukum untuk mendapatkankembali Hak Milik atas tanah SHM No. 1376, luas 715 M2melalui caraLitigasi mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor:37/ PAW/ 2008/ PA.DPS, agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili Perkara in caso membatalkan Penetapan AhliWaris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS;Bahwa Penggugat merupakanpemilik sah SHM No.1376 Luas 715 M2 diDesa Dangin Puri Klod, Provinsi Bali berdasarkan Perjanjian

Nomor 2 pada hari Rabu,tanggal 5 Januari 2005 maka Penetapan Ahli Waris Nomor : 37/ PAW/2008/ PA.DPS adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum,khususnya Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Halaman 7 ( tujuh )huruf Q, yang terbukti secara melanggar hukum terhadap penetapanSHM No. 1376 Sebidang Tanah Hak Milik seluas 715 M2 mohondibatalkan demi hukum, dikeluarkan redaksi Penetapan Halaman 7 (tujun ) huruf Q salah satu obyek waris yang merupakanmilikPenggugat;Bahwa oleh karena terbukti secara

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Itulah sebabnyasehingga masalah PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRDKabupaten Enrekang) tidak diatur dalam UU Politik, khusunya dalam UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik serta diatur pula dalam UU Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, dan DPRD.

terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat;b Secuil pun, Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Demikiam pula halnya usul Paw terdap Pengugat yang diajukan oleh DPRDKabupaten Enrekang kepada Bupati Enrekang, yang mengabulkanpengunduran diri Pengugat untuk melakukan PAW terhadap Penggugat, diluarwewenang Tergugat I menerbitkan Keputusan Persmian PemberhentianPenggugat dan

Pengangkatan PAW Anggota DPRD berada diluar wewenangTegugat I untuk menolaknya.

pimpinan DPRD kanupaten Enrekang perihal penyampaianPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yangdiberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) Kabupaten Enrekang, sehingga KOU Kabupaten Enrekangmemperoses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlakupasal 29, 30 dan 31 Peraturan KPU nomor: 03 Tahun 2011 tentangperubahan atas PKPU Nomor: 22 Tahun 2010 tentang pedoman tehnisverifikasi syarat calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Propinsi danDPRD

diberi tandaT13;4 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas namaHj.

Bahwa perbuatan TERGUGAT A tidak sampai disitu' saja(pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), akan tetapi TERGUGAT A telah pula mengirimsurat kepada TURUT TERGUGAT C tanggal 22 September 2010Nomor: 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010 tentang Pergantian danPersetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasuk kepada TURUTTERGUGAT D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor: 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuan kepada TURUT TERGUGAT C dan TURUT

TERGUGAT D,untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di manaPenggugat sebagai anggota DPRD yang sah menurut hukum, akandiganti dengan pengganti dari anggota partai PPRN juga dengannama: PASRIAL St.

(Pergantian AntarWaktu);Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

(Pergantian Antar Waktu);73Bahwa walaupun ada proses PAW tersebut, faktanya Penguggatmasih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten PasamanBarat sampai sekarang ini;Bahwa Partai PPRN berdiri sejak tahun 2006 dan menjadi pesertapemilu tahun 2009, di mana yang menjadi Ketua Umumnya adalahTergugat A;Bahwa proses PAW haruslah berdasarkan perundangundanganyang berlaku;Bahwa secara intern proses PAW diberlakukan terhadap anggotaDPR/DPRD dari suatu partai dikarenakan anggota tersebut didugatelah melanggar

AD/ART partai, di mana prosesnya dimulaidengan adanya pengusulan dari DPD yang kemudian dilaporkankepada tingkat DPW sampai dengan tingkat DPP, kemudian DPPmengeluarkan surat PAWnya, sedangkan secara ekstern di mulaidengan adanya surat PAW dari partai yang dikirimkan kepadaKetua DPR/DPRD kemudian diteruskan kepada KPU/KPUD, Bupati/Walikota sampai kepada Gubernur dan Mendagri laludikeluarkanlah surat keputusannya;Bahwa sekarang ini proses PAW Penguggat sudah sampai tingkatGubernur Sumatera Barat;

Bahwa pada hari Senin Kliwon, tanggal 08 Agustus 1977 atau bertepatan pada21897 H telah terjadi perkawinan antara XXX yang telah dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman,PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 1 dari 10 halamanberdasarkan kutipan Akta Nikah NoXxX/1977 tertanggal 08 Agustus 1977dimana pernikahannya mempunyai satu anak yang bernama XXX, lakilaki,lahir tanggal 26 Juni 1984;Bahwa telah meninggal dunia XXX pada tanggal 26 Desember 2003 yang padasaat

dariPengadilan Agama Yogyakarta;Bahwa para Pemohon sangup membayar semua biaya akibat perkara iniBahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan memutus perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1)2)3)Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember2003 ;Menetapkan secara hukum bahwa. ; XXX; XXX ; XXX;Adalah ahli waris dari almarhum XXX ;PAW

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XX yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar BiasaKabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 21 Agustus 1987, Bukti P.8;PAW No. 134/Pdt.P/2020/PA.YKHal. 3 dari 10 halaman10.11.12.Surat Pernyataan Silsilan atas nama XXX yang diketahui oleh CamatXXXKota Yogyakarta, tanggal 5 November 2020, bukti P9;Surat Pernyataan Warisan atas nama XXX yang diketahui olen Kepala XXXKecamatan XXX Kota Denpasar, tanggal 14 Februari 2004,

Saksi selama hidupnya almarhum XXX belumpernah bercerai dengan Pemohon sampai ia meninggal dunia ;Bahwa sepengetahuan saksi almarhum XXX meninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, makaorangtuanya yang masih hidup adalah ibu kandungnya yaituXXXsedangkan ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;PAW

sepengetahuan saksi almarhum XxXXmeninggal dunia dalamkeadaan beragama Islam ;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II beragama Islam ;Bahwa sepegetahuan Saksi, ketika XXX meninggal dunia, ayahkandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya(XXX) masih hidup ;Bahwa bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang Pemohon tidakpernah menikah lagi ;Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapanahki waris adalan untuk mengurus hartaharta peninggalan almarhumahXXX ;PAW

IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun ;Bahwa yang menjadi alasan/ pertimbangan dikeluarkannya suratkeputusan sebagaimana tersebut dalam poin 4 adalah adanyatindakan/perbuatan Penggugat terkait pelanggaran Kode Etik (terlibatdalam jual beli rekrutmen pegawai di Badan Layanan Umum DaerahHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Mad10.

(BLUD)) yang menurut kebijakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandikategorikan sebagai pelanggaran berat ;Bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan sebagaimanapada poin 5 adalah adanya surat permohonan dari DPC PDI PerjuanganKota Madiun No: 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yangkemudian ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Timur denganmengeluarkan surat Permohonan No : 1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22Maret 2018 tentang persetujuan Pengganti Antar Waktu (PAW) atas

karena itu dalam tanggapan ini Tergugat dan Tergugat Il menyatakan keberatan dengan adanya gugatan yangdiajukan oleh Penggugat, mengingat permasalahan hukum dalam perkara aquo berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018, dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW

Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugatyang pada pokoknya keberatan terhadap Surat Keputusan dari DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 327/KPTS/DPP/IV/2018 tentangpemecatan Supiyah Mangayu Hastuti dari Keanggotaan Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan, tanggal 9 April 2018 dan Surat DPP PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan No. 4230/IN/DPP/IV/2018 tentangPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, maka yang berwenangmengadili penyelesaian perkara a quo adalah Mahkamah

Anggota DPRD Kota Madiun, SuratPermohonan DPD PDI Perjuangan No :1711/IN/DPD/III/2018 tanggal 22 Maret2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun, suratPermohonan DPC PDI Perjuangan No : 034/IN/DPCMDN/III/2018 tanggal 12Maret 2018 tentang Permohonan Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaMadiun;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alatbukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, setelah MajelisHakim mencermati maksud dan tujuan gugatan Penggugat

gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat I, Il dan Tergugat Ill serta Tergugat IV telahmelakukan Perobuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian;Menyatakan Penggugat tetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dariFraksi Partai Aceh untuk Periode 2014 2019;Menyatakan yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 mengenai: Usulan PergantianAntar Waktu (PAW

) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh KepadaTergugat IV;adalah tidak sah menurut hukum;Menghukum Tergugat III untuk membatalkan surat, yaitu: Surat Tergugat Ill tanggal 21 Juni 2017 kepada Tergugat IV mengenai:Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Aceh dari PartaiAceh;Menghukum Tergugat IV untuk tidak melakukan verifikasi nama calonpengganti dan tidak menerbitkan rekomendasi terhadap proses pergantianantar waktu (PAW) Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara AdlyTjalok Bin lbrahim, sampai

Penggugat/Pemohon Kasasiuntuk seluruhnya; Menyatakan Termohon kasasi I/Tergugat , Termohon kasasiII/Tergugat Il dan Termohon Kasasi Ill/Tergugat Ill serta TermohonKasasi IV/ Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Menetapkan Pemohon Kasasi/Penggugat Adam Mukhlis sah dantetap selaku Anggota Legislatif DPRA Aceh dari Fraksi Partai Acehsampai akhir periode 2014 2019; Menyatakan yaitu: Surat Termohon Kasasi III/ Tergugat III tanggal 21Juni 2017 mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

) anggotaDPR Aceh dari Termohon Kasasi /Tergugat Kepada TermohonKasasi IV Tergugat IV; adalah tidak sah menurut hukum; Menghukum Termohon Kasasi Ill/Tergugat II untuk membatalkansurat, yaitu: Surat Termohon Kasasi IIl/Tergugat Ill tanggal 21 Juni2017 kepada Tergugat IV mengenai: Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) anggota DPR Aceh dari Partai Aceh; Menghukum Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk tidak melakukanverifikasi nama calon pengganti dan tidak menerbitkan rekomendasiterhadap proses pergantian

antar waktu (PAW) Pemohon Kasasi/Penggugat (Adam Mukhlis) kepada Saudara Adly Tjalok Bin Ibrahim; Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat untuk menunda semuaproses serta permohonan proses pergantian antar waktu yangdiajukan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon KasasiIIl/ Tergugat Ill, sampai dengan berkekuatan Hukum tetap; Mohon Putusan seadiladilnya;Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang padapokoknya menolak

Bahwa tergugat III telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas diri Penggugat ke DPRD Kota Solok berdasarkan kepadaSurat Keputusan No. 47/SKEP/DPN PKP IND/IX/2013, dimanaperbuatan Tergugat Ill adalah perbuatan semenamena karenaPenggugat tidak diberikan hak membela diri, perbuatan Tergugat IIIyang mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diripenggugat ke DPRD Kota Solok adalah merupakan perbuatanmerugikan penggugat dan dikategorikan perbuatan melawan10.Bahwa oleh karena pengajuan

Pergantian Antar Waktu atas diriPenggugat didasarkan kepada Surat Keputusan yang dikeluarkantergugat yang tidak sah dan dipersoalkan Penggugat, makapengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) juga harus dibatalkan dantidak berlaku sampai perkara gugatan atas Surat Keputusan no. 47/KEP/DPN PKP IND/IX/2013 tanggal 23 September 2013 mempunyaikekuatan hukum ;11.Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari partai PKP Indonesiasudah disiasati sedemikian rupa oleh tergugat , Tergugat Il dantergugat Ill sehingga

Penggugat tidak dapat membela diri, fakta inisangat terlihat jelas dari rangkaian peristiwa yaitu begitu cepatnyakeluarnya Surat Keputusan pemberhentian dari partai dan begitucepatnya diajukan Pergantian Antar Waktu, maka dengan demikiansangat beralasan Penggugat menempuh jalur hukum guna membelahak penggugat sesuai dengan AD/ART dan UU No. 2 tahun 2011tentang Partai Politik ;12.Bahwa oleh karena Tergugat Ill telah mengajukan PAW atas diriPenggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukangugatan

ke Pengadilan Negeri Solok guna mencari kepastian hukumatas perbuatan Tergugat yang semenaBahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada lbuKetua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil kami kedua belah pihakyang berperkara pada hari yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksaperkara ini dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut : 222022 2222 nn nnn n nn ne nnn nnn nenneeDALAM PROVISI;Menangguhkan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimohonkanoleh

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum suratpengajuan PAW atas diri Penggugat yang diajukan oleh tergugat Illkepada DPRD KotaSOOO, prema nnn nnn nnn nnn nn AN AR A A RT6. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi namaPenggugat, atas pemberhentian penggugat dari keanggotaanpartal;7. Menghukum Tergugat , tergugat II, tergugat Ill tunduk atas putusaninis8.

daftarkan kePengadilan Negeri Kota Sibolga, TergugatI sebagai pihak yang mempunyaikewenangan untuk merekomendasikan Penggugat untuk menggantikankedudukan Alm.Rajali Silalahi, tidak juga merekomendasikan Penggugat untukdilantik dan atau ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga dari DPDPAN Kota Sibolga periode 20092014.Bahwa atas sikap dan tindakan TergugatI yang tidak mau memberikanrekomendasi agar Penggugat diangkat, ditetapkan, dan atau dilantik sebagaiAnggota DPRD Kota Sibolga melalui mekanisme PAW

sebagai Anggota DPRD KotaSibolga, TergugatIII juga tidak ada melakukan tindakan apapun yang bertujuanmendesak TergugatI untuk merekomendasikan Penggugat.Bahwa TergugatIII, dalam pengetahuan Penggugat hanya menerbitkan SuratNomor : PAN/ A/KWSJ/077/II/2012, tertanggal 29 Februari 2012, perihal :Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Sibolga dari PAN, yangditujukan kepada TergugatII, dan ditembuskan kepada TergugatI.Bahwa tindakan TergugatI, TergugatII, dan TergugatIIJ yang tidakmelakukan proses PAW

dikemukakan diatas, mohonkiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq MajelisHakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara gugatan ini, untuk berkenan memanggil para pihak pada haripersidangan yang telah ditentukan untuk itu, dengan mengambil keputusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :A DALAM PROVISI.1 Menyatakan Penggugat yang memperoleh suara terbanyak kedua dalampemilu Legislatif Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas PergantianAntar Waktu (PAW

Sdr Rajali Silalahi.2 Menghukum Tergugat I untuk dengan segera merekomendasikanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dariDPD Partai Amanat Nasional Kota Sibolga melalui proses PergantianAntar Waktu.B DALAM POKOK PERKARA.1 Primair :Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Penggugat sebagai peraih suara terbanyak kedua dalam PemiluLegislatif DPRD Kota Sibolga Tahun 2009, berhak atas Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 20092014.Menghukum

Tergugat I untuk merekomendasikan Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kota Sibolga Periode 20092014 dari Partai amanat nasional (PAN)melalui proses PAW menggantikan Alm Sdr Rajali Silalahi.Menghukum Tergugat IJ dan Tergugat III, baik sendirisendiri maupunbersamasama memerintahkan Tergugat I menyegerakan pengajuan Penggugatsebagai Anggota Legislatif DPRD Kota Sibolga periode 20092014 melaluiproses PAW menggantikan Alm.

tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon IV.Darnawati binti Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1972,agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon V.Hal. 1 dari 10 PAW

Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama Jemma telah meninggal duniapada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:Hal. 2 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh LurahPadduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama IslamBahwa ayah dan ibu almarhum Ramalan telah mininggal dunia demikian pulaseterusnya ke atas;Bahwa almarhum Ramalan dan almarhum Jemma telah meninggalkan abhliwaris yaitu:1 Gamba Ramalan bin Ramalan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutus sebagai berikut :Primer :Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan almarhum Ramalan telah meninggal dunia pada hari Rabutanggal 10 Maret 1982 dan almarhum Jemma telah meninggal dunia padahari Sabtu tanggal 25 Mei 1985;Menetapkan Pemohon Gamba Ramalan bin Ramalan Pemohon IlAlimuddin bin Ramalan, Pemohon III Labaru bin Ramalan, Pemohon IV DarwisHal. 3 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgbin Ramalan, Pemohon V Darnawati binti Ramalan

bYHadrah R binti Ramalan (anak kandung);Hal. 9 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Ramalan.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp 166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Maka selaku anggota DPRK KabupatenAceh Tengah yang terpilin dari partai PKB merasa terzalimi atas tindakanpengurus Cabang PKB Kabupaten Aceh Tengah, Karena saudaraSUKURDI baru di tetapkan menjadi SEKERTARIS pada tanggal 02 juni2017 sebagaimana surat keputusan 22904/DPPO3/VI/A.1/VI/2017. makaSaudara SUKURDI tidak dapat Menandatangani surat PAW.9.

Bahwa atas perbuatan tergugat 1 (Satu) dan tergugat Ill (Tiga)yang merupakan perbuatan melawan hukum sangat merugikan tergugatdengan mengeluarkan surat Nomor : 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018 Tanggal 13April 2018 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditujukan ke DPRK Aceh Tengah, yang intinya untuk mengisi sisa masajabatan Anggota DPRK Aceh Tengah Priode 20142019;11.

Bahwa Tergugat 1 kemudian mengajukan Surat PermohonanPergantian Antar Waktu) (PAW) Nomor: 07/DPC03/VI/A.1/IV/2018kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) AcehTengah terhadap Penggugat;9. Bahwa berdasarkan pointpoint tersebut diatas Tergugat 1 secarahukum telah sesuai dengan menjalankan Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) tentang taca cara Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat.;10.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya hanya mencaricari dalilpembenar dan mencaricari alasan untuk menghalanghalangi PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat;12. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar tentang dalilPenggugat yang menyatakan telah memberikan uang pembinaan partaikepada Tergugat 1 setiap tahunnya;13.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Takengon adalah upaya untuk menghalanghalangiproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten (DPRK) dengan i'tikad yang tidak baik sehinggamengakibatkan Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara morildiperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliyar rupiah);A.

) AnggotaDPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor :161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelummengeluarkan Surat Nomor : 161.9167, tertanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian AntarWaktu (PAW)

Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papuayang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan suratNomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang UsulPeresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;4.b.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikankepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 2014 ;4.c.

) Anggota DPRPdan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Papua Periode 20092014, sehingga kedua surat tersebut yaitu SuratPenjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usulPeresmian Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRP dan Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011,tentang Rekomendasi

Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Papua Periode 20092014 tidak dapat dikatagorikan sebagai Keputusan TataUsaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009,tentang perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN,karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 /092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu( PAW

Jambi untukmenggantikan PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Prov.JAMbi yang masihaktif 20142019 dengan Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 20188.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;oleh TERGUGAT s.d IV selaku Ketua Partai Hati Nurani Rakyat DewanPimpinan Daerah Jambi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Prov.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi A/nH.

Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiJambi A/n H.

Surat Nota Bina Wilayah Propinsi Sumbar JambiNomor : A/ 001/ Bid.Wil Sumbar Jambi tanggal 04 Mei 2018tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Jambi ;g. Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu denganNomor : A/ 125/ DPP HANURA/ VII/ 2018 tertanggal 25 Juli2018 ;h. Surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Jambi A/n H. CEKMAN dengan Nomor : 030/ DPD HANURA/ JBI/ VIII/ 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ;Adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.

yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriLhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasanalasan yang terdapatdalam gugatan provisi ini;Membuat putusan sela dan atau penetapan segera sebelum perkara inimemasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara denganmemerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, Vl dan Tergugat VII untukmenyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangkaPenggantian Antar Waktu (PAW

) terhadap Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII sebelumperkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untukmenyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatanapapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugatsebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan ini dari Penggugat;Menyatakan Pengadilan

) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan sita jaminan terhadap harta hak milik Tergugat , Il, Ill, IV, V,VI dan Tergugat VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukonsah dan berharga;Menghukum Tergugat VII tidak meneruskan dan tidak meresmikanPenggantian Antar Waktu (PAW) bagi Penggugat sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII secaratanggung renteng untuk membayar segera

Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill, IV,V dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV, dan V: Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan olehPenggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Vmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan

)bagi Penggugat/Pembanding sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Utara;Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para TermohonKasasi tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Menghukum Tergugat VIl/Terbanding VII/Termohon Kasasi VII tidakmeneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW)bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Anggota DewanHalaman 7 dari 10 hal.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/53/DPRD/2014 tanggal 3 Maret 2014 Hal Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flotim dari PKBIB dan PMB ; e. Surat Bupati Flores Timur Nomor : Adm. Pem. 130/25/Pem. Umum /2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Permohonan Pemberhentian danPAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; f. Surat Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur Nomor : 170/55.1/DPRD/2014 tanggal 05 Maret 2014 Perihal PAW Anggota DPRDKabupaten Flores Timur ; g.

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor60/KPUKab.018.433980/I11/2014 tanggal 07 Maret 2014 HalPenjelasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ; 5.

atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.

Bahwa pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat oleh Tergugat adalahbertentangan dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (3 ) UU Nomor : 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUUXI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menentukan :Partai Politik tidak dapat memberhentikan atau melakukan PAW bagianggota DPRD jika partai politik

: Pemberhentian PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur (copy dari copy) ; : Foto copy surat Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timurditujukan kepada Ketua KPU Flores Timur Nomor : 170/52/DPRD/2013 Tanggal 3 Maret 2013 Perihal : PAW AnggotaDPRD Kabupaten Flores Timur Partai Matahari Bangsa (sesuaidengan aslinya) ; : Foto copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum KabupatenFlores Timur Nomor : 09/BA/III/2014 Tanggal 3 Maret 2014Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PenggantiAntar Waktu Anggota