bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Hakim Agung yang Terhormat, untuk mendapatkan kebenaran dankeadilan perkenankanlah kami untuk mengajukan alasan Pengajuan PeninjauanKembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2363 K/Pdt/2013 tanggaltanggal 5 Juni 2014 demi terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatanhukum di Republik tercinta ini, oleh karena putusan kasasi in /itis

Judex Juris tersebut tidak mempelajari dengan saksama dasarhukum pertinmbangan Hakim Tingkat Banding dan Hakim TingkatPertama, sehingga mengabaikan kausalitas bukti dan substansigugatan yang sesungguhnya, sehingga terkesan Hakim Kasasi in litistidak melakukan kajian baik kajian hukum, kajian filosofi maupun kajianlainnya sehingga tidak memeriksa sejauh mana kadar keakuratan danobjektivitas Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalammemeriksa, mempertinbangkan dan sampai memutus perkara in itis

Terlebin lagi Judex Juris Hakim Kasasi yang menyatakan bahwasesuai bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) saksidibawah sumpah, Penggugat ......... dan seterusnya, bukankahpertimbangan ini sangat subjektif dan tidak masuk akal, hal ini dapatkami jelaskan letak kekeliruan Hakim Kasasi /n /itis sebagai berikut:a.Bahwa Bukti Penggugat tertanda P.1 yaitu lembar SuratKeterangan Pendaftaran Tanah Nomor 028/SKPT/2012 adalahbukan merupakan bukti kepemilikan karena bukti SKPT tersebuthanya

Sangat disayangkan pertimbangan Hakim Kasasi yang menanganiperkara in litis karena tidak menggunakan kewenangannya denganbenar dan teliti dalam memeriksa, mempertimbangkan sertamemutus perkara in /itis sesuai dengan ketentuan peraturan yangberlaku, lalu kalau setiap perkara kasasi yang diajukan keMahkamah Agung terus Hakim Kasasi hanya mempertimbangkansecara subjektif alat bukti yang diajukan oleh pihak (dalam hal inipara Penggugat/sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tanpamemeriksa secara konfrehensip

Bahwa Judex Juris Hakim Tingkat Kasasi in /itis tersebut tidak secarakomprehensif mempertimbangkan keseluruhan alatalat bukti yang diajukandalam persidangan (onvoldoende gemotiverd), sebagaimana diketahui alatbukti yang diajukan selama dalam pesidangan berlangsung adalah salingberhubungan antara satu dengan lainnya dan merupakan rangkaianperistiwa hukum yang menunjukkan keabsahan pemilikan dan penguasaanTergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, hal demikian sudahdigariskan oleh Yurisprudensi

tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Halaman 2 dari 5.

padapokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusankepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidakterpisahkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar padapada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) yang telah diucapkanPenggugat dimaksud bersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telan mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, maka gugatantersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukanjawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipunTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyatatidak

Negara, termasuk sengketa kepegavaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pengadilan bertugas dan berenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa mencermati ketentuan norma di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa ketentuan norma dalam konteks kompetensi AbsolutPengadilan telah mengatur baik unsur subjek atau para pihak dalam sengketaTata Usaha Negara maupun Objek atau keputusan Tata usaha negara,sehingga untuk menentukan bahwa sengketa in /itis

merupakan kompetensiAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, maka Majelis Hakimharus menilai apakah karakter dari subjek dan Objek Sengketa /n /itis memenuhiketentuan Pasal 1 Angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Subjek dan Objekdalam sengketa in /itis selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjekdalam sengketa jn /itis yaitu Penggugat adalah merupakan orang atas namaAdrana Latuny, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat

2017/PTUN.ABNMenimbang, bahwa setelah mencermati dalildalil Para Pihaksebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum yang ditemukanselama Pemeriksaan Sengketa in litis dan dihubungkan dengan ketentuannorma hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugatpada tanggal 5 Juni 1989 dengan Pemegang Hak atas nama Johan Latuny danSubjek Penggugat Prinsipal dalam Sengketa jn /itis

atas nama Adrana Latunysehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal Bukan orang yangdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa in itis;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa /n /itis berlangsungMajelis Hakim menemukan bukti dan Fakta Hukum yang relevan untuk mengujitenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa in l/itis, yaitu:1.

telah mengetahui adanya Objek Sengketa dan merasakepentingannya dirugikan, yaitu sejak Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat tertanggal 1 Februari 2017 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Gugatandalam sengketa in litis masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Majelis Hakim menghitung sejakPenggugat Prinsipal mengetahui adanya objek sengketa yaitu setidaknya sejaktanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal Gugatan in /itis

;Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final yaitu bahwasurat keputusan objek sengketa in /itis tidak memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain dan telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupadiberhentikannya Penggugat sebagai PNS;Dengan demikian maka sengketa a quo adalah jelas merupakan sengketaTata Usaha Negara dan karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang untuk mengadili perkara a quo;Halaman 2 dari 30 halaman.

Hal ini berarti Penggugat harus diberikesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hinggasembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukandiberhentikan hingga hilang hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil;Jika Tergugat mempertimbangkan halhal tersebut, Penggugat yakinbahwa Tergugat tidak akan mengambil sikap untuk menerbitkan suratkeputusan objek sengketa;Bahwa dalam surat keputusan objek sengketa in /itis tertulis jelas isi suratkeputusan objek sengketa a quo adalah

tersebut mengatur tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Seorang PNS dan bukanlah PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;Hal ini jelas menunjukkan bahwa dari aspek materi substansialnya, suratkeputusan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karenaTergugat telah salah menerapkan peraturan perundangundangan dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in litis;Bahwa selain itu, penerapan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in /itis

juga telah menunjukkanbahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, yaitu menggunakan ketentuan Pasal 8PP Nomor 32 Tahun 1979 untuk memberikan hukuman Disiplin kepadaPenggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagaimana tertera dalam surat keputusan objek sengketaa quo;Bahwa selain telah melanggar Asas Manfaat dan Asas Kecermatan,penerbitan Surat Keputusan objek sengketa in /itis juga telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan

Bahwa dalam isi Memutuskan : Menetapkan Kedua Surat Keputusan objeksengketa in litis disebutkan, bahwa yang menjadi alasan penerbitan suratkeputusan objek sengketa in /itis adalah ketentuan Pasal 8 Huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 selengkapnya berbunyi:Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, karena:a.

tanggal 22 Nopember 2019 tentangpemutusan kontrak;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 4Februari 2020, Perihal pencabutan surat gugatan PTUN No.2/G/2020/PTUN.SMD tertanggal 9 Februari 2020, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatannya;Halaman 2 Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.SMDBahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in /itis

1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang RINomor 9 Tahun 2004, maka diperoleh kaedah hukum bahwa Gugatanmerupakan hak dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannyadirugikan dimana hak untuk menggugat tersebut dapat sewaktuwaktu dicabut,dan akan dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus ada persetujuan Tergugatapabila proses pemeriksaannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya;Halaman 3 Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.SMDMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatanPenggugat in /itis

gugatannyatertanggal 1 Maret 2011 yang telah diperbaiki dalampemeriksaan persiapan tanggal 13 April 2011 memohon agarPengadilan Tata Usaha Mataram menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak MilikNomor 1954/Ampenan Selatan tanggal 15 Maret 1993, denganSurat Ukur tanggal 8 September 1992 No.1343/1992 Luas 87 Matas nama AsnawiINEIIEUITE f= 2s = ee = a = ee = ee ee ce ce Se ee eB eeMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil AsnawiNunuhitu) selaku) pemegang hak objectum l/itis

terhadap obyek sengketa a quo29dikarenakan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1954/Ampenan Selatan tanggal 15 Maret 1993 telah ia jualkepada HM.Subri yang kemudian oleh HM Subri dijual kepadaAhmad Subagyo sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang hakobjectum litis adalah Ahmad Subagyo walaupun surat keputusanobyek sengketa a quo masih atas nama Asnawi Nunuhitu= danbelum dilakukan baliknama; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memanggilAhmad Subagyo selaku pemegang hak objectum l/itis

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGada pada objek yang berbeda sehingga Penggugat selaku pihak yangdirugkan kepentingannya akibat terbitnya Sertipikat in /itis memilikhak/kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikattersebut.8.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat in /itis yangCacatHukum Administratif merupakan bukti hukum yang sahbahwa Tergugat TELAH MELANGGAR prosedur Pendaftaran Tanah,Pemberian Hak Atas Tanah, dan Penerbitan Setifikat Hak Atas Tanahyang diatur secara khusus dalam UUPA jo. Tanah PP No. 10 tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973 jis. PP No. 24/1997 jo.

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGatas, maka tidak dapat dibantan bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan sertipikat in /itis terbukti sebagai tindakan yang telahmelanggar Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat terbukti tidakmelandaskan penerbitan keputusannya selaku PenyelenggaraNegara kepada supremasi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanahdalam sertipikat in /itis secara hukum dilindungi oleh karenaPenggugat memperolehnya melalui jual

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGcermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugastugaspemerintahan sehingga tidak meimbulkan kerugian bagi warga Negara.Dalam hal ini, penerbitan sertipikat in /itis jelas tidak mengindahkan AsasKecermatan tersebut.

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGkeputusan Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secarahukum dan keadilan sehingga sertipikat in /itis sudan seharusnyadinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang.F.

keturunan ; Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga mereka semulaharmonis, tetapi sejak bulan Februari 2010 antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugatkurang bertanggung jawab terhadap keluarga karenaTergugat sering tidak member nafkah kepada Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal disebabkan sejak bulan Februari 2010 Tergugatpergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1bahun, 8 DULati, fmm mmm itis

Fs itis 5 itis =m Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datangmengunjungi Penggugat dan tidak memberi nafkah kepadaPenggqugat 7 hi Reh GP RGMenimbang,bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidakakan mengajukan sesuatu apapun dan akhirnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini, maka Majelis menunjuk halhal sebagaimana tercantumdalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harusdianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan rr rrr rr rrrTENTANG PERTIMBANGAN

telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwafakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Dalam bantahannyamenyatakan bahwa tanah objek keputusan in /itis berasal dari tanah miliknegara bukan berasal dari tanah warisan;Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu Para TergugatIl Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan buktitertu;is P1 sampai dengan P9 dan P10 berupa rekaman sertamengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang di persidangan.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2017Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecualiberdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim;Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Judex Facti tingkatbanding menyatakan jika keputusan in /itis adalah merupakan tanahnegara dan bukan merupakan tanah warisan;5.

, atas nama Sitti Asma,membenarkan bahwa tanah yang mejadi objek keputusan in /itis adalahmerupakan satu kesatuan dari tanah milik Landehora yang belumpernah terbagi kepada setiap ahli warisnya, dan kesaksian tersebutdiperkuat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat masih didapatiadanya pagar (range sapi) dan juga parit yang melingakari seluruhtanah dalam objek keputusan in /itis, keterangan tersebut juga dikuatoleh saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaituIrwan Awolu, Burhanuddin

TK Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor04/HM/T/8384/1986, yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hakmilik dalam perkara a quo;Sehingga sangat beralasan hukum apabila Judex Facti tingkat bandingdalam keputusan in /itis merupakan putusan yang tidak cukuppertimbangan dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd)Halaman 32 dari 36 Halaman.

Bahwa dalam dalil memori banding Termohon Kasasi Dahulu Tergugat IIIntervensi pada halaman 12 alinea kedua, tidak dapat membuktikan jikatanah objek keputusan in /itis adalah tanah Negara:Bahwa dasar pijakan pembuktian hanyalah sertipikat hak milik (objectkeputusan in /itis) semata.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandarpada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.

menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Setiao peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasikependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikahMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkanketetuan Pasal tersebut Keputusan TUN Jn /itis dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusanditetapkan, sedangkan Keputusan TUN in /itis baru diterimaPenggugat pada tanggal 14 Juli 2016 (atau setelah 99 harikerja) sebagaimana Berita Acara Penyerahan Keputusan TUNIn Litis;2) Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu

Dengan demikianpenerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat telah sesuaidengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatukeputusan TUN;b.

;Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN in /itis dengan memutuskanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil sudah sesuai dengan aspek prosedurpembentukan suatu Keputusan TUN.

;Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Bahwa penerbitan Keputusan TUN in l/itis tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimanaPenggugat dalilkan dalam gugatan yang pada pokoknyamenyatakan Keputusan TUN in litis bertentangan dengan asasasas sebagai berikut :Halaman 42 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTAsas Kepastian Hukum (Kepatutan dan Keadilan);Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (Keteraturan,Keselarasan

;Halaman 46 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTBahwa penerbitan keputusan TUN in /itis telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkarakhususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedurdan aspek substansi sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan Keputusan TUN in /itis yang diterbitkan olehTergugat menyimpang dari Peraturan perundangundanganyang berlaku adalah tidak berdasar hukum.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebutdi atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam:1.

2 (dua) kali yaitu pertama: Hukuman Disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan olehBupati Lamandau tertanggal 1 Juni 2015 (vide bukti P22 = T16) dan kedua :sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Novem ber 2018 (vide bukti P4 = T1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan objek sengketa in /itis

Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T3), tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum yangdilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2013 jauh hari sebelumperaturan perundangundangan tersebut dan Surat Keputusan Bersamadikeluarkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa Jn itis

Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa in /itis mengandung cacat hukum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan selu ruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in /itis dibatalkan dangugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka

Wahidin, Kelurahan Lolu Utara,Kecamatan Palu Timur, berdasarkan: Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor: 593.6/10/KLU/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, denganbatasbatas sebagai berikut:> Sebelah Utara : Ahmad Kewe;> Sebelah Timur : lorong;> Sebelah Selatan: Badria;> Sebelah Barat : Jufri;Dalam perkara ini cukup disebut tanah terperkara/objektum itis;Bahwa tanah terperkara/objektum litis tersebut diperoleh oleh orang tuaPenggugat dengan cara pembukaan langsung, yang kemudiandiserahkan oleh ahli waris

Nomor 3332K/Pdt/201516.17.18.19.diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanahyang dipinjam tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis secara tanpa hak, serta tidak maumengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selakupemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan tindakankesewenangwenangan (wilekuur) dan bertentangan dengan hukum,sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan

hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa Perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis tersebut, jelasjelas mengakibatkan kerugianbagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut apabila melihat posisitanah terperkara yang begitu strategis, sangat besar peluang untukmelakukan usaha di tanah terperkara, yang tentunya dapatmendatangkan penghasilan bagi Penggugat, sehingga dengan demikiandisamping kehilangan

terperkara oleh Tergugat selama 38 tahun, perkiraannilai sewa ratarata yang didapatkan: Rp7.500.000,00/tahun, masa pakaidikalikan perkiran nilai sewa) = 38 tahun dikalikan Rp7.500.000,00,maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesarRp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atausejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukupberalasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanahterperkara /objektum itis

Pemohon berubah; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukuma quo, Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara formal, keberatan Pemohon inlitis telah memenuhi maksud Pasal 56 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986, kecuali Termohon dapat membuktikansebaliknya, dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan hukum,sehingga pokok permohonan tetap perlu dipertimbangkan lebih lanjut;DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa (objek sengketa in itis

quo kemudian ditindaklanjuti olehTermohon dengan mempersiapkan dokumen dan data terkait dengan LaporanKeuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 untuk selanjutnyadokumen dan data yang dimohonkan oleh BPK a quo diserahkan olehTermohon kepada BPK Provinsi Banten pada tanggal 30 Maret 2012 (vide bukti95 Te 0 TY lg mam naa nn ne ceeBahwa, bahwa berdasarkan bukti TIl Sampai dengan TVII a quo,diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonaninformasi dalam sengketa in /itis

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadapketentuan undangundang a quo dikaitkan dengan objek sengketa in /itis, makaMajelis Hakim berpendapat objek sengketa in litis sepenuhnya tunduk kepadaaturan hukum keuangan publik, sehingga tata cara atau mekanisme pihakpihak yang merasa berkepentingan mendapatkan informasi publik di bidangkeuangan negara terikat kepada aturanaturan khusus yang telah ditetapkanoleh seperangkat peraturan perundangundangan di bidang hukum keuanganpublik.

Dengan demikian, Pemohon dalam sengketa in /itis dapat memperolehinformasi yang dimohon sepanjang telah disampaikan oleh atasan Termohon incasu Gubernur sebagai pemegang puncak kekuasaan eksekutif tertinggi didaerah kepada lembaga perwakilan yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Ataudengan kata lain, Pemohon sesungguhnya dapat menggunakan alternatifkesempatan memperoleh informasi dalam sengketa in /itis melalui aksespublikasi atau situs web BPK maupun selanjutnya, Pemohon dapatmenggunakan alternatif pemanfaatan informasi berkala lain sebagaimanadimaksud ketentuan pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP yang menyebutkan informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasimengenai laporan keuangan (vide Penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIPmenyebutkan : cukup

pelantikan dan pengambilan sumpahJabatan pada tanggal 24 Mei 2021...Argumentasi PENGGUGAT a quo sejatinya telahmenunjukkan bahwa dirinya mengetahui jikaObjek Sengketa in /itis diumumkan padatanggal 24 Mei 2021;2.

Sengketa in litis terdapatkesalahan substansi dan apakah TERGUGAT dalammenerbitkan Objek Sengketa in /itis melalui prosedur yangsalah?

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas,terdapat kewajiban secara hukum bagi TERGUGAT untukmenerbitkan Objek Sengketa in /itis dalam jangka waktuPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 65 dari 120paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporandari BPD atau Camat; Bahwa secara faktual, Keputusan BPD Nomor05/KEP/BPD/IV/2021 ditetapbkan pada tanggal 19 April2021. Sedangkan Objek Sengketa in /itis diterbitkan olehTERGUGAT pada tanggal 18 Mei 2021.

2004, Objek Sengketa in litis tidakberalasan menurut hukum diajukan gugatan di PTUNPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 68 dari 120karena Objek Sengketa Jn /itis dari sisi kewenangan tidakmelanggar peraturan perundangundangan maupunAUPB;b.

Bahwa melandasi argumentasi hukum tersebut di atas, nampakjelas bahwasannya Objek Sengketa in l/itis telah sah baik dari sisiwewenang, substansi maupun prosedurnya. TERGUGAT jugatelah melandasi perbuatan hukumnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yangbaik (AUPB).