Ditemukan 19945 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 1 Nopember 2012 — SONDANG PANJAITAN Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
700
  • SONDANG PANJAITAN MelawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 —
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
121220
  • Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor : 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

    4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 367.600 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);


    Tergugat:
    BUPATI KAMPAR
    Penata Tk (IlI/d), Jabatan.Kasubbag Perundangundangan Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar,alamat Kantor Bupati Kampar Bangkinang.3. RUDI NOVIKA,SH. KewarganegaraanIndonesiaNIP.198511092011011008,Pangkat/Gol.Penata(III/c), Jabatan. Kasubbag Bantuan Hukum danHAM bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Kampar, alamat KantorBupati Kampar Bangkinang.4. MUSLIM,SE Kewarganegaraan IndonesiaNIP.198103132012121002, Pangkat / Gol.Penata Muda (lll/a), Jabatan.
    Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota ;Bahwa merujuk pada ketentuan hukum di atas, maka yang menjadiPejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kampar adalah BupatiKampar, bukan Wakil Bupati Kampar / Plt. Bupati Kampar;Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan oleh Wakil BupatiKampar/Plt.
    Bupati Kampar;Tergugat Memberhentikan Penggugat Tidak Sesuai denganProsedur dan Tata Cara Pemberhentian PNS:14.
    Bupati Kampar CaturSugeng Susanto, S.H., hal mana tidak sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal53 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo.Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan PejabatHalaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN.PBR.Pembina Kepegawaian di Kabupaten Kampar adalah Bupati Kampar, bukanWakil Bupati Kampar/Plit.
    Bupati Kampar sehingga Tergugat selaku WakilBupati Kampar/Plt. Bupati Kampar tidak mempunyai kewenangan untukmemberhentikan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakanpengangkatan Tergugat sebagai Plt.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 4/Pdt.G.S/2016/PN.BKN
Tanggal 23 Agustus 2016 — BPR Sarimadu Kabupaten Kampar melawan Zulfahmi
177
  • BPR Sarimadu Kabupaten Kampar melawan Zulfahmi
    BPR Sarimadu Kabupaten Kampar,beralamat Jalan D.. PanjaitanNo. 96, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau yangdiwakili oleh Siswoyo, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberi kuasa kepada Zamri, S.H., Syawir Abdullah, S.H., danEdison Parmohonan Hutauruk, S.H.
    ,masingmasing advocate danadvocate magang pada kantor Law Office Zamsya & Partnersberalamat di Jalan Sudirman No. 7 Bangkinang, Kampar, Riau,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2016, untukselanjutnya disebut sebagai Penggugat;ll.
    Zulfahmi, beralamat diLK Tanjung Rt.002/RW 001, Kelurahan Pasir Sialang,Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau,untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatansederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar dalam dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor:04/Pdt.G.S/2016/PN.BKN, dengan jalan perdamaian, dan untuk halhal tersebut, Penggugat
    26 Desember 2016;Pasal 3Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bila Pihak Kedua tidak melaksanakankewajiban sebagaimana diatur pada pasal 2, maka Pihak Kedua bersediaterhadap jaminan pinjamannya berupa 1 (Satu) bidang tanah / Hak Milik An.Yurnalis MA dengan bukti kepemilikan No. 539.21/SKT/PS/2009/31, tertanggal 22Juli 2009 dan reg. camat: 593.21/SKT/PS/2009/31, tanggal 22 Juli 2009, seluas +19.186,05 m2 yang terletak dikawasan Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pasir Sialang,Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar
Register : 27-08-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Maret 2014 — SYAHRIL Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
21771
  • SYAHRIL Dkk MelawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
    , atasnama YETTI.Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 1 Nope mber1993, Surat Ukur No.17680/ 1993 tanggal 9 Oktober 1993,Luas 20.000 M2, atasnama SITI ROSMAL.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 1 Nopember1993, Surat Ukur No.17683/1993 tanggal 9 Oktober 1993,Luas 20.000 M2, atasnama SYAHRIAL AZIZ.Sertipikat Hak Milik Nomor 231/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal
    Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 17 Juli1993, Surat Ukur No.15285/1993 tanggal 5 Juli 1993, Luas20.000 M2, dahulu atas nama SRI NENI, sekarang atasnama BASRIZAL KOTO.Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 17Desember 1993, Surat Ukur No.21303/1993 tanggal 15Desember 1993, Luas 20.000 M2, atasnama ETTY HARUN.Sertipikat Hak Milik Nomor 162/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 17 Juli1993, Surat Ukur No.15256/1993 tanggal
    ZAIDARLIS.Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 1 Nopember1993, Surat Ukur No.17679/1993 tanggal 9 Oktober 1993,Luas 20.000 M2, atas nama YETTI.Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 1 Nopember1993, Surat Ukur No.17680/1993 tanggal 9 Oktober 1993,Luas 20.000 M2, atas nama SITI ROSMAL.Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Rimbo Panjang,Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 1 Nopember1993
    Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar tanggal 17 Juli1993, Surat Ukur No.15285/1993 tanggal 5 Juli 1993, Luas20.000 M?
    Kampar, Kab.
Putus : 15-06-2005 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02/B/PK/PJK/2004
Tanggal 15 Juni 2005 — PT Kawasan Industri Kampar; Direktur Jenderal Pajak
310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Kawasan Industri Kampar; Direktur Jenderal Pajak
Register : 19-06-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 21 Oktober 2014 — ZAMORA YENI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
7930
  • ZAMORA YENI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
    .; NIP : 19860508 200912 2 004; Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 584/SK14.01/VV2014 tertanggal 30 Juni 2014; Selanjutnya disebut sebagai .......................... TERGUGAT;2. Nama M. NASIR LUBIS; Kewarganegaraan : Indonesia; 0Pekerjaan = WV IVS WESTER
Register : 09-04-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 20 Oktober 2015 — ALVIAN LAISMANA Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
5279
  • ALVIAN LAISMANA MelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN~ KAMPAR,berkedudukan Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Halaman 1 dari 125 halaman. Putusan No. 11/G/2015/PTUNPbr.2. MARIYA,1. ADLI MUKHTAR LUTFI. 2. MEILISA FITRIAH, S.H. 3. SENTISILITONGA, S.H. 4. MAS'UD, S.H. 5. SUSILO RAHARJO, S.H. 6. HERI, S.H.
    OBJEK GUGATAN: ==" "= "+ =Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (TERGUGAT) berupaSertipikat Hak Milik (SHM) yaitu: 1. Sertipikat Hak Milik No. 4225/Desa Pantai Cermin tanggal 23 Mei 1995 atasnama MARIYA.
    Surat Ukur Nomor: 2704/1995 tanggal 23 Mei 1995 LuasDahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; 2. Sertipikat Hak Milik No. 4524/Desa Pantai Cermin tanggal 14 Mei 1997 atasnama HJ. KASMINI.
    Putusan No. 11/G/2015/PTUNPbr.Dahulu terletak di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar, Propinsi Riau sekarang Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung,Kabupaten Kampar, Propinsi Riau ; TENGGANG WAKTU 272922 2n2 o2 no nnn nee nnnBahwa Penggugat mengetahui adanya ketiga Sertipikat Hak Milik diatasberdasarkan dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan(SP2HP) No.
    MARIYA yang ditujukan kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar, adapun rujukan surat tersebutadalah laporan yang diajukan oleh Sdr.
Register : 20-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — SUPARMINA, DKK VS CAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR;
4422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUPARMINA, DKK VS CAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR;
    ., M.H & Associates, beralamat JalanHangtuah Ujung Nomor 247, RT 01 RW 24, Kelurahan Sail, KecamatanTenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 Desember 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;melawan:CAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di JalanRaya Pangkalan Baru, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang
    MAIN terletak dahulu di RT.II/RK Ill Desa Labuh BaruKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan sekarang jalan Fajar ggPandu RT.02 RW.06 kelurahan labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekakikota Pekanbaru, dengan luas kurang lebih 19.218 M2 dengan ukuran danbatas batas sebagai berikut:Utara berbatas dengan Sipahutar/Zainal/Sukarno danTampublon Uk : 186 MeterSelatan berbatas dengan Sokirin Ex Rawi Uk : 180 MeterHalaman 3 dari 15 halaman.
    tidak lagi berada dalamwilayah kecamatan Siak Hulu, sehingga keterangan yang diberikan terhadapsurat kepemilikan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) PPNomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya DaerahTingkat Il Pekanbaru) dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Kamparmenentukan: batas wilayah kota Madya Tingkat I Pekanbaru diubah dandiperluas dengan memasukkan sebagian wilayah kecamatan Siak hulu dankecamatan Kampar
    Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru;Kemudian Pasal 2 ayat (2) PP tersebut di atas menentukan wilayahKecamatan Siak Hulu setelah dikurangi wilayah desa/kelurahansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan pusat pemerintahankecamatan berkedudukan di Desa Pangkalan Baru;.
    Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan ketentuanketentuan tersebutoleh karena terbukti Tergugat telah mengeluarkan keputusan terhadap suatuhak kepemilikan (dengan cara membuat tidak mempunyai kekuatan hukum)yang saat ini bukan lagi berada didalam wilayah pemerintahannya yaituDaerah tingkat Il Kampar atau tepatnya sejak PP Nomor 19 tahun 1987diberlakukan wilayah Labuh Baru telah berada diwilayah Tingkat IlKotamadya Pekanbaru dan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf adan b Undang Undang Nomor
Register : 25-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 49/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 20 April 2017 — SUSANTONI ALWI MELAWAN BUPATI KAMPAR MUHAMAD RAZALI, SR
13881
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.
    SUSANTONI ALWI MELAWAN BUPATI KAMPARMUHAMAD RAZALI, SR
    PENGGUGAT;MELAWAN:BUPATI KAMPAR, Berkedudukan di Kantor Bupati Kampar Jalan HR.Subrantas Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Riau;Memberikan Kuasa Kepada:1.
    ., Jabatan Kepala Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.2.aeMUHAMAD RAZALI,DESRINI HEVI, SH., Jabatan KasubbagDokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kampar;SUSILAWATI, SH., Jabatan Kasubbag PerundangUndangan Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kampar;RUDI NOVIKA, SH., Jabatan Kasubbag BantuanHukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kampar;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia
    Desa Subarak telahmengeluarkan Surat Laporan No. 10/BPDSBR/X1I/2015 tanggal 13November 2015 yang ditujukan kepada Bupati Kampar Cq.
    Bahwa disetiap tempattempat umum ditempelkan lembaranPeraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Pemilinan Kepala Desa Serentak Bergelombangdiwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;. Bahwa Panitia tidak membuat aturan pemilihnan selain PeraturanBupati Kampar No. 31 Tahun 2015;Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.9.
    Bukti T 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.4.5.Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa(Sesuai dengan salinan);Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun2015 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak bergelombang diWilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015(Sesuai dengan fotocopy);Keputusan Bupati Kampar Nomor144/BPMPD/98 Tentang PengesahanPengangkatan Anggota BadanPermusyawaratan
Register : 08-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 23 Juni 2016 — SUPARMINA, DKK MELAWAN CAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
6934
  • SUPARMINA, DKK MELAWANCAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
    ., MH & ASSOCIATES, Beralamat JalanHangtuah Ujung Nomor 247 RT. 01 RW. 24 Kelurahan Sail KecamatanTenayan Raya Kota Pekanbaru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagal......... eee eeeeeeeeeeees PARA PENGGUGAT;MELAWAN:CAMAT SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR, Berkedudukan di Jalan RayaPangkalan Baru, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar;Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada EKA MEDIELY,SH., dan LUSIA FENTIMORA, SH., MH., KeduanyaKewarganegaraan
    menentukan : batas wilayah kota Madya Tingkat IIPekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah kecamatanSiak hulu dan kecamatan Kampar, yang terdiri daria Kecamatan Siak Hulu, yang meliputi : 1 Desa Rejosati;2 Desa Kulim Atas;3 Desa Sail; 4 Desa Pekanbaru Luar Kota; 5 Desa Labuh Baru:;6 Desa Komplek Aurti;7 Desa KM 10 Rumbai;8 Desa Tebing Tinggi;9 Kelurahan Tangkerang;10 Kelurahan Simpang Tiga; 11 Kelurahan Sidomulyo;b Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru.Kemudian Pasal 2
    diatas menentukan WilayahKecamatan Siak Hulu setelah dikurangi wilayah desa/kelurahan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan pusat pemerintahan kecamatanberkedudukan di Desa Pangkalan Baru; 4 Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan ketentuanketentuan tersebut olehkarena terbukti Tergugat telah mengeluarkan keputusan terhadap suatu hakkepemilikan (dengan cara membuat tidak mempunyai kekuatan hukum) yang saatini bukan lagi berada didalam wilayah pemerintahannya yaitu Daerah tingkatII Kampar
    oleh Pasal14 UU 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menerangkanAyat (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaipelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dandipimpin oleh Camat ; Ayat (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada BupatiWalikota melalui Sekretaris Daerah ; Bila dihubungkan dengan objek gugatan maka Tergugat juga telah mengabaikanKetentuan Pasal 14 ayat 1 dan 2 diatas dimana Camat Siak Hulu sebagai perangkatdaerah Kabupaten Kampar
    Kampar No. = 590/PEM/SH/327,tanggal 11 Desember 2015 Perihal Penjelasan SKPT No. = 23/SKPT/LBR/V/1982 tanggal 22 Mei 1982 atas nama Supangat (sesuai denganaslinya);Bukti T 5 : Fotocopy Surat Camat Siak Hulu Kab. Kampar No. 590/PEM/SH/261,tanggal 30 September 2015 Perihal Keterangan SKPT No. 23/SKPT/LBR/1982,tanggal 23 Mei 1982 atas nama Supangat (sesuaidengan aslinya); Bukti T 6 : Fotocopy Surat Reskrimum Kepolisian Daerah Riau No.
Register : 28-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
DONNY FIRMANSYAH
Tergugat:
1.Prsiden RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau Cq Bupati Kampar
2.Bupati Kampar Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar
8232
  • Penggugat:
    DONNY FIRMANSYAH
    Tergugat:
    1.Prsiden RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Riau Cq Bupati Kampar
    2.Bupati Kampar Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar
    Bupati Kampar cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Kabupaten Kampar, berkedudukan di JI.
    Bupati Kampar Sebagai Tergugat I.Bupati Kampar Cq.
    selaku Tergugat Il bukan = malahdicampurbaurkan antara Bupati Kampar selaku Tergugat kemudian jugaselaku Tergugat II bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan PekerjaanUmum PUPR Kabupaten Kampar karena Bupati Kampar adalah jabatanKepala Daerah sedangkan pemerintahannya adalah Kabupaten Kamparsehingga pencampur adukan kewenangan di atas dan adanya kedudukanganda dari Bupati Kampar selaku Tegrugat dan II telah menyebabkangugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona).Berdasarkan halhal yang
    Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang PUPR Kabupaten Kampar karena tidak perbuatanwanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Il selaku pejabat TataUsaha Negara.. Bahwa dengan tidak adanya legal standing kapasitas maupun kontrakkerja yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat Il selaku selaku Bupati Kampar cq.
    Kampar bahwa Porprovdilaksanakan Tanggal 28 Oktober 2017 kemudian Bapak Bupatimemerintahkan PUPR Kab.
Putus : 03-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2768 K/Pdt/2020
Tanggal 3 Nopember 2020 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR VS GADING MUDA SIREGAR DK
730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR VS GADING MUDA SIREGAR DK
Register : 13-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 17 September 2014 — KAMPAR
8720
  • KAMPAR
    ., No. 236, Bangkinang, Kabupaten Kampar, ProvinsiRiau, Pekerjaan Direktur CV. MUTIARA VELLINDA,berdasarkan Akta Pendirian tanggal 21 Desember 2001, Nomor:63, Notaris Syamsir, S.H., Notaris di Bangkinang; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4Agustus 2014, memberikan kuasa kepada : 1. ZAMRI, S.H., ===2=e2=2nnneeeeme ene eceeemece ce nemeece ncn2. NAFIS TOHAR, S.H., 0" 22022 e noe on ene nnn3. FAKHRY FIRMANTO, S.H.,M.H., 4.
    Il Komplek Pertokoan Jalan SudirmanNo. 76, Bangkinang Kampar Riau;Selanjutnya disebut sebagdi................:::2..2+2++++PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNISKEGIATAN (PPTK) DINAS PERIKANAN KABUPATENKAMPAR, PROVINSI RIAU Berkedudukan di Jalan Prof. M.Yamin, S.H., No. 59, Bangkinang,Selanjutnya disebut sebagai ...................... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ; Telah M@MbaCa 2 =~
Register : 13-08-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 21/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 5 Nopember 2014 — CV.DZIYAT PUTRA PRATAMA Melawan Kepala Dinas PErikanan Kabupaten Kampar
9235
  • Menyatakan batal keputusan fiktif negatif Tergugat I tentang Penolakan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peninngkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; ---------------------------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat I untuk memproses penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) pada Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau kepada Penggugat; --------4.
    Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat II Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014; -----------------------------------5.
    Mewajibkan Tergugat II Kepala Dinas Perikanan Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Dinas Perikanan Kabupaten Kampar untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 800/Diskan-Set/2014/977 tentang Pembatalan Lelang Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tertanggal 18 Juli 2014; ----------------------------------
    CV.DZIYAT PUTRA PRATAMA MelawanKepala Dinas PErikanan Kabupaten Kampar
    Yamin, SH No. 59 BangkinangKabupaten Kampar Provinsi Riau ;Selanjutnya disebut sebagai.................0 TERGUGAT ;2. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAUBerkedudukan di: Komplek Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 59 BangkinangKabupaten Kampar Provinsi Riau ;Dengan ini memberi kuasa kepada :1. ZULFAHMI SH.MH2. AHMAD SYUKRI,SH3. KHAIRUMAN,SH4. SUSILAWATI, SH5.
    di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melaluisitus LPSE Kabupaten Kampar dengan alamat Websitehttp://lpse.kamparkab.go.id/eproc/rekanan/ lelangmain/1326232 ; .
    Bahwa Pada Tanggal 30 Juni 2014 POKJA Il Pengadaan Jasa KonstruksiKantor Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar melakukanPenetapan Pemenang serta melakukan Pengumuman PemenangTerhadap CV. DZYAT PUTRA PRATAMA pada Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK) Paket PekerjaanPembangunan Kolam Pendederan Ikan Tapah di lingkungan DinasPerikanan Kabupaten Kampar pada LPSE Kabupaten Kampar denganalamat Website Error! Hyperlink reference not valid. ; 5.
    Bahwa Bupati Kampar sebagai pihak yang dituju dalam upaya sanggahanbanding selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Bupati Kampar Nomor :Halaman 10 dari 62 halaman Putusan No. 21/G/2014/PTUNPbr.050/Ad.Pemb/885 Perihal Menjawab Sanggahan Banding yangdisampaikan Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawabansanggahan Pihak POKJAlIl Pengadaan Jasa Konstruksi Kantor LayananPengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kampar tertanggal 16 Juli 2014yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar
    Bahwa guna menindak lanjuti Surat Bupati Kampar tersebut, KepalaDinas Perikanan Kabupaten Kampar pada tanggal 16 Juli 2014mengeluarkan Surat Nomor : 800/DiskanSet/2014/969 yang ditujukankepada POKJAIl KLPBJ Kab. Kampar perihal Permintaan FileP@NAWALAN 5; n nnn nnn noe non nnn non nn nn nme nnn nnn nnn nen nnn nee nee non nee eee ee ee9.
Register : 07-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 203/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : BUPATI KAMPAR
Terbanding/Penggugat : YUSRI, S.P.
6544
  • DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kampar Nomor: : 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Yusri, S.P.
    NIP. 196608021989031004;
  • Mewajibkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor: 888/BKPSDM-PPI/468, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Yusri, S.P.
    Pembanding/Tergugat : BUPATI KAMPAR
    Terbanding/Penggugat : YUSRI, S.P.
Register : 17-02-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn
Tanggal 2 Maret 2021 — Pemohon:
MARIATUL KOPTIAH
Termohon:
Resor Kampar
5121
  • Pemohon:
    MARIATUL KOPTIAH
    Termohon:
    Resor Kampar
    Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.lawan:Kepala Kepolisian Resor Kampar di Bangkinang.Termohon telah memberikan Kuasa kepada AKBP YESI CHANDRAAYU, S.H.,PEMBINA TK. NERWAN, S.H., M.H., AKP BERY JUANA PUTRA, S.I.K.,IPTU BARETTA NAINGGOLAN, S.H., IPTU MARKUS T. SINAGA, S.H., M.H.,IPDA IRWANDY H. TURNIP, S.H., M.H., IPDA FERRY C. AMBARITA, S.H.,AIPDA TAUFIK HIDAYAT, S.H., BRIPKA A. ISKANDAR, S.H., M.H.
    Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkaratindak pidana dugaan pemalsuan sebagimana yang dimaksud dalampasal 263 KUHPidana, yang prosesnya dijalankan oleh KepalaKepolisian Resor Kampar melalui Kasat Rekrim sebagai Termohonmenerbitkan surat Paanggilan sebagai tersangka yang menimbulkanakibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabatpemohon.c.
    beli dengan PEMOHON dan menandatanganiberkasberkas sebagaimana tertulis dalam SKGR nomor : 593/TPHU/418tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON),selanjutnya diketahui pula bahwa SKGR atas nama PEMOHON tersebuttelah digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar untuk menjual tanah yangsebetulnya adalah milik korban kepada beberapa orang sehingga korbanmengalami kerugian dan melaporkan peristiwa pidana tersebut kepadaTERMOHON dalam bentuk Laporan Polisi nomor : LP/233/VII/2019/Riau/Res Kampar
    mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut cara yang diatur dalam undangundang ini;Pasal 108 ayat (1) KUHAP telah mengatur bahwa setiap orangyang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korbanperistiwa yang merupakan tindak pidana BERHAK untukmengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atauPenyidik baik lisan maupun tertulis;Untuk menindaklanjuti Laporan Polisi nomorLP/233/VII/2019/Riau/Res Kampar
    Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf ahli di Kantor Bupati Kampar. Bahwa, pada bulan November tahun 2018 saksi tidak menjabat sebagaiCamat Tapung Hulu. Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani surat diluar masa saksisebagai Camat. Bahwa, bukti Surat P.8 saksi tidak tahu. Bahwa, saksi Siam bekerja di tempat saksi di bagian kearsipan.
Putus : 06-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 09/B/2011/PT.TUN MDN
Tanggal 6 April 2011 — SUWITO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR DKK
6434
  • SUWITO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR DKK
    SUWITO, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaanbertani, tempat tinggal Jalan Garuda Sakti Km. 8.5Rt/Rw 10/01 Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung,Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal inimemberi kuasa kepada: 1. PM. MHUTAJULU, SH, 2.LASAMBAOUW, SH, MH keduanya kewarganegaraanIndonesia, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani,No. 115 Pekanbaru , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 001/PMHAD/SKTUN/V/10, tanggal 24 Mei 2010selanjutnya disebut : PENGGUGA/P EMBANDING ;1.
    AHMAD LUTFI, jabatan KepalaSub Seksi Penanganan Perkara, keduanyakewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada kantorPertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di jalanLetnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 422/SK 1401/VII/2010, tanggal 15Juli 2010, selanjutnya disebut : TERGUGAT/TERBANDING ;. ROBERT LUMENTUT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanwiraswasta beralamat di jalan Mangga Besar No. 115 Rt010/Rw 001; selanjutnya disebut : TERGUGAT IlINTERVENS!
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
15084
  • OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
    Berdasarkan kontrak tersebut,Tergugat diberikan hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasiminyak bumi di Blok West Kampar, SumatraTengah ("PSC");Padatanggal 25 Mei 2007, Tergugat ! dan Penggugatmenandatangani suatu Farmout Agreement.
    GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENAPERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX(WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMENPERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH1. BahwaPENGGUGAT hanya menunjukkan dokumen perubahan namayang diragukan kebenarannya karena dalam persidangan tanggal 8September 2015 hanya menyerahkan selembar kertas pernyataan telahberubah nama dari Corisendo Limited menjadi Oilex (West Kampar)Limited;2.
    GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENAPERUBAHAN NAMA DARI CORISENDO LIMITED MENJADI OILEX(WEST KAMPAR) LIMITED TIDAK BERDASARKAN DOKUMENPERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN YANG SAH1.
    Jika Oilex (West Kampar) Limited melakukan komplaintentang keberadaan yang tidak diakui dalam persidangan, kami selakukreditur tidak pernah mengatahui hal itu selaku Tergugat XXIl tersebut.Jadi tidak relevan jika hal ini kemudian melibatkan klien kami.
    ) LIMITED TIDAKBERDASARKAN DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN DASARPERUSAHAAN YANG SAH1.Bahwa PENGGUGAT hanya menunjukkan dokumenperubahan nama yang diragukan kebenarannya karena dalampersidangan tanggal 8 September 2015 hanya menyerahkanselembar kertas pernyataan telah berubah nama dari CorisendoLimited menjadi Oilex (West Kampar) Limited;.
Register : 11-11-2015 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 4 April 2016 — SITI HANIFAH MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR TONY
7633
  • Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 10994/Desabaru tanggal 25 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 20604 / Desa Baru / 2013 tanggal 7 Nopember 2013 luas 4998 M atas nama TONY yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;-------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 10994 / Desa Baru tanggal 25 Nopember 2013, Surat Ukur Nomor 20604 / Desa Baru / 2013 tanggal 7 Nopember 2013 luas 4998 M atas nama TONY yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;---------------4.
    SITI HANIFAH MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPARTONY
    Bukti T1 : Buku Tanah Hak Milik No. 10994 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, tanggal 25 Nopember 2013 (sesuai dengan asli2. BuktiT2 : Surat Ukur Nomor : 20604/Desa Baru/2013 Desa Baru, Kecamatan SiakHulu, kabupaten Kampar luas 4.998 M2 (sesuai dengan3. BuktiT3 : Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kabupaten Kampar, Surat SetoranPajak Daerah, A.n. Tony, Tanda Terima Dokumen tanggal 21 Nopember2013, Laporan Hasil Pekerjaan Pengukuran tanggal 11102010, SuratPerintah Setor No.
    Berkas 25468/2013 tgl 22Nopember 2013 An.Tony, Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kampar Nomor : 238/HM/BPN14.01/2013 TentangPemberian Hak Milik An Tony di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar tanggal 26 Agustus 2013, Peta Bidang TanahNomor : 488 / Desa Baru / 2010, Surat Keterangan Domisili Nomor :Halaman 31 dari 64 halaman.Putusan Nomor : 46/G/2015/PTUNPbr.470/15/KS/DB/2010 tangal 21 Mei 2010 An.
    II Kampar yang diperoleh berdasarkan jual beli pada Tahun 1966 dari M.Dt. Bagindah, M. Saleh Dt.
    atas nama TONY yang terletak di Desa BaruKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada dalam tanah milik orang tua ParaPenggugat (Kamarudin Tanjung) seluas + 146 Ha yang terletak dalam kenagarianBuluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang disebut terletak diDesa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa dalildalil
    yang terletak diDesa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (vide bukti T1 = bukti T.IIIntervensi 1) ;Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi adalah berdasarkanSurat Ukur Nomor 20604/Desa Baru/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan ditandatangani KepalaSeksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan luas 4.998 M?
Putus : 15-02-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 21/G.TUN/2006/PTUN.Pbr
Tanggal 15 Februari 2007 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR DKK
14324
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR DKK
    ABDUL RAJAB, Jabatan Kasi Sengketa,NegaraAgustusNegaraAgustusKonflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kampar, 2. SUHAIRI, SH, JabatanKasubsi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kampar, berdasarkan Surat TugasNomor. 381/050/VIII/2006 tanggal 29 Agustus2006 selanjutnya disebut sebagai4s ws hie + sRReNeRrCNMORORDS w # HMR 4 TERGUGAT ;2. HASAN.D.......2. HASAN. D, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun IRt. 03/Rw.
    Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak MiulikNomor 192/ Desa Buluh Cina, Tahun 2000 seluas 15.000 M2atas nama Hasan .D, dalam wilayah Desa BuluhcinaKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dandengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak MilikNomor 192/ Desa Buluh Cina, Tahun 2000 seluas 15.000 M2atas nama Hasan .D, dalam wilayah Desa BuluhcinaKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau ;4.
    Bukti P 12 : Foto Copy Surat Nomor : 12Tahun 1999, tanggal 15 Juli 1999 Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang berisiPeraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang HakTanah Ulayat ;13. Bukti P 13 : Foto Copy Surat Dari LembagaMusyawarah Besar Negeri Enam Tanjung, tanggal 24Maret 2004, tentang penyerahan 1000 Ha MHutanUlayat Buluh Cina kepada Pemerintah PropinsiRiau untuk dijadikan MHutan Wisata ;14.
    Bukti P 14 : Foto Copy Surat KeputusanGubernur Riau Nomor : Kpts. 468/I1X/2006, tanggal6 September 2006 tentang Penunjukkan KelompokHutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar seluas1000 Ha sebagai Kawasan Taman Wisata Alam ;15. Bukti :15. Bukti P 15 : Foto Copy Peta LampiranSurat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.21468/1X/2006, tanggal 6 September 2006 tentangPenunjukkan Kelompok Hutan Buluh Cina diKabupaten Kampar seluas 1000 Ha sebagai KawasanTaman Wisata Alam ;16.
    ,yang berisi PeraturanDaerah.............Daerah Kabupaten Kampar tentang Hak Tanah Ulayat, P 13berupa Foto Copy Surat Dari Lembaga Musyawarah Besar NegeriEnam Tanjung, tanggal 24 Maret 2004, tentang penyerahan 1000Ha Hutan Ulayat Buluh Cina kepada Pemerintah Propinsi Riauuntuk dijadikan Hutan Wisata, P 14 berupa Foto Copy SuratKeputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 468/1X/2006,tanggal 6 September 2006 tentang Penunjukkan Kelompok HutanBuluh Cina di Kabupaten Kampar seluas 1000 Ha sebagaiKawasan Taman