Pid.Sus/2019/PN PwrUndangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang), sebagai subyek hukum, baikAnak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yangdidakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke mukapersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yangbenardan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu statushukum atas diri seseorang atau error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 Ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi KorbanTindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (vide Pasal 1Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak)dimana Anak Korban SITI RAHMAH Binti ABDUL WAHID masih berusia 15(Lima Belas) tahun dan 4 (empat) berdasarkan fotokopi Kutipan Akta KelahiranNomor 3306LT120220140042 tertanggal 12 Februari 2014 (anak korban lahir 'Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 6569.Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pwrpada tanggal 15 Oktober 2003) dikategorikan sebagai Anak belum genap 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan

telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang), sebagai subyek hukum, baikAnak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yangdidakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke mukapersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yangbenardan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu statushukum atas diriseseorang atau error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi KorbanTindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 'Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 6569.Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pwrberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (vide Pasal 1Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak)dimana Anak Korban SITI RAHMAH Binti ABDUL WAHID masih berusia 15(Lima Belas) tahun dan 4 (empat) berdasarkan fotokopi Kutipan Akta KelahiranNomor 3306LT120220140042 tertanggal 12 Februari 2014 (anak korban lahirpada tanggal 15 Oktober 2003) dikategorikan sebagai Anak belum genap 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dinubungkan denganfaktafakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Anak Korban, danSaksisaksi, Anak Saksi yang saling bersesuaian satu

No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwaanak didik permasyarakatan adalah anak pidana, anak negara dan anaksipil yaitu anak paling lama sampai umur 18 Tahun.Pasal 1 UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anakadalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmenikah.Pasal 1 angka 5 UU.

dipersidangan; Anak Xxxxx belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Xxxxx dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak MenjadiUndangUndang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN MgnMENGADILI:1.

PUTUSANNOMOR: 69/Pid.Sus/2013/PN.BA TANGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana anak pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa :Nama lengkap LEB;Tempat Lahir : Batang;Umur/tanggal lahir : 16 tahun/15 Juni 1997;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal :Dk.Kampunggili RT.O1 RW.VKel.Karangasem Kabupaten Batang;Agama : Islam;Pekerjaan aTerdakwa ditangkap

Menyatakan terbukti bersalan melakukan tindak pidana Pencurian DenganPemberatan sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 Jo PasalHalaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Bkj486 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;3.

Halini, menurut Hakim apabila berpbedoman kepada pasal 23 ayat (2) UU No.11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa dalam setiap tingkatanpemeriksaan anak korban, atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua danatau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi, atau pekerjasosial.

Maka segala tindakan Termohon terhadap anak harus mengacu padaundang undang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu setiap dilakukan pemeriksaanterhadap anak harus didampingi oleh orang tua atau walinya.

;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum terdakwatelah mendalilkan bahwa intisari dalam Putusan MK No. 1/PUUVIII/2010 tanggal 24Februari 2012 adalah bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun didakwamelakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dibebaskan dari tanggungjawab hukum dihubungkan dengan UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIAHalaman 59 dari 65 putusan nomor 11 /Pid.2014/ PT.BKL60NOMOR 11 TAHUN 2012TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangtelah mengintroduser putusan Mahkamah

pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bwajid menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkalasetiap bulan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusanserta program pendidikan,oembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konnstitusi tersebutdiatas yang dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistim Peradilan Pidana

Anak apakah Terdakwa Yudistira Adi Prayoga bin Sulistiyotermasuk dalam kategori usia dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor1/PUUVIIV2010 tanggal 24 Februari 2012 tersebut.Hakim tingkat bandingmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkanolah Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu terdakwa lahir pada tangga 26 April tahun2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :Reg Perk : PDM132/Bklu/07/2013 tertanggal 22

karena sampai sekarang ini Anak masih beradadalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan harusdipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah int;n Mengingat, pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 35Tahun 2014 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak serta UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:3/Hal. 40 dari 40 hal.

adalah merusak barang yang agak besarsehingga menyebabkan barang rusak atau putus, misalnyamembongkar tembok dan pintu jendela ;Memecah adalah merusak barang agak kecil, misalnyamemecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya ;Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang ada,tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melaluilubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melaluiselokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman( Pasal 99 Kitab UndangUndang Hukum Pidana

) ;Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanyatidak untuk pembuka kunci itu ( Pasal 100 Kitab UndangUndangHukum Pidana ) ;Perintah Palsu adalah perintah yang kelihatannya sepertisurat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib ,tetapi sebenarnya bukan ;Pakaian Jabatan Palsu adalah costuum yang dipakai olehorang sedang Ia tidak berhak untuk itu ;Bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi yang melihat tempatkejadian perkara diketahui pelaku pencurian masuk kedalam rumah dengancara

orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama,maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Anaksebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil,baik untuk kepentingan para Anak, kepentingan masyarakat maupun untukpenerapan hukum pada umumn ya. 5Memperhatikan ketentuan undangundang dan peraturan hukum lainnyayang berkaitan dengan perkara ini, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang KUHAP, Undangundang Nomor 11 tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana

Anak serta Undangundang khususnya Pasal 76 D Jo Pasal81 Ayat (1) UU.

perbuatan tidakberperikemanusiaan;Halhal yang meringankan :e Anak masih berusia sangat muda sehingga belum mampu secaramaksimal untuk memikirkan tentang benar atau salahnya serta akibatdari suatu perbuatan yang dilakukan;e Kesalahan Anak Ferlando Sondonpato disebabkan juga oleh kelalaiankedua orang tuanya dalam membina Anak tersebut;Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2002 joUU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor: 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak, UU Nomor: 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:59.

terdakwa setelanh menjalani pidana yang dijatuhkan sertapembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalampenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasakeadilan bagi masyarakat ;Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN DpsMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka iaharus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP);Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

., Psikolog;Menimbang, bahwa bukti surat berupa laporan sosial atas nama KlienDesilia Nur Anissa Binti Mat Sodri dari Satuan Bhakti Pekerja SosialKementerian Sosial Republik Indonesia merupakan surat yang dibuat olehPekerja Sosial yang merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pekerjasosial dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya yang didasarkan padabeberapa ketentuan seperti UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentangPekerja Sosial

dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi darialat pembuktian yang lainMenimbang, bahwa bukti surat berupa laporan sosial atas nama KlienDesilia Nur Anissa Binti Mat Sodri dari Satuan Bhakti Pekerja SosialKementerian Sosial Republik Indonesia merupakan surat yang dibuat olehPekerja Sosial yang merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pekerjasosial dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya yang didasarkan padabeberapa ketentuan seperti UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentangPekerja Sosial, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial yang mana laporan sosial tersebut memuat tentang laporan kondisi AnakKorban Desilia serta Surathasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadapAnak Korban Desilia merupakan surat yang dibuat dari seorang ahli yangmemuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dalam hal inikondisi psikologis anak korban Desilia sehingga dengan demikian kedua buktisurat tersebut

PN.Jmb, tanggal 4 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapatdan patut dikuatkan dalam putusan tingkat banding, tetapi khusus lamanyahukuman akan dikurangkan dari hukuman yang dijatunkan Majelis Hakim Tingkatpertama sebagaimana dipertimbangkan diatas yang akan disebut dalam Amarputusan tingkat banding dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana, jo Pasal 70 jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturanperaturanhukum dan perundangundangan lainnya yang bersangkutan;MENGADILI.

PUTUSANNomor : 134/Pid.B/AN/2012/PN.GSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa padaperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : KEN MARTIN Bin ERSONTempat lahir : Tanjung RatuUmur/tanggal : 7 Tahun / 10 Oktober 1994lahir : LakilakiJenis Kelamin : IndonesiaKebangsaan : Kelurahan Yukum Jaya KecamatanTempat tinggal

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri jambi yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Terdakwa ;Tempat Lahir : Jambi;Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 26 Februari 199 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Ali ; Terdakwa anak berteman melakukan percurian di dua tempat dalam hariyang sama ; Terdakwa anak telah menikmati hasil kejahatannya ;Halhal yang meringankan : Terdakwa anak berlum pernah dihukum ; Terdakwa Anak berusia muda dan masih ada kesempatan untukmemperbaiki diri ;Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta Peraturan Perundangundangan

mengajukan grasi dalamtenggang waktu 14 hari, atau hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat bandingdalam tenggang waktu 7 hari.Setelah itu persidangan ditutup.Demikianlah dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakimdan Panitera Pengganti tersebut .PANITERA PENGGANTI HA KIMMAHANUDDIN ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.MH.CNPUTUSANNomor: 292/Pid.Sus/2014/PN.Tk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana

anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :Nama lengkap : M.

Anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalamPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwasanya anakyang berkonflik dengan hukum