Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 30-10-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 4/P/FP/2017/PTUN.BNA
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon:
Syarifuddin
Termohon:
Ketua PPK Gp. Uteuen Gathom,
106 — 93
  • dipimpin oleh seorangGubernur;Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengaturKewenangan dalam pembentukan undangundang oleh Dewan PerwakilanRakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukandengan konsultasi dan pertimbangan DPRA;Pasal 10 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kewenangandalam pembentukan badan/lembaga/komisi dengan ketentuan lebih lanjutdiatur dengan Qanun;Pasal 75 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur Kekhususan Acehyang berkaitan dengan adanya partai
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 03-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PA KEDIRI Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Kdr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 33
  • Pada intinya Tergugat mengakui bahwa perekonomian keluargamembaik dan berprogres pesat setelah Penggugat bekerja (pascaKejadian troke bulan Desember tahun 2007) mulai dari berdagang,menjadi guru dan asdos, hingga sebagai Pengacara Partai Golkar eraBupati Neneng Hasanah Yasin.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 30-09-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 968/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HASAN NURODIN ACHMAD SH. MH.
Terdakwa:
HILDAWATI
94 — 36
  • TELKOM, danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan No
    TELKOM , danseragam untuk partai dan Terdakwa HILDAWATI berusaha meyakinkan saksiuntuk menanam modal dalam usaha tersebut dengan mengatakan danmenjanjikan juga ada imingiming keuntungan 15 % sampai dengan 20 % darijumlah modal yang disetorkan dan karena perkataan dan janji janji dariterdakwa HILDAWATI maka akhirnya Saksi korban merasa tertarik danmenerima kerjasama usaha tersebut dan mengirimkan sejumlah uang untukmodal usaha dengan cara bertahap dengan cara ditransfer ke Rekening BankBCA dengan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
197 — 208
  • Sipil (PP 11/2017), yang TERGUGAT kutipdibawah ini;# Pasal 87 Ayat (4) UU ASN:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    pidana yangdilakukan dengan berencana;# Pasal 250 PP 11/2017;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum,Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-09-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 108/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
Tn. KADAR WIYOTO
Tergugat:
KEPALA DESA MEDALI, KECAMATAN PURI, KABUPATEN MOJOKERTO
73 — 47
  • menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atauK@WAJIDANNYA; 22 ona ono nnn nnn nnn nnn n nnn nen ne nnnd. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatHalaman 11 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya; 7 22a nnng. menjadi pengurus partai
    dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBYMenyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ; Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu ; ne 2 nnn nn omen nnn nn nn ne ncn cn cnc ncnnnnMelakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa ; Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukan ; 020202Menjadi pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-10-2006 — Upload : 12-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594K/PID/2005
Tanggal 6 Oktober 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Cirebon ; Ir. SETIAWAN ; JAROT ADI SUTARTO, dkk.
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karya Triwulan I APBD 2001 Rp.625.0001 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi PartaiAmanat Nasional Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis fraksi PartaiKebangkitan Bangsa Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi PartaiPersatuan Pembangunan Triwulan I APBD 2001 Rp.625.000,1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi TNI/POLRITriwulan I APBD 2001 Rp.6225.000,.1 (satu) lembar kuitansi biaya dana taktis Fraksi Partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 83/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 15 Agustus 2019 — H. MIFTAHUL MAULANA, M.TI ; MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
394 — 207
  • PTUN.JKT.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayaitu:Pasal 87;Ayat (4) mengatur:PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a.b.a0Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yaitu antara lain:Pasal 250;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a.b.a0Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-06-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1453/PID.B/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 17 Juni 2013 — terdakwa I: Pandapotan Lubis dan terdakwa II: Joki Simbolon
135 — 39
  • SriBintangPamungkas pun pernah dijuluki dengan kutu loncat. ketikaMENDIRIKAN PARTAI. UNI DEMOKRASI INDONESIA, setelah keluardari Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi sebutan itu menjadi SIRNA,karena PIKIRAN SRIBINTANG PAMUNGKAS MENGAWALIPERUBAHAN MENUJU Sistilm MULTIPARTAI yang lebihDEMOKRATIS dan KONSTITUSIONAL, DITERIMASELURUH .RAKYAT INDONESIA. Konstitusional, karena sesuai denganPasal 28 UUD1945.Sedang orangorang seperti Xong Wansie dan sekarang Harry TanoeTIDAK KELIRU disebut KUTU LONCAT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pajak Bea Masuk
Putus : 20-06-2006 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1403/PID. B/2010/ PN. JKT.UTARA
Tanggal 20 Juni 2006 — RIYAN SAPUTRA
375 — 130
  • Kim (ari PT.Zimoah Marine Trans) yang memberitahukan ada Cargo Partai I(satu) container jenis barng textile, barang tersebut milik Mr. Yoo JeHyung kemudian menanyakan tentang berapa biaya untukpengurusan barang tersebut di atas ;Bahwa benar saksi tidak tahu untuk pengurusan pengeluaran barangoleh karena itu saksi minta bantuan dengan orang yang bernamaFrans agar menghubungi Sdr.
    Edam 1, Tanjung Priok dan kemudian terdakwa serahkan kepadaImam Taqwa di Hotel Ende Elok, Tanjung Priok ;70Bahwa benar terdakwa melihat partai barang tersebut berada di GudangSemper 36 pada tanggal 3 Pebruari 2006 dan pada malam harinyadiangkut ke tempat tujuan dengan menggunakan truk yang disediakanoleh saudari Suharyati ;Bahwa benar terdakwa kekurangan pembayaran sebesar Rp10,000,000, (sepuluh juta rupiah) baru terdakwa terima pada hari Selasadi Kantor Jl..
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Str
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
1.dr. ELISA LISIKMIKO,M.KM.
2.SUSANA PARALIKO,SE.
3.JALINSYAH BELANTARA,S.ST.
4.RINA GEMASIH,SP.
5.OYA DILA SIMAHETE,SH.
6.KING RAWANA SAPUTRA.S.Par
Tergugat:
1.SITI GEMASIH
2.I T E M BAS
138 — 97
  • Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.II.8 berupa surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
    Taib yang beralamat di Totor Besi Simpang Teritit, DesaSimpang Teritit, Kecamatan Bukit dan bukti T.I.Il.8 Surat permintaanmenjadi anggota partai Golkar tanggal 13 Oktober 1986 oleh M.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 315/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 16 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Martumpal Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat II : Melda br Simamora Diwakili Oleh : TONGAM MANALU, S.H., M.H.
Terbanding/Penggugat I : Butti Manalu
Terbanding/Penggugat II : Lumian Simamora
83 — 43
  • Bastian Simamora yang tertuduh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
    Bastian Simamora yang tertudunh sebagai AnggotaOrganisasi terlarang ( Partai Terlarang ) , dan Kemudian Pernahterpidana dalam kasus kasus lain, karena memiliki banyak masalahsehingga sangat membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikanmasalah maslahnya, sehingga Alm. Walter Simamora ( Op.
Pengadilan PT MEDAN
Register : 07-01-2019 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 8/PDT/2019/PT-MDN
Tanggal 21 Februari 2019 —
23 — 15
  • pada tanggal 3 Februari 2014.Bahwa pembuatan Surat Kuasa masingmasing bertanggal 3Februari 2014 (Vide P1 dan P2) merupakankesepakatan/konsensual (Consensuale Overeenkomst ataudikenal sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan, menurutM.Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara PerdataHalaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT MDN4.5.4.6.Admenyebutkan pengertian secara luas perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam pengertian terdapat hubunganhukum pemberian kuasa bersifat partai
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 214/Pdt.P/2015/PN.Gsk
Tanggal 29 Februari 2016 — LENY RATNASARI terhadap LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
49 — 14
  • MenyebutkanPerkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadapperkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhnkanpengadilan dalam gugatan contentiosa, dalam gugatan perdata yang bersifat partai,penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award);Menimbang, bahwa fundamentum petendi atau posita permohonan tidakserumit dalam perkara gugatan contentiosa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — H. KRMH. SOERJOWIRJO HADIPOETRO lawan 1. SOEPARDI, dk
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dijelaskan bahwa; Bagi Pihak Ketiga yang tidak terlibatdalam perkara, kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaianhakim dan dapat menilainya sebagai bukti permulaan saja;Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi di atas, apabila dikaitkan denganketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, daya kekuatan subjektifmengikatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quoyang telah berkekuatan hukum tetap hampir tidak berbeda denganyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata, tentang asas kontrak partai
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-10-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Brb
Tanggal 3 April 2013 — - IRIANI Alias IRI Bin SANI
31 — 3
  • dunia setelah dirujuk ke Rumah SakitUmum Daerah damanhuri barabai, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember2012 sekitar jam 06.00 wita dan dimakamkan ; Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar berkelahi di kampungnya ; Bahwa saksi pernah mendengar korban sering minum minuman keras diluar rumah ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang menusuk korban setelah saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian ; Bahwa saksi mengetahui sebelumnya korban dan Terdakwa salingmengenal karena bersamasama aktif dalam kegiatan Partai
Pengadilan PT BANTEN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 3 April 2017 — Dr. PINGKAN PALILINGAN Lawan BAMBANG TJAROKO BASUKI, SH
305 — 234
  • Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
811 — 416
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
  • efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidanglain.BAB VIPEMBATASAN DAN LARANGANPasal 73Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanya dapatdibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentinganbangsa.Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2018/PT SMG
Tuan Rachmadi dkk lawan Tuan Sukino dkk
108 — 105
  • Bahwa dalam gugatan ini sangat nyata keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat (exceptio in persona), karena para Tergugat tidak pernah adaikatan apapun dengan Para Penggugat, tidak kenal dan tidak adahubungan hukum dengan Para Penggugat, tindakan dari Para PenggugatHalaman 11 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340KUH Perdata.Bahwa didalam sertifikat SHM No 2086 Kel. Sumber, Kec.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.PKL
Tanggal 10 Mei 2016 — DAMAN HURI, S.E. (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan 1. PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, berkantor pusat di Jakarta cq. PT Bank Negara Indonesia (pesero) Tbk, wilayah Jawa Tengah di Semarang cq. PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Cabang Pekalongan (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi) ; 2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat II) ; 3.CENDI AGNES SUSMANTO (Tergugat III) ; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat)
119 — 20
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2012 — 1. ADOLF WARAMORY, S.H.; 2. TITUS SUMBARI, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
129 — 41
  • . ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.