Ditemukan 9775 data
32 — 11
Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Masud. ra:al Gag cq all Geeky peel Gene) Alla oe 5 Fils Sel) She ELLE Ge Gln jitSlay Al 4014 2 Shall; aubed abing,Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampuserta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah.Karena sesungguhnya pernikahan itu) dapat menundukkanpandangan dan memelihara kemaluan.
15 — 8
Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapbkan sebagaipemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat danTergugat yang bernama Anak ke I, lakilaki, lahir tanggal 29 September 2016,sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untukmengasuh anakanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of thechild shall
51 — 20
berkesimpulan bahwa padahakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncakkrisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripadamaslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan gqaidah fighiyah yangberbunyi:cllecll Gls Qle aie aulidl ec) aMenolak kemudharatan lebih didahulukan danpada menank kemaslahatanMemperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz halaman 83 sebagaiberikut :ay aly Casg ll Shall
147 — 66
Similarly, in consideration ofAstratel providing the Management Services, SE shall pay to Astratel anannual fee (the "Astratel Fee") in the amount of 0.4750% of PALYJA's netrevenues, PALYJA's net revenues being calculated on the same basis as theyare for purposes of determining the Basic Fees under Schedule B to theTechnical Service Agreement (except for the currency of payment of theAstratel fee).bahwa sesuai dengan agreement di atas maka diketahui kalau imbalan jasapertahun yang diperoleh Pemohon
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa beberapa klausula dalam Polis Asuransi menyatakan sebagai berikut:"When a vessel is missing for 6 (six) consecutive months from the date ofsailing from her last port, she shall be presumed to be an "Actual TotalLoss";Terjemahan:"Ketika sebuah kapal hilang selama 6 (enam) bulan berturutturut sejaktanngal berlayarnva dari pelabuhan terakhir maka dianggap sebagaiKehilangan Total;Bahwa berdasarkan Polis Asuransi, yang ditanggung adalah apabila:"Warranted vessel classed and class maintained at time
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Every failure in performance of an obligation shall require the obligor (debtor)to repair the damage which the obligee (creditor) suffers therefrom, unless thefailure is not attributable to the obligor (art. 6:74 par. 2 DCC). When the failurein performance is caused by force majeure, this failure cannot be attributed tothe debtor. As a result, the debtor is not liable for damages.
Art. 6:74 par. 2 DCC indicates this allocation ofthe burden of proof by means of a socalled unlessformula (unless the failureis not attributable ..).Obstruction of PerformanceThe Dutch Civil Code does not explicitly require that performance shall beobstructed (impossibility to perform). Nevertheless, when performance is stillpossible, a force majeure plea willalmost automatically fail. Aslongas performanceis possible, the debtor can and must perform.
In the second place, the debtor shall be prompted to acareful choice and organisation.The other person will often be a servant or employee. However he can aswell be someone who is not subordinate to the debtor, like a family member,a friend or a subcontractor. The sole requirements are that the debtor madeuse of the services of this other person, and that he did so in performing thisspecific obligation.
Therefore art. 6:64 DCC reads: An eventoccurring during the default of the creditor making proper performancewholly or partially impossible shall not be attributed to the debtor, unless byhis fault or by that of his subordinate he has failed to exercise the care whichcould have been expected from him in the given circumstances.A third atypical field of law governed by a specialmitigatedliability regime isthat of restitution.
See art. 6:204 DCC regarding undue payment and art. 6:273DCC regarding the setting aside of a contract.For the Debtors Account Pursuant to a ContractThe second group of accountabilities is formed by contractual arrangements.As a result of the freedom of contract, the parties are free to decide which risksshall be borne by the debtor and which shall be borne by the creditor.
19 — 12
serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggalbersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentangduduk perkara, sedangkan syaratsyarat hadanah telah tegak dan terpenuhidalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya sematademi kemaslahatan, kenyamanan batin, dan kebaikan masa depan anak, sertauntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interestsof the child shall
telah ditetapkansebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Rifki Atala Akbar bin Heriadi,lahir pada tanggal 15 Agustus 2016, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat Relonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidupbersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh ketiga anak aquo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsipkepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall
SIGIT PUJIHARJO, ST.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
356 — 250
;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, MajelisHakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa pengertian Asas Hukum Non bis in Idem didalamBlacks Law Dictionary adalah Not twice for the same; that is, a man shall notbe twice tried for the same crime.
This maxim of the civil law expresses that aman shall not be twice put in jeopardy for the same offense (diakses darihttps://thelawaictionary.org/nonbisinidem/ tanggal 25 Februari 2019, Jam 13.00 WITA) yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan terhadapperkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, hal manaHalaman 58 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMDmembawa kepada konsekuensi hukum bahwa terhadap satu perbuatantidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya, oleh karenanyaMajelis
13 — 11
1 ys Shall alg3 ane SleArtinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkanketerangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan darisuami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sangguplagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanyasudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajibmenceraikannya dengan talak bain.Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, makabagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
17 — 9
yang telahpecah (broken marriage) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebihbesar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangandengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telahpatut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinanPemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan yang maksud dalilhukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat majelismenjadi pertimbangan putusan ini:Led at ter aly Gees ll Shall
35 — 1
Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
57 — 8
setelah adanya sebidangtanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa tersebut terkena proyekjalan tool SemarangBatang dan akan mendapatkan uang ganti yang hinggasekarang belum dibayarkan;Menimbang, berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat kiranya tidak memenuhi rasa keadilan apabila pembagian hartabersama tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untukTergugat;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syarl yangberbunyi sebagi berikut:El sil Co Lagi Shall
12 — 4
po prsiwiY arg Vl shall ylell 1a Cll oS legos yrathio yu Eliz WO n>Vo pgSolivg olza ode oH arg iJ 45 Mell git Ol ned! Ye ails gdligh OS Lubesail 9 digi Lobel ano ay ald 551 Kui Lagio 219 IS) cg: abil JelArtinya: Sesungguhnya kehidupan suami ister!
8 — 4
Ay oh ay pe ye dled Lelte Ejay GLAM ae adi Aaa gj SLall gliFang 5M AS Shall eli oh 8) Go Auld Leal g!
222 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan dokumen Distributorship Agreement dinyatakanbahwa :Clause 3Price"The price of products shall be agreed upon between first party andsecond party from timeto time, with the consideration of prevailingmarket conditions at the time"Sesuai dengan Clause 3 Distributorship Agreement tersebutdinyatakan bahwa harga produk disepakati oleh kedua belah pihak,yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagai pihak pertama dengan PT Inamulti Intipack sebagai pihakkedua, dan ketika
136 — 50
dalammenetapkan Nilai Pabean menggunakan metode VI fleksibel metode IV, metode IIsampai metode V tidak dapat digunakan karena data tidak ditemukan, harga pasaryang digunakan berdasarkan katalog "Oxone" alamat website www.oxoneonline.com dengan harga sesuai butir 2 tersebut di atas;8. bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentangPengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, bahwa dalamarticle 17 dari WTO Agreement on Customs Valuation dinyatakan " nothing in thisagreement shall
45 — 18
tersebut, maka MajelisHakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabilaPemohon dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepadaTermohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkanpendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alin menjadi pendapat Majelis yangterkandung dalam Kitab A/Muhadzab, Juz halaman 164, yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:Boel) 8 Agaill y iS Lgl Ge y za y DLL J shall
11 — 0
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa AsSiba'i, yang tersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman110 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan AgamaBanyuwangi sendiri yang berbunyi sebagai berikut:SYM Ay jis 5 te yo lS 8 Lola gill 5 GRAM as aid Y Aaa g 5ll shall G8GIS b s 15il) Ie ll
17 — 13
bersama di sebabkan karena Pemohontidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga Termohon merasa tidakcukup dengan penghasilan Pemohon dan jika hal ini di paksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripadamaslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fighiyah yangberbunyi:cellell ols gle e ade auladd) a) 4Menolak kemudharatan lebih didahulukan danpada menank kemaslahatanMemperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz halaman 83 sebagaiberikut :ay aly Casg ll Shall
19 — 36
shall Gpbies Gye GUN alli ey!