Ditemukan 367759 data
17 — 10
telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban menyampaikan salinanputusan ini kepada pegawai pencatat nikah, yang selengkapnyasebagaimana dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
16 — 2
merujuk kepada ketentuanPasal124 HIR jo 148 R.Bg, Majelis Hakim melihat Penggugat tidak sungguhsungguhmengajukan perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
8 — 0
danmencabut perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimharus mengabulkanya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
7 — 1
danmencabut perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimharus mengabulkanya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
8 — 4
Penggugat tidakbersungguhsungguh, maka berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 Jo Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohondinyatakan Gugut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka semuabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan Perundangundangan yang berlaku danhukum Syar'i
10 — 5
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor0322/Pdt.P/2017/PA.Tbn, dari para Pemohon.;2.
16 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
13 — 0
Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan perkara aquo dengan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat semua pasal Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i
6 — 0
setelah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung untukdicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undangNomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan perundang undanganyang berlaku, dan dalil syar'i
10 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
5 — 0
untuk menjatuhkan thalak,sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohondan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang siasia, karenaakan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satusatunya jalanterbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaanlahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i
Bukan Payjak jis.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta Keputusan KetuaPengadilan Agama Ponorogo Nomor W13A27/0002/HK.00.8/1/2015, tanggal 02Januari 2015 Tentang Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Ponorogo, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
8 — 1
bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapiTergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara inidiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i
Putusan No. 2030/Pdt.G/2019/PA.PtMenimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat semua pasal Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.
8 — 6
karenanya Majelisberpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islammaka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bainsugra Tergugat kepada Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i
5 — 0
Putusan No. 1306/Pdt.G/2019/PA.PtTergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara inidiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :Age Vb 3 HB lll SS Ig?
116huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat semua pasal Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i
11 — 9
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan paraPemohon mengajukan permohonan lItsbat Nikah ini untuk keperluansahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus suratsuratpenting lainnya.10Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa paraPemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yangsah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islamsebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
Pemohon tersebut dan anaknya, Hakim berkesimpulan permohonan ItsbatNikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanyapermohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat dalildali syar'i
5 — 4
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dandalil syar'i :4 > Y ib my < a Cohen! S> oe se Jl i? oeArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (AhkamulQuran II : 405) ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapatdilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungR.I.
eJILso oJArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqnus Sunnah Juz Ilhalaman 249 yang berbunyi:91 ic!
13 — 1
Pemohon Il karenasaksi adalah ipar Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 13 Desember2002, di Dusun Puleh Rejo Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah HilirKabupaten Labuhanbatu, wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Tarmizi (Ayah Kandung), dan yang menjadi saksi dalam akadpernikahan tersebut adalah Ramlan Bin Mustafa dan Udin TS Bin Usufdengan mas kawin berupa emas/uang sebesar Rp800.000 dibayartunai; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i
Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2019/PA.RAP Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada 13 Desember2002, di Dusun Puleh Rejo Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah HilirKabupaten Labuhanbatu, wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Tarmizi (Ayah Kandung), dan yang menjadi saksi dalam akadpernikahan tersebut adalah Ramlan Bin Mustafa dan Udin TS Bin Usufdengan mas kawin berupa emas/uang sebesar Rp800.000 dibayartunal; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i yang
8 — 5
Tergugat telah pecah sedemikian rupa , sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 UndangUndang Nomor1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah , penuh mawaddah dan rahmah(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tanggaPenggugat dan Tergugat , karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugatdan Tergugat diputuskan saja.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
Pasal 84 ayat ( 1 ) UndangUndangnomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang nomor 7 tahun1989.hlm 9 dari 11 hlm putusan nomor 0242/Pdt.G/2016/PA KdiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 tahuni989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i
8 — 7
Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antaraPemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbuny!
Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon Il agar perkawinan mereka yangdilaksanakan pada 10 Nopember 2012 di Lingkungan Beleong, KelurahanDalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkankeabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa beradasarkan Putusan Sela Nomor0021/Pdt.P/2018/PA.Tlg tertanggal 24 April 2018, maka Para Pemohondiizinkan untuk berperkara secara prodeo;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i
16 — 4
mafsadat (keburukan) dari padamaslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagikedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripadamengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul figh yang terdapat dalamkitab AlAsbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :allied Gla (le abe aulislle 33Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripadameraih kemaslahatan (kebaikan) ;Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untukmengetengahkan dalil syar'i
danTergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankankepada Penggugat untuk membayarnya;Memeperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syar'i