Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
158 — 84
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616 — 360
  • Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
146 — 69
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 03-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2017 — FANELSON Melawan BUPATI GUNUNG MAS
123 — 83
  • tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
105 — 17
  • Dan untuk Mohammad Tauhid dinonaktifkan sebagai ketua merangkap anggota PPK Prigen karena yang bersangkutan ikut dalam partai politik sehingga pihak KPU Kabupaten Pasuruan menon aktifkan yang bersangkutan tanggal 27 Pebruari 2014.
    Pasuruan memilih Caleg dan partai PKB sehingga saksi direkomendasikan Panwas Kab. Pasuruan untuk diberhentikan/ di non aktifkan.
    - Bahwa Sekitar bulan maret 2014 saksi di undang oleh Ketua PAC partai Gerindra (sdr ABDULLATIF/ Paman saksi sendiri) untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu dan disitu saksi bertemu dengan saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dan saat itu juga saksi menjelaskan untuk mengawal saksi Hj.
    Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo bahwa yang bersangkutan sebagai caleg dari partai gerindra untuk DPR Jatim. dan karena saat itu saksi datangnya terlambat sehingga yang saksi ketahui hanya apa yang disampaikan oleh Sdr Taukhid. Dan tidak lama kemudian acara ditutup dengan doa oleh Sdr Tauchid dan kemudian dilakukan pembagian uang oleh Sdr Khumaidi kepada semua teman teman PPK yang hadir saat itu.
    Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo tersebut adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra, nomor 8 (delapan) untuk Caleg Anggota Dewan Propinsi Jawa Timur (Jatim II yang meliputi Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 260/PID.B/2013/PN.SBY
Tanggal 18 April 2013 — TRI SULISTYO UTOMO ; EKO BUDIARTO Als KOKO LAILA ANGGRIANIY Als. LAILA
88 — 20
  • DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.
    DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-03-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 Maret 2012 —
36 — 9
  • Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
21 — 3
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 104/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
150 — 75
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 38/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Kabunang Rudiyanto Hunga
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147 — 307
  • antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
127 — 60
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 — IR. ANUNG NUGROHO
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.
    No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.
    Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.
    Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
128 — 34
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
298 — 191
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76 — 196
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
145 — 70
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 52
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik