Ditemukan 37348 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-08-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — ISKANDAR KHALIL, S.H., M.H VS 1. KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, DKK
102 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
857 K/Pdt.Sus-PHI/2017
tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaHalaman 13 dari 35 hal.Put.Nomor 857 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat dan Tergugat la, lb dan Ic pada tanggal 2 Maret 2017, terhadapputusan tersebut, Penggugat dan Tergugat la, lb dan Ic melalui kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2016 dan tanggal 18Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017 dantanggal 21 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 47/Pdt.SusPHI/2016/PN Pdg juncto Akta Nomor 4/K/2017/PHI
Fauzan, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasingsebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untukHalaman 34 dari 35 hal.Put.Nomor 857 K/Pdt.SusPHI/2017umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh AnggotaAnggotatersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh para Pihak.Anggotaanggota, Ketua,ttd ttdH. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H Dr. lbrahim, S.H., M.H., LL.MttdDr. Fauzan, S.H., M.HPanitera Pengganti,ttdHj.
Putus : 26-02-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Tanggal 26 Februari 2024 — HOTRAME SINAGA, AM.KEP lawan PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 324/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2023;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 Juli 2020;3.
292 K/Pdt.Sus-PHI/2024
Putus : 03-05-2018 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 3 Mei 2018 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), VS 1. DAHLAN POHAN;DKK
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 161/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tanggal 7 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
345 K/Pdt.Sus-PHI/2018
., HakimHakimAd Hoc PHI, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil EvaYustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd ttdDr. Horadin Saragih, S.H., M.H. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.ttdDr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 12 dari 13 hal. Put.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
113 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHukum Tergugat pada tanggal 22 Mei 2017 terhadap putusan tersebut,Tergugat melalui kKuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/G/2017/PHI/PN Bdg.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
halaman 68 paragraf 6 dan halaman 69 paragraf 1 denganmempertimbangkan:*"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan ParaPenggugat sebagai karyawan tetap Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat mekanisme pemutusan hubungan kerja harus didasarkan padaPasal 155 ayat (1) dan Pasal 151 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, yang substansinya menyatakan pemutusanhubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan daripengadilan hubungan industrial (PHI
HakimHakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masingmasingsebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para HakimAnggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Penggantitanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./ ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. lbrahim, S.H., M.H., LL.M.ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,ttd./N.L.
Putus : 16-07-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 16 Juli 2020 — PT. BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) PUSAT VS ASHLEY RAYZA
446 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
715 K/Pdt.Sus-PHI/2020
SusPHI/2020HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga olen Ketua Majelis dengan dihadirioleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.Hakimhakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd. Ttd.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.Ttd.Sugiyanto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd.Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST Tanggal 18 Januari 2017 —
113 — 47
113 — 47
212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Putus : 28-06-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 — PT MALINDO KARYA LESTARI VS LIANA ROHA
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MALINDO KARYA LESTARI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr., tanggal 22 Agustus 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;II. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
558 K/Pdt.Sus-PHI/2018
., HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Ayumi Susriani, S.H., M.H.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.An.
Putus : 30-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 Mei 2013 — YUDI H. MURAHMAN ; PT. HARTONO WIRA TANIK
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Hartono Wira Tanik;6 Bahwa dalam perkara a quo, surat ajakan bipartit yang ditujukan kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan awal dariperadilan PHI, karena tanpa adanya risalah bipartit pengajuan untuk mediasitidak akan diterima oleh Disnaker setempat, demikian juga tanpa adanya anjurandari Mediator/Konsiliator pengajuan perselisihan hubungan industrial tidak akanditerima oleh Pengadilan PHI;7 Bahwa pemutusan hubungan kerja dalam perselisihan ini, ditimbulkan karenaTergugat
HakimHakimAd Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota: Ketua:Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd.Ttd./ Arief Soedjito, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti:Ttd.Yuli Heryati, S.H., M.H.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG R.La.n.
Register : 14-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps Tanggal 19 Oktober 2020 — Cornelius Lumansik
Melawan
PT. Caputra Bumi Bahari
295 — 450
295 — 450
11/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps
berbunyi : Ketentuan ketenagakerjaan dibidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan, Maksud dari pasal tersebutadalah bahwa Sepanjang tidak diatur secara knusus dalam Undangundang Pelayaran maupun dalam KUHDagang maka, ketentuantentang Ketenagakerjaan secara umum berlaku misalnya terkait dengantata cara Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan mulai dariPenyelesaian secara Bipartid, Tripartid dan Penyelesaian di PengadilanHubungan Industrial (PHI
Putus : 08-12-2021 — Upload : 06-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 8 Desember 2021 — PT PANTJATUNGGAL KNITTING MILL VS 1. ANDRIAS WICAKSONO, DKK
125 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sermarang Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 20 Mei 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;3.
1290 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 784 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — PT DUTAPALMA NUSANTARA VS 1. BAKTINTA SURBAKTI,, DKK
173 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUTA PALMA NUSANTARA, tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr., tanggal 15 Oktober 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksespi- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
784 K/Pdt.Sus-PHI/2020
., HakimHakim Ad Hoc PHI masingmasing sebagai Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan olehSusi Saptati. S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota. Ketua Majelis.Ttd/. Dr. H. Zahrul rabain. S.H., M.H.Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono. S.H., M.H.Ttd/. Dr. Junaedi. S.H., S.E., M.Si.Panitera Pengganti.Ttd/. Susi Saptati.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 11-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT FURNILAK PRIMAGUNA, VS SUKEMI
240 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
1137 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan mengadili perkara perselisinan Hubungan Industrialtelah membacakan Putusan tanggal 27 Januari 2016, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI :Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat tanggal 13 Mei 2015 denganPerkara Nomor 25/ Pdt.Sus PHI/2015/PN Srg, yang didaftarkan padaTanggal 22 Mei 2015 tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi
Fauzan,S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketuadengan dihadiri oleh AnggotaAnggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd TtdH. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.TtdDr. Fauzan, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,TtdYusticia Roza Puteri, S.H., M.H.
Register : 27-02-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg Tanggal 27 Agustus 2020 — 1.Heri Supriyanto
2.Sapto Hengki Prasetyo
Tergugat:
PT Pasific Furniture
178 — 0
178 — 0
9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg
Putus : 17-07-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 17 Juli 2019 — 1. SUPRIYADI, DKK VS PT SINCERE MUSIC
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
572 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.166.000,00(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 14Februari 2019, kKemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Srt.KAS/PHI
HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiripara Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt.SusPHI/2019Panitera Pengganti,Ttd./Dr.
Putus : 03-05-2023 — Upload : 25-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Tanggal 3 Mei 2023 — SURYA DARMA VS PT. GARUDA ANGKASA EKSPRES
72 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
498 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Putus : 21-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 21 Oktober 2013 — DOMITIANUS ADI SULISTIO, DKK VS PT. MAVIKA MILESTONE SOLUTIONS-THE CHAMBERS
37 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
493 K/Pdt.Sus-PHI/2013
yang keseluruhannyaberjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Penggugat padatanggal 14 Februari 2013, terhadap putusan tersebut dengan perantaran kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2013, para Penggugat mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 18/Srt.Kas/PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 PK/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 16 September 2014 — 1. ABDUL SALAM KHAIRUDIN, DKK VS PT. YKK AP INDONESIA
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Padahal perubahan pasal13.perjanjian kerja bersama tersebut oleh Tergugat secara sepihak telah bertentangandengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karena telahmelampaui atau kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimanadiatur dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2004 dan telah melanggar isi BeritaAcara Kesepakatan Pemberlakuan Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersamatertanggal 30 Nopember 2010 yang di tandatangani oleh pihak Penggugat yangdiwakili PUK LEM SPSI PT YKK AP Indonesia
Pasal 6 ayat 1 (1)Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir"; Maka sudah jelas berdasarkanperaturan diatas, alasan mogok tidaklah sah karena bukan disebabkan gagalnyaperundingan mengingat perundingan tersebut belum selesai karena belummencapai 30 hari berdasarkan Pasal 3 UU PHI diatas.
,M.H., HakimHakim Ad Hoc PHI, masingmasing sebagai Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketuadengan dihadiri oleh Anggotaanggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina , SH.,M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.Anggotaanggota, Ketua,Panitera PenggantiHal. 57 dari 57 hal.Put.Nomor 62 PK/Pdt.SusPHI/2014
Putus : 31-01-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 31 Januari 2019 — ERVINA (Pemilik Toko Karya Agung), VS INDRA JAYA alias A HUAI
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Medan tanggal 15 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT);3.
44 K/Pdt.Sus-PHI/2019
,HakimHakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh Anggotaanggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,Ttd./ Ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.,Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.,Halaman 7 dari & hal. Put. Nomor 44 K/Padt.SusPHI/2019Panitera Pengganti,Ttd.
Putus : 21-08-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 K/Pdt.Sus/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 — PT. Autoliv Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Limson Nainggolan vs Suwalno
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 74 K/Pdt.Sus/2013melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 119/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 6
Bahwa seharusnya Judex FactiPengadilan PHI Jakarta dalammempertimbangkan untuk dapatdiubahkannya demi hukum suatuPKWT menjadi PKWTT ini wajibmerujuk pada ketentuan Pasal 59ayat (7) UU No. 13/2003 yangmengatur sebagai berikut:"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";4 Bahwa syaratsyarat yang diaturdalam Pasal 59 ayat (7) UU No.13/2003
Dalam perkara a quo,Judex Facti Pengadilan PHI Jakartahanya mempertimbangkan tidakterpenuhinya Pasal 59 ayat (1) UUNo. 13/2003 sebagai salah satuunsur diubahkannya PKWT menjadiPKWTT, tanpa mempertimbangkanayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat(6) dari Pasal 59 tersebut;5 Bahwa keberlakukan secarakumulatif atas syaratsyarat yangdiatur dalam Pasal 59 ayat (7) UUNo. 13/2003 juga didukung denganketerangan ahli Umar Kasim, S.H.
Hal ini juga diakui oleh JudexFacti Pengadilan PHI Jakarta dalampertimbangannya sebagai berikut:"Menimbang, bahwa pekerjaan office boy yang umum dikenal adalahpekerjaan yang berkaitan dengan tugastugas kebersihan kantor ataupekerjaan yang tidak berhubungan langsung denganproses produksi.
Judex FactiPengadilan PHI Jakarta hanyamempertimbangkan tidakterpenuhinya Pasal 59 ayat (1)seandainyapun benar quad nonsebagai salah satu unsurdiubahkannya PKWT menjadiPKWTT;4 Bahwa dengan adanya kesalahandalam menerapkan hukum tentangdiubahkannya suatu PKWT demihukum menjadi PRWTT oleh JudexFacti Pengadilan PHI Jakartasebagaimana diuraikan di atas,maka Pemohon Kasasi dengan initidak berkewajiban untukmembayar uang pesangon kepadaTermohon Kasasi sebagaimanadinyatakan dalam amar/diktumputusan Judex
Putus : 18-10-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 — PT RUSSELINDO PUTRA PRIMA VS R NOFRINALDY, S.Sos
167 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT RUSSELINDO PUTRA PRIMA tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 22 Juni 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022