Untuk pelaksana anggotadewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani olehpimpinan, sedangkan untuk pendampingan suratperintah diterbitkan/ditandatangani oleh SekretarisDewan.Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikatormeneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;Cc.SetelahKetersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendaharapengeluaran untuk mencairakan anggaran danmengadministrasikan.a.

Selanjutnya Nota dinas diserahkan ke Sekwan, laluSekwan mendisposisi ke PPK untuk mengecek diDPA jika sesuai maka agar dicairkan. Setelah diPPK, sebelum pencairan maka permohonan/notadinas tadi diverifikasi oleh petugas verifikasi (sdri.WIDANINGSIH) antara lain mengenai besar biaya.. Setelah diverifikasi, PPK memerintahkan bendaharapengeluaran untuk dicairkan.Setelah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, uangdiserahkan kepada Bendahara PengeluaranPembantu.

Untuk pelaksana anggota dewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani oleh pimpinan, sedangkan untuk pendampingan surat perintahditerbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.e Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikator meneruskan ke PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :a. Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;e Ketersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;e Setelah diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendahara pengeluaranuntuk mencairakan anggaran dan mengadministrasikan.

PARLUHUTAN MANALU DTH
Terbanding/Tergugat IV : ALPON SITUMORANG
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah I cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan APLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53Tahun 2010, yang menentukan *Pelanggaran terhadap kewayibanmasuk kerya dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secarakumulatif sampai dengan akhir tahun beralan:Bahwa Penggugat tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan harusnya PPK (dalam hal iniMenteri Kesehatan

Hal ini jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan

Putusan Nomor 492 K/TUN/20162010, yang menentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masukkerja dan menaati ketentuan jam kena dihitung secara kumulatifsampai dengan akhir tahun beralan,;Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan sekali lagi, bahwa khusus untukpelanggaran tidak masuk kerja, jika sudah berganti tahun,pelanggaran ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebutbatal dan tidak boleh lagi dihukum. dan Harusnya PPK (dalam halini Menteri Kesehatan) telah menghukum Pemohon Kasasi untukpelanggaran tidak

(lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjawabanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) telah menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)sudah sesuai yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya kurang dari yang ditentukan dalamSurat Perjanjian Kerja (Perjanjian Kerjasama Operasional) Nomor :97.PKPSAK.SPK/2011 tanggal 15Juli 2011.Bahwa selain itu Pihak Koordinator (Kepala Desa / Lurah) yang ditunjuk untuk

Perbaikan Sarana Umum 300.000.000, 145.700.000, 154,300.000,Jumlah 1.425.000.000, 850.700.000, 574.300.000, Bahwa selain itu, terhadap Kegiatan Pembangunan Baru (PB) dan Perbaikan Kualitas (PK) nilai yangdibelanjakan tidak sesuai dengan Alokasi Dana yang seharusnya yaitu Rp 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) Per Unit untuk PB dan Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjawabanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah

Perbaikan Sarana Umum 300.000.000, 145.700.000, 154.300.000,Jumlah 1.425.000.000, 850.700.000, 574.300.000, Bahwa selain itu, terhadap Kegiatan Pembangunan Baru (PB) dan Perbaikan Kualitas (PK) nilai yangdibelanjakan tidak sesuai dengan Alokasi Dana yang seharusnya yaitu Rp 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) Per Unit untuk PB dan Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjabwanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah

(lima juta rupiah) untuk PK, namun pertanggungjabwanyang dibuat oleh Pihak LKM Pantai Lamalaka kepada PPK (Pusat) seolaholah Pihak MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR) telah menerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)sudah sesuai yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya kurang dari yang ditentukan dalamSurat Perjanjian Kerja (Perjanjian Kerjasama Operasional) Nomor :97.PKPSAK.SPK/2011 tanggal 15Juli 2011.Bahwa selain itu dimana Pihak Koordinator (Kepala Desa/ Lurah) yang ditunjuk

ApabilaPejabat Pembina Kepegawaian (yaitu Kepala Daerah) dan Pejabat yangBerwenang (Sekretaris Daerah) tidak segera melaksanakan PTDH, makaakan diberikan sanksi sesuai ketentuan; Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat PembinaKepegawaian di Instansi Daerah/PPK (Kepala Daerah) Nomor K.2630/V.1001/99, tanggal 26 Desember 2018, tentang Tindak Lanjut KeputusanBersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan KepegawaianNasional

, yang intinya agar PPK segera memproses PTDH PNS yangterkena kasus Tipikor paling lama Desember 2018 dan segeramenyampaikan laporan PTDH kepada BKN,; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Bupati/Walikota seluruhIndonesia Nomor 180/6867/SJ, tanggal 30 September 2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan TindakPidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsimerupakan Extra Ordinary Crime, sehingga pemberantasannya harusdilakukan secara luar biasa

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH olehPejabat Pembina Kepegawaian/PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil/PNSyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap, dengan isi surat : agar Bupati melakukanpenegakan hukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDHbagi Pegawai Negeri Sipil/PNS yang terkena

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan denganpelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pemberhentian Penggugat,sebagaimana tertera dalam objek sengketa a quo dikeluarkan dengan Surat KeputusanBupati Tulungagun(; 2229222 nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nen een een n eeeMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 PeraturanPemerintah Nomohr 11 Tahun 2017 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnyadisingkat PPK

RAUYANILawan:1.Unit Pengadaan Hibah Politeknik Aceh Tahun diwakili oleh Sibran ST2.Politeknik Aceh diwakili oleh Direktur Politeknik Aceh3.Yayasan Politeknik Aceh diwakili oleh Ketua Yayasan Politeknik AcehTurut Tergugat:1.Pemerintah Kota Banda Aceh diwakili oleh Walikota Banda Aceh2.Cq PPK Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa dan Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik3.cq Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

,M.Si, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
Turut Tergugat:
AGUS MARWAN

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.Halaman 168 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. 3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut,PPK menyusun dan menetapkan Rencana PelaksanaanPengadaan (RPP) yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa,Halaman 178 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak.Selanjutnya RPP tersebut diserahkan kepada Pokja/ULP untukselanjutnya Pokja/ULP menyusun rencana pemilihanPenyediaBarang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.

PA bertanggung jawab untuk atas RUPtersebut.Bahwa selanjutnya, PA menyerahkan Rencana UmumPengadaan (termasuk KAK) tersebut kepada PPK danULP/Pejabat Pengadaan. PPK dan ULP/PejabatPengadaan melakukan kaji ulang terhadap RUP (termasukKAK).

Apabila dalam RUP tidak terdapat KAK, maka PPKmengembalikan RUP tersebut kepada PA karena RUP tidakdapat dikaji ulang.Hasil kaji ulang RUP tersebut dibuatdalam Berita Acara untuk selanjutnya PPK menyusun danmenetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)berdasarkan kesepakatan dengan Pokja/PejabatPengadaan dimana pada RPP terdapat spesifikasi teknis,HPS dan rancangan kontrak.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK cq.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PaketPekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah TerpaduTahap Politeknik Negeri Pontianak terakhir diketahuiberdomisili/oeralamat di Jalan Achmad Yani Pontianak78124, Kalimantan Barat ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANGTULUS WAHYONO, SH., Advokat/PenasihatHukum/Konsultan Hukum di kantor Advokat/LegalConsultant BAMBANG T.W. & Partners, beralamat dijalan Tabrani Ahmad Komplek Ikrar Mandiri PermaiNo.90 Pontianak, berdasarkan

bobot pekerjaan sebesar 24,5% atau senilai Rp.4.007.189.130, (empat milyar tujuh juta seratus delapan puluhsembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 PENGGUGATmengajukan Addendum Perpanjangan waktu kepadaTERGUGAT Il, atas dasar Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentangPelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yangdibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)tahun anggaran berikutnya, dalam hal ini ditolak oleh PPK

Merujukpada ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 93 ayat 2yang terakhir diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yangmenyatakan bahwa JAMINAN PELAKSANAAN DARIPENYEDIA JASA DI CAIRKAN APABILA DILAKUKANPEMUTUSAN KONTRAK dan pada point a.2 menyatakanbahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak setelahdi berikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, penyedia barang atau jasa tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya.Bahwa pada

Sempakata, yang didalamnya tidak mencantumkanadanya ganti rugi pembebasan tanah, dan dalam Perjanjian pada hariRabu tanggal Tujuh Juni dua Ribu Tujuh Belas (07 062017) antaraBERNARD JONLY SIAGIAN, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Bina Marga TA2017 pada Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang alamat Jalan AB.Silalahi Kompleks PerkantoranSimanjalo Desa Sianipar Sihailhail Balige 22311 DAN LAMBOKNABABAN selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN, JI. Ngumban SurbaktiNo. 66 LK. II Kel.

Sepakata, yang dalam hal ini selaku PPK mewakiliPemerintah (Para Terbanding semula Para Tergugat), dimana dalamKontrak dan Surat Perjanjian tersebut tidak ada dianggarkan untukHalaman35dari40 Putusan Nomor 399/Pdt/2019/PT MDN.pembebasan tanah, pada hal ternyata dilapangan ada pelebaran jalandengan mengambil tanah warga sepanjang jalan, dan Bukti Tl, Il, Ill, IV 2hanyalah merupakan DAFTAR HADIR SOSIALISASI PELEBARANJALAN POROS DESA SIBARUANG, yang dihariri olen 45 orang,sedangkan dalam Notulen Musyawarah

44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum jo Pasal 1 butir 2 dan butir 10jo pasal 117A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepntingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehinggadapatditarik kesimpulan bahwa tindakan dari Para Terbanding semula ParaTergugat telah melakukan pembiaran dan atau tidak melakukanpengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiHal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2531 K/PID.SUS/2015teknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antaralain menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkan spesifikasiteknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

Kes ( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) tidak menetapkan PejabatPembuat Komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / kewenangan antarateknis barang dalam pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)pada RSUD Ajjappannge Soppeng Tahun 2011.Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yaitu dr. MUSDIAWATI HR. ROE, M. Kes( Direktur RSUD Ajjappannge Soppeng ) maupun Terdakwa Hj.

kewenangan Penyidikan;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahui,bahwa perkara a quo telah dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan olehPenyidik pada Polres Soppeng, namun kemudian tidak ditemukan cukupbukti, dan diambil alin oleh Kejaksaan Negeri Watansoppeng;Bahwa Judex Facti tidak memberikan kepastian hukum, hal mana diketahuibahwa terdapat tumpang tindih hasil audit, antara BPK dan BPKP SulawesiSelatan, dan temuantemuan BPK telah ditindaklanjuti oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

Menetapkan barang bukti berupa:1) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/12/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;2) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar KecamatanBangkinang Kota TA 2014;3) Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungHal. 3 dari 55 hal.

No. 119 PK/Pid.Sus/20194)9)6)/)8)9)10)11)Kantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung HuluTA 2014:Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWAAPBDP/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 KegiatanRehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Pekerjaan: Rehab GedungKantor (Swakelola) Sub Pekerjaan: Pengadaan Upah KerjaPekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014;1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara PengeluaranDinas

. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. : 69/KM.1/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Penunjukan PejabatPelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 015 Tahun 2008,membentuk Panitia

Rp1.360.000.000,00 (satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;Untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

(satu milyar tigaratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TahunAnggaran 2008 dan tertuang dalam Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen KeuanganTahun 2008 No. : 0013.0/015010/XIII/2008 tanggal 31 Desember2007 ;e Dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi/Overhoull Lift diGedung Keuangan Negara Semarang II di Semarang tersebut,SLAMET SUGITO sebagai Kepala Rumah Tangga GedungKeuangan Negara Semarang II dan selaku KPA (Kuasa PenggunaAnggaran) sekaligus PPK

MUTIARA ABADI/SETIABUDI selaku Direktur (Sudah divonis pengadilan terbukti bersalah)bersama SLAMET SUGITO selaku KPA merangkap PPK (masih prosesHal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1407 K/Pid.Sus/2013sidang) dan MIDUK SITOMPUL selaku Ketua Panitia Pengadaan (alm),dengan dibantu oleh Konsultan Pengawas dalam hal ini untuk Proyek Tahun2007 CV. WISMA ESTETIKA dengan Direktur BAMBANG PURWANTOyang diserahkan kepada Ir.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat (PihakPertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjar terhitungdari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir. Moch. SultonSuhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat jugamengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April 2014 dari KepalaDinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat kepada parafasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalam KegiatanPeningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang melampirkandaftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN dengan Wilayah PendampinganDesa Cibeureum Kec.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BidangPerumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat(Pihak Pertama) dengan Ateng Muhidin sebagai Konsultan Individu (PihakKedua).Pihak pertama mempekerjakan Pihak Kedua sebagai KoordinatorKota pada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Banjarterhitung dari 16 April 2014 sampai dengan 17 September 2014. Dan Ir.Moch. Sulton Suhara.

M.Eng, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bidang Perumahan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi JawaBarat juga mengelurakan Surat Nomor 648/957/Perum tanggal 24 April2014 dari Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Baratkepada para fasilitator perihal Penugasan Fasilitator Pendamping dalamKegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yangmelampirkan daftar fasilitator diantaranya : saksi SUHYAN denganWilayah Pendampingan Desa Cibeureum Kec.

PyB kepada PPK bagi PNSyang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hakHalaman 11 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPG10.Ach.kepegawaian sesuail dengan ketentuan peraturan perundangUNC ANGAN ; nne nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn een(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling

pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyalkewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhetianpegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan 2222222 2222222 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat PembinaKepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri SipilPasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yangselanjutnya disingkat PPK

kota; Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "Presidendapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian PNS kepada bupatiAvalikota di kabupaten/kota", dimana halyang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; 2222222 non nnn nn nn nnn n nnn n eeMenimbang, bahwa kewenangan PPK

yang diterbitkan Para Tergugat adalah bertentangan denganperaturan perundangundangan (melanggar azas legalitas dan azasazasumum pemerintahan yang baik), melampaui kewenangan dan menerbitkankeputusan yang bukan menjadi kewenangannya, maka mohon kepada BapakMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksaperkara ini kiranya dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagaiberikut :DALAM PENUNDAAN :16Mewajibkan kepada Tergugat I untuk memerintahkan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK

Nomor 54 Tahun 2010;7 Bahwa mengenai dalil gugatan dari Para Penggugat poin (10), ParaTergugat tegaskan, bahwa didalam Standar Dokumen LelangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab III huruf f poin (32)dikutip : Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulisatas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu 5(lima) harikerja ....ke halaman 24 dari 51 halaman27 Perkara No. 35/G.TUN/2011/P.TUN.Mkskerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinyapenyimpangan, dengan tembusan kepada PPK

Oleh karena sanggahan banding Para Penggugat salah alamat dandianggap hanya sebagai pengaduan maka tidak menghentikanproses lelang sehingga beralasan hukum jika PPK tetap menerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan SuratPerintah Mulai Kerja (SPMK);10 Bahwa....ke halaman 25 dari 51 halaman10 Bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat pada poin (19) adalah tidak beralasan hukum.

Hal itusecara tegas termuat di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal83 ayat (4): PA/KPA/PPK/ULP dilarang member ganti rugi kepadapeserta pelelangan/seleksi/pemilihan langsung bila penawarannyaditolak atau pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakangagal.Sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugattidak relevan;11.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin (20) yang mendalilkanbahwa SPPBJ dan SPMK belum dapat dikeluarkan.

/PPK Online) palinglambat 2 (dua) hari sebelum pemasukan atau pengeluaran, serta membawakelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk impor/ekspor/antar area(domestik masuk/keluar).

SKKH)/ Surat Keterangan SanitasiProduk Hewan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewanatau Dinas yang menangani Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota;Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pengeluaranuntuk keperluan tindakan karantina;PROSEDUR LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (HEWAN/PRODUK HEWAN);Pemilik/Kuasanya melaporkan rencana realisasi pemasukan/pengeluaranHewan kepada Petugas Karantina Hewan di Pelabuhan Udara/Laut denganmengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK