negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018,sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Simpang JantiBarat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) handphone Samsung type J5 Prime nomor Imei 13534211089324082/01, Imei 2 : 353422089324080/01, Nomor simcard081342537044;2. 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika gol.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

Lab : 10200/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018,berkesimpulan : 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,025 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menguasai shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia

Penggugat sampai saat ini mengakumasih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KB KABUPATEN CILACAPdan masih menjalankan profesinya sebagai PNS serta masih terima gajisebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara dan melanjutkan perkara;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas putusan ini;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 4 dari 7 halamanwan anna anne TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Putusan Nomor: 1599/Pdt.G/2012/PAClp.Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

., namun berdasarkanlaporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara inidinyatakan tidak berhasil.Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXxX) telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceralHal

. 4 dari 20 Hal.Salinan Putusan nomor 90/Padt.G/2021/PA Mrs.dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka prosespemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembalidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pejabat

Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceraldengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat

Negara(XXXXXXXX) telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang makaproses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksudbercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi.

., (Seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;.

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan;.

lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebutseharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi lwan Setiadi BinKasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp.

negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negaralainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundanghlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabatnegara mencakup jabatan sebagai berikut :a.

Pejabat negara lainnya yang ditontukan oleh UndangUndang.Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunyamerujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksuddalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sebagai pejabat daerah.

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut magjelismempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatursipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahmerupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifatalternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteksperkara ini dihubungkan dengan faktafakta hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

berhak memperoleh perawatan.(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohanidalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yangmengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga,berhak memperoleh tunjangan.(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uangduka.Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan,berhak atas pensiun.Bagian KeempatPejabat NegaraPasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat

Negara, di bebaskanuntuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negaratanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.BAB IIIPEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPILBagian PertamaTujuan PembinaanPasal 121) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin& 8 P Jpenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakanberdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.Bagian KeduaKebijaksanaan

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintahtersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.Pasal 11Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:Presiden dan Wakil Presiden;Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;Anggota Dewan Pertimbangan Agung;Menteri;NAO F ONKepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;8.

Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatankedudukan dari pejabat tersebut.Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuksementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara,kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.Pegawai Negeri tersebut secara administratip tetap berada padaDepartemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat

sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terikat padaformasi.Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara,maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.21Pasal 12Ayat (1)Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlakubaik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri SipilDaerah

Bank Central Asia, dalamrangka melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan yang berbunyi apabila debitur ciderajanji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjualobyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat olehmenteri Keuangan, mempunyai

Denganini menjadi terbukti bahwa Objek Sengketa dalam gugatan ini tidak berisitindakan hukum Tata Usaha Negara tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari1998 disebutkan bahwa : Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/PejabatTata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang,sebab tidak ada unsur beslissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang ;Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;Bahwa Pejabat

Eksepsi Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Negara ; dan3.

Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 terdakwa didakwasebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 75/PID/2018/PT MND Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 13 Juli 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : MenyatakanTerdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur SipilNegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang

Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922

BUDI kembali menghubungi Terdakwauntuk mengambil barang berupa narkotika jenis ekstasi yang disimpan dibawah kaleng minuman 7Up didekat pohon sebelum kompi 642 Sanggau,setelah mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut selanjutnyaTerdakwa bawa untuk Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu) / butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu) rupiahBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang

1 (satu) unit handphone merk Samsungwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depansebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendaraiTerdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barangbarang yangditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1(satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto

PT PTKBahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenisShabu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib di rumahTerdakwa sendiri dan tiap kali pemakaian dosis / takaran shabu yangTerdakwa gunakan yaitu + 1/10 Miligram.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis MDMA (ekstasi) tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambuyaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol komadua tujuh sembilan

Mengadakan revisi UU SJSN dimana Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.B. Mengadakan revisi UU BPJS dengan membatalkanpengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJSKetenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dankompleks karena terkait dengan perubahan peraturanperundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan dijajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upayaHalaman 14 dari 48 halaman.

Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi RenbangPT TASPEN (Persero) dengan partner dari berbagaiinstitusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNSdan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu,KemenPANRB, Kemendagri, KemenKumHam, PWARI,Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 32 P/HUM/2016d.KORPRI dan instansi terkait lainnya.

Secara lebihspesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakupantara lain:a.Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif hukum, Perundangundangan dan PPtentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT,JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPKberdasarkan UU ASN;Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis danoperasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKKHalaman 16 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 32 P/HUM/2016dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidakdapat dialinkan ke BPJS Ketenagakerjaan;c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan buktidari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan,kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan sertaaspekaspek lain berkenaan dengan kelompok pengambilkeputusan;d. Menyusun rencana kerja spesifik langkahlangkan yangakan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambilkeputusanMenyusun rencana kerja advokasi.

negara sebagaimana diaturdalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/ Administrasi Pimpinan dan Anggota LembagaHalaman 31 dari 48 halaman.

Pardasuka, Kab.Pringsewu atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, pejabat Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M.

Suyadi perbuatan yang dilakukannyaPutusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 32 halamantersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, Pejabat Negara, Pejabat

Yanti Riswara, M.Hum;Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidanaPemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonsebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan terseb ut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Drs.

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF Bin ASMATtersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jin dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Malang; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa HERI LATIF BinASMAT tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.

Malang; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi Metamfetamina/shabu yangterbungkus tissue;2. 1 (Satu) buah bungkus rokok Surya Pro MildMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa

Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2019/PN MIiggolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019sekira pukul 23.00 wib;Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 10 gram tersebut adalahuntuk di jual lagi dalam paketan kecil;Bahwa terdakwa telah menjual shabu pada Wileng (DPO), Agus (DPO),Nur (DPO).Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Harianto Bin M.Musali (Alm)tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundangyang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MligAtas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.2.

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa bear terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalamtindak pidana;Bahwa terdakwa

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MlgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip

Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah Tanpa Hak Atau MelawanHukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman dalam hal ini adalah barang bukti berupa 1 (Satu)plastik klip kecil berisi 1 (Satu

SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatiinya berupa lembaganegara pendukung.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Amir mengatakan kepada saksi maupun ibu saksi Yulida,bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwatentang permasalahan saksi dan terdakwa mengatakan bahwa benarterdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat Danjen Pasus; Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersamadengan petinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkankartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut tercantumpekerjaan terdakwa

datang;Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seoranganggota TNI dan terdakwa hanya bekerja sebagai Wartawan selanjutnyasaksi melaporkannya kepihak kepolisian;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugiansebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juat rupiah);Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa bisa membantupermasalah saksi selain terdakwa memperlihatkan KTPnya yang bekerjasebagai Anggota TNI, terdakwa juga memperlihatkan fotofotonyabersalaman dengan para pejabat

Negara;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan Penasihat HukumTerdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksisaksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUKRISNO ALIMSUDIBYO Als SUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO memberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja sebagai wartawan di Bhayangkara Indonesia(BHARINDO); Bahwa berawal saksi Rahmadonal sebelumnya

Negara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebutdikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruhbuktibukti yang relevan, dari alatalat bukti dan barang bukti dihubungkan denganunsurunsur dari pasal pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambilalih halhal yang termuat

Amir mengatakan kepada saksi Ramadhonal maupun saksiYulida, bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi Ramadhonal dan kemudian saksi Ramadhonal dan saksiYulida menanyakan kepada terdakwa tentang permasalahannya dan terdakwamengatakan bahwa benar terdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat DanjenPasus kemudian terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersama denganpetinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkan kartu tandapenduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor :141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013), pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018sekitar pukul 6.42 PM / Pukul 18.42 WIT atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di DesaMuhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,setiap pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggotaTNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin yang dilantik berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04Januari 2013; Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwatelah

melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013,tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tahun2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurahdimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

GANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasetiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atausebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo.

SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tanju sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 UU RI No. 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang terjadi pada harirabu tanggal 02 Mei 2018 yang berbunyi Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarangmembuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2.

Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.i Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang,, bahwa mengingat unsur ini sifatnya alternatif, sehinggaapabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakanterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

Kep 07/KPK/02/2005 yang menyatakan FormulirLHKPN Model KPKB, diisi oleh PN yang telah mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalamimutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhirijabatan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPKdalam rangka pemeriksaan LHKPN (Bukti P7) ;Bahwa berdasarkan point 14 tersebut diatas secara tegasmengatur persyaratan mengenai Formulir Model KPK Bdiisi oledan atau (PN) Pejabat Negara yang mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun, atau yang mengalamimutasi

Negara. sebagaimana yang dimaksud dalam Point 16 diatas Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintankecuali Penggugat dinyatakaan telah lulus sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan Penggugat wajibmenyerahkan Lapaoran Harta Kekayaan sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 2 Point 2 Bab II diatas.16.

Negara.17.

Negara (Bukti P10) ;Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskanPenggugat sebagai Calon Bupati dan wakil BupatiPesesrta Pemilukada Periode 20102015 Pihak Penggugatmenemui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak KPUProvinsi berjanji bersedia memfasilitasi pertemuanantara Penggugat dan Tergugat di Kantor GubernurKepulauan Riau, namun Pihak Tergugat tidak datanguntuk memenuhi panggilan Pihak KPU Provinsi tersebut ;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 Tim sukses Penggugatmendapat Konfirnasi dari Pihak

MasturTaher dan Raja Ali Akbar hanya menyerahkan PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ke KPUD Kabupaten Bintan =;Bahwa benar saksi yang menanyakan/berkonsultasilangsung dengan pihak KPK tentang legalitas PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ;Bahwa menurut pihak KPK memang benar telahmengeluarkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negaratanggal O5 Juni 2009 atas nama Drs.