(Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor :151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal :Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019(Fotokopisesual dengan aslinya);Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun2018, tanggal 10 September 2018, tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalukuTenggara Barat Masa Jabatan 20142019

X itu dijelaskantentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorangAnggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lainmeninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecatkarena melanggar ADRT Partai;Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena FredekY.

Kormpaulun pindah Partai;Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y.Kormpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Baratke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonanPergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dandari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutanstatus sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN Bahwa Keputusan

untuk mencabut status sebagai Anggota Partaiadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan PimpinanNasional; Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepadaDewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskansurat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu(PAW); Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian AntarWaktu (PAW) Fredek Y.

eksepsi tentang kekurangan pihak khususnya internal parpoltidak dipertimbangkan secara tepat dan jelas oleh Judex Factie (videhalaman 17, 18 dan halaman 19 putusan) ;Bahwa juga telah terbukti di persidangan DPRD Kabupaten Minahasasesuai ketentuan perundangundangan telah melaksanakan amanatkonstitusi sesuai tahapantahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentangTata Tertib DPRD Kabupaten Minahasa kepada Pembanding/Tergugatterkait dengan usulan PAW

(vide bukti T7) dan saat ini Penggugattelah resmi tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasasejak obyek sengketa dikeluarkan (vide bukti T9) serta telahdilakukan peresmian PAW secara resmi oleh DPRD KabupatenMinahasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Pasal 103, 104 danpada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telah jelasKapasitas Tergugat/Pembanding hanya meresmikan PAW yangsebelumnya telah diproses dan diverifikasi oleh Parpol DPRD danKPU, tetapi tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh JudexFactie ; 2222222 nnn nnneIII.

No. 149/B/2013/PT TUN Mks.tersebut sudah tidak ada lagi ;Bahwa fakta dalam persidangan sampai saat ini kepengurusanPartai Pelopor masih aktif dan tetap eksis walaupun bukan lagipeserta dalam pemilu berikutnya; Ini dibuktikan dengan adanyapengajuan PAW terhadap Penggugat (vide bukti T4) oleh karenaPenggugat telah diberhentikan oleh partai sebagaimana dalamdictum Surat Keputusan Partai Pelopor (vide bukti T2 dan T3)dimana Penggugat telah menjadi anggota dan calon legislatif daripartai politik lain

Tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 024/PPMINAHASA//PAW/V3;. Bahwa dari bukti T5 diperoleh fakta bahwa Komisi Pemilihan UmumKabupaten Minahasa telah mengusulkan kepada Pimpinan DPRDKabupaten Minahasa untuk Penggantian Antar Waktu anggota DPRDKabupaten Minahasa dari Partai Pelopor atas nama SaudariJUSIPHITA F WORANG, SE kepada penggantinya Saudara ROONAMANGEKEY ; 6.

;Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Penggugat yang keberatan terhadap SuratKeputusan DPP Partai NasDem Nomor 047SK/DPPNasDemAIII/2017tentang Pemberhentian Anggota Partai NasDem dan Penggantian Antar Waktu(PAW) Saudari Hj. Hamsiah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanah BumbuPutusan No. 94/Pat.G/Parpol/2018/PN.Jkt.Pst.

Bahwa tuduhan Penggugat tersebut adalah tuduhan yang TidakBerdasar Hukum dan Mengadangada karena Para Tergugat telah melakukanproses Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dariPartai NasDem dan memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai NasDem, Pedoman Organisasi dan Kebijakan Partai NasDem.;9.

Surat Bupati Tanah Bumbu Nomor 130/517/Pem/2017 tanggal 28 Juli 2017hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari PartaiNasional Demokrat.3.

) Anggota DPRDKabupaten Tanah Bumbu dari Partai Nasional Demokrat dan surat Ketua DPRDKabupaten Tanah Bumbu Nomor 172/50/DPRDTB tanggal 28 Juli 2017 halPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yangditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Selatan;6.

Tanah Bumbu tanggal 14 Juli 2017(foto copy);Bukti P22 Surat Nomor 028/S1.2/DPDNasDemTanbu/VIV2017 tentangPengantar Surat DPP NasDem Terkait Usulan PAW Hj.Hamsiah, SE (fotocopy);Bukti P23 Tanda terima surat DP Partai NasDem dan Surat tertanggal 21 Juli2017 tentang Permohonann Penundaan Sidang Paripurna PAW kepada KetuaDPRD Kab. Tanah Bumbu (sesuai dengan aslinya);Bukti P24 Surat dan Gugatan Penggugat atas Pemberhentian sebagai AnggotaPartai NasDem dan Penggantian Antar Waktu sdr/i Hj.

mantu,kalau saya makimaki saja, lase tu, anjing dia, saya telpon tidak angkatangkat, saya smstidak balasbalas, memangnya dia ada besar apa, sebenarnya dai sebagai Bupati harus sepertikami, contohnya saya sebentar lagi mau ambil S3, dan saya ditawarkan untuk menjadiredaktur pada 3 perusahaan, tapi saya tidak mau, kalau saya mau saja saya akan beberkanMarianus Sae punya kebobrokan, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan lagi kepada saksiServasius Dulu dan saksi Muhammad Aminullah, mengenai posisi DPRD PAW

dari partaiPDP, bahwa seharusnya dilantik sebagai anggota DPRD PAW adalah suadara Nus Dhawebukan saudara Sefrin Nono, karena Sevrin Nono sudah memiliki KTA partai PAN, itu semuapermainannya Marianus Sae dengan pak Helmut Waso, nanti lihat saja kalau Nus Dhawetidak dilantik akan ribut besar, karena beberapa waktu lalu saudarinya Nus Dhawe yangbernama ibu Qori sempat telpon ke saya (terdakwa) sementara menangis, mengatakan bahwakalau Nus Dhawe tidak dilantik nanti ibu Qori akan cerai dengan dia punya

No. 2349/Pdt.P/2021/PA.Sby10.11.Alamat K T P JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHANASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYAStatus Keluarga : ANAK KANDUNG PEWARIS (WAHYU TRENGGONOBIN SOEPANGKAT)Bahwa ketika WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT meninggal duniapada tanggal 29 JUNI 2021, orang tua lakilaki nya sudah meninggal duniaterlebih dahulu, yaitu SOEPANGKAT, meninggal dunia pada tanggal 30 JULI1984 disebabkan sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam.Bahwa permohonan penetapan ahli waris (PAW

) ini bertujuan gunamengurus harta peninggalan dari WAHYU TRENGGONO BINSOEPANGKAT yang berupa : RUMAH DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02 KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWOSURABAYA.Bahwa baik PEWARIS maupun semua AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini memeluk Agama Islam.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT yangmeninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021 kepada Pengadilan AgamaKota Surabaya guna mengurus

BALIK NAMA kepada Ahli Warisnya berupa :Tanah diatasnya Bangunan terletak DI JALAN ASEM 1 NO. 29 RT.04RW.02KELURAHAN ASEMROWO KECAMATAN ASEMROWO SURABAYA.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANPENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor Pengadilan Agama KotaSurabaya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT ketika masih hidupnyadan pada waktu akan meninggal dunia TIDAK PERNAH MENINGGALKANWASIAT atau PESAN KHUSUS terkait harta peninggalannya.Bahwa WAHYU TRENGGONO BIN SOEPANGKAT selama

Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat Ill untuk tidak menindaklanjutiproses PAW terhadap Penggugat;5. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipunada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);6. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Subsidair:Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1.

Memerintahkan Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk tidakmenindaklanjuti proses PAW terhadap Penggugat;6.

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2008 diKampung Rappokalling Raya, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo,Kota Makassar.Hat. 4 dari 1 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam kampungRappokalling Raya bernama Ustads Ustas dan yang menjadi wali adalahayah kandung penggugat sendiri bernama Walig dan yang menjadi saksiadalah masingmasing lelaki Saksi dan lelaki Saksi ,sedang maharnyabeupa cincing emas seberat 2 gram.Bahwa penggugat

tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan PeraturanMahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaiimplementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukanupaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah, menikahHat.6 dati 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW

l oleh hakim Islam untuk menghadapdi persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya .Hat.9 dari 11 PutusanNomar178 Pdt.G 2012 PAW sp.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka telahterbukti gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukumsesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal116 huruf (f) Kompilasi

Bahwa mengenai sengketa antara partai seperti masalahPergantian Antar Waktu (PAW), sesuai dengan Putusan MA Nomor28/k/Pdt.Sus.Parpol/2014, menegaskan gugatan ke PengadilanNegeri menjadi prematur tanpa terlebih dahulu perselisihan internalparpol diselesaikan lewat mahkamah partal; 11.

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 1 dan PKPU Nomor 2tahun 2016, tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 2 tahun2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon PAW harusdisertal dengan lampiran surat kepala pengadilan terhadap yangbersangkutan bila adanya gugatan; 13.

Jika Penggugatkeberatan dengan usulan PAW yang diusulkan oleh PartaiAceh maka mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahuluadalah melakukan penyelesaian secara internal partai melaluimekanisme penyelesaian mahkamah partai atau nama lainyang termuat dalam AD/ART Partai Aceh.

Bahwa proses PAW antara Penggugat dan Tergugat IlIntervensi sudah sesuai dengan pasal 239 ayat (1) UndangUndangHalaman 26 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNANomor17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah;5.

Bukti T.I.INT2 : Surat DewanPimpinan Aceh Partai Aceh Nomor 100/KPTSPA/V/2017, Perihal Usulan PAW Anggota DPRKdari Fraksi Partai Aceh yang ditujukan kepadaDewan Pimpinan Wilayah (DPWPA) Kab. AcehUtara tanggal 10 Mei 2017, (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti. T.IIL.INT3 : SuratKeterangan Tentang Alasan Dilakukan PergantianAntar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara Dari PartaiAceh Nomor 012/KPTSPA/V/217, tanggal 10 Mei2017, (fotokopi dari fotokopi); 4. Bukti.

eeoe Sees: %eoN& +o Paw eneog emg

Merekomendasi Calon Pengganti AntarWaktu (PAW), sebagai konsekuansipemberhentian Sdri. IDA SIMBOLON darikeanggotaan Partai.4. Sehubungan dengan poin 3 di atas, Calon PAWyang direkomendasikan oleh Tim Investigasiadalah.Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011Nama : Sdr. FRANKI BOY SARAGIHJabatan : Ketua DPC PPD Kota Pematang Siantar.. Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikanLaporan Tim Investigasi tersebut kepada TergugatIl, selanjutnya Tergugat II!

Daerah hanya di Dapem III yang dapatperolehan 1 (satu) kursi' di DPRD Kota PematangSiantar yaitu) Penggugat, sedangkan di Dapem yanglain tidak dapat kursi, tetapi karena TergugatTergugat dan Turut Tergugat menonjolkan faktorketidak sukaan dan kebencian terhadap Penggugatmaka Tergugat Tergugat dan Turut Tergugat secarabersekongkol mencari cari kesalahan Penggugathingga Tergugat Ill memberhentikan Penggugatsecara tetap dari keanggotaan Partai PersatuanDaerah dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu(PAW

Calon Pengganti AntarWaktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KotaPematang Siantar.Adapun alasan alasan Penggugat menyatakandemikian adalah:* Bahwa tidak benar Penggugat sejak dilantikmenjadi Anggota DPRD Kota Pematang' Siantartidak pernah membangun komunikasi sebagaibentuk solidaritas antara seorang Kader dengansegenap jajaran Partai, bagaimana Penggugatmembangun komunikasi dengan Tergugat Il,sedangkan Tergugat jarang datang kekantor DPC.PPD Kota Pematang Siantar,bahkan sebaliknya Tergugat yang

FRANKI BOY SARAGIH Ketua DPC PPDKota Pematang Siantar (Tergugat 1) sebagai CalonPengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugattanpa didasarkan kepada Peraturan Partai (PP)Partai Persatuan Daerah No. 01/PP/DPPPPD/2010tentang Pedoman Tata Tertib Anggota DPRDKabupaten/Kota, Provinsi, DPR Pusat, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga, dan UndangUndang No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);.

Gugatan Penggugat Prematur.Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwaakibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Tergugatdan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikanyang akan berakibat terjadinya Pergantian Antar Waktu(PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota PematangSiantar untuk 4 (empat) tahun lagi kedepan.

Hardjono sebagaimana tersebut dalam SuratKeterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat PernyataanAhliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009 serta Akta KeteranganAhliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009,tanggal 25 Agustus 20090leh : Heri Martono, SH Notaris diBekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;3.

Menyatakan Surat Keterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus2009, Surat Pernyataan Ahliwaris yang telah disahkan oleh KetuaHal 5 dari hal 32 Put No. 141/PDT/2016/PT.DKIPengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Agustus 2009, serta AktaKeterangan Ahliwaris yang telah disahkan dengan NomorL.14/2009, tanggal 26 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH,Notaris di Bekasi, kesemuanya cacat hokum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;8.

Hardjono sebagaimana tersebut dalam SuratKeterangan Ahliwaris, tanggal 19 Agustus 2009, Surat PernyataanAhliwaris yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Timur di bawah Register Nomor : 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 Agustus 2009, serta Akta KeteranganAhliwaris yang telah disahkan dengan Nomor : L.014/2009,tanggal 25 Agustus 2009 oleh : Heri Martono, SH Notaris diBekasi, kesemuanya merupakan perbuatan melanggar hukum;3.

TENTANG SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS No.: 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim, TERTANGGAL 25 AGUSTUS 2009 DAN PERKARA No.:282/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Bahwa Tergugat! dan Tergugatll menolaksecara tegas dalildalil yang dikemukakan Penggugat pada Point 6, 7, 9dan 10 dalam Posita, yang menyatakan Tergugat1 dan Tergugat!! telahmerekayasa Surat Pernyataan Ahli Waris dengan mengabaikan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Timur No. : 282/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Tim.

,tertanggal 13 Juni 2011 sehingga menyebabkan kerugianmateril bagi Penggugat.Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris No. 28/PAW/2009/PN.Jkt.Tim,tertanggal 25 Agustus 2009, dibuat oleh Tn. Hardjono sendiri, tidak adaketerlibatan Tergugat dan TergugatIl didalamnya. Penggugat denganpendapat pribadi tanpa fakta yang jelas telah menyangkutpautkan suratyang bahkan tidak ada nama Tergugat!

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22 Mei 2019,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalotanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 229/SK/KP/PAW/2019, bertindakjuga untuk mewakili Umar Salim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,12 April 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat, Rawa Badung, Kel. Jatinegara,Kec. Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3.3.

Dalam hal ini, berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 22Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGorontalo tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor : 230/SK/KP/PAW/2019,bertindak juga untuk mewakili Riduwan Hadi Basalama, tempat dantanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1966, Umur 53 Tahun, JenisKelamin Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, AlamatKersikan IV, Kel. Kersikan, Kec. Bangil, Pasuruan.

Selanjutnya disebutsebagai Pemohon 7.Serta berdasarkan Kuasa insidentil tertanggal 21 Mei 2019, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 19 Juni2019 dengan Nomor : 228/SK/KP/PAW/2019, bertindak juga untukmewakili Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1970,Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Alamat Gg. Andong, Desa Batu Tulis, Kec. Bogor Selatan,Kota Bogor.

Limba B, KecamatanKota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal23 April 2019 Nomor : 92/SK/KP/PAW/2019.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan PemohonTelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo padatanggal 27Juni 2019 di bawah register perkara nomor : 97/Pdt.P/2019/PA.Gtlo,mengajukan

PENETAPANNomor 149/Pdt.P/2019/PA.Gtloer) yer Jl Ul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:Fatmah Haras, BA binti Ate Haras, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Mei1944, umur 75 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negaraIndonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PensiunanPNS, golongan darah

B, alamat di Jalan Kenangan I, KelurahanWumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, SebagaiPemohon;Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 316 /SK/KP/PAW/2019 telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 21 Oktober 2019, dalam halini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa nama :1.

dapat dikatakan TIDAKTAHU DIRI, karena sudah pindah ke Partai lain tapi masih mengakuisebagai kader Partai Demokrat dan tetap menduduki kursi sebagaiAnggota DPRD Provisni NTT dari Partai Demokrat sampai dengansaat ini, dan bahkan mengajukan gugatan Ke Peradilan Tata UsahaNegara tetapi gugatannya di tolak dan kini mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Kupang hanya untuk mempertahankankeberadaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT karena adaSurat Keputusan tentang Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW

langkah Partai Demokrat terhadap permasalahanyang yang terjadi sehubungan dengan Penggugat yang telah pindahke partai lain yaitu DPD/PD melaporkan bahwa ada anggota yangmasih menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat telahmenjadi anggota dari Partai lain dan Berdasarkan Pasal 8 ayat( 1 ) mengenai tata cara pemberhentian dan pasal 17 ayat (1 ) AD/ART Partai Demokrat wajib mengambil sikap memberhentikanpenggugat sebagai anggota Partai Demokrat dan mengeluarkan SKPenggantian Antar Waktu ( PAW

dankelakukan baik ) ;e Bahwa benar tidak ada data/ berkas yang pernah masuk a.npenggugat sesuai data yang masuk tidak ada satupun berkas yangmasuk a.n penggugat ;e Bahwa selama pelatihan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kaliyaitu dari John Robert Power dan Eksekutif DPR RI di Hotel ImaKupang, penggugat tidak pernah ikut ;e Bahwa penggugat tidak pernah memasukkan 2000 s/d 5000 KTPdukungan;e Bahwa setelah penggugat menjadi caleg dari partai lain ( PDIP )Partai Demokrat mengambil tindakan yaitu usulan PAW

;e Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca usulan PAW a.npenggugat karena usulan tersebut ada di sekertariat PartaiDemokrat ;Atas keterangang saksi tersebut kuasa penggugat dan kuasatergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukansesuatu lagi selanjutnya pihak penggugat menyatakan tidak akanmengajukan kesimpulannya sedangkan pihak tergugat mengajukankesimpulannya secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2014, lalu merekaitu Samasama

dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahsebagaimana disebutkan di atas;Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat, penggugatmenuntut supaya dinyatakan tindakan yang dilakukan oleh tergugat danturut tergugat yang telah menolak pendaftaran penggugat sebagai calonanggota legislatif dan menerbitkan Surat keputusan Nomor:173K/SK/DPP.PD/IX/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pergantian Antar Waktu(PAW

melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan"

bergabung bersama massa, padat saat Gelmok Samosirberorasi saksi Bumbun Lumban Raja anggota Polisi yang melakukan penjagaanmemperingati Gelmok Samosir supaya massa jangan anarkis, berselangbeberapa menit Terdakwa mendatangi saksi bumbun Lumban Raja danmengatakan aman in pak polisi yang penting ada Anggota DPRD yangmenerima perwakilan tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 09.00 WIBTerdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untuk mengikuti sidang yangpertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW

Abdul Aziz Angkat, Msp, berjalan lancar sampai selesai, sekirapukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkan dengan sidang yang keduatentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketika Drs.

Tapanuli bergabungbersama massa, pada Gelmok Samosir berorasi saksi Bumbun Lumban Rajaanggota Polisi yang melakukan penjagaan memperingati Gelmok Samosirsupaya massa jangan anarkis, berselang beberapa menit Terdakwa mendatangisaksi Bumbun Lumban Raja dan mengatakan aman ini pak polisi yang pentingada anggota DPRD yang menerima perwakilan tidak beberapa lama kemudiansekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untukmengikuti sidang yang pertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW

Abdul Aziz Angkat, Msp berjalanlancar sampai selesai, sekira pukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkandengan sidang yang kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketikasaksi Drs.

Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan PengambilanSumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW);2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Ranperda tentangPengelolaan Keuangan Daerah;3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Pengambilan Keputusan terhadapRanperda Penyertaan Modal pada PT.

bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat II mengajukanjawaban tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1Bahwa dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak, karenaTergugat II hanya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai KOMISIPEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) Kabupaten Manggarai,dimana dalam hal ini menjalankan tugas dan kewajibannya untukmengusulkan daftar namanama calon pengganti Anggota DPRDKabupaten Manggarai untuk Penggantian Antar Waktu (PAW

Drs.HIERONIMUS MARUT, telah dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan, dimana Tergugat I melalui surat dari Pimpinan Anak CabangPartai Kedaulatan Kecamatan Reok, Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepadaDPC Partai Kedaulatan Kabupaten Manggarai, perihal PengusulanPengganti Antar Waktu (PAW), yang mengusulkan Sdri.

ANALIAMASUD sebagai nama dalam Pengganti Antar Waktu (PAW) bukannyaatas nama Penggugat, atas dasar surat ini DPC Partai KedaulatanKabupaten Manggarai melalui suratnya nomor 02/DPC.PK/MGR/2013,Halaman 11 dari 41 halaman.12tanggal 05 Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi terhadap Sdr. EmilianusSarwadi, SH., dan surat nomor 03/DPC.PK/MGR/2013, tanggal 05 Juli2013 perihal Usulan Nama Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Kabupaten Manggarai atas nama Sdr. Analia Masud,mengusulkan Sdri.

Calon pengganti antar waktu dinyatakantidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRDKabupaten/Kota apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;b Penggugat telah berpindah partai politik dari Partai Kedaulatan menjadianggota Partai Hanura, hal ini berdasarkan :Surat dari Pimpinan Anak Cabang Partai Kedaulatan Kecamatan Reok,Nomor 01/PAC.PK/VI/2013, kepada DPC Partai Kedaulatan KabupatenManggarai, perihal Pengusulan PAW

HIERONIMUS MARUT sebagai anggota antar waktu DPRD KabupatenManggarai dari Partai Kedaulatan, hal ini sesuai dengan Pasal 23 huruf f PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Pedoman TeknisVerifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yang berbunyi : Calonpengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon penggantiantar waktu anggota

Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah Agung pernah memutus sengketa Pergantian AntarWaktu (PAW

) anggota DPRD yang amarnya menyatakan gugatanPenggugat Tidak Diteirma sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 283K/TUN/2017, tanggal 20 Juli 2017 Juncto Putusan Kasasi Nomor 452K/TUN/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan pertimbangan yang padapokoknya menyangkut kompetensi peradilan; Bahwa permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDadalah merupakan otoritas Partai Politik, dan dalam Keputusan Tergugattidak terdapat bes/issing karena isinya bukan kehendak dari Tergugatmelainkan kehendak Partai

Surat Gubernur Jambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/Vl/2016,tanggal 27 Juni 2016 hal Usul Pemberhentian dan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jambi Sisa Masa jabatan Tahun20142019;2. Surat Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor S.161.153447 Tahun 2014tanggal 162.4/794/DPRD/2016, tanggal 10 Juni 2016 hal PengusulanDrs. H. Hasani Hamid, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) a.n.Irmanto, S.Pd;3.

Surat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi Nomor 10/DPDPD/JBVIV/2016, tanggal 10 Mei 2016 Perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Jambi, mengusulkan pemberhentian Sdr. Irmanto, S.Pd.

Hasan Hamid, sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd.;b.

Hasan Hamid, sebagaiPenggantgi Antar Waktu (PAW) a.n. Irmanto, S.Pd., dan Surat GubernurJambi Nomor S161.2/1552/SETDA.PEM4.2/VV2016, tanggal 27 Juni 2016hal Usul Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) AnggotaDPRD Provinsi Jambi Sisa Masa Jabaatan Tahun 20142019.

Hasani Hamid sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Irmanto, S.Pd.,M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No.197/G/2016/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89.

Bahwa Penggugat pada awalnya mendapat informasi bahwa dirinyaakan di PAW (pergantian antar waktu) dari beberapa temanPenggugat di DPRD Kota Tegal, Selanjutnya Penggugatmenanyakan hal tentang rencana PAW terhadap dirinya pada KetuaDPRD Kota Tegal yaitu Saudara EdiSUTIPNO,S.H. j~ =~ enn nnn nnnn nen nenPutusan Perkara Nomor : 60/G/2012/PTUNSMG.Halaman 7 dari 49Halaman4.Bahwa Kemudian Ketua DPRD Kota Tegal membenarkan adanyarencana PAW terhadap diri Penggugat, hal tersebut dibuktikandengan adanya Surat