Ditemukan 1382 data
Terbanding/Tergugat : YENNI FUNG
113 — 61
Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tedapat indikasi perbuatan melanggarHukum yaitu KUHPidana bagi Tergugat Rekonvensi pasal 378 yaitu:Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaiankebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu bendakepadanya, atau Supaya memberi hutang maupun menghapuskanpiutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
189 — 82
Bahwa sesuai kesepakatan yang tedapat dalam Perjanjian I, tidaksemua lantai dari bangunan gudang tersebut disewakan kepadaPenggugat Rekonvensi melainkan bangunan lantai 3 masih akandigunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menyimpan barangbarang berupa sisa stok mebel milik Tergugat Rekonvensi;Hal 25 dari 42 hal putusan Nomor 647/PDT/2019/PT SMG5.
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
Deni Irwanto
59 — 47
sekira jam 13.16 wita, barulah saksi mengetahui kalauternyata saksi Ketut mantra hanya menerima uang pembayaran tanah dariterdakwa sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) saja dan saksi Ketut Mantra menceritakan bahwa terdakwa tidak menyebutkan saksiadalah pembelinya melainkan yang membeli tanah tersebut adalah orangJakarta dan orang India;Bahwa saksi mengetahui kalau uang milik saksi tidak dibayarkankepada saksi Ketut Mantra yaitu setelah saksi mengecek ke lokasi tanahdan ditanah tersebut tedapat
163 — 32
Hak yang didasarkan parate eksekusiinilah yang dipergunakan Tersugat dan Tergugat Il dalammengeksekusi barang jaminan obyek sengketa; Menggunakan titel eksekutorial yang tedapat dalam sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),dimana titel eksekutorial ini mempunyai kekuatan yang samadengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypothek,vide pasal 224 HIR.
Pembanding/Penggugat II : ENDANG WIDATI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA CQ PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH JAWA TENGAH CQ PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK SENTRA KREDIT KECIL SOLOJAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ KAPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGAN
45 — 24
Atas cidera janjinya tersebut TERGUGAT telahmengirimkan Surat Teguran sebagaimana disebutkan di atas ;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 2 Akta Pembebanan HakTanggungan yang tedapat dalam masingmasing Sertipikat HakTanggungan yang telah dibuat, TERGUGAT berwenang untukmelakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuanPARA PENGGUGAT apabila PARA PENGGUGAT wanprestasi terhadapkewajiban kreditnya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terbuktijika TERGUGAT memiliki hak untuk melakukan
21 — 1
Membaca surat klarifikasi yos tedapat kesan bahwa ybs mengecilkansumberdayanya. Dan memang menjadi kebiasaan ybs ketika berbicaramengenai kewajiban maka yobs akan mencoba mencari cara paling mudah danmurah, sedangkan ketika berbicara hak yang bersangkutan akan menuntutmutlak. Yos selalu menuntut kepatuhan ekstrim istri kepada suami. Jika inginhak, penuhi dulu kKewajibanmu, seperti filosofo itu tidak pernah ada dalam diriybs.
90 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang surat yangdikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah Surat Gubernur Sulawesi Utara dengan Nomor :529/1110/SekrSDA, tertanggal 20 April 2015, dengan Perihal Rekomendasiuntuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan PiereTendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.Bahwa apabila terhadap objek sengketa yang menjadi keberatan dariPenggugat ini, Penggugat telah keliru dimana perihal atas objek sengketahanya menyatakan rekomendasi dan tidak tedapat
M. Hamdani
Tergugat:
CV. Sriwijaya Prima Express
96 — 33
Sriwijaya Prima Ekspres (SPX) Pangkal Pinang)harus tunduk dan dan wajib melaksanakan ketentuan yang tedapat dalamPasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa, oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang menetapkanTergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanmelawan hukum dan menetapkan Penggugat sebagai pekerja menetap(PKWTT) berdasarkan Pasal 66
389 — 801 — Berkekuatan Hukum Tetap
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diuji dalampermohonan ini Karena pemberlakuan pasalpasal yang diuji dalampermohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk ikutdipilin dalam poses terlaksananya Pilkada yang memenuhi asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dirugikan, maka kedudukan Pemohondalam permohonan Keberatan serta Uji Materil ini tedapat
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam putusan tedapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;Bahwa terdapat kekhilafan mejelis hakim atau kekeliruan yang nyata padatingkat Judex Facti yang pada intinya mengatakan dimana selama prosespersidangan disamping Tergugat s/d Tergugat VI tidak ada mengajukansaksi dan dari keterangan saksi yang di ajukan oleh Penggugat/terbandingtidak ada satu orang saksi mengetahui tentang asal usul objek sengketaberada dalam penguasaan Para Tergugat s/d Tergugat VI;Bahwa Berdasarkan fakta dalam persidangan
37 — 20
Sedangkan mengenai pelepasan hak dari Ny.Kaderiah kepada 7 (tujuh) orang tersebut pada posita 1 huruf a, b, c, d, e, fdan g gugatan Para Penggugat juga tidak benar dan cacat hukum sebabsemuanya tidak disertai pembayaran ganti rugi serta tidak tedapat buktibahwa Ny.
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
96 — 60
(BUKTI P. 4 dalam Pengantar alat bukti ).8.1 Bahwa kalau kita lihat dialat bukti di tahun pembeian itu tedapat adanyakode / symbol F atau Bahasa belandanya Florin maka jelasSurat jual beli dari ter tgl, 15 Oktober 1927 itu sangat dan sangatouthentik , dan tidak perlu dicari cari alasan untuk pembenaran dariPara TERGUGAT.Dan disana tertulis F 500. Jelas. ( BUKTI P. 5).9.
YUSNELLI GAMI
Tergugat:
1.Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
2.Pemerintah RI, Cq. Menteri Perhubungan RI, Cq. Direktur Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
3.HAYATI INDUSWARI
126 — 25
Dalam Sengketa mengenai BezitsrechtMenimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat tersebut (Pasal191 Rbg) dalam perkara ini maka Petitum Penggugat pada angka 15 tidakberdasar hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikansebahagian dalildalil gugatannya sebagaimana yang tedapat dalam SuratGugatan Penggugat.Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ada yang dikabulkandan
125 — 30
Kebakaran semacam ini biasanyamenimbulkan bahaya bagi rumah itu sendiri dan bagi barangbarang perabotanrumah yang ada didalamnya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, diketahui bahwa peristiwa kebakaran terjadi pada hari Senin,tanggal 8 Juni 2020 pukul 17.00 Wita, bertempat di RT 09/RW 07 Desa Supul,Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana tedapat 3bangunan/rumah milik saksi OKTOFIANUS BULLA dan saksi LEFERNIABULLA yang terbakar, yakni :e 1(satu)
1.PT. LEODRA MITRA SEJATI
2.NY. ANGLIANI
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia, Persero Tbk
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
130 — 58
Tanpa melalui proses lelang lebih lanjut (lelang kedua).Kemudian salah satu staf Terlawan menawarkan kembali, tedapat calonpembeli ( tidak masuk dalam daftar calon pembeli lelang), menawarkanharga dibawah nilai limit . Skenario ini, terindikasi adanyapersengkongkolan tidak baik antara Terlawan dengan calon pembelidibawah tangan. Mengingat proses jadwal pada lelang kedua belumterjadi namun sudah ada calon pembeli dengan menawarkan dibawahnilai limit. ;2.
49 — 24
Mursal Mustari mengetahui kalaudidalam rumah dan konter tedapat batu bacan yaitu, karena sebelumnyaterdakwa dan saudara Fatur pernah datang kerumah tersebut dan melihatsebuah batu bacan dalam bentuk bongkahan sedangkan didalam kontertersebut terdakwa bersama dengan Terdakwa II.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor
341 — 267
dari Pewaris dibagi 1/5 kepada para ahli warisnyayaitu penggugat dan Para Tergugat atau jika tidak dapat dilakukan pembagiansecara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagisecara merata dengan masingmasing memperoleh hak sebesar 1/5 bagianHalaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN OlmTuntutan tersebut merupakan Tuntutan assesoir yang menurut Majelis Hakimtuntutan tersebut tidaklah membuat Gugatan ini tidak jelas karena didalamTuntutan tersebut tedapat
Terbanding/Tergugat : PT BANK PANIN Tbk CABANG MANADO
45 — 22
Titel eksekutorial yang tedapat dalam sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objekHak Tanggungan dijual melalui pelalangan umum menurut tata carayang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untukpelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahului dari pada krediturkreditur lainnya6. Diakui secara tegas dalam gugatannya bahwa Penggugat selaku debiturtidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kredit (wanprestasiterhadap perjanjian kredit).