Ditemukan 3406 data
42 — 25
Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Terdakwakembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dan jugadorongan dari keluarga dan sebelum masuk KesatuanTerdakwa lebih dahulu) menghubungi Letda Art Fauzi(saksi Il), kemudian Terdakwa di jemput Provoostuntuk di masukkan ke sel Den Arhanud Rudal002/Bontang dan Terdakwa merasa menyesal atastindakan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akanmengulanginya serta menerima sangsi atau hukumanapapun yang akan diajukan.5.
Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaransendiri dan juga dorongan dari keluarga dan sebelummasuk Kesatuan Terdakwa lebih dahulu) = menghubungiLetda Art Fauzi' (saksi Il), kemudian Terdakwa dijemput Provoost untuk di masukkan ke sel Den ArhanudRudal 002/Bontang dan Terdakwa merasa menyesal atastindakan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akanmengulanginya serta menerima sangsi atau hukumanapapun yang akan diajukan.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter kepada Majelis Hakim berupa
Bahwa benar Terdakwa kembali ke KesatuanMenimbangMenimbangatas kesadaran sendiri dan juga dorongan = darikeluarga dan sebelum masuk Kesatuan Terdakwa lebihdahulu) = menghubungi Letda Art Fauzi (saksi II),kemudian Terdakwa di jemput Provoost untuk = dimasukkan ke sel Den Arhanud Rudal 002/Bontang danTerdakwa merasa menyesal atas tindakan yang telahdilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya sertamenerima sangsi atau hukuman = apapun yang~ akandiajukan.ts Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada
31 — 4
SUMARDIONO. 2.WAHYUHERLIYANTO dan AHMAD CHOIRUL NIAM saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keterangan paraterdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Paraterdakwa telah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagi paraterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan
9 — 1
denganTermohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena hampir 30 (tigapuluh)tahun belum memiliki keturunan dan Pemohon berkeinginan untuk menikahlagi agar memiliki keturunan, akan tetapi Pemohon malahan diusir olehTermohon dari rumah tempat tinggal tersebut diatas, serta Termohonmelaporkannya Pemohon pada dinas terkait, sehingga antara Pemohon denganTermohon hatinya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;Bahwa akibat dari laporan Termohon kepada dinas terkait tersebut diatas,akhirnya Pemohon dijatuhi sangsi
tanggal 09September2013 (terlampir) dan sekarangdalam proses ke Inspektorat Kabupaten Ponorogo maupun ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo untuk mendapat Ijin dari BapakBupati Ponorogo ;Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suamiTermohon, karena sudah tidak ada kecocokan lagi sebab Termohon tidak maumengerti dan tidak mau menghormati usaha Pemohon sebagai suami apabiladinasehati, bahkan berani melaporkan Pemohon pada dinas terkait danPemohon terlanjur mendapatkan sangsi
AKHMAD HOTMARTUA,SH
Terdakwa:
1.MOH HORI
2.ISMAIL,
3.SYAEFULLOH
4.SLAMET SUKANDAR
122 — 7
terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasing Bahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi
terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepinttaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi
terdakwa menerangkan ketika terdakwa memasanguang diatas lapak jika angka yang terdakwa pasang keluar dengandadu yang diguncang berarti terdakwa yang menang dan sebaliknyamendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya karenauntunguntungan saja dan jikalau menang besar itu karena kepintaranmasingmasing dan kebiasaan masang masingmasingBahwa benar terdakwa menerangkan judi dadu koprok tidakmendapatkan izin dari pemerintah dan hal tersbut bahkan dilarang olehpemerintah dan akan mendapatkan sangsi
99 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakmencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedangberlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1(satu) tahun;Bahwa apabila dilinat dari bunyi Pasal 123 Undang Undang No 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan di atas (poin 40)maka melihat bukti hukum yang ada berupa buku Perjanjian Kerja Bersamasudah dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dijadikandasar hukum oleh Tergugat untuk memberikan sangsi
dan PemutusanHubungan Kerja terhadap Penggugat sudah tidak bisa dijadikan acuanmengingat masa berlakunya telah habis (daluwarsa), karena Perjanjian KerjaBersamatersebut berlaku periode 2011 sampai 2013 dan andaikan adakesepakatan perpanjangan masa berlakunya hanya bisa satu tahun sajahingga sampai tahun 2014;Tergugat dalam memberikan sangsi berupa surat peringatan kesatu,suratperingatan kedua,surat peringatan ketiga dan skorsingkepada Penggugatselalu. berlandaskan kepada Perjanjian Kerja Bersama
Putusan Nomor 117 K/Pdt.SusPHI/201743.Ad.45.46.47.48.49.berlakunya Perjanjian Kerja Bersama yang sudah daluwarsa;Bahwa karena dasar hukum pemberian sangsi oleh Tergugat kepadaPenggugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 42 diatas berdasarkanPerjanjian Kerja Bersama yang sudah tidak berlaku (daluwarsa) dan alasanTergugat dalam memberikan sangsi tersebut tidak pernah di muat dalamPerjanjian Kerja Bersama periode sebelumnya maka demi hukum seluruhsangsi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan cacat
hokum sertabatal demihukum;Bahwa berdasarkan faktafakta yang ada yaitu Perjanjian Kerja Bersamaperiode 2011 2013 sudah habis masa berlakunya dan alasan Tergugatdalam memberikan sangsi kepada Penggugat tidak diatur dalam PerjanjianKerja Bersama sebelumnya sehinggahal tersebut mengakibatkan pemberiansanksi kepada Penggugattidak sah dan cacat hukum serta batal demi hokummaka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugatadalah dinyatakan batal demi hukum;Bahwa dikarenakan Pemutusan
Menyatakan putusan provisi ini tidak dapat dilakukan upaya kasasi dan wajibdilakukan oleh Tergugat;Primair:Dalam Pokok Perkara:1.2.10.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan seluruh sangsi berupa Surat Peringatan kesatu,Surat Peringatankedua,Surat Peringatan ketiga dan Skorsing yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat adalahbatal demi hukum;Menyatakan Hubungan
111 — 69
Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian memperinganhukuman disiplin atas keputusan bupati kolaka berupa penurunan setingkatlebih rendah selama satu tahun (sangsi hukuman sedang) dari Gol llVamenjadi IVd A.N. Harjon Basri. S.Pd, penggugat ketahui melalui media / situsberita Jurnal Tenggara tertanggal 28 Juni 2017;2.
tidak terpenuhinya satu syarat Asas nebis in idem maka gugatandinyatakan tidak nebis in idemdengan demikian pengadilan yangmenangani perkara aquo memiliki wewenang melanjutkan perkara atasgugatan yang diajukan Penggugat;Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas Keputusan Tergugat AnHarjon Basri Bertentangan Dengan Keputusan Bapek An Edi Priyantoberdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 224/KPTS/BAPEK/2012Tanggal 22 November 2012 dengan dalildalil sebagai berikut :1) Bahwa keputusan PPK berupa sangsi
hukuman disiplin berat untukpenggugat diberikan oleh PPK Kab Jember (Bukti P7) sedangkan HarjonBasri diberikan oleh PPK Kab Kolaka (Bukti P8 tidak ada dalampenguasaan Penggugat);2) Bahwa sangsi hukuman disiplin sama sama didasarkan pada ketentuanPP No 53 Tahun 2010 dengan pelanggaran disiplin tidak masuk dinastanpa keterangan yang sah;3) Bahwa alasan ketidak hadiran masuk dinas sama sama melanjutkanpendidikan formal lanjutan; Nama NIM Strata Prodi PT EDI PRIYANTO 4103810409205 Tiga (S3) Penvidiiean
UNJHARJON BASRI 7316130263 Dua (S2) Bahasa Jnieria SUMBER FORLAP DIKTI4) Bahwa atas sangsi hukuman disiplin sama sama mengajukan bandingadministrasi ke Tergugat;Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 157/G/2017/PTUN Jkt.5) Bahwa keputusan Tergugat saling bertentangan dengan pertimbanganpokok sebagai berikut :a. Edi Priyanto.S.Pd.MM memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan bupati Jember berupa pemberhentiandengan tidak hormat;b. Harjon Basri.
S.Pd memperingan hukuman disiplin atas keputusanbupati kolaka berupa penurunan setingkat lebih rendah selama satutahun (sangsi hukuman sedang) dari Gol Il/a menjadi Vd dikarenakanIzin belajar itu hanya dikeluarkan oleh pembina kepegawaian, bukanatasan langsung dalam hal ini kepala sekolah. Makanya dia tetapdinyatakan bersalah tapi tidak sepenuhnya salah karena kepalasekolah yang mengeluarkan izin melanjutkan pendidikan formallanjutan.
1.I Nengah Serinta
2.Ni Nengah Sudiasih
3.Ni Nengah Karni
54 — 28
Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu orang tuanya untuk bekerja yang menghasilkan uang;Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan;Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi
Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu orang tuanya untuk bekerja yang menghasilkan uang; Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan; Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi
Deni Yunianti nantinyamelangsungkan perkawinan secara finansial dari keluarga siap membantuuntuk kebutuhan rumah tangga mereka sambil Kadek Ardikamenyelesaikan sekolahnya tapi di luar jam sekolah Kadek Ardika jugamembantu Pemohon untuk bekerja yang menghasilkan uang;Bahwa Kadek Ardika merupakan orang yang pendiam namun iabertanggung jawab dan mau bekerja untuk mencari penghasilan;Bahwa peraturan di masyarakat apabila ada seseorang yang hamil di luarnikah dan tidak segera dikawinkan maka akan ada sangsi
dalam agama Hindukeseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitukeseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia denganalam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak KadekArdika yang telah menghamili Anak Ni Kadek Deni Yunianti tanpoa dikawini makaanggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsepTri Hita Karana tersebut, dan perbuatan Anak Kadek Ardika tersebut apabila tidakmengawini Anak Ni Kadek Deni Yunianti maka akan ada sangsi
70 — 10
HAFIED NOOR WAHYU NOOR Bin SUYUTI saksi tidak disumpah serta keteranganterdakwa sesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Menjual minuman beralkohol tanpa yin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan,
149 — 18
Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan Papan Nama diatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PEN-EKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapat dikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidana jo pasal 385 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum; ---------------------
DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJIN PEMILIK DANBARANG SIAPAMEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugatyang menyangkut obyek sengketa, dalam bentuk dan dengan caramaupun alasan apapun;DALAM POKOK PERKARA:1, Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Atas nama Syarif Antonidan terakhir atas nama Tergugat; Bahwa benar diatas tanah tersebut telah dipasang Papan Nama olehTergugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM6287 seluas : 94380 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN PontianakNomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167KUHPidana jo pasal 385 KUHPidana ; 62Menimbang, bahwa diantara kedua belah pihak
terjadi perselisihanhukum tentang Pemasangan Papan Nama Tanah ini milik USMAN BINIDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUNPontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor :01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidanajo pasal 385 KUHPidana, "= 0Menimbang, bahwa setelah memperhatikan halhal yang diakui danyang disangkal para pihak maka sekarang yang menjadi persoalan hukumuntuk
diajukan oleh Tergugatyang belum dipertimbangkan secara rinci satu persatu adalah tidakperlu/irrelevan lagi untuk dipertimbangkan;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah terbukti melakukanperbuatan melawan hukum dengan melakukan pemasangan Papan Namayang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BIN IDRIS SHM 6287 seluas :689430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUN Pontianak Nomor15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi
~~ ~~~ nnn nnn nnn nnn nn enim nnn nnn nennmmnn nineTerhadap tuntutan point 5 (lima) yang menuntut agar menyatakanTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimanadipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Tergugat melakukanpemasangan Papan Nama yang bertuliskan Tanah ini milik USMANBIN IDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan IncrahPTUN Pontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan EksekusiNomor : 01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah initanpa ijin dapat dikenakan sangsi
17 — 1
harihari sidang yang telah ditentukan Penggugat telahmenghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara patutdan sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Juli 2008 dan tangga 15 Agustus 2008 pulaketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;n Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon denganmenyampaikan beberapa ketentuan tentang sangsi
15 — 2
delapan) botol Kolesom Cap Orang Tua,e 2 (dua) botol Cong Yang cap Tiga Orang, 1 (satu) botol (1,5 liter) Putihan,, yang mana terdakwa mengakui bahwa barangbukti tersebut adalah milik terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka terungkap faktasebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwa telah melakukan tindakpidana menjual minuman beralkohol tanpa ijin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.
yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi
Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.
Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4. Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 dan Pasal 65 ayat 14 PerjanjianHal. 39 dari 49 hal. Put. No. 102 PK/Pdt.Sus/2012Kerja Bersama (PKB) yang bertentangan dengan peraturan perndangundangdapat digunakanmenjadi dasar PHK;Bahwa sebelumya, ijinkanlah saya untuk mengutip ajaran hukumProf.
10 — 4
pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi
bahwa Majelis Hakim dan Mediator telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namuntidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harusmemperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu daripejabat atasannya, untuk untuk itu Majelis Hakim telahmemberikan waktu yang cukup untuk memperoleh surat yangdi maksud, tetapi pemohon belum mendapatkannya dan mohonagar perkaranya dilanjutkan dengan sanggup menanggungsegala resiko atau sangsi
Terbanding/Terdakwa : Sahata Purba
120 — 50
telah mengambil alin seluruh pertimbanganpertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatanterdakwa Sahata Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tanggayaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan kamipenuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman(strachmaat) yang dijatuhnkan kepada Terdakwa Sahata Purba.Oleh sebab itu penjatuhan sangsi
pidana penjara selama 4 (Empat) bulanterhadap Terdakwa Sahata Purba sangatlah tidak mencerminkan rasakeadilan bagi Korban dan tidak melindungi hakhak asasi manusia danperlindungan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan Terdakwaterhadap istri sah terdakwa, karena Terdakwa dengan korban belummelakukan upaya perdamaian dipersidangan secara tertulis, berdasarkantuntutan Jaksa Penuntut umum, bahwa sangsi pidana terhadap pasal yangdi tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat (1) UU No
putusan tersebut haruslah dibatalkan.Dan dihubungkan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat bahwapelaku dari tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggatersebut adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang seharusnyaseorang ASN harus mencerminkan seorang Aparat Sipil Negara yang baikdimata masyarakat maupun Negara Bukan melakukan perbuatanpelanggaran hukum yaitu terdakwa yang sebagai ASN melakukanKekerasan Fisik terhadap istri sah Terdakwa, maka dengan alasantersebut penjatuhan sangsi
pidana penjara terhadap Terdakwa haruslahmemenuhi rasa keadalian bagi korban yaitu seperti tuntutan jaksapenuntut umum pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan.Melihat dari rasa keadilan bagi masyarakat di Humbang Hasundutan atauwarga negara indonesia bahwa penjatuhan sangsi pidana terhadapterdakwa adalah tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidakmelakukan kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah,tidak memihak, tidak sewenangwenang terhadap putusan yang diberikanhakim
7 — 0
Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkahanak setiap bulan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan replik yang isi pokoknya tetapsebagaimana dalil permohonan Pemohon;Bahwa, Pemohon juga telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang isipokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Termohon mengenai hak asuh anakdan sanggup membantu kebutuhan anak semampunya;Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensipada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawaban dan gugat rekonvensiTermohon
Pemohon diberi sangsi atau peringatan apabila tidak memberi nafkah anaksetiap bulan;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensidianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadilonah, TergugatRekonvensi tidak keberatan kKedua anak berada di bawah hadlonah PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa kedua anak belum mumayiz atau belum berumur 12tahun, maka Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kedua anak lebih berhak untukmemelihara kedua anak tersebut
menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupabiaya sekolah anak dari TK sampai SMA ditanggung Pemohon, Majelismempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sudahtercakup dalam nafkah anak, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk memberikan sangsi
24 — 3
AGUS KUSYANTO Bin SAPARI, saksi tidak disumpah serta keterangan terdakwasesuai di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan keteranganTerdakwa, maka terungkap fakta sebagaimana uraian dari Catatan Penyidik yaitu Terdakwatelah melakukan tindak pidana Menyimpan dan atau memperdagangkan minumanberalkohol tanpa yin ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan sangsi pidana bagiterdakwa, Hakim wajib mempertimbangkan halhal yang memberatkan
19 — 0
rumah tanggga Pemohon dan Termohon seringterjadipertengkaran di kontrakan dikarenakan Termohon cemburu atau kurang ercaya samaPemohon, kalaupun sesekali Termohon cemburu sangatlah wajar karena Pemohon padakenyataannya pernah menjalin hubungan khusus dengan berbagai perempuan tetapi yangpaling menyakitkan dengan perempuan yang bernama NAMA ORANG * yangberalamat di Kab.Banjarnegara bahkan sampai punya anak satu , dalam hal ini sampaidiselesaikan oleh pihak dinas /BKD dan Pemohon sampai dikenakan sangsi
administrasisehingga Pemohon mengajukan pensiaun dini dan wanita yang bernama NAMA ORANGjuga dikenakan sangsi administrasi hingga dimutasi; Bahwa dengan kejadiandemikianpun Termohon masih memaafkan Pemohon dan menerima Pemohon apa adanyadengan segala kesalahan dan kekurangann sampai sekarang hidup harmonis dan baik baiksaja;Berdasarkan hal hal tersebut diatas Termohon mohon kepada Majlis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut; Menolak gugatanPenggugat untuk
PT.BIS Industries
Tergugat:
1.Heru Teguh Sumarsono
2.Danelliadi
3.Hady Rachadian A.R
82 — 14
Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrAgama : KristenJabatan terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Tergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi
Pemutusan Hubungan Kerja.Karena tergugat 2 tidak tidur di tempat kerja, dia tidur di Pos Security dan posSecurity bukan tempat dan area kerjanya, menurut tergugat sangsi tergugat 2cukup diberikan peringatan Lisan, dan sangsi lainnya dia tidak dibayargajinya 1 hari (dipotong 1 hari) dan sudah dilakukannya dan tidak adadampaknya ke kesalahan berikutnya.Dengan telah di Keluarkannya Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Sepihak oleh Penggugat dengan alasan Tergugat 2 telah melakukanPelanggaran, Tergugat
terakhir : Compactor OperatorUpah terakhir : 3.080.000Tanggal Mulai bekerja : 11 Mei 2018Tanggal berakhir Kontrak : 20 November 2019Perbuatan yang melanggar : Tidur Saat Jam KerjaPeraturan yang dilanggar : Peraturan Perusahaan Pasal 39 hurup D yangberbunyi Tidur di tempat kerja saat jam kerjadan Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 90/Padt.SusPHI/2019/PN SmrTergugat Berpendapat bahwa kasus Tergugat 2 ini, tidaklah tergolongKesalahan yang bisa berujung pada sangsi
10 — 0
alasan yangsah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai PegawaiNegeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat, maka Majelis Hakim memanggil Termohonuntuk hadir dipersidangan untuk memberi kesempatan kepadaTermohon memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonanPemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan jugasebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah bertanda P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalamikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa setelah Termohon dipanggil secara sahdan patut Termohon tidak hadir dipersidangan, maka MajelisHakim tidak bisa memperingatkan Termohon akan sangsi sangsibagi Pegawai Negeri
NGUNGUN ALIA SODIQ, SH
Terdakwa:
1.SAHRIA ALS YADI BIN ALM SUKMA
2.SARWANTO Als WAWAN Bin H. MUHAMMAD DAHLAN Alm
86 — 11
SETIAP PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANGSI PIDANA SESUAI PASAL: 335, 167, 389, DAN 408 KUHP.
- 1 (satu) buah plank besi bertuliskan TANAH MILIK PT. DELTACENDANA CITRAPERSADA DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN / MEMBUKA USAHA MEMASUKI AREA INI TANPA IJIN PEMILIK. SETIAP PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANGSI PIDANA SESUAI PASAL: 335, 167, 389, DAN 406 KUHP;
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan dokumentasi pengrusakan pagar panel beton.