Ditemukan 3402 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
149 — 205
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.2. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.Hal 48 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid. SusTPK/2019/PNSmg3.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5.
Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.4) Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.5) Merekomenadikan kepada Bupati untuk memerintahkan CamatBayat menginstruksikan Kepala Desa Jotangan dan Kepala DesaTalang untuk segera menyetor penerimaan PPN dan PPH darikegiatan
Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk memberikan sangsi sesuai ketentuan kepadaKepala Desa Jotangan atas penggunaan ADD dan DD untukkepentingan pribadi.b. Merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan KepalaDispermades untuk menginstruksikan kepala Desa Jotanganmenyetor DD dan ADD sebesar Rp 306.531.000, ke Kas Desa.c.
Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan Camat Bayatmemberikan sangsi sesuai ketentuan kepada Kepala Desa Jotanganatas pengguanaan BKK untuk kepentingan pribadinya.d. Merekomendasikan Bupati untuk memerintahkan camat Bayatmengintrusikan Kepala Desa Jotangan menyetor dana BKK sebesarRp 70.000.000, ( Tujuh puluh juta) ke Kas Daerah.Hal 56 dari 126 halaman, Putusan Tipikor Nomor 14/Pid.
Register : 25-08-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 16-10-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1852/Pdt.G/2015/PA.Mr Tanggal 1 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
8 — 0
8 — 0
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, untukmengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yang berwenang,namun Penggugat belum memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraiantersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara denganmenyerahkan surat pernyataan bersedia menerima sangsi tertanggal 28 Agustus2015 dan bermeterai cukup;Bahwa, oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada keduabelah pihak
Putus : 12-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/PID/2013 Tanggal 12 Februari 2014 — DAHLIA ZEIN, SH., MH. Binti AMIRUDIN ZEIN
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa PEMOHON KASASI mengajukan permohonon kasasi karenaJudex Facti dalam putusan a quo berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telahsalah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya, yakni dengan uraian keberatan dan alasan sebagaiberikut ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa harusdikenakan sangsi
Register : 31-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 838/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
83 — 19
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Yoki Hari Bima Als Kucing
83 — 19
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 19-07-2005 — Upload : 22-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 141-K/PM.II-09/AD/VII/2005 Tanggal 19 Juli 2005 — Serka SUKIMAN
24 — 17
24 — 17
Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit INI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatanMenimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak pidana tetapijuga
Register : 13-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Mbl Tanggal 15 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
Bahwa Tergugat pernah dijatuhi sangsi adat oleh masyarakat sekitar karenaTergugat terbukti berselingkuh dengan wanita lain;4.
Putus : 08-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 8 Maret 2016 — ABU HASAN, VS PT. INDOLAMPUNG PERKASA
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 59 K/Pdt.SusPHI/2016yang menjadi dasar Mediator memeriksa dan mengeluarkananjurannya, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakimmenyatakan Anjuran Mediator Nomor 560/170.1/PPHI/Il.12/TB/2015tanggal 1 April 2015 dan Risalah Mediator cacat hukum;Bahwa, Mediator terikat dengan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2004,Mediator akan terkena sangsi apabila tidak menyelesaian Mediasidalam 30 hari, sehingga Mediator akan memproses dan akanmengeluarkan anjuran apabila ada buktibukti upaya perundinganBipartite
Register : 24-10-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 112-K/PMT.III/BDG/AD/X/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 — SUGIONO Kopka, NRP 31940578441175;
128 — 54
128 — 54
Tingkat Bandingyang saya muliakan.Berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, demikebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya untuk memeriksa kembali Putusan PengadilanMiliter Ill 12 Surabaya Nomor : 131K/PM.II12/AD/V1V/2017 tanggal18 Oktober 2017 dengan putusan membebaskan pembanding darisegala Dakwaan dan Tuntutan, namun apabila tetap menjatuhkansanksi pidana kepada diri pembanding mohon agar kiranya MajelisHakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan sangsi
Register : 09-01-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 7-K/PM.II-09/AD/I/2020 Tanggal 24 Maret 2020 — Oditur:
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
101 — 51
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Abdul Kadir
101 — 51
meninggalkandinas sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25September 2019 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secaraberturutturut dan sampai dibuka sidang belum kembali di satuan halini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagimenjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab.Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7K/PM.II09/AD/I/2020Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlainnya dan merusak pola pembinaan disatuannya maka Terdakwaharus diberikan sangsi
Putus : 21-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 09/Pdt.Sus/Parpol/2017/PN Lbj Tanggal 21 Juli 2017 — AGUSTINUS GALUT
melawan
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,,Dkk
232 — 167
232 — 167
Bahwa usulan memPAWkan penggugat oleh Tergugat dan Tergugat Ildengan alasan penggugat melalaikan kewajibannya dilakukan oleh tergugatdengan jalan mengabaikan prosedur pemberian sangsi yang diatur dalamAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai BulanBintang.
Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintangtentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewandalam ayat 1,2,3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakanproses pemeberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melaluitahapantahapan pemberian sangsi berupa teguran secara lisan atau tulisandilanjutkan dengan skorsing dan terakir pemeberhentian, dimana mengenaipemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pempinan partai padasetiap tingkatannya
Sedangakan ayat 8 ARTmengamanatkan akan adanya hak bagi anggota yang diberi sangsi ataudiberhentikan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan BadanKehormatan.10.
Putus : 17-04-2014 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 210 / Pid. Sus / 2013 / PN.DPS. Tanggal 17 April 2014 — TERDAKWA ANAK
31 — 27
31 — 27
lebih buruk kepadanya ; Bahwa sekiranya nanti klien telah selesai menjalani hukuman, maka petugasBapas akan menitipkan klien pada panti asuhan, supaya kelak klien memperolehketrampilan maupun pelatinan di Panti asuhan untuk dirinya sendiri sehinggamampu memperbaiki dirinya dan masa depannya kelak ; Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangan dari aspekkriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakim sidang anak tidaksependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis sangsi
Register : 08-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 804/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Yuswardi Als Ompong
17 — 3
Harold Marnangkok M.M. Manurung, SH,MH
Terdakwa:
Yuswardi Als Ompong
17 — 3
KisMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-04-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 12 September 2011 — PT.POLYCHEM INDONESIA TBK; LAWAN; RUDI ANTO SINAGA;
47 — 3
47 — 3
P5, Majelis Hakim berkesimpulan pada tanggal 28 Nopember 2010tidak terbukti Tergugat telah melakukan pemukulan kepada DEDE tetapimerupakan percobaan pemukulan karena ditepis oleh Bpk DEDE sehinggatidak kena sehingga percobaan pemukulan tidak dikatagorikan Tergugat telahmelakukan pemukulan dan setelah peristiwa tersebut Tergugat dan DEDEsudah saling memaafkan dan fakta di persidangan Tergugat diskorsing padatanggal 1 Desember 2010 (bukti P6) sedangkan Bpk DEDE tidak diberikansurat peringatan atau sangsi
Register : 06-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 150/PDT/2017/PT.PBR Tanggal 31 Oktober 2017 — PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK BRANCH OFFICE Sebagai TERGUGAT
Lawan
K. SUPRIYADI Sebagai PENGGUGAT
77 — 36
77 — 36
melakukan perbuatanmelawan hukum;Menyatakan denda denda seperti denda keterlambatan dan lain lainyang ditetapbkan oleh TERGUGAT tidak wajib untuk dibayar olehPENGGUGAT;Menyataka bahwa PENGGUGAT telah menyelesaikan keselurihanhutang hutangnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan KonsumenNo: 80701731311;Menyatakan bahwa TERGUGAT dengan tidak menunjukan sertifikatjaminan fidusia dan pada saat penyitaan penarikan tanpa melaluibantuan pengamanan POLRI adalah Tindakan Perbuatan MelawanHukum dan menjatuhkan sangsi
Register : 28-11-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1165/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Ahmad Jubaidi Pranoto Alias Jube
26 — 4
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Ahmad Jubaidi Pranoto Alias Jube
26 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Putus : 21-11-2006 — Upload : 29-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 216-K/PM.II-09/AD/XI/2006 Tanggal 21 Nopember 2006 — Koptu ABDUL MANAN.
41 — 25
41 — 25
Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNIserta mempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagiprajurit TNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orangorang yang ber salah melakukan
Register : 21-08-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
David Prima, SH
Terdakwa:
Wahyu Andika als Wahyu
20 — 3
David Prima, SH
Terdakwa:
Wahyu Andika als Wahyu
20 — 3
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2465 K/PDT/2009 EDDI KOSTRAD; PT/ MULTI ANUGERAH LESARI TEXINDO
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat dimintakan oleh pengusaha dariburuh bila terjadi kerusakan barang atau kerugianlainya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketigaoleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian ;2 Ganti rugi demikian harus diatur terlebin dahulu dalamsuatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaandan setiap bulannya tidak boleh melebihi 50 % dariupah ;Memperhatikan Peraturan Pemerentah No. 8 tahun 1981 jelasseharusnya Termohon Kasasi harus punya peraturan perusahaan atauperjanjian kerja dalam membuat sangsi
Register : 13-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1124/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Eddy Sutrisno Als No
21 — 3
Essadendra Aneksa, SH
Terdakwa:
Eddy Sutrisno Als No
21 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 07-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2813/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 8
9 — 8
Pencemaran nama baik Tergugat yang dilakukan di media massa olehmenantu tiri Tergugat: IBU TIRI PENGGUGAT harusmempertanggungjawabkannya/membayar sangsi kepada Tergugat sebesarRp100.000.000, (Seratus juta rupiah) karena telah memprovokasi anakPenggugat dan Tergugat (ANAK 2) untuk mengatakan katakata yang tidakpantas didengarkan/yang tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada anakPenggugat dan Tergugat;Jika tiga tuntutan Tergugat tersebut tidak bisa dipenuhi maka Tergugatmenolak dengan tegas perceraian